KUDUS – Pernyataan Plt Bupati Kudus Hartopo yang mengisyaratkan penundaan proses seleksi Pilkades secara serentak di Kudus, mendapat respon positif dari DPRD Kudus. Lembaga wakil rakyat tersebut siap mengirimkan surat rekomendasi untuk menunda proses seleksi.
Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi antara DPRD Kudus dengan Dinas PMD, Bagian Hukum Setda dan LPPM Unsoed selaku pihak penyelenggara tes CAT untuk perangkat desa, Senin (29/7). Meski pelaksanaan tes sebelumnya dijadwalkan pada Kamis (1/8) mendatang, namun DPRD tetap meminta Pemkab untuk membatalkan proses yang sudah berjalan.
Upaya penundaan tersebut juga tak lepas dari buntut dari OTT KPK atas Bupati Kudus HM Tamzil. Pasalnya, juga beredar isu kalau banyak uang suap sudah disetor para peserta seleksi yang ingin lolos dalam tes.
”Lebih baik ditunda, kami dari DPRD akan mengirimkan surat rekomendasi ke Plt bupati agar seleksi ditunda,” kata Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani.
Menurut politisi asal PKB tersebut, aroma suap jual dalam proses seleksi perangkat desa sudah sangat tercium tajam. Di desanya, yakni Jekulo, Kecamatan Jekulo, kata Ilwani sudah beredar nama-nama yang diproyeksikan lolos dalam seleksi perangkat desa.
Pun dengan uang suap yang harus dibayarkan untuk bisa lolos. Meski belum memiliki bukti, namun hal tersebut sangat meresahkan.
Selain itu, kata Ilwani, proses seleksi Perangkat Desa yang sudah mulai dijalankan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Tamzil. Tak hanya itu, MoU dengan Unsoed sebagai pihak penyelenggara, juga ditandatangani oleh Tamzil.
Oleh karena itu, Ilwani menyatakan sangat riskan jika proses seleksi tetap dijalankan sementara Tamzil baru saja terjaring OTT KPK atas kasus jual beli jabatan. ”Terus terang yang mendaftarkan Tamzil menjadi bupati saya, sebagai ketua PKB. Tapi, di tengah perjalanan susah dinasehati ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk soal seleksi perangkat desa ini,”tandasnya.
Oleh karena itu, kata Ilwani, rekomendasi penundaan seleksi akan tetap dikirimkan DPRD ke Plt Bupati Hartopo. Apakah Hartopo nanti bersedia menunda atau tetap melaksanakan, itu tergantung Hartopo.
”Terserah apakah Plt bupati sekarang mau melaksanakan sementara yang tanda tangan dulu Tamzil,” ujarnya.
Baca: Plt Bupati Hartopo Langsung Soroti Seleksi Perangkat Desa
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, isyarat penundaan seleksi Perangkat Desa disampaikan Hartopo di saat memimpin Apel PNS di hari pertama dia menjabat sebagai Plt Bupati, Senin (29/7). Dalam sambutan Apel, Hartopo menyatakan jika memungkinkan secara regulasi, seleksi akan ditunda karena banyak rumor adanya praktik suap.
Sementara, Kepala Dinas PMD, Adi Sadhono menyatakan sebenarnya secara regulasi, seleksi perangkat desa ‘clean and clear’. Namun, yang menjadi persoalan saat ini adalah rumor adanya praktik transaksional.
”Secara aturan hukum tidak masalah, tapi yang jadi persoalan adalah isu transaksionalnya,” kata Adi.
Sementara, terkait desakan penundaan seleksi yang kini tengah berjalan, Adi menyatakan tetap menunggu keputusan Plt bupati.
Senada, Hariyadi, Koordinator tim LPPM Unsoed selaku penyelenggara tes, masih menunggu kebijakan dari Pemkab Kudus. Meski demikian, Hariyadi pihaknya sudah mempersiapkan pelaksanaan tes dengan sistem CAT yang sedianya akan digelar pada Kamis mendatang.
”Hari ini sebenarnya sudah mulai persiapan dengan pemasangan jaringan listrik dan internet. Untuk penundaan, kami tetap masih menunggu kebijakan selanjutnya,”tandasnya.
Suarabaru.id/Tm
