BLORA (SUARABARU.ID) – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jumat (20/3/2020), menerbitkan episode klarifikasi viralnya video anggota dewan menolak diperiksa terkait Covid-19.
Klarifikasi digelar di ruang lobi DPRD, untuk menjelaskan masalah video amatir yang beredar luas di media sosial (medsos), saat salah satu anggota dewan marah-marah, dan enggan diperiksa kesehatannya oleh Dinas Kesehatan.
“Kali ini kami ingin meluruskan soal cek kesehatan oleh Dinkes, biar semua jelas dan kembali sejuk,” tandas Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM Dasum.
Hadir beberapa pejabat, antara lain Kapolres AKBP Ferry Irawan, Sekda Komang Gede Irawadi, dan Wakil Ketua DPRD Siswanto. Klarifikasi terkait kepulangan anggota DPRD dari kujungan kerja (kunker) ke Lombok, NTB.
Dasum menjelaskan, permasalahan yang mengegerkan jagad maya (medsos) dan tayang di sejumlah media serta TV nasional, sebenarnya hanyalah salah paham antara DPRD dengan tim Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora.
“Dari pulang kunker NTB, saya telepon Dinkes agar pemeriksaan Covid-19 dialihkian ke Terminal Padangan, Bojonegro, Jatim,” bebernya.
Hanya saja, lanjut Dasum, ada salah satu anggotanya (HM Warsit, Red), salah paham dengan rencana pemeriksaan dan muncullah video viral dan hujan respons tidak sedap dari masyarakat.
Siap Diperiksa
Di tempat lain, ada sekitar enam anggota DPRD kabupaten penghasil kayu jati itu datang menemui Kepala Dinkes setempat, Lilik Henanto, selain klarifikasi juga menjelaskan duduk persoalan sebenarnya.
Para wakil rakyat itu, antara lain A. Labib Hilmy (PKB), Aclif Nugroho Widi Utomo (PPP), dan Surpiedi (Partai Demokrat). Initnya, mereka siap diperiksa kesehatan ulang kapan pun, dan dimana pun.
“Kami siap diperiksa kesehatan kapa pun, demi meyakinkan masyarakat kalau kami sehat dan bebas Covid-19,” kata Aclif.
Pejabat pelaksana tugas (Plt) Dinkes Kabupaten Blora, Lilik Hernanto, secara terbuka menjelaskan pemeriksaan anggota dewan di Terminal Padangan (pintu masuk) ke Blora, Jateng, adalah permintaan pimpinan dewan.
“Kami sudah siap pemeiksaan di RSUD Cepu, tapi pimpinan dewan minta ke Terminal Padangan, makanya petugas bergeser ke Padangan,” jelasnya.
Kapolres AKBP Ferry Irawan yang hadir di acara klarifikasi itu, menyinggung di running text sujumlah media TV nasional disebutkan anggota dewan enggan diperiksa.
“Saran kami, secepatnya ada jumpa pers untuk menjelaskan itu miss komunikasi, dan kenyataan cipta kondisi situasi kamtibmas di Blora aman, kondusif,” pesan Ferry.
Marah-marah
Sekda Blora, Komang Gede Irawadi, juga menyatakan peristiwa dengan aneka versi di jagad maya sebenarnya adalah miss komunikasi antara tim kesehatan dengan DPRD.
“Kami juga akan meneliti ulang, permasalahan video yang marah-marah anggota dewan dengan Dinkes, untuk ambil langkah perbaikan ke depan,” kata Komang.
Adapun press release dari pimpinan DPRD Blora sebegai berikut, pertama permasalahan itu sebagai kesalahpahaman antara anggota dewan dengan petugas Dinkes.
Kedua, pemeriksaan di Terminal Padangan, Kecamatan Padangan, Bojonegoro, Jatim (perbatasan Jateng-Jatim) adalah permintaan DPRD Blora.
Keempat, saat di Terminal Padangan, semua anggota DPRD sudah diperiksa oleh petugas Dinkes, dan selanjutnya akan meneliti ulang permasalahan video amatir seorang anggota dewan marah-marah kepada petugas Dinkes Blora.
Sebagaimana video beredar di dunia maya, HM Warsit (Partai Hanura), terlihat marah-marah kepada salah satu pejabat Dinkes, karena merasa tidak dihargai dengan memeriksa kesehatan di terminal.
HM Warsit, mantan Ketua DPRD dua periode dan mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Blora, menyamakan dirinya sebagai pejabat setingkat bupati, periksa kesehatan dewan di temrinal tidak pas, dan minta semua yang masuk ke Blora harus dicek kesehatannya.
Wahono-Wahyu
