JAKARTA(SUARABARU.ID)-Warga Negara Indonesia (WNI) yang dinyatakan positif virus korona kian hari terus bertambah. Yang lebih memperihatinkan lagi adalah ditemukannya pasien positif Covid – 19 yang terpapar penularan lokal. Karena itu, tidak bisa ditunda lagi, kondisi darurat ini membutuhkan gerak cepat dari pemerintah yang terukur, terkoordinasi dan sesuai standar protokol WHO.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhadjir Effendy di media menyatakan pemerintah masih membahas pembentukan satgas terkait penanganan Covid-19. Saya selaku Ketua DPR RI, sejak wabah ini merebak, berkali-kali mengingatkan pemerintah RI agar segera membentuk Tim Nasional penanganan wabah virus korona yang bersifat terpusat agar penanganan wabah korona terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi.
Dalam operasionalnya, tim nasional ini dapat berbentuk Satuan Gugus Tugas yang bersifat lintas kementerian dan lintas daerah sehingga upaya-upaya penangannnya terukur dan memenuhi protocol standar WHO. Namun gerak cepat dan kesigapan penanganan dampak virus korona ini harus dilakukan secara cermat tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat.
“DPR RI mendesak pemerintah meningkatkan penapisan massif untuk mencegah penyebaran virus korona. Proses screening dan pengambilan sampel warga yang terindikasi gejala virus korona harus diperbanyak sehingga meminimalisir kebocoran data warga yang terpapar Covid-19,” serunya.
Proses penapisan massif ini, menurut Puan, harus diikuti langkah-langkah isolasi yang disiplin kepada mereka yang positif korona dengan mencegah pergerakan mereka sehingga mengurangi resiko penularan lokal.
Waktu Reses
“Pemerintah harus segera bekerja sama dengan komunitas-komunitas internasional dalam upaya mengatasi wabah korona, termasuk mengadopsi pengalaman-pengalaman negara lain yang berhasil meredam wabah korona tanpa korban jiwa, “katanya.
Pihaknya neminta anggota DPR yang sedang reses di dapil masing-masing untuk pro-aktif membantu mencegah penyebaran virus korona. Para anggota DPR dan tim-nya diharapkan aktif memantau, mendata lalu melaporkan warga yang terindikasi gejala-gejala virus korona kepada petugas kesehatan setempat. Rumah-rumah aspirasi serta posko-posko anggota DPR di dapil masing-masing bisa diaktifkan sebagai posko pemantauan sekaligus posko sosialisasi pencegahan wabah virus korona.
DPR RI lewat komisi terkait, imbuhnya, untuk segera merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penindakan penyebaran virus korona bersama kementerian terkait. DPR juga akan mengoptimalkan fungsi pengawasan agar langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi wabah korona berjalan efektif, maksimal, terkoordinasi, serta memenuhi Protokol pencegahan dan penindakan sesuai standar WHO.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada petugas kesehatan, para dokter, perawat, dan pihak-pihak yang telah bekerja optimal mengatasi wabah korona di negara kita tercinta. Masyarakat dapat membantu mereka dengan cara menerapkan pola hidup sehat dan bersih untuk mencegah penyebaran virus korona,” pungkasnya.
Muharno Zarka-Wahyu
