Kudus – Setelah melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kecamatan Mejobo, Kaliwungu dan Undaan pada senin (1/7) lalu, Bupati HM Tamzil didampingi Wakil Bupati HM Hartopo kembali melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa, pada Kamis (4/7) pagi.
Pada kesempatan kali ini, Bupati Kudus HM Tamzil melantik 253 anggota BPD se-kecamatan Gebog, Dawe dan Jekulo, yang berlangsung di Balaidesa Gribig, Balaidesa Lau dan Balaidesa Hadipolo, dengan rincian di kecamatan Gebog ada 79 anggota, kecamatan Dawe ada 88 anggota, serta di kecamatan Jekulo ada 86 anggota.
Dalam acara yang juga di hadiri oleh Mardiyanto, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus tersebut, Bupati menekankan pelantikan BPD hari ini merupakan rangkaian proses berdemokrasi di Kabupaten Kudus yang berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah seluruh rangkaian demokrasi di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik dan kondusif, mulai dari Pilkada, Pilpres hingga pemilihan anggota BPD yang baru saja kita lantik hari ini,” ujarnya.
Kepada anggota BPD yang baru saja dilantik dan di ambil sumpahnya, HM Tamzil berpesan bahwa anggota BPD merupakan wakil rakyat yang ada di wilayahnya. “Bangun sinergi dengan baik bersama pemerintah desa dalam menyusun anggaran dana desa, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas,” pesannya.
“Saya tekankan untuk selalu bersinergi dengan Pemerintah Desa dengan baik, untuk menyusun anggaran dana desa, sehingga peruntukannya dapat bermanfaat bagi kemashlahatan masyarakat luas,” lanjut Bupati.
Dirinya menilai dengan adanya komposisi anggota BPD dari keterwakilan wilayah serta keterwakilan perempuan, dapat mengakomodir aspirasi masyarakat serta pemberdayaan perempuan dapat berjalan dengan baik.
“Saya titip laksanakan tugas dengan baik, prioritaskan kemanfaatan bagi kepentingan orang banyak, terutama pembangunan jalan, pembangunan gorong-gorong, dan pemberdayaan perempuan didesa dapat berjalan baik,” imbuhnya.
Dirinya juga berpesan kepada pemerintah desa beserta anggota BPD untuk dapat memberdayakan dan mengoptimalkan BUMDes, sehingga untungnya bisa digunakan untuk membangun desa.
“Pesan kami, kedepan bagaimana Pemerintah desa bersama BPD dapat mengomptimalkan BUMDes, di kelola dengan baik, sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk pembangunan di Desa,” pungkasnya. (SuaraBaru.id)
