”Kemenkeu Mengajar adalah bagian dari kami di Kementerian Keuangan setiap tahun, pada saat kita merayakan hari lahirnya Kementerian Keuangan, yang identik dengan lahirnya Republik Indonesia,” kata Menkeu, di sela kegiatan.

Seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, begitu Indonesia merdeka, berdaulat, maka pada saat itu dirasakan perlunya untuk membangun keuangan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dilahirkan, dibentuk untuk menjaga keuangan negara.

BACA JUGA: Infrastruktur dan Layanan Berkualitas Jamin Pariwisata Berkelanjutan

Menkeu juga menyampaikan, pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang sangat penting dan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Hal ini karena dikumpulkan dari uang seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menkeu mengingatkan kepada generasi muda, khususnya siswa SMAN 3 Semarang, untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan estafet mengelola keuangan negara, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

”Saya berharap, ini akan menjadi salah satu momen untuk kalian ingat, dan nanti akan menjadi bagian dari kalian untuk terus belajar, meningkatkan diri, menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi orang-orang yang memiliki ilmu, keimanan, religius, inklusif, menjaga Indonesia sebagai sebuah negara yang berbhineka namun tetap bersatu,” saran Sri Mulyani.

BACA JUGA: Dari Angkringan, Mas Budi Membangun Kerajaan Bisnis

Kegiatan Kemenkeu Mengajar ini telah dilaksanakan sejak 2016, dan tahun ini merupakan penyelenggaran untuk kedelapan kalinya, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Oeang yang ke-77.

Pada 2023, sebanyak 6.956 jajaran Kemenkeu ikut berpartisipasi menjadi relawan Kemenkeu Mengajar, yang tersebar di 307 sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, SLB, hingga Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

Riyan

The post Sri Mulyani Ikut Serta dalam Kemenkeu Mengajar di SMAN 3 Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

”Harapannya, kalau itu sudah jalan, semuanya bisa menggunakan dan memanfaatkannya, agar kemudian pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dan lebih cepat,” kata Ganjar, usai meninjau pembangunan tol Solo-Yogyakarta, bersama Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (27/2/2023).

Ditegaskan dia, pemanfaatan PSN yang sudah dibangun di Jateng itu, harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun itu sia-sia, karena tidak tahu teori dan cara menggunakannya.

BACA JUGA: Ganjar Milenial Jateng Gandeng IPDA Gelar Turnamen Catur di Purbalingga

Berdasarkan data dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), realisasi terbesar anggaran PSN yang bersumber dari APBN adalah Provinsi Jateng. Selanjutnya di peringkat kedua ada Jawa Barat dan di peringkat ketiga ada Daerah Istimewa Yogyakarta.

”Realisasi terbesar di 2022 adalah provinsi Jawa Tengah, mencapai total Rp 3,68 triliun, itu bersumber dari APBN untuk PSN. Jawa Barat peringkat dua dengan Rp 3,6 triliun, DIY peringkat tiga,” kata Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, di kesempatan yang sama.

Dia juga menyampaikan, secara Nasional realisasi anggaran PSN yang sudah berjalan sampai Februari 2023 ini, senilai Rp 1,28 triliun. Basuki berharap, realisasi anggaran PSN yang diberikan melalui LMAN untuk tahun ini, bisa lebih cepat.

BACA JUGA: Pangdam Serahterimakan Tiga Jabatan Strategis Kodam IV/Diponegoro

”Februari 2023 nilainya sebesar Rp 1,28 triliun sudah terealisasi (secara Nasional). Mudah-mudahan makin cepat. Sebagian besar jalan tol senilai Rp 1,116 triliun, lalu Rp 150 miliar untuk bendungan,” ujar dia lagi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, data yang disebutkan itu hanya APBN, yang diberikan melalui LMAN saja. Selain itu ada juga anggaran bersumber dari APBN, yang diberikan untuk mempercepat PSN melalui BUMN.

Penggunaan APBN untuk PSN itu, sebagai bentuk dukungan Kementerian Keuangan agar PSN yang memiliki peran penting bagi masyarakat, kesejahteraan, dan perekonomian, bisa cepat diselesaikan.

”Infrastruktur adalah urat nadi perekonomian. Itu menentukan daya kompetisi, produktivitas, dan kemajuan sebuah bangsa dalam hal perekonomian. Kami akan terus memberikan dukungan berbagai program dan proyek yang sudah ditetapkan sebagai PSN,” ungkapnya.

Riyan

The post Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Jateng Dibantu Proyek Strategis Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Pengerjaan tol Seksi 1 ini, ternyata masih terkendala beberapa pembebasan lahan yang belum selesai. Ganjar menegaskan, akan membantu pembebasan lahan itu hingga selesai pada Maret 2023.

”Kami akan lakukan percepatan, sehingga Joglosemar ini akan berjalan dengan baik. Ada beberapa ruas yang belum selesai, terutama di area Klaten,” kata Ganjar, usai melakukan peninjauan dan berdialog dengan warga penerima ganti untung, pembebasan Tol Solo-Yogyakarta.

BACA JUGA: Desa Mulai Konsultasikan Hasil Seleksi Perades ke Camat

Menurut dia, sudah menjadi tugas pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk membantu percepatan pembebasan lahan. Dirinya beserta Bupati Klaten Sri Mulyani, akan langsung bergerak untuk berkomunikasi dengan masyarakat, terkait pembebasan lahan dan ganti untung.

”Insya Allah ini akan segera kami bantu untuk membereskan, itu tugas kami di Pemda. Targetnya yang di Klaten itu, mintanya sebelum Lebaran sudah beres. Jadi nanti Bupati Klaten akan membantu. Ini fungsinya Pemda,” jelas gubernur dua periode itu.

Terkait pembebasan dan ganti untung Proyek Strategis Nasional (PSN), Ganjar bersama dua menteri itu, juga sempat berdialog dengan warga. Berdasarkan pengakuan sejumlah warga yang lahannya terkena PSN Tol Solo-Yogyakarta, ganti untung yang diberikan ternyata memberikan dampak positif.

BACA JUGA: Kapolres Wonogiri: Ini Istimewa dan Membanggakan

”Hari ini kami mencoba mendengarkan suara masyarakat, setelah pembebasan (lahan) dan ganti untung diberikan. Tadi beberapa sampel diberikan kepada kita, dan ditanya Bu Menkeu, ditanya Pak Basuki,” ungkap Ganjar.

Dari pengakuan sejumlah warga, rata-rata ya ganti untung. Ada yang jadi kos-kosan, ada yang jadi rumah, ada yang jadi sawah bahkan jadi tiga. Ada juga yang bondho desa (kas desa) jadi berlipat.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menyatakan, tol Solo-Yogyakarta merupakan super prioritas. Karena ini adalah segitiga emasnya Yogyakarta dan Jateng, yakni Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang).

BACA JUGA: Pemain Kesulitan Adaptasi Cuaca Dingin di Uzbekistan

Selain Solo-Yogyakarta, sekarang juga sudah dimulai dari Bawen-Yogyakarta. Jadi nanti bisa meningkatkan ekonomi di regional Jateng-Yogyakarta, karena semua sudah terkoneksi.

”Dari Solo ke Yogya, pembebasan lahan untuk tahap 1 sampai dengan Klaten, rata-rata sudah 94 persen (Seksi 1.1) dan 74 persen (Seksi 1.2). Lahan akan diselesaikan pada triwulan pertama tahun ini, atau Maret nanti,” jelasnya.

Diterangkan dia, Bupati Klaten menyampaikan, sebelum Lebaran kalau bisa diselesaikan lahannya. Kalau itu sudah selesai tanahnya, progres fisiknya sudah 49 persen, jadi tinggal 51 persen. Diperkirakan Desember selesai.

BACA JUGA: Mahasiswa FTI Unissula Pelajari Automatisasi Grapologi

Basuki menambahkan, untuk tol Seksi 1.1 nanti, juga ditargetkan dapat digunakan secara fungsional sebagai jalur Lebaran 2023. Tepatnya sekitar 6 km dari Interchange Kartasura, dan keluar di sekitar Desa Sawit. Pembukaan secara fungsional itu, untuk memecah kemacetan yang sering terjadi di Kartasura selama Lebaran.

”Untuk fungsional akan segera kami selesaikan, dan siapkan untuk mudik. Sehingga bisa mengatasi kemacetan di Kartasura. Untuk fungsional belum sampai Klaten,” ungkapnya.

Terkait seberapa besar dampak mengurai kemacetan, Basuki menyampaikan, ada beberapa faktor. Di antaranya tingkat kepadatan lalu lintas.

BACA JUGA: Dr Atang Irawan dari Nasdem Gelar FGD Bersama Para Petani di Grobogan

”Semuanya tergantung kepadatannya. Selalu saya bilang, kalau yang namanya transportasi itu selalu berdasarkan prasarananya, regulasi, pengaturannya, dan perilaku pengendara. Kalau saling mepet nanti jadi stuck, kalau antre akan bisa jauh lebih lancar. Pasti memecahkan kemacetan,” jelas Basuki.

Sedangkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, PSN sejauh ini telah memberikan pengaruh luar biasa kepada masyarakat. Baik langsung, seperti ganti untung maupun nanti dampak PSN itu terhadap kegiatan ekonomi yang jauh lebih besar.

Kemenkeu juga akan mendukung terus PSN, yang memiliki peran penting bagi masyarakat, kesejahteraan, dan perekonomian.

”Ada 106 PSN dengan nilai APBN yang terealisasi sebesar Rp 106,95 triliun. Untuk Pembebasan lahan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo ini nilainya sebesar Rp 5,902 triliun,” tandasnya.

Riyan

The post Seksi 1 Ruas Tol Solo-Klaten Masih Terkendala Pembebasan Lahan appeared first on SuaraBaru.id.

”Capaian dalam tutup tahun 2022 dengan sangat resilience dalam tantangan yang sungguh tidak mudah ini, jadi modal bagus untuk memasuki tahun 2023,” ujar Menkeu, di sela peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2023, di Gedung BEI, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Menurut dia, tahun ini pihaknya akan terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas pasar modal, yang ditopang dengan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

BACA JUGA: KAI DAOP IV Semarang Evakuasi Penumpang dan Kembalikan Bea Tiket Penuh 100 Persen

Ini merupakan tanggung jawab bersama, antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selaku Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), untuk secara konsisten membangun pondasi sektor keuangan yang kuat, stabil, kredibel, akuntabel dan terpercaya.

”Ini tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan. Ini juga merupakan tugas menggapai potensi capital market yang sangat besar di Indonesia,” ujarnya.

Menkeu pun berharap, agar seluruh pemangku kepentingan termasuk KSSK, dapat terus menjaga stabilitas ekonomi Nasional dari sektor keuangan. Termasuk perluasan akses jasa keuangan, peningkatan sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing dan efisiensi bursa, serta meningkatkan instrumen serta regulasi di dalam mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen di sektor keuangan.

BACA JUGA: Tanggul Sungai Waridin yang Jebol Kewenangan Dinas Pusdataru Prov Jateng

”Penerapan prinsip aktivitas sama, risiko dan regulasi yang setara menjadi sangat penting,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner (OJK), Mahendra Siregar, menyampaikan, di tengah situasi ketidakpastian global, dan menurunnya kinerja bursa di sejumlah negara, pasar modal Indonesia pada 2022, mampu mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan.

”Di tengah gejolak dan ketidakpastian di banyak negara di Eropa dan secara global, kinerja perekonomian Indonesia dan juga cerminannya pada kinerja pasar modal Indonesia di tahun 2022, justru bertahan dan cenderung menunjukkan kinerja yang sangat positif. Bahkan terbaik bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, dan Asia secara umum,” ujar Mahendra.

BACA JUGA: Jasad Pelaut yang Ditemukan di Pantai Bondo telah Diambil Keluarganya

Kinerja positif itu, imbuhnya, ditunjukkan dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang ditutup menguat empat persen dibanding tahun sebelumnya. Sealin itu, 59 perusahaan mencatatkan saham perdananya (IPO) di tahun 2022, serta jumlah investor pasar modal meningkat mencapai 10,3 juta atau 10 kali lipat meningkat dalam lima tahun terakhir sejak 2017.

”Menarik lagi, didominasi investor domestik yang sudah mencapai 55 persen dari seluruh investor. Dan kalau dihitung yang generasi milenial dan Generasi Z atau Zilenial, gabungannya adalah 58,7 persen. Itulah capaian-capaian yang luar biasa,” imbuh Mahendra.

Senada dengan Menkeu, Mahendra juga menyatakan komitmennya terhadap peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

”Yang menjadi prioritas kita ke depan, dengan perkuatan perekonomian daya tahan yang kuat, maka tidak ada istilah wait and see bagi investasi di Indonesia. It’s all about investment, investment, and investment. Kita harus siap untuk itu, dan kita dorong momentumnya,” tandas dia.

Riyan

The post Kinerja 2022 Jadi Modal Bagus Hadapi Pasar Modal 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya percepatan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara sistematis, lewat kolaborasi semua pihak. Hal ini agar bonus demografi kelompok usia produktif yang kita miliki, bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/12/2022).

Sebelumnya, pada Kamis (1/12/202), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan pada Indonesia’s SDGs Annual Conference 2022.

BACA JUGA: BLT DBHCHT Tahap Ketiga Kabupaten Kudus Segera Dikucurkan Bulan In

Melalui Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan itu, pemerintah kabupaten dapat mengukur tingkat daya saingnya, membuka ruang kolaborasi untuk berbagi inovasi, dan mendapat peluang insentif publik maupun non publik, termasuk dalam bentuk peningkatan kapasitas.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan, agar memikirkan komposisi demografi yang dimiliki sejak dini dengan matang, untuk mendorong kemakmuran masyarakat.

Karena bila tidak dipikirkan secara matang, di masa datang saat komposisi penduduk menua, Indonesia berpotensi kewalahan dari segala aspek, terutama dalam mengatasi sektor kesehatan.

BACA JUGA: Dua Pencuri Spesialis Helm Asal Semarang Ditangkap Polres Magelang Kota

Menurut Lestari, indeks daya saing daerah berkelanjutan yang diterbitkan pemerintah, harus segera ditindaklanjuti dengan segera, lewat berbagai langkah nyata.

Para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar memahami kelebihan dan kekurangan yang ada di wilayahnya, sehingga upaya percepatan pembangunan di daerah lebih terarah dan sesuai rencana.

Ditambahkan Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pemanfaatan bonus demografi Indonesia yang saat ini memiliki 69,3 persen kelompok usia produktif, harus semaksimal mungkin untuk percepatan pertumbuhan ekonomi negeri.

BACA JUGA: Hartopo Kembali Kucurkan Bantuan Modal UMKM, Per Kelompok Dapat Rp 25 Juta

Bila tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, kelompok usia yang saat ini produktif, berpotensi menjadi beban negara di kemudian hari.

”Agar percepatan pembangunan berkelanjutan bisa direalisasikan sesuai rencana, diperlukan gerakan bersama segenap anak bangsa untuk mewujudkannya, dengan berbekal semangat gotong-royong dan nasionalme yang tinggi,” ujarnya.

Penanaman nilai-nilai kebangsaan itu, imbuhnya, harus dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga kelompok usia produktif yang ada dapat berperan aktif semaksimal mungkin, dalam proses percepatan pembangunan berkelanjutan yang telah direncanakan.

Riyan

The post Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Harus Sistematis appeared first on SuaraBaru.id.

”Sejumlah data dan informasi terkait dampak perubahan iklim harus segera dimanfaatkan, sebagai dasar perencanaan aksi untuk menjawab potensi ancaman di berbagai bidang, akibat perubahan iklim,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022).

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perubahan iklim yang terus terjadi, bisa berdampak buruk terhadap 600 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir.

BACA JUGA: Layanan Registrasi KTP Digital Sentuh Wilayah Karimunjawa

Hal itu seperti diungkapkannya, dalam Pertemuan Tingkat Menteri VIII, yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank Group 2022, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action), di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (13/10/2022).

Menurut Lestari, dampak perubahan iklim yang berpotensi mengimbas sejumlah sektor kehidupan di Tanah Air, harus segera dipersiapkan langkah strategisnya. Hal ini untuk menjawab berbagai kemungkinan yang terjadi.

Selain mengancam kawasan pesisir, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, perubahan iklim juga berpotensi mengganggu produktivitas pangan Nasional, daya tahan infrastruktur, serta ancaman bencana di sejumlah daerah.

BACA JUGA: Plt Wali Kota Semarang Resmikan Taman Ngalian di Depan UIN Walisongo

”Bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Bogor, beberapa hari terakhir ini, merupakan peristiwa yang memperlihatkan daya dukung lingkungan yang tidak mampu lagi menghadapi dampak cuaca ekstrem yang terjadi,” ujarnya.

Evaluasi daya tahan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur dalam menghadapi dampak perubahan iklim, jelas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus segera dilakukan, untuk mencegah timbulnya korban di kemudian hari.

Di tengah kondisi politik dan ekonomi dunia yang tidak menentu saat ini, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, perencanaan yang komprehensif dalam menghadapi dampak perubahan iklim, sangat diperlukan.

Rerie sangat berharap, para pemangku kepentingan dan masyarakat mampu berkolaborasi dan melihat ancaman perubahan iklim di Tanah Air secara serius. Ini agar anak bangsa mampu mengatasi berbagai potensi ancaman yang dihadapi negeri ini.

Riyan

The post Dampak Perubahan Iklim Berpotensi Mengimbas Sejumlah Sektor appeared first on SuaraBaru.id.