Potensi Wisata Tinggi, Kades Didorong Bangun Desa Wisata
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mendorong pembangunan desa wisata di Kabupaten Semarang, Kamis (6/8/2020).

UNGARAN (SUARABARU.ID) – Kabupaten Semarang banyak memiliki potensi wisata. Melihat kondisi itu, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto meminta setiap kepala desa untuk menggerakkan warganya dalam pembangunan desa wisata.

 

Hal itu disampaikannya saat kegiatan reses penyerapan aspirasi di Kecamatan Ungaran Barat, Kamis (6/8/2020). Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, lurah, dan camat dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, dan Bergas.

 

Politisi yang biasa disapa Bambang Kribo ini mengatakan pembangunan desa wisata itu perlu dilakukan, mengingat 208 desa di Kabupaten Semarang akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jateng pada 2021 mendatang.

 

“Saya berharap semua desa bisa membangun. Untuk itu, tolong digarap betul desa wisatanya,” katanya didampingi Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening bersama beberapa Anggota DPRD setempat.

 

Potensi Wisata Tinggi, Kades Didorong Bangun Desa Wisata
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto bersama Anggota DPRD Kabupaten Semarang membahas pembangunan desa wisata di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Kamis (6/8/2020).

Tidak hanya desa wisata, wakil rakyat dari PDIP ini berharap setiap desa dapat dibangun ruang terbuka hijau (RTH). Ia menilai pembangunan itu penting karena terkait dengan kesehatan bagi generasi penerus.

 

“Saat ini, yang sudah ada anggarannya di Kecamatan Ungaran Barat dengan anggaran Rp 4 miliar. Oleh karena itu, saya meminta agar segera disosialisasikan dan menata PKL nya,” katanya menjelaskan.

 

Sementara, Bondan Marutohening mengakui saat ini anggaran untuk masyarakat difokuskan pada penanganan Covid-19. Meski begitu, pihaknya mendapat arahan dari Bambang Kribo untuk mengalokasikan kembali anggaran sekitar 20% untuk masyarakat.

 

“Bantuan untuk pembangunan rumah ibadah juga akan ‘dihidupkan’ lagi, termasuk anggaran pembangunan untuk rumah tidak layak huni,” kata Bondan. (ADV)