SEMARANG -Realisasi investasi di Jawa Tengah pada 2018 mencapai Rp 59,3 triliun, melampuai target Rp 47,1 triliun yang dipatok, atau 126 persen dari target. Capaian itu mengangkat Jateng menduduki posisi ketiga di bawah Jawa Barat dan DKI Jakarta, di atas Provinsi Banten dan Jawa Timur.Jabar meraih Rp 126,9 triliun, DKI Jakarta Rp 114,2 triliun, Banten Rp 56,5 triliun, dan Jatim Rp 51,2 triliun.
Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Prasetyo Aribowo menjelaskan, terdapat dua kunci utama yang mendorong peningkatan realisasi investasi tersebut.
Pertama, menerjunkan secara langsung tim ke lapangan dan membantu investor membuat laporan rinci realisasinya. “Terkadang ada masalah teknis administrasi seperti ini. Mereka tidak tahu bagaimana melaporkan ke sistem aplikasi LKPM online dan BKPM,” kata Prasetyo.
Kedua, menurutnya, DPMPTS Jateng memeratakan dan mengajak kabupaten/ kota melaporkan realisasi izin daerah yang dapat mendongkrak investasi, walaupun bukan kategori investor yang memperoleh fasilitas fiskal. Contoh, pengembang properti, hotel, apartemen, rumah sakit, tambang, kapal ikan, dll. “Mereka kita pandu dalam menysun laporan realisasinya ke aplikasi BPKM, sehingga diakui sebagai realisasiinvestasi,” ujarnya.
Sektor Investasi
Plt Kepala DPMPTS Didik Subiyantoro menambahkan, realisasi angka Rp 59,3 triliun itu terdiri atas 2.273 proyek PMDN dengan nilai investasi Rp 27,47 triliun, yang menyerap 52.321 tenaga kerja domestik, dan 373 tenaga kerja asing.Sebanyak Rp 31,79 triliun merupakan 1.380 proyek PMA, yang melibatkan 59.495 tenaga kerja domestik, dan 694 tenaga kerja asing.
Bidang usaha PMDN yang diminati meliputi konstruksi (Rp 7,09 triliun), listrik, gas, dan air (Rp 4,93 triliun), transprtasi, gudang, dan telekomunikasi (Rp 4,13 triliun), tekstil (Rp 2,412 triliun), kimia dan farmasi (Rp 2,06 triliun), dan lain-lain (Rp 6,86 triliun). Adapun untuk PMA meliputi listrik, gas, dan air (Rp 24,85 triliun), tekstil (Rp 1,65 triliun), barang dari kulit dan alas kaki (Rp 1,24 triliun), kimia dan farmasi (Rp 0,82 triliun), pertambangan (Rp 0,74 triliun), dan lain-lain (Rp 2,50 triliun).
Menurut Didik, lokasi proyek yang diminati adalah Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pekalongan untuk PMDN, dan Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Sukoharjo untuk PMA. (surabaru.id/sl)
