WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Ratusan warga dari 3 desa yakni Burat, Gadingrejo dan Bener Kepil Wonosobo, yang terdampak Bendungan Bener, Senin (20/1) siang, menggelar aksi di tanah lapang pinggir jalan dekat pintu masuk ke Bendungan Bener di Desa Burat Kepil.
Aksi warga digelar guna menolak harga tanah yang dinilai terlalu murah. Ganti rugi satu meter tanah hanya dihargai Rp 50 ribu – Rp 60 ribu dan sudah diberlakukan bagi 180 warga terdampak Bendungan Bener di wilayah Purworejo.
Massa yang mengikuti aksi merupakan warga yang tanahnya terkena proyek bendungan tertinggi di Indonesia itu. Di Burat ada sekitar 259 warga, Gadingrejo 131 warga dan Bener 164 warga. Adapun lahan yang terkena dampak di 3 desa seluas 297 hekter.
Koordinator aksi, M Idris (50), yang juga warga Burat mengatakan warga di tiga desa di Kepil sepenuhnya mendukung program nasional pembangunan Bendungan Bener. Namun warga menolak jika ganti rugi tanah dihargai dengan nilai yang sangat murah.
“Ganti rugi tanah hanya Rp 50 ribu-Rp 60 ribu per-meter jelas sangat murah sekali. Ini jelas merugikan warga yang terkena dampak proyek Bendungan Bener. Karena tahun 2013 nilai tanah di Burat saja sudah seharga Rp 169ribu per-meter,” serunya.
Tolak Intimidasi
Pihaknya juga meminta kasus intimidasi di Bukit Beser Purworejo yang memaksa warga tanda tangan menerima harga tanah Rp 50 ribu-Rp 60 ribu per-meter tidak terjadi di 3 desa di Kepil. Di Purworejo 181 warga hanya ada satu warga yang menolak tanda-tangan.
“Warga yang bersedia bertanda tangan telah diintimidasi. Karena warga yang menolak harga tanah yang telah ditentukan diancam berurusan dengan pengadilan. Warga di undang untuk musyawarah tapi justru dipaksa tanda-tangan persetujuan harga tanah,” pekiknya.
Semua warga di Burat, Gadingrejo dan Bener Kepil Wonosobo, imbuhnya, menolak segala bentuk intimidasi dari pihak manapun. Warga juga berharap jika sudah ada kesepakatan pembayaran ganti rugi pembayaran dilakukan sekali dan secara serentak.
“Tidak ada istilah pembayaran secara bertahap. Pembayaran harus dilakukan secara serentak dan bersama-sama. Harga juga harus ditentukan berdasarkan kesepakatan warga terdampak, tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat,” pintanya.
Aksi diikuti 2 anggota DPRD Wonosobo dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Habibillah dan Fraksi PDI Perjuangan Wahyu Aji Waluyo yang berasal dari Daerah Pemilihan Sapuran dan Kepil. Selama aksi berlangsung mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Habibillah dan Wahyu Aji Waluyo meminta agar warga selama aksi berlangsung menjaga ketertiban dan keamanan. Keduanya pun siap menampung dan memperjuangkan aspirasi warga ke DPRD Jawa Tengah dan DPR RI karena Bendungan Bener merupakan proyek nasional.
Muharno Zarka-Wahyu
