blank
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Catur Sulistyanto menunjukkan kartu tani yang dibagikan ke petani. foto:Suarabaru.id

KUDUS (SUARABARU.ID) – Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus memastikan petani yang belum memiliki kartu tani tetap terlayani dalam membeli pupuk bersubsidi di semua Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang ada di Kabupaten Kudus.

Namun, petani yang bersangkutan harus sudah tercatat dalam eRDKK serta menyerahkan KTP untuk proses mendapatkan kartu tani sebagaimana diwajibkan pemerintah.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Catur Sulistyanto di hadapan puluhan Petugas Penyuluh Lapangan dalam acara sosialisasi kartu tani yang digelar di BPP Gebog, Selasa (22/9).

“Ini mencermati perkembangan situasi distribusi kartu tani yang belum tuntas serta belum maksimalnya infrastruktur penyaluran kartu tani,”kata Catur.

Menurut Catur,  sejauh ini memang ada sejumlah persoalan dalam proses distribusi kartu tani. Diantaranya adalah banyaknya kartu tani yang hilang  atau rusak, hingga belum maksimalnya infrastruktur seperti banyaknya mesin EDC yang rusak di KPL.

Oleh karena itu, kata Catur, memang ada kebijakan khusus dimana petani yang belum memiliki kartu tani tetap bisa membeli pupuk. Namun, syarat yang harus dipenuhi adalah yang bersangkutan sudah tercatat dalam elektronic Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) dan membawa KTP untuk proses pendaftaran.

“Asalkan sudah masuk dalam eRDKK, yang bersangkutan pasti dilayani oleh KPL. Dan selanjutnya, KPL atau distributor akan meneruskan data petani tersebut untuk diajukan persetujuan ke dinas,”ujarnya.

Dari data yang ada, kata Catur, jumlah petani yang ada di Kudus berkisar mencapai 43.538 jiwa. Dari jumlah tersebut, petani yang terdaftar dalam eRDKK sebanyak 37.092 orang dan yang sudah mengantongi kartu tani baru sebanyak 27.204 orang.

“Kartu tani yang tercetak sudah ada 33.903 keping. Sebagian besar sudah terdistribusi dan tinggal 6.700 yang belum terdistribusi,”tandasnya.

Untuk itu, kata Catur, pihaknya akan terus intensif melakukan pendampingan ke petani. Pendampingan dilakukan dengan cara menjadikan BPP di tiap kecamatan sebagai posko pengaduan dan konsultasi kartu tani.

“Kami juga membuat grup WA bagi KP3, PPL, KPL dan distributor serta petugas BRI agar memudahkan komunikasi dan koordinasi,”tandasnya.

Tm-Ab

blank