SEMARANG (SUARABARU.ID)– Ketidakpedulian masyarakat akan bahaya covid-19, membuat jumlah penderita semakin hari terus bertambah. Sadar dengan kondisi itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, langsung bergerak cepat.
Dia kemudian mengumpulkan sejumlah pakar ilmu sosial, agar berupaya membuat rekayasa perubahan perilaku sosial masyarakat, agar lebih masif dalam ketaatan pada protokol kesehatan.
Sejumlah pakar ilmu sosial diundang Ganjar dalam rapat penanganan covid-19 di Gedung A Lantai 2 Kantor Pemprov Jateng, Senin (27/7/2020). Di antaranya Prof Mudjahirin Thohir, Prof Saratri Wilonoyudho, Agustina Sulastri dan Annastacia Ediati.
BACA JUGA : Ketahuan Mintai Bayaran, Pilih Mundur atau Dipecat
Dari para pakar itu, Ganjar mendengarkan sejumlah masukan tentang bagaimana cara agar sosialisasi kepada masyarakat bisa efektif. Salah satunya dengan memaksimalkan peran tokoh agama dalam sosialisasi itu.
”Banyak masyarakat yang tidak peduli karena berbagai faktor. Salah satunya keyakinan bahwa urusan mati itu urusan Tuhan. Jadi agar lebih efektif, gerakan tokoh-tokoh agama sebagai garda terdepan sosialisasi pada masyarakat,” saran Prof Mudjahirin.
Sementara psikolog Annastasia mengutarakan, banyak orang tidak patuh pada protokol kesehatan, tergantung keyakinan subjektifnya. Yang tidak patuh menilai, dirinya kuat dan tidak akan terkena penyakit itu.
”Ini memang problem. Kalau orang tidak takut ya tidak akan patuh pada protokol kesehatan. Tapi jangan sekali-kali memberikan hukuman sebagai punishment. Karena itu membuat rakyat takut dan marah. Ini justru berbahaya, karena bisa menurunkan imun dan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah,” ucapnya.
Kebijakan Baru
Semua masukan dari para pakar ilmu sosial itu kemudian ditampung Ganjar, untuk dirangkum menjadi kebijakan. Dia menilai, masukan dari para pakar ilmu sosial itu sangat membantu pemerintah, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat pada protokol kesehatan.
”Memang kami ingin masifkan lagi soal sosialisasi pada masyarakat. Sekarang banyak masyarakat yang sudah tidak peduli, sehingga butuh terobosan-terobosan baru. Kami mengundang para pakar ilmu sosial ini, untuk mencari strategi yang tepat dalam memasifkan sosialisasi. Sosialisasi ini penting, karena kami ingin menekan terus penyebaran covid-19 di masyarakat,” terang Ganjar.
Masukan-masukan yang diberikan itu, nantinya akan ditindaklanjuti dalam sebuah kebijakan. Termasuk bagaimana masukan para pakar, untuk tidak mengenakan denda kepada masyarakat yang abai pada protokol kesehatan.
”Mereka menyampaikan pada kita, lebih baik mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan penguatan pada cerita sukses, daripada pemidanaan. Dan saya sepakat dengan masukan itu,” tuturnya.
Sesuai Lingkupnya
Ganjar juga menyampaikan, para pakar sepakat untuk memperkuat program Jogo Tonggo yang digelar Pemprov Jateng. Hanya saja, program itu harus dilebarkan agar bisa mengena ke komunitas yang lebih kecil.
”Eksistensi Jogo Tonggo tidak hanya di level RW, tapi juga di kelompok kecil. Misalnya ada usulan Jogo Kerjo untuk menjaga di ruang kerja, tempat industri dan kantor-kantor. Ada masukan Jogo Santri di pondok, Jogo Pasar, Jogo Sekolah dan lainnya. Sehingga semua punya preverensi sendiri-sendiri sesuai lingkupnya,” sambung dia.
Dengan banyaknya program seperti Jogo Tonggo di sejumlah level itu, maka harapannya semua punya rentang kendali yang pendek, untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
”Tentunya ini akan lebih mengena, karena disesuaikan dengan karakter institusi masing-masing yang ada,” tukas Ganjar.
Heri Priyono-Riyan
