Dugaan adanya pungutan tersebut disampaikan oleh peserta reses Anggota DPRD Kota Tegal, M Muslim di kediamannya Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, pada Minggu (3/8/2025) sore.

Dalam sesi tanya jawab peserta reses An melaporkan adanya paguyuban wali murid SD Negeri yang menarik iuran tiap bulan. “Minta tolong Pak Dewan praktek seperti itu agar bisa ditertibkan dan dihentikan,” kata peserta reses An di hadapan ratusan peserta lain.

Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kota Tegal yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal M Muslim menyampaikan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami Komisi I DPRD Kota Tegal akan mengundang pihak Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dan pihak terkait untuk klarifikasi,” ujar M Muslim.

Bahkan, saat ini bentuk pungli dalam satuan pendidikan semakin berkembang dengan memanfaatkan paguyuban wali murid sebagai inisiatior dan koordinator pungutan.

Modus yang digunakan juga bermacam-macam seperti pembayaran seragam sekolah, biaya operasional, upah tenaga kebersihan, uang kas, uang buku LKS dan lain sebagainya.

Peraturan terkait pungutan liar dalam satuan pendidikan telah tertuang dalam Pasal 181 dan 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa baik pendidik, tenaga kependidikan maupun komite sekolah dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Selain itu, mereka juga dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik dan melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pungutan tetap dilakukan dengan alasan telah mendapatkan persetujuan atas hasil musyawarah atau kesepakatan bersama dari wali murid. Dan yang menjadi koordinator pengumpulan uang pungutan tersebut bukan pendidik, tenaga kependidikan maupun komite sekolah melainkan paguyuban wali murid.

Yang harus dipahami adalah komite sekolah hanya diperbolehkan untuk menggalang sumbangan bukan pungutan. Penggalangan dana dilakukan dengan cara komite sekolah mengajukan proposal yang diketahui oleh sekolah kemudian hasilnya dibukukan dalam rekening bersama dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Sumbangan tersebut juga harus dilakukan melalui upaya yang kreatif dan inovatif.

“Hal ini dijelaskan pada Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Diluar hal tersebut, segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh komite sekolah tidak dapat dibenarkan,” pungkas M Muslim.

Sutrisno

The post Warga Keluhkan Pungutan Paguyuban Wali Murid SDN di Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Bang Sammy, sapaan akrabnya, dia ingin mengangkat sarung menjadi identitas bangsa dan ikon fesyen Nasional. Dan hal itu bisa dimulai dari Kota Semarang.

Hal itu seperti yang disampaikan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 ini, saat berkegiatan bersama para pegiat seni tradisional, Indonesian Fashion Chamber (IFC), dan Denok-Kenang Jateng.

BACA JUGA: Posko Angkutan Lebaran Dimulai KAI Daop 4 Siagakan 2.862 Personel, Wujudkan Mudik Tenang Menyenangkan

Pada kesempatan itu, Bang Sammy bersama para anggota IFC Kota Semarang dan Denok-Kenang yang hadir, kompak mengenakan sarung batik khas Semarangan. Dirinya juga bertekad untuk menampilkan atau menghadirkan sarung sebagai identitas bangsa, dan lebih tersosialisasi lagi.

”Saya bersyukur, sekarang sudah banyak orang bersedia mengenakan sarung dengan berbagai model dan gaya. Apakah kemudian dalam keseharian mereka nanti akan melakukan itu? Saya yakin iya, kalau kita terus-menerus melakukan sosialisasi seperti ini,” kata dia di sela acara yang digelar di Rumah Po Han, kawasan Kota Lama, Semarang, Minggu (23/3/2025)

Diakui juga, Kota Semarang telah ditetapkan sebagai kota fesyen. Dan dirinya yang telah menekuni desainer fesyen sejak 1979, terpilih sebagai legislator, salah satunya mewakili Kota Semarang.

BACA JUGA: Kakorlantas-Menhub Pantau Hari Pertama Operasi Ketupat 2025

”Saya jadi punya kewajiban, bagaimana benar-benar membuat Kota Semarang menjadi kota fesyen. Sarung sendiri bukan hanya konsumsi untuk segelintir kalangan, tapi harus menjadi konsumsi untuk berbagai bidang. Termasuk bidang tari dan lain-lain,” lanjutnya.

Karena itu, Bang Sammy juga mengajak serta pada pembatik Semarang, untuk menghadirkan beragam kekayaan lokal khas Semarangan, melalui karya sarungnya.

”Sarung ini adalah jawaban untuk masa krisis. Karena kita badan membesar, badan mengecil, sarung ini bisa tetap dipakai. Pemeliharaan sarung sangat mudah. Pemakaian dan penyimpanannya juga sangat mudah,” terang dia.

BACA JUGA: Aklamasi, Wahyu Nugroho Kembali Ditetapkan sebagai Ketum Askab PSSI Wonosobo

Dalam kesempatan yang sama, Jessie Setiawati, pembatik tulis asal Semarang, mengaku terinspirasi menjadikan tarian-tarian khas Semarangan, sebagai motif batik sarungnya.

”Saya ranahnya di batik tulis, jadi kemungkinan besar akan mendesain berkaitan dengan motif-motif yang mengangkat cerita dari tari-tarian tradisional yang ada di Semarang,” ungkapnya.

Disampaikan Jessie, dirinya banyak terinspirasi dari bangunan-bangunan cagar budaya Indonesia, khususnya yang ada di kawasan Kota Lama Semarang, sebagai motif dari batiknya.

Riyan

The post Tekad Samuel Wattimena Jadikan Sarung ‘Go International’ appeared first on SuaraBaru.id.

Ada dua agenda yang diikuti Samuel, yaitu menghadiri acara ‘Wiwitan Panen Pari’ atau Memulai Panen Padi, dan bertemu para pelaku UMKM di wilayah Siboli (Singorojo, Boja, Limbangan), untuk melakukan sharing pendapat.

Dipandu Kepala Desa Sriwulan, Sulistyo, usai melakukan doa bersama, perancang mode Nasional itu mendapatkan kesempatan untuk memimpin panen padi. Sambil membawa sabit, Samuel mulai memangkas padi yang sudah menguning. Acara dipungkasi makan bersama, dengan menu nasi urap lengkap dengan ingkung, tempe, telur, krupuk petis dan peyek.

BACA JUGA: Samuel Wattimena Gelar Curah Pikir Bareng Hipmi dan Mahasiswa

Selain perangkat desa, kegiatan itu juga diikuti para sesepuh, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Manajer Unit Wisata Kali Kesek, Suparno. Dalam kesempatan itu, Samuel menyatakan merasa mendapatkan suatu pengalaman yang spesial.

Pasalnya, baru pertama kali legislator dari Dapil Jawa Tengah 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga) itu, melakukan aktivitas di luar dunianya, fashion dan pemberdayaan wanita.

”Saya sungguh terpesona dengan alam Kali Kesek, yang indah dengan panorama alamnya. Melakukan panen padi di pedesaan jadi pengalaman pertama saya,” ujar desainer yang karya-karyanya banyak mendapatkan penghargaan internasional ini.

BACA JUGA: Solusi Samuel Wattimena untuk Atasi Darurat Sampah di Salatiga

Dia sepakat, Kali Kesek merupakan destinasi wisata yang punya potensi besar untuk dikembangkan. Yang perlu diperhatikan adalah kebersihan, keunikan dan upaya menciptakan ikon.

”Banyak keunikan yang saya dapatkan di sini. Seperti eduwisata membuat gula aren, kuliner kopi khas Kali Kesek, tiwul, hingga pipis aren. Sekarang pariwisata kan berbasis data, ya bikinlah story telling tentang Kali Kesek,” pinta Samuel.

Saat bertemu warga, pengurus Pokdarwis, dan pelaku UMKM, Samuel didampingi peneliti kebudayaan dan tradisi lokal, Purna Cipta, dari Komunitas Hysteria, dan Ketua Ekonomi Kreatif Kabupaten Semarang, Dimas Herdy Utomo.

Sementara itu, Kades Sriwulan, Sulistyo mengaku senang, dengan kehadiran Samuel Wattimena ke Kali Kesek bersama tim. Mereka telah memberikan dukungan, saran, dan masukan, agar wisata ini ke depan jauh lebih baik. Setelah dari Kali Kesek, Samuel melanjutkan kunjungannya ke Pabrik Saos Niki Harum, dan Balai Desa Jungsemi.

Riyan

The post Samuel Wattimena Pimpin Panen Padi di Desa Sriwulan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pengawasan terhadap mitra kerja Komisi III DPR di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dengan format Rapat Dengar Pendapat tersebut, dipusatkan di Aula Kresna Basudewa Kanwil.

Diketahui, ada 12 orang anggota DPR RI yang hadir dalam kunjungan kerja ini. Tampak Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto sebagai ketua rombongan. Hadir bersamanya, Dede Indra Permana dan Gilang Dhiela Fararez dari Partai PDI-Perjuangan.

Selain itu Sari Yuliati dan Bambang Heri Purnama dari Golkar, Siti Nurizka Puteri Jaya dari Gerindra, Eva Yuliana dari Nasdem, Moh. Rano Al Fatih dari PKB, Agung Budi Santoso dari Demokrat, Nazaruddin Dek Gam dari PAN serta Habib Aboe Bakar Al-Habsyi dan Komjen Adang Daradjatun dari PKS.

Pada agenda hari ini, Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto menjelaskan mengenai anggaran. Lebih rinci, seputar realisasi anggaran tahun 2023, program prioritas, realisasi PNBP tahun 2023, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Jateng.

Tejo juga menjelaskan terkait proyeksi pagu anggaran tahun 2024, rencana strategis, program yang akan menjadi skala prioritas, serta target PNBP Tahun 2024 yang direncanakan.

Di bidang pengawasan, Tejo memaparkan strategi dalam mengurangi permasalahan over kapasitas di Lapas dan Rutan, pembinaan dan revitalisasi sistem pemasyarakatan secara adil dan obyektif, termasuk pemenuhan hak-hak warga binaan.

Selain itu, Tejo menggambarkan kondisi Lapas dan Rutan di Jawa Tengah berkenaan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, sanitasi, serta konsumsi. Bagaimana upaya pencegahan terhadap penyelundupan barang ilegal, serta kebijakan untuk memenuhi hak warga binaan dalam Pemilu 2024.

Tejo juga menerangkan tentang pelaksanaan strategi untuk peningkatan kecepatan dan kualitas layanan publik seperti layanan paspor, hukum, dan Hak Kekayaan Intelektual.

Demikian juga program yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, fungsi keimigrasian dalam pengawasan orang asing serta pencegahan penyalahgunaan izin tinggal orang asing dan tenaga kerja asing secara ilegal yang telah dilakukan, maupun dalam kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi permasalahan Orang Asing atau Tenaga Kerja Asing Ilegal.

Dalam pelaksanaannya, Kakanwil Kemenkumham Jateng didampingi seluruh Kepala Divisi, Pejabat Administrasi Kanwil dan Kepala UPT se Jawa Tengah.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Terima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

“Jadi orang miskin Kota Tegal yang tidak mampu tapi ingin berobat, tidak perlu masuk DTKS,” terang Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan Sutari SH MH saat acara reses masa persidangan 1 Tahun 2022 di wilayah Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal Minggu (6/2/2022).

Menurut Sutari hal itu bisa dilakukan asal, pihak Keluarahan setempat bisa memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada warga masyarakat yang bersangkutan. “Pemerintah Kota Tegal wajib melindungi warganya di bidang kesehatan,” tegas Sutari.

Komitmen pemerintah itu kata Sutari ada tapi, apakah tersampaikan semua kepada warga masyarakat dengan baik dan benar apa tidak. “Itu yang jadi masalah,” ujar Sutari.

Anggarannya ada, komitmen pemerintah daerah melindungi masyarakat dalam bidang kesehatan dengan ruang kebijakan adalah memberikan pembebasan biaya gratis bagi keluarga miskin.

Salah satunya adalah lewat UHC (Universal Health Coverage) atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS). “Dan kalau itu dilaksanakan hanya perlu KTP saja. Nanti muaranya kesana,” terang Sutari.

Disampaikan, yang mau mengajukan DTKS dipersilahkan tiap hari ke kantor kelurahan bisa. Ada petugasnya disana. “Apa bila warga belum sempat menggunakan DTKS karena tidak masuk, bisa berobat secara gratis asal kelurahan bisa mengeluarkan SKTM,” pungkasnya.

Nino Moebi

The post Warga Miskin Kota Tegal Ingin Berobat Tak Perlu Masuk DTKS appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir sebagai nara sumber Kepala Satpol PP Kota Tegal, Hartoto, Plt Dinas Perhubungan Kota Tegal Abdul Kadir alias Ading dan Kabag Umum Sekretaris DPRD Kota Tegal Agus Arifin.

H Edy Suripno yang akrab dipanggil Uyip menyampaikan, pelaksanaan reses telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat terutama yang terkait dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan PKL menjadi isyu yang sangat ramai dibicarakan oleh masyarakat.

Aspirasinya kata Uyip, banyak sekali Pemerintah Kota Tegal melakukan penataan PKL di wilayah Jalan Semeru, Jalan Kolonel Sugiarto, sekitar Alun-alun. “Kita minta kepada Pemerintah Kota Tegal, hari ini yang harus kita bangun bersama-sama kesadarannya adalah membangun ekonomi masyarakat,” ujar Edy Suripno.

Hal itu sesuai dengan anjuran dari Presiden Jokowi. Bahwa isyu strategis pembangunan di Tahun 2022 adalah dalam rangka membangun ekonomi masyarakat. Maka tidak boleh lagi adanya upaya-upaya paksa dengan dalih penataan PKL, tidak ada lagi upaya paksa penggusuran kepada para PKL.

“Kita bisa duduk bersama, pemerintah harus bisa mengayomi, melayani dan juga ngayemi. Membikin rasa ayem terhadap masyarakat kita terutama dikaitkan dengan persoalan PKL,” tutur Uyip.

Masyarakat dilindungi melalui kebijakan penataan PKL yang baik. Jangan sampai ada penggusuran. “Kami ketemu dan berbicara kepada Kasatpol PP Hartoto sudah minta untuk dapat mengindahkan apa yang menjadi aspirasi dalam pelaksanaan reses pada hari ini,” pungkas Uyip.

Nino Moebi

The post Penataan PKL Menjadi Topik Reses Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

“Saya disini karena tahu, adanya keluhan dari masyarakat karena masalah dalam sistem pengairan dan harga pupuk yang semakin naik dan mahal,” kata Junarso.

Dalam Kegiatan Reses I Tahun 2022, Drs. H. Junarso Wakil Ketua DPRD Jepara dan Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Jepara bagikan pupuk, pestisida organik cair serta membagikan bibit pohon durian dan alpukat kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan kelompok tani (Poktan) dari Kecamatan Kembang, Donorojo dan Keling.

BACA JUGA Siswa SLB Jepara Sambut Obor Pesonas

Kegiatan Reses atau Serap Aspirasi yang dilakukan di Cafe Gebyok Desa Watuaji Jumat (14/1-2022) merupakan reses pertama yang dilakukan oleh Junarso di tahun 2022. Reses kali ini Junarso ingin berfokus pada penyerapan aspirasi oleh kelompok tani maka hadir pula gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan kelompok tani (Poktan) yang berasal dari dapil 3 yaitu Kecamatan Keling, Donorojo dan Kembang serta perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Jepara

Junarso juga memberi pengertian kepada peserta dalam reses untuk menyampaikan aspirasinya tanpa rasa sungkan.

“Petani tidak perlu sungkan dalam menyampaikan keluh kesahnya kepada pemerintah. Karena program yang baik adalah yang berasal dari bawah atau buttom up Karena yang tahu kebutuhan dan kesulitan petani adalah petani itu sendiri,” terang Junarso.

Junarso juga menambahkan bahwa sebagai orang partai dirinya memiliki kewajiban untuk menyatu dengan rakyat, kemudian mendengarkan masalah yang dimiliki kemudian mencari solusi bersama-sama.

BACA JUGA Estafet Obor Jelang Atlet Tunagrahita Jepara Ikuti Pesonas

Di akhir acara reses ini, Junarso membagikan pupuk, pestisida organik cair, dan juga membagikan bibit pohon durian dan alpukat kepada peserta reses.

Hadepe

The post Harga Pupuk Melangit Junarso Temui Petani appeared first on SuaraBaru.id.

Menjadi persoalan, warga yang rumahnya tidak layak, kondisinya hampir roboh tapi tidak mempunyai atau belum masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka tidak bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Atas persoalan itu, warga minta ada sebuah prioritas untuk rumah milik warga yang kondisinya benar-benar parah bisa mendapat bantuan RTLH.

“Saya minta kepada Pemerintah Kota Tegal agar ada sebuah kebijakan untuk rumah-rumah yang kondisinya sangat parah agar bisa direalisasi,” pinta Sefrudin.

Meskipun warga belum masuk DTKS tapi kondisi rumahnya parah Sefrudin berharap ada solusi untuk menangani persoalan tersebut karena mereka warga Kota Tegal yang perlu dibantu.

Selain itu ada usulan dari warga Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan, mengusulkan makam Mbah Randugunting (Raden Mas Cilik) yang harus dibangun. “Untuk anggaran pembangunan makam Mbah Randugunting sudah saya siapkan sebesar Rp 150 juta melalui Pokok Pikiran (Pokir) saya,” kata Sefrudin.

Makam di atas tanah seluas 500 M2 masuk wilayah RW 06 Kelurahan Randugunting, menurut rencana bisa untuk kegiatan lingkungan seperti olah raga, posyandu dan parkir juga bisa. “Setidaknya makam tersebut sebagai pengingat bahwa di Randugunting ada sebuah sejarah, seorang pahlawan perjuangan yakni Raden Mas Cilik,” ujar Sefrudin.

Kepada Pemerintah Kota Tegal, Sefrudin juga mengusulkan agar tiap RW bisa mendapat bantuan kendaraan bermotor roda tiga untuk mengangkut sampah dari rumah warga ke TPS Cleret. Kendaraan tersebut dibutuhkan karena jarak rumah warga yang berada di wilayah Randugunting bagian Utara dengan TPS cukup jauh apabila menggunakan gerobak. “Untuk operasional agar diserahkan kepada RW masing-masing,” tutup Sefrudin.

Nino Moebi

The post Belum Masuk DTKS, Warga Tak Bisa Dapat Bantuan RTLH appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal, yang juga Ketua Pansus V DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno alias Uyip.

Apabila Wali Kota Tegal, melepas non HPL dengan memberikan keterangan tanah yang dibikin oleh kelurahan maka warga bisa langsung mengurus HPL nya.

“Jadi kalau non HPL tidak perlu persetujuan dari DPRD, cukup dengan kebijakan Wali Kota Tegal. Sedangkan kalau HPL harus ada persetujuan pelepasan aset tanah dan harus ada persetujuan dari DPRD,” Kata Uyip.

Terkait hal tersebut, Pansus V DPRD Kota Tegal, melihat ada beberapa daerah-daerah yang ternyata Pemerintah Kota Tegal tidak memiliki alasan pengelolaannya. Alasan hak pakainya tidak ada. menurut Uyip disana tertera data tanah di wilayah RW 13 Kelurahan Panggung, Wilayah RW 10 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal juga dibeberapa daerah, itu non hak pakai.

“Berarti wilayah RW 13 Kelurahan Panggung dan daerah-daerah yang non HPL bisa segera disertifikatkan,” tutur Uyip.

Tinggal kebijakan Wali Kota Tegal, membuka kepada kelurahan untuk dapat melayani pengajuan hak persertifikatan oleh masyarakat.

Uyip manambahkan, tanah non HPL di wilayah Kelurahan Panggung dan Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur yang dihuni warga seluas sekira 5 hektar. Dan di wilayah Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat juga sekira 5 hektar.

“Jadi ada 10 hektar tanah yang non HPL. Tapi kalau yang HPL, hak pengelolaannya ada di atas nama Pemerintah Kota Tegal, ya memang untuk sertikasi harus ada persetujuan dari DPRD,” ungkap Uyip.

Dijelaskan, ntuk masyarakat yang menempati tanah milik BUMN, Pemerintah Kota Tegal perlu membikin pengajuan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Keuangan dan Kementrian BUMN untuk melakukan pengurangan HPL nya PT Pelindo dan PT KAI karena, masyarakat kota Tegal yang menempati lahan Pelindo sudah 50 Tahun lebih dan itu sewa terus dengan pihak PT Pelindo.

Itu artinya kata Uyip, PT Pelindo Kota Tegal tidak mampu diberikan hak pengelolaan yang begitu besar dan ternyata tidak maksimal. Justru pengelolaannya diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, dalam rangka melindungi masyarakat Pemerintah Daerah dan DPRD bisa meminta kepada Kementrian BUMN dan Kementrian Keuangan untuk mengajukan pengurangan HPL nya PT Pelindo dan PT KAI.

Nino Moebi

The post Tanah Non Hak Pengelolaan Bisa Disertifikatkan appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan reses Dewi memberikan banyak bantuan program diantaranya bantuan biskuit ibu hamil dan balita 100 dus, 1 unit alat cuci tangan, rapid test untuk seluruh pengurus DPC dan PAC serta bantuan untuk renovasi makam salah satu tokoh Kota Tegal.

Dewi juga melakukan konsolidasi struktural partai, membahas progres pembentukan koperasi umum yang pengurus dan anggotanya adalah kader, simpatisan partai dan masyarakat umum.

Diharapkan koperasi ini nantinya menjadi induk dari semua unit usaha di masing-masing PAC. Program usaha yang telah disiapkan berupa usaha kuliner minuman kopi kekinian dengan brand Samudra Cinta yang memiliki filosofi rejekinya seluas samudra dan melayani dengan penuh cinta. Seluruh bahan baku nantinya akan di kelola oleh koperasi yang rencananya bernama Koperasi Kawulo Marhaen.

“Ini merupakan langkah kongkrit dalam memberikan kail usaha untuk para kader dan masyarakat. Pendanaan akan kami lakukan bergotong royong bersama,” kata Dewi.

Sistem usaha tersebut merupakan franchise sehingga masyarakat umum nantinya bisa pula mendapatkan program usaha ini namun tetap melakui Koperasi Kawulo Marhaen.

“Program ekonomi kerakyatan ini akan menjadi langkah pelopor dalam meningkatkan pendapatan kader serta membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah peluang usaha dan kerja yg saat ini sedang menurun akibat pandemi covid 19,” pungkas Dewi.

Nino Moebi

The post Dewi Aryani Gelar Program dan Bantuan di Dapil Jateng IX appeared first on SuaraBaru.id.