Dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua PWI Jaya, Kesit Budihandoyo menyatakan, kabar itu telah menyebar dan mengganggu kebersamaan sebagai sesama profesi wartawan, yang tergabung dalam organisasi PWI.

Berikut sebagian pernyataan sikap PWI Jaya tentang hal itu. Disebutkan, pihaknya sangat prihatin dan kecewa dengan adanya hal ini. Selain itu, ditekankan adanya integritas dan profesionalisme, adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi setiap anggota organisasi.

BACA JUGA: Asesor Jerman dan Cina akan Kunjungi 23 Titik Geopark Kebumen

Dengan adanya kejadian itu, mencederai kepercayaan publik dan merusak citra serta marwah PWI, sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kredibilitas dan etika profesi Wartawan.

Dalam rangka upaya memperbaiki situasi, demi memulihkan kembali kepercayaan publik, PWI Jaya mendesak PWI Pusat, untuk bersikap transparan dalam penanganannya. PWI Jaya juga meminta adanya audit independen berbasis forensik, atas penggunaan dana UKW dari BUMN, guna memastikan tidak ada lagi penyimpangan yang akan terjadi di masa datang.

PWI Jaya mendukung sepenuhnya sikap Dewan Kehormatan PWI Pusat, yang telah mengeluarkan rekomendasi tegas, untuk dilaksanakan Ketua Umum PWI Pusat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga PWI dan Kode Perilaku
Wartawan.

BACA JUGA: Bupati Minta Sekolah Sisan Ngaji Dilaksanakan di SD se-Blora

Namun demikian, PWI Jaya sangat menyayangkan rekomendasi itu belum juga dilaksanakan Pengurus PWI Pusat. Padahal faktanya cukup jelas dan tegas. Disebutkan pula, penundaan pelaksanaan rekomendasi akan memperburuk citra PWI di mata publik dan anggotanya sendiri.

Ketentuan Pasal 19 ayat (l) Peraturan Rumah Tangga (PRT) berbunyi, “Apabila pengurus pusat tidak dapat melaksanakan putusan sanksi, maka keputusan dibawa ke rapat pleno
pengurus lengkap yang diperluas”.

PWi Jaya berharap, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat PWI Pusat, dapat mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi wartawan Indonesia.

BACA JUGA: Didorong jadi Cagub Jateng, PSI Buk-bukaan Keunggulan Ahmad Luthfi meski Bukan Lulusan Akpol

Sejak peristiwa itu bergulir dan ditangani DK PWI Pusat, bahkan terpublikasi secara luas serta massif, pengurus PWI Jaya banyak mendapatkan pertanyaan dari para mitra kerja. Baik pemerintah maupun swasta. Hal ini dikhawatirkan berdampak terhadap penurunan tingkat kepercayaan kepada PWI, dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan bersama

PWI Jaya mengkhawatirkan mekanisme organisasi yang sudah tertata melalui aturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PD/PRT dan Kode Perilaku PWI, akan kehilangan makna dan diabaikan para anggota. Hal ini apabila para senior di DK, Dewan Penasihat, dan Pengurus, tidak mengikutinya dengan komitmen menegakkan konstitusi organisasi.

Terhadap pemulihan marwah organisasi, akan bergantung pada arah sikap Pengurus PWI Pusat dan DK PWI Pusat, untuk berkomitrnen menyelamatkan organisasi profesi ini ke posisi eksistensial, sebagai perkumpulan yang bermartabat, dan benar-benar bermanfaat bagi anggota secara keseluruhan.

PWI Jaya juga mendesak para senior di PWI Pusat, agar serius dalam penangangan permasalahan internal di PWI Pusat. Hilangkan sikap-sikap egosektoral untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Riyan

The post PWI Jaya Sayangkan Rekomendasi Dewan Kehormatan Belum Dilaksanakan Pengurus PWI Pusat appeared first on SuaraBaru.id.

”Beberapa PWI daerah menyatakan siap melaksanakan UKW gratis ini. Provinsi Papua Tengah akan menggelar UKW di Ibu Kota Nabire sebanyak lima kelas (18-19 April), dilanjutkan di Provinsi Riau (6 kelas/23-24 April), selanjutnya di Sumsel (8 kelas/26-27 April) serta di Provinsi Kepri (6 kelas/3-4 Mei),” kata Hendry dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/4/2024).

Atas rencana digelarnya UKW gratis ini, Ketua PWI Kepri, Andi Gino, memberikan apresiasinya. Dia menyatakan berterima kasih kepada sponsor dan PWI pusat, yang memahami kebutuhan anggota untuk meningkatkan kualitas wartawan.

BACA JUGA: Jelang Lebaran Harga Pangan di Jateng Relatif Stabil 

Hal senada diungkapkan Ketua PWI Sulawesi Tenggara, Sarjono dan Ketua PWI Sumsel, Kurnaidi. Menurutnya, program terobosan PWI Pusat ini sangat tepat, untuk meningkatkan kualitas wartawan anggota PWI.

Ditambahkan Hendry, pada periode April-Mei 2024 ini akan dilaksanakan UKW di 10 provinsi. Di antaranya PWI Provinsi Sultra, PWI Sulteng, PWI Jawa Timur, PWI Sumbar, dan satu provinsi dari Kalimantan, pilihannya di Kalsel atau di Kaltara.

”Setelah kick off pada akhir Desember 2023, UKW PWI Pusat gratis bersama BUMN sukses dilaksanakan di 10 PWI Provinsi, yaitu di Papua Induk, Papua Selatan, Sulawesi Utara, Aceh, Yogyakarta, NTB, NTT, Bengkulu, Lampung, dan PWI Provinsi Kalteng,” jelas dia.

BACA JUGA: IDI Cabang Jepara Bantu 75 Mustahiq di 12 Desa

Sementara itu, Direktur LUKW PWI Pusat, Firdaus Komar mengungkapkan, melalui usulan PWI Provinsi, ada sebanyak 21 daerah yang mendapat kesempatan menggelar UKW gratis, dengan fasilitas Dewan Pers (DP).

”Gelaran UKW dengan fasiiitas DP ini, telah dimulai LUKW PWI pada 7-8 Maret 2024, di PWI Sumut. Peserta UKW PWI Pusat gratis tetap memiliki kesempatan mengikuti lomba kompetisi jurnalistik, seperti halnya UKW PWI gratis bersama BUMN, dengan total hadiah Rp 50 juta,” terang dia.

Mengenai kompetisi jurnalistik bagi peserta UKW PWI pusat ini, peserta wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tema tulisan lomba tetap mengacu pada topik, ‘Peran BUMN Terhadap Kemajuan Pers Melalui UKW’.

Karya jurnalistik yang diikutkan dalam lomba, berupa feature dengan minimal 1.500 karakter. Selanjutnya, karya yang dilombakan dikirimkan ke link yang telah disediakan oleh admin PWI Pusat, setelah tiga hari pelaksanaan UKW yang digelar di masing-masing daerah.

Riyan

The post PWI Pusat Lanjutkan Program UKW Gratis appeared first on SuaraBaru.id.

BERBAGAI padanan diksi bisa diketengahkan dalam terjemah praksis etika jurnalistik. Realitasnya, praksis etis menjadi kajian yang tak pernah berhenti diwacanakan. Dari fakta-fakta persoalan, keprihatinan, imbauan, dan tindakan.

PWI Pusat, melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan secara kolaboratif dengan Kementerian BUMN, mengusung tagline “Menciptakan Wartawan Profesional dan Berakhlak”.

“Berakhlak” punya aksen sama dengan terjemah sikap profesional, jika ke-kaffah-an pemaknaannya dihayati dari aspek kompetensi teknis (skill, kemahiran) yang sepaket dengan kompetensi etis. Tak ada keraguan, Kode Etik Jurnalistik adalah fondasi akhlak (budi pekerti) profesi wartawan.

Artinya, seorang wartawan belum bisa dikatakan profesional manakala kemahiran jurnalistiknya hanya berdiri sendiri tanpa dinuansai oleh penghayatan sikap moral atau kearifan etis.

Konteks moral ini terkait dengan aspek tujuan sebagai visi utama sikap kewartawanan, yakni: hendak ke manakah arah produk jurnalistik yang kita hadirkan? Dengan iktikad apa wartawan melakukan kerja jurnalistik?

“Iktikad” akan membentuk warna. Dia butuh arah, yang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. mengkristal sebagai peran untuk memberi informasi, memberi edukasi, memberi hiburan, dan menjalankan kontrol sosial.

Sifat “mencerahi” dalam perspektif peran pers itu relevan dengan kalam ilahi, “min-adzdzulumat ila-annur”, dari kegelapan menuju cahaya. Bila tidak berbasis “iktikad”, seberapa kuat kualitas keakhlakan untuk menuju cahaya bisa terjamin?

Kompas Moral
Dalam acara pembukaan Konferensi PWI Kabupaten Kudus, 9 Maret 2024, saya mencatat ungkapan menarik Pj Bupati Muhammad Hasan Chabibi. Dia memaknai etika jurnalistik sebagai “kompas moral” dalam praksis dan perilaku kewartawanan.

Hasan mengingatkan, dengan bekal itu wartawan akan mampu menyampaikan informasi sesuai fakta objektif, yang ujungnya memberikan edukasi kepada masyarakat. “Kompas moral” menjadi penuntun jalan mencapai tujuan praksis kewartawanan, yang berujung kemaslahatan.

Saya memaknai “kompas moral” itu sebagai penghayatan bingkai tujuan untuk memandu wartawan dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik. Rambu tersebut bisa menghindarkan kemungkinan terjadinya malpraktik kewartawanan.

Ketika iktikad buruk sebagai bias praktik kewartawanan bisa dihindarkan, artinya berpeluang pula wartawan terjauhkan dari tujuan-tujuan kepentingan di luar bingkai UU Pers. Potensi kerugian bagi seseorang atau masyarakat bisa ditepiskan.

Cedera jurnalistik berpotensi muncul apabila iktikad wartawan diliputi tujuan yang mengabaikan kemaslahatan. Ada “kepentingan” dalam arah pekerjaan jurnalistiknya. Tak ada konsiderans berupa kompas moral dan “budi pekerti jurnalistik” yang mengetuk nurani profesi sebagai wartawan yang seharusnya “mencerahi”.

Profesionalitas wartawan antara lain bersumber dari kemauan untuk bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak beriktikad buruk. Sikap tidak beriktikad buruk sebagai tafsir resmi Kode Etik Jurnalistik itu, bisa terjelaskan dalam narasi “tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain”.

Sementara itu, secara umum kompas moral bisa diartikan sebagai pemandu kehidupan, dengan memungkinkan kita mengevaluasi situasi berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini, yang akan membantu untuk memutuskan sesuatu. Dalam khazanah jurnalistik, “memutuskan sesuatu” itu adalah memilih bersikap objektif, berimbang, menjalankan verifikasi secara berdisiplin atas fakta yang dianggap layak diinformasikan kepada publik.

Realitasnya, pekerjaan jurnalistik merupakan bagian dari kehidupan keseluruhan manusia, sehingga tidak bisa tidak dibutuhkan banyak pertimbangan dalam memilih di antara kondisi dikotomis: kemaslahatan dan kemadaratan. Akhlak itulah yang menjadi parameter sahih konsiderans dalam memutuskan langkah dan tujuan.

Bukankah jurnalisme hakiki, seperti teks dalam buku Media, Narasi Kepemimpinan, dan Normal Baru, apabila kita resapi sebagai tugas etis, memang seharusnya mengetengahkan orientasi yang tidak kalah penting ketimbang hanya eksplorasi mengenai eksklusivitas unggahan informasi demi kepentingan survivalitas media. Juga terdapat fenomena praktik clickbait (tindakan menjanjikan sesuatu secara berlebihan lewat judul berita, kepsen, dll) dalam praktik bisnis media online. Padahal sejatinya, jurnalisme punya orientasi mulia di luar tujuan-tujuan tiras, rating, dan viralitas, yakni kepentingan kemanusiaan.

Pertanyaannya, apakah tujuan mulia berjurnalistik itu sekadar menumpang jiwa bisnis media, atau sebaliknya? Atau boleh jadi pula, punya jalan tengah yang beriringan rancak antara ideologi media dan tujuan membangun performa perusahaan yang sehat? (Amir Machmud NS, 2020)

Jadi, hakikatnya, setiap sikap yang diputuskan dengan pertimbangan etis, merupakan kompas moral yang akan menyelamatkan tugas wartawan. Dengan kata lain, memuliakan hakikat proses dan tujuan berjurnalistik kita, yang berbasis iktikad dan tujuan kemaslahatan.

— Amir Machmud NS; Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, wartawan suarabaru.id, dan dosen jurnalistik Prodi Ilmu Komunikasi Fiskom UKSW —

The post “Iktikad” dan “Kemaslahatan”, Kompas Moral Wartawan appeared first on SuaraBaru.id.

Didampingi Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, pada Jumat (29/12/2023) di Jakarta, Hendry menjelaskan, kompetisi ini khusus bagi peserta yang mengikuti UKW PWI-BUMN, yang kick-off-nya dilakukan pada Kamis-Jumat (28-29/12/2023), serentak di tiga daerah sekaligus.

Tiga daerah itu di Manado (PWI Sulawesi Utara), di Kupang (PWI NTT) dan di Banda Aceh (PWI Provinsi Aceh). Usai dari tiga daerah itu, dilanjutkan ke seluruh PWI se-Indonesia, termasuk satu daerah khusus PWI Surakarta.

BACA JUGA: Tiga Terdakwa Kasus Pencucian Uang Yayasan UMK Divonis 9 Tahun Penjara

Menurut Hendry, secara teknis berkaitan dengan pelaksanaan UKW ini, menjadi kewenangan dari Direktorat UKW PWI Pusat. Dan dari PWI Pusat, telah memberitahukan kepada seluruh Ketua PWI Provinsi.

Ditambahkan Direktur LUKW PWI Pusat, Firdaus Komar, peserta kompetisi jurnalistik UKW PWI-BUMN ini, wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tema tulisan lomba ‘Peran BUMN Terhadap Kemajuan Pers Melalui UKW’.

”Karya jurnalistik yang diikutkan dalam lomba, berupa feature dengan minimal 1.500 karakter. Karya yang dilombakan dikirimkan ke link yang telah disediakan oleh admin PWI Pusat, dengan waktu maksimal tiga hari setelah pelaksanaan UKW, yang digelar di masing-masing daerah,” kata Firdaus.

BACA JUGA: Pj Gubernur Kukuhkan GTD Bisnis dan HAM Daerah, Diantaranya Kakanwil Kemenkumham Jateng 

Mengenai tema yang ditentukan, variabel pertama yakni peran BUMN saat ini. Sebagai bagian integral dari sektor publik, BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan publik yang vital.

Badan usaha adalah mitra pemerintah, dalam meningkatkan perekonomian Nasional. Misalnya dalam peningkatan ekspor. Selain itu, fungsi badan usaha sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Berkaitan dengan peran BUMN terhadap kemajuan pers, Menteri BUMN pun mempercayai, wartawan jadi bagian utama industri pers, yang bekerja secara profesional. Atas profesionalitasnya itu, maka pemerintah dan industri lain, termasuk BUMN, sangat memperhatikan industri pers.

BACA JUGA: Pasar Krisak Diresmikan, Ditandai Pemotongan Tumpeng Kenduri

Salah satu bentuk perhatian itu antara lain diberikan oleh Kementerian BUMN dan jajarannya, dalam bentuk dukungan penyelenggaraan UKW. Dukungan itu diberikan, dengan harapan industri pers tetap mampu bersinergi dan berkontribusi untuk kemajuan BUMN.

”Di event ini akan diambil 10 orang pemenang, dan 15 orang juara harapan. Untuk pengumuman pemenang dijadwalkan akan dilakukan pada Juli 2024. Mudah-mudahan berdasarkan estimasi waktu yang akan tersedia terkait dengan program UKW-BUMN ini, sekitar Juli 2024 akan rampung,” jelas Firdaus lagi.

Ditegaskan dia, untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, yang diselenggarakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Riyan

The post Kompetisi Jurnalistik UKW PWI-BUMN Sediakan Total Hadiah Rp 50 Juta appeared first on SuaraBaru.id.