Di mata Ganjar, korupsi adalah penyakit di Indonesia. Bukan hanya mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Menyitir data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Ganjar mengungkapkan, kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi dalam 10 tahun terakhir, menembus angka Rp 230 triliun.

BACA JUGA: Capres Ganjar: SMK Gratis Langsung Kerja akan Dijadikan Program Nasional

Ya, ICW mencatat sepanjang 2013-2022, kerugian negara akibat korupsi mencapai sekitar Rp 232 triliun. Dari jumlah tersebut nilai kerugian negara akibat kasus korupsi paling besar terjadi sepanjang 2021 yang mencapai Rp 62,9 triliun.

Dalam Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum mencatat, korupsi menempati urutan pertama dari 16 variabel penghambat investasi, selain regulasi, pajak, inefisiensi birokrasi, dan lainnya. Ganjar pun menekankan pentingnya membasmi pungutan liar, mafia hukum, serta praktik KKN. Hal ini demi membuka lapangan pekerjaan serta mendorong investasi.

”Kalau KKN disikat, pungli disikat, mafia hukum disikat, lapangan kerja terbuka, investasi tidak takut,” katanya dalam Dialog Apindo Capres 2024, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin 11 Desember 2023 lalu.

BACA JUGA: Deklarasi TPD Kota Semarang, Targetkan Suara Ganjar – Mahfud 60 Persen

Komitmen Ganjar yang anti-KKN sebenarnya sudah dimulai sejak politisi berambut putih tersebut menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Dia mengusung tagline antikorupsi, yaitu ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’, saat menciptakan reformasi birokrasi.

”Maka pidato saya setelah terpilih saat itu, saya kumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sampaikan ‘Bapak, Ibu, mulai hari ini tidak ada lagi korupsi. Tidak ada lagi gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan, dan tidak ada sogok-sogokan,” kata Ganjar saat mengunjungi Kendari, beberapa waktu lalu.

Ganjar concern pada upaya menghilangkan budaya koprupsi, dan itu terbukti saat memimpin Jateng. Dia menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan. Seperti dinukil dari buku ‘Hitam Putih Ganjar: Jejak Kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah’, dia menggagas empat program unggulan yang senapas dengan slogan ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi (Tidak Korupsi, Tidak Menipu)’.

BACA JUGA: Pertemuan Radit Penyandang Autisme dengan Ganjar Pranowo Bikin Mewek

Empat program itu meliputi, mereformasi segenap jajaran birokrasi dengan berbasis kompetensi, menguatkan sistem layanan publik, reformasi birokrasi kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan yang terintegritasi serta pelatihan antikorupsi.

Khusus pelatihan antikorupsi, Ganjar menggulirkan lima inovasi, yaitu melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), inovasi antigratifikasi, hingga mewujudkan desa antikorupsi dan kurikulum antikorupsi di sekolah.

Di sektor pendidikan, Ganjar melibatkan sekolah sebagai instrumen mencegah budaya korupsi. Jateng menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah. Guna memperkuat gerakan ini, Ganjar menandatangani Pergub No 10 tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

BACA JUGA: Tim Relawan Ganjar Pranowo Grobogan Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga 4 Dusun di Rejosari Kradenan

Sebagai pilot project, kurikulum pendidikan antikorupsi diterapkan di 23 SMA/SMK di Jateng. Sekolah berbasis kurikulum itu mendapatkan supervisi dari KPK. Di antara sekolah yang menerapkan kurikulum itu di antaranya SMAN 15 Semarang, SMAN 2 Salatiga, SMKN Jateng di Semarang, SMKN Jateng di Pati, SMAN 1 Pati, SMAN 6 Surakarta, SMKN 1 Kota Magelang, SMKN Jateng di Purbalingga dan SMAN 1 Slawi, Kabupaten Tegal.

Kurikulum pendidikan antikorupsi, tegas Ganjar, sangat penting, karena sekolah merupakan tempat ditempanya calon pemimpin bangsa. Maka setiap satuan pendidikan harus disiapkan menjadi tempat untuk menyemai manusia ungggul dalam akademik, maupun karakter.

Kondisi ini disadari karena perilaku koruptif ditandai hilangnya nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dari dalam diri individu.

BACA JUGA: Kedatangan Ganjar Pranowo Puaskan Kerinduan Pedagang Pasar Induk Wonosobo

”Sederhananya begini, pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tapi diintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, juga kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Diterapkan juga model-model hubungan sesama warga sekolah, yang mencerminkan perilaku antikorupsi. Jadi antikorupsi harus menjadi kebiasaan sejak dini, yang kemudian menjadi nafas dalam hubungan sosial kemasyarakatan,” ujar Ganjar saat meneken Pergub Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Upaya Ganjar dalam pencegahan korupsi di Jateng mendapatkan pengakuan secara Nasional dari berbagai pihak, baik itu KPK maupun Kemendagri. Bentuk apresiasi itu, di antaranya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sebagai Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Terbaik, serta kinerja pengelolaan gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemendagri pun menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terbaik Nasional tahun 2019.

Warisan yang ditinggalkan Ganjar di sektor pemberantasan antikorupsi membuahkan hasil. Saat KPK RI meluncurkan 51 desa percontohan antikorupsi November 2023 lalu, 29 di antaranya dari Jawa Tengah. Itu artinya Jateng menjadi provinsi terbanyak yang memiliki desa antikorupsi.

BACA JUGA: Capres Ganjar Pranowo dan Uskup Mgr Vincensius Bicara Kebhinnekaan

Kini, bersama Mahfud MD, Ganjar terus mengkampanyekan “GASPOL” sebagai upaya mewujudkan Indonesia Unggul. Kata “GA”, yang merupakan Gandakan Anggaran untuk berbagai kebijakan. Lalu “S” diartikan sebagai Sikat KKN, dan “POL” artinya Poles birokrasi dengan digitalisasi.

”Maka tidak boleh ada korupsi, pajak dipermudah. Kata S-nya Sikat KKN, karena ini yang menjadi penyakit di negeri ini,” tandas penerima penghargaan kepala daerah inovatif 2014, dari Kemendagri itu.

Tim SB

The post Komitmen Ganjar Sikat KKN, Visi ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’ Sudah Dibuktikan di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

”Perekonomian Nasional harus tumbuh secara merata, dan mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata di berbagai daerah, agar bisa dijadikan salah satu lokomotif untuk mewujudkan pemerataan itu,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/12/2023).

Usai rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12/2023), Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan membentuk Indonesia Tourism Fund (ITF).

BACA JUGA: Dongkrak Angka Partisipasi Pemilih, KPU Kabupaten Magelang Gelar KPU Mengajar

Lembaga ITF nantinya akan terintegrasi dengan sejumlah kalender atau event pariwisata unggulan Indonesia. Skema pembiayaan itu, akan menopang rencana event unggulan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Lestari, sejumlah upaya nyata untuk mengakselerasi pertumbuhan di sektor pariwisata Nasional memang harus dilakukan, agar kita mampu terus meningkatkan daya saing terhadap sejumlah negara.

Catatan yang dirilis World Economic Forum pada 2022 itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, memperlihatkan peringkat pariwisata Indonesia yang naik ke urutan 32. Sebelumnya di peringkat 44 dari 117 negara, dalam Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2021.

BACA JUGA: Ditreskrimsus Polda Jateng Temukan Dugaan Penyimpangan Bantuan Dana Desa Bankeu Provinsi 2020-2022

Dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu yakin, masih banyak peluang yang bisa diciptakan untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata Nasional.

”Saat ini dibutuhkan kreativitas dan kolaborasi yang kuat, antarpara pemangku kepentingan di sektor pariwisata, agar sejumlah potensi yang kita miliki benar-benar bisa diwujudkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Nasional,” tegas dia.

Rerie sangat berharap, semua pihak terkait di tingkat pusat dan daerah, memiliki kepedulian dan semangat yang sama, dalam upaya merealisasikan berbagai program di sektor pariwisata Nasional yang telah direncanakan.

Riyan

The post Pertumbuhan Perekonomian Nasional Bisa Mengakselerasi Berkembangnya Sektor Pariwisata appeared first on SuaraBaru.id.

”Sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, penambahan jumlah wirausaha di Tanah Air harus terus didorong dan didukung semua pihak,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/8/2023).

Berdasarkan survei World Economic Forum Tahun 2019, sebanyak 35,5 persen pemuda usia 15-35 tahun di Indonesia, berkeinginan menjadi pengusaha. Namun aktivitas kewirausahaan Nasional per 2022 masih terbilang rendah, sekitar 3,47 persen.

BACA JUGA: Terus Berinovasi di Bidang Lingkungan dan Sosial, PLN UIK Tanjung Jati B Raih Enam Penghargaan ENSIA

Catatan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan, angka minimal untuk dikategorikan sebagai negara maju memiliki empat persen wirausaha dari populasi sebuah negara. Rata-rata negara maju sekarang memiliki populasi wirausaha antara 10-12 persen.

Di sisi lain, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan, tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6-7 persen, dan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada 2024. Sedangkan persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 tercatat 9,54 persen.

Menurut Lestari, sejumlah upaya untuk menjawab tantangan penurunan angka kemiskinan harus segera dijawab dengan langkah nyata. Salah satunya, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan terus mendorong pertambahan jumlah wirausaha di Tanah Air dengan signifikan.

BACA JUGA: Peringati HUT Ke-78 RI, Semen Gresik Gelar Upacara Kemerdekaan hingga Berbagai Lomba di Lingkungan Perusahaan

”Melalui peningkatan jumlah wirausaha, diharapkan terbuka lapangan kerja baru yang mampu menjadi salah satu jalan keluar dari ancaman kemiskinan,” imbuhnya.

Menurut Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berbagai instrumen pendukung dalam upaya mendorong pertambahan jumlah wirausaha, harus dipersiapkan dengan baik.

Di sisi lain, jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, kolaborasi antarkementerian dan lembaga, dalam upaya mendukung penuh realisasi wirausaha muda harus terus diperkuat.

BACA JUGA: Peringatan HDKD Ke-78, Kanwil Jateng Gelar Syukuran

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu juga berharap, dukungan penuh sistem pendidikan Nasional dalam membentuk pola pikir yang menumbuhkan minat kuat para generasi penerus bangsa, terhadap dunia wirausaha.

”Dengan kolaborasi dan dukungan kuat semua pihak, bangsa Indonesia dapat segera bangkit menjadi pemenang dalam setiap persaingan di segala bidang,” tegas dia.

Riyan

The post Peningkatan Jumlah Wirausaha Buka Lapangan Kerja Baru appeared first on SuaraBaru.id.

”Para pemangku kebijakan harus segera mengantisipasi ancaman produk impor yang masuk melalui media sosial, yang di dalamnya ada fitur penjualan sejumlah produk,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/7/2023).

Saat ini, sejumlah media sosial memiliki fungsi sebagai socio-commerce, karena memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk menjual produk atau jasa, hingga transaksi. Melalui mekanisme serupa, produk-produk impor kerap membanjiri pasar e-commerce di Indonesia.

BACA JUGA: Dua Lulusan Prodi Doktor Manajemen FEB UKSW Berpredikat Terpuji dan Memuaskan

Salah satu catatan dari studi World Economic Forum pada 2021, produk hijab di Indonesia hanya sekitar 25 persen diproduksi industri lokal. Sedangkan 75 persen lainnya dikuasai produk impor. Padahal masyarakat Indonesia menghabiskan 6,9 miliar Dollar AS, untuk membeli hijab setiap tahun.

Potensi serbuan produk-produk impor yang mengancam eksistensi produk UMKM lokal, menurut Lestari, harus segera disikapi dengan sejumlah kebijakan yang membuat persaingan antara produk impor dan lokal, menjadi lebih seimbang.

Di sisi lain, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya untuk meningkatkan kualitas produk-produk UMKM harus konsisten dilakukan, sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

BACA JUGA: Pemkot Semarang Akan Ubah Taman Tegalsari Jadi Taman Pasif

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong semua pihak terkait, untuk terlibat dalam peningkatan kualitas produk dan keterampilan para pelaku UMKM di Tanah Air.

Disampaikan Rerie, upaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk UMKM Nasional sangat penting. Bila produk memiliki kualitas yang baik dan daya saing tinggi, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, potensi untuk mendorong agar skala usahanya bisa lebih luas lagi, akan sangat terbuka.

Bila skala usahanya lebih luas, tegas Rerie, tentu saja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat luas.

BACA JUGA: Jateng Juara Umum Jumpa Gembira Palang Merah Remaja di Kalianda Lampung

”Selain itu, dengan produk UMKM yang berkualitas, diharapkan minat masyarakat untuk mencintai produk-produk lokal juga tinggi,” imbuhnya.

Rerie menyebut, ekosistem pengembangan produk-produk berkualitas harus diwujudkan, dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk UMKM lokal, terhadap sejumlah produk impor yang membanjiri pasar e-commerce saat ini.

Riyan

The post Produk Impor Ancam Sektor UMKM appeared first on SuaraBaru.id.