SEMARANG (SUARABARU.ID) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengecek posko PPDB Daring di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Jumat (19/6/2020) petang. Pada hari ketiga PPDB Daring ini jumlah komplain menurun dan sekitar empat ribuan masalah akreditasi sekolah berhasil diselesaikan.
Berdasarkan data di posko PPDB Daring Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, jumlah komplain pada hari ketiga ada 106 layanan di posko, 130 layanan melalui telepon, dan 29 layanan melalui laporgub. Jumlah itu menurun dari dua hari sebelumnya.
Layanan komplain di posko pada hari pertama tercatat sebanyak 85 komplain dan sempat meningkat di hari kedua mencapai sekitar 197 layanan. Sementara untuk layanan komplain melalui telepon pada hari kedua pendaftaran mencapai 301 layanan dan turun di hari kedua menjadi 233 layanan. Begitu halnya layanan komplain yang masuk dari laporgub pada hari pertama sebanyak 53 layanan dan sempat meningkat menjadi 68 layanan pada hari kedua.
Berbagai laporan komplain tersebut secara berurutan meliputi permasalahan terkait kependudukan, kemudian diikuti masalah alu mekanisme pendaftaran dan masalah lainnya.
“Kalau dilihat dari sisi komplainnya makin menurun, baik yang datang maupun by phone. Tapi beberapa yang mau kita selesaikan. Hari ini ada bagaimana mengoreksi. Ini ada salah satu contoh, adiknya tadi salah input tahun lahir, sekarang sudah diinput, sudah diperbaiki,” kata Ganjar usai mengecek posko PPDB Daring, Jumat (19/6/2020).
Ganjar menjelaskan, metode terkait cara mengoreksi itu yang ke depan akan disampaikan kepada publik agar publik. Jika ada sesuatu yang harus dikoreksi atau diperbaiki oleh pendaftar, nanti akan diberikan catatan dari sistem.
“Kepada publik, saya mau mengingatkan, kalau mau mengoreksi masih bisa, ada caranya. Nanti akan ada notice dari sistem,” ungkapnya.
Ganjar juga kembali mengingatkan kepada orang tua dan calon siswa tentang pencantuman piagam dan kejujuran dalam menginput data. Piagam yang dicantumkan harus berjenjang.
“Perhatikan kalau mau mencantumkan piagam, harus berjenjang. Kalau tidak berjenjang tidak laku. Tadi sudah ada koreksinya. Terus mari kita jaga kejujuran. Kejujuran ini penting agar anak-anak kita mau mulai belajar ini datanya harus benar,” imbaunya.
Ganjat juga menyampaikan terkait pendaftar yang masuk dalam daerah blank spot atau tidak ada sekolah di daerah tempat tinggal. Terkait itu, pendaftar di daerah blank spot akan mendapat diskon skor yang diberikan.
“Blank spot nanti ada diskon skor yang diberikan. Nanti dia (pendaftar) akan bisa dibantu, didorong dengan skor itu agar bisa mendekat. Jadi semacam bonus skor karena faktanya ada yang seperti itu,” jelasnya.
Selain itu permasalahan akreditasi sekolah menengah juga ditemukan. Menurut Ganjar, sekolah menengah pertama tersebut pengelolaanya ada di kabupaten/kota. Ada yang akreditasinya tidak dicantumkan dan bahkan ada yang sudah kadaluarsa sehingga masuk ke daerah blank spot dan tidak terdata di sistem.
“Tadi masih ada beberapa yang coba kita bereskan, minimal lapor langsung ke saya, terkait SMP-SMP yang punya problem akreditasi. Soal akreditasinya mungkin tidak dituliskan sehingga sekarang menjadi soal dan ada yang masuk ke daerah blank spot, tidak terdata. Ternyata setelah tadi dibuka aksesnya dari kurang lebih 5.000an (masalah akreditasi) sudah 4.000an berhasil di-resque,” pungkasnya.
