blank
Tjahjo Kumolo saat meninjau Mal Pelayanan Publik Jenderal Sudirman Surakarta. Foto: Antara

SOLO (SUARABARU.ID) – Pemerintah berkomitmen melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah ada di beberapa daerah di Indonesia.

“Ini menjadi skala prioritas program kerja pak Jokowi, karena secara prinsip kuncinya (pelayanan) adalah ada di pemerintah daerah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo saat peresmian (MPP) Jenderal Sudirman Surakarta, Jumat (28/8/2020).

Ia menjelaskan, MPP Jenderal Sudirman Surakarta merupakan MPP keempat di Jawa Tengah yang sudah beroperasi yang sebelumnya ada di Banyumas, Batang, dan Kebumen.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Resmikan Bandara YIA

“Saat ini yang mempersiapkan cukup banyak, ada sekitar 18. Mudah-mudahan layanan terpadu di Solo ini juga bisa menginspirasi kabupaten lain di Solo raya,” jelasnya.

Pihaknya berharap, dengan mengintegrasikan layanan publik tersebut pelayanan bisa dilakukan secara cepat dan akurat dan ditargetkan selesai dalam hitungan jam.

“Harapanya, melalui MPP ini masyarakat lebih mudah dalam mengurus kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, surat kematian, memperpanjang surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), hingga surat keterangan berkelakuan baik,” jelasnya.

Dengan demikian, basis data juga akan makin jelas untuk kemudian bisa dijadikan sebagai modal pemerintah dalam menyalurkan program bantuan sosial, salah satunya melalui e-KTP.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan saat ini Pemerintah Kota Surakarta sedang melakukan inovasi berbagai macam pelayanan masyarakat.

Selain mendirikan MPP, dari sisi program kerja juga ada beberapa peningkatan pelayanan masyarakat, di antaranya Solo Sepakat Satu Data dan Sultan Nikah atau konsultasi pranikah calon pengantin.

“Ini ada filosofinya, yaitu laki-laki harus mampu mengayomi, melindungi istri dan anak-anaknya. Pada konsultasi ini juga (calon pengantin) akan dapat buku saku pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan, termasuk program untuk keluarga berencana,” pungkasnya.

Ant/Naf