The post Kanwil Kemenag Jateng Gelar Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Dalam keterangannya, Kepala Kanwil Kemenag Jateng, Saiful Mujab mengatakan, agar peserta memanfaatkan betul kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.
”Ini menjadi kesempatan bagi semua peserta yang telah mengabdi di Kementerian Agama. Maka persiapkan diri, karena kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri,” pesan Kakanwil, saat memberikan sambutannya sebelum seleksi dimulai.
BACA JUGA: Kyokushinkai Kota Tegal Sambut Baik Upaya Andreas
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agus Luqman menambahkan, jumlah peserta total ada sebanyak 1.422 orang, yang terdiri dari 10 Satker Kemenag Jateng.
”Pelaksanaan CAT PPPK Tahap II ini, menjadi rangkaian terakhir proses rekruitmen CASN Tahun Anggaran 2024,” imbuhnya.
Seleksi kompetensi PPPK tahap II bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah Kemenag Tahun Anggaran 2024, terjadwal selama dua hari. Dengan kuota peserta di hari pertama sebanyak 540 peserta, dan hari kedua sebanyak 882 peserta.
Riyan
The post Kanwil Kemenag Jateng Gelar Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Dirjen Kemenristekdikti Puji Kesejahteraan Guru di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Hal itu disampaikan Prof Nunuk Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemenristekdikti, usai bertemu Ganjar di rumah dinasnya, Puri Gedeh, Semarang, Senin (21/8/2023). Pada kesempatan itu, terdapat tiga pokok bahasan, antara lain terkait pengangkatan ASN P3K.
”Gubernur Ganjar sangat berkomitmen untuk kesejahteraan guru. Karena kalau dari diskusi kami, gubernur sangat peduli dengan pendidikan di Indonesia, di Jateng khususnya,” ujar Nunuk dalam keterangannya.
Ditambahkan dia, ada pencocokan data antara data Kemenristekdikti dengan data Pemprov Jateng. Di antaranya, terkait jumlah usulan ASN P3K yang masih bisa ditambah, untuk memenuhi kebutuhan.
”Kita diberi tugas dalam dua hari ke depan, untuk menghitung kembali sesuai dengan syarat ketentuan yang disampaikan gubernur,” katanya.
Nunuk menyebut, hal itu mungkin dilakukan, meskipun secara tahapan pengangkatan ASN P3K sudah ditutup, yakni dengan Ganjar bersurat ke KemenPAN-RB, setelah penghitungan kembali dilakukan.
BACA JUGA: Kapolres Kebumen Lantik Iptu Sri Eningsih Jadi Kapolsek Karanggayam
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mendorong, agar pemenuhan kuota bisa diselesaikan tahun ini. Tujuannya, agar kesejahteraan guru di Jateng semakin meningkat.
”Tadi disampaikan, karena anggaran dari pusat ada permintaan ditambah, tentu kami senang. Malah kalau bisa diangkat semua, para guru-guru ini,” ujarnya.
Dia berharap, penghitungan penempatan ASN P3K dilakukan dengan benar. Agar nantinya pengangkatan tidak sia-sia, dan menimbulkan masalah di kemudian hari.
BACA JUGA: Kapolres Jepara: Pencarian 3 Nelayan yang Hilang di Perairan PLTU Tanjung Jati Terus Dilakukan
”Maka statement-nya adalah, mari kita clearence. Kalau tahun depan mesti diangkat, saya senang. Kalau semua posisi dari guru itu betul-betul penuh bisa dilengkapi, kalau itu bisa dilakukan, kita senang,” imbuhnya.
Ganjar juga mengusulkan, agar Kemenristekdikti mempertimbangkan usulan, agar gaji guru ditingkatkan. Sebab, dengan begitu akan semakin lebih banyak yang berminat menjadi guru.
Disampaikan juga, menghadapi bonus demografi dalam 13 tahun ke depan, pemerintah lebih fokus memperhatikan dunia pendidikan. Terutama secara sistem yang saat ini sudah baik, agar implementasinya dilakukan secara maksimal.
BACA JUGA: Tak Kunjung Berhenti, Bayi Menangis Itu Dibawa ke Markas Damkar
”Waktunya nggak panjang, kalau pendidikan tidak kita revolusi, ya kita akan ketinggalan nanti,” tandasnya.
Sebagai informasi, Berdasarkan data Disdikbud Provinsi Jateng, terdapat guru PNS sesuai kewenangan Pemprov Jateng, ada sejumlah 18.450 orang, PPPK (9.361), dan GTT (6.030).
Sedangkan kekurangan guru berdasarkan mata pelajaran sejumlah 9.286 orang, jika dikurangi dengan PPPK 2022 sejumlah 4.351 orang (terdiri dari 2.952 orang GTT dan 1.244 guru swasta), kekurangan guru menjadi sebanyak 4.935 orang.
Sedangkan jumlah pengangkatan P3K guru di Jateng dalam tiga tahun terakhir, ada sebanyak 13.621 orang.
Riyan
The post Dirjen Kemenristekdikti Puji Kesejahteraan Guru di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post 13.302 Guru Honorer Diangkat Jadi Tenaga PPPK appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Dari jumlah itu, sebanyak 8.812 merupakan GTT sekolah negeri. Sedang total GTT SMA/SMK/SLB negeri pada 2020 ada sebanyak 12.777 orang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah mengatakan, untuk SMA negeri sederajat, pada pengangkatan PPPK tahun 2021 tahap 1 ada 5.116 guru, PPPK tahap 2 ada 744 orang, dan PPPK pada 2023 ada sebanyak 2.952 guru.
BACA JUGA: Masa Jabatan Sekda Kudus Segera Berakhir, Berikut Tanggapan Bupati Hartopo
”Dengan demikian, total GTT sekolah negeri yang masuk dalam PPPK ada sebanyak 8.812 orang,” kata dia dalam keterangannya di Semarang, Selasa (25/7/2023).
Saat ini, guru honorer SMA negeri sederajat tersisa 3.965 guru. Dia memperkirakan, jumlah guru yang tersisa itu, kemungkinan bisa tersaring menjadi tenaga PPPK, namun secara bertahap.
”Kondisi itu bisa tahun depan, atau tahun berikutnya lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama waktunya, nanti bisa terangkat semua GTT kita,” ujarnya.
BACA JUGA: Ambil Sumpah PPNS dan Notaris Pengganti, Ini Pesan Penting Plt Kakanwil Kumham Jateng
Sementara itu, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Nasikin menambahkan, untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK/SLB negeri total ada sebanyak 8.531 orang. Dengan jumlah PTT yang masuk menjadi PPPK tahun 2021 tahap 1 sebanyak 117 orang. Dan PPPK di tahap 2 sebanyak 18 orang. Total sisa PTT saat ini ada 8.396 orang.
Dia menuturkan, tingginya kebutuhan guru di Jateng, menjadi hal yang melatarbelakangi pemerintah gencar melakukan seleksi PPPK. Mengingat pendidikan merupakan hal yang penting untuk menciptakan generasi emas.
”Guru kita yang PNS belum mencukupi untuk memenuhi sejumlah 640 sekolah negeri. Baik itu SMA, SMK, maupun SLB. Nah untuk memenuhi itu, pada 2020 banyak dari GTT. Karena enggak ada pengangkatan PNS untuk guru. Maka GTT yang men-support pendidikan,” ujarnya.
BACA JUGA: Soal Demo Tuntut Sekda Mundur, Ini Tanggapan Pj Bupati Jepara
Pada tahun 2021-2022, ada pengangkatan ASN dari PPPK. Para GTT pun ikut bersaing mengikuti seleksi menjadi PPPK. Dengan harapan, bila diterima menjadi PPPK maka akan ada peningkatan kesejahteraan.
Melihat jumlah guru yang ada, dia menyatakan, secara makro kebutuhan tenaga pendidik di Jateng untuk SMA/SMK dan SLB negeri, sudah mencukupi. Oleh karenanya, belum ada rencana penambahan guru.
”Hitung-hitungan jam mengajar dari 24 jam sampai 40 jam dengan total guru PPPK ditambah jumlah PNS, sudah 35 ribuan guru yang berstatus ASN,” terang Nasikin.
BACA JUGA: Awas, Polisi Tilang Kendaraan Parkir di Jalur Sepeda Jalan Soetta
Dari jumlah itu, pihaknya telah menghitung dengan jumlah jam seluruh Jateng, masih di angka kisaran 31-32 jam per minggu.
”Artinya, angka ini masih di range (rentang) jumlah jam mengajar. Sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, adalah 24 sampai 40 jam per minggu,” pungkasnya.
Riyan
The post 13.302 Guru Honorer Diangkat Jadi Tenaga PPPK appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Ketersediaan Guru Masih Jadi Masalah di Sektor Pendidikan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>”Hingga saat ini, ketersediaan guru masih menjadi masalah di sektor pendidikan. Berbagai upaya harus konsisten dilakukan, untuk mengatasi masalah ini,” kata Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/3/2023).
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada 2022, tercatat kekurangan guru di Indonesia mencapai 781 ribu. Kekurangan guru itu diupayakan diisi lewat hasil seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
BACA JUGA: Bersama TNI, Karya Bakti di Jatisrono Wonogiri Dilaksanakan Malam Hari
Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, Kemendikbudristek juga mencatat masih ada 288 kecamatan di Indonesia yang tidak memiliki SMP, dan 681 kecamatan yang tidak memiliki SMA.
Berdasarkan World Top 20 Education Poll yang dilansir situs worldtop20.org, pada 2023 peringkat pendidikan Indonesia berada di posisi 67 dari 203 negara.
Situs pemeringkat pendidikan itu mencatat, tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini di Indonesia sebesar 68 persen, tingkat penyelesaian SD 100 persen, tingkat penyelesaian SLTP 91,19 persen, tingkat kelulusan SLTA 78 persen dan tingkat kelulusan Perguruan Tinggi 19 persen.
BACA JUGA: Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang 2022
Berdasarkan catatan itu, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, isu krusial pendidikan Nasional bukan hanya terkait pelayanan pendidikan yang belum merata, tetapi juga kualitas pendidikan yang belum sepenuhnya baik.
Kualitas pendidikan itu, tegas Rerie, sangat dipengaruhi kompetensi tenaga pengajar, yang secara umum belum memadai dan sebarannya yang belum merata.
Di era globalisasi yang sarat perubahan ini, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, Indonesia sangat membutuhkan transformasi di sektor pendidikan.
BACA JUGA: Jepara Siap Sambut Porprov XVI Jateng
”Tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan jumlah guru, lebih dari itu kebijakan sektor pendidikan Nasional juga harus mampu melahirkan guru yang memiliki kompetensi, dalam menjawab tantangan di era yang sarat perubahan ini,” tambah Rerie.
Integrasi teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pendidikan, ujar dia, merupakan bagian dari transformasi yang harus dilakukan, agar dalam proses belajar mengajar para tenaga pengajar dan peserta didik, dapat berinovasi dan berkreativitas dengan baik.
Rerie mendorong kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, untuk menjawab berbagai tantangan dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan Nasional yang adaptif dan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi.
Riyan
The post Ketersediaan Guru Masih Jadi Masalah di Sektor Pendidikan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Kesetiaan ASN pada Pemerintah adalah Sebuah Amanah appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Hal itu disampaikan Kakanwil, pada kegiatan Pembinaan ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, dalam rangka Penguatan Moderasi Beragama, di Gedung GSG KPRI Kokarda, baru-baru ini.
Pembinaan diikuti 200 ASN, yang terdiri dari Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Penyelenggara, Kepala Madrasah, Kepala KUA, PPPK, dan ASN di lingkungan Sekretariat.
BACA JUGA: Diduga Korban Penganiayaan, Masud Tewas dengan Penuh Luka
”Sebagai abdi negara pemerintah, maka menjadi keharusan untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” kata Musta’in, dalam keterangannya.
Disampaikan juga, terkait pentingnya seseorang mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup, sehingga akan membawa pada arah yang benar. ”Seorang ASN harus sadar betul, pilihannya menjadi ASN, harus dapat menempatkan diri sesuai dengan tupoksinya.
Kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Mustain menyatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, adalah seorang ASN. Dengan demikian, PPPK mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan di instansi pemerintah, bukan di tempat lain.
BACA JUGA: Indonesia Bawa Dua Gelar Juara Turnamen Bulu Tangkis di Iran
”Mari segera berdamai dengan posisinya saat ini, dan segera menyesuaikan diri. Posisi ASN adalah abdi negara, sehingga setiap PPPK harus berhati-hati dalam bersikap. Kehidupannya pun dibatasi oleh aturan, dan dapat memahami posisi dengan bekerja pada instansi pemerintah,” pesan Kakanwil.
Menurut dia, sebagai bentuk kesetiaan kepada pemerintah, maka setiap ASN harus mendukung semua kebijakan pemerintah. Selain itu, memahami mengapa kebijakan itu, dan bagaimana dengan bijak dapat menyampaikan kepada masyarakat.
”Tidak jarang, kebijakan-kebijakan pemerintah tidak dipahami secara parsial oleh masyarakat, dan menimbulkan kegaduhan. Seperti kebijakan penetapan Besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang mencapai Rp 69 juta, yang kemudian menjadi polemik di,” ujar dia.
BACA JUGA: Alokasi Tersisa, Tapi Petani Sulit Dapatkan Pupuk Bersubsidi
Selanjutnya, Mustain mengajak ASN Kemenag, untuk terus menggelolarakan semangat moderasi beragama, sebagai bagian dari program pemerintah. Sebab, buah dari moderasi beragama adalah, terciptanya kerukunan umat dan persatuan Indonesia.
”Jika moderasi dibangun, maka akan menghasilkan empat dahan, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan adaptif. Dan buah dari moderasi ini adalah, kerukunan umat beragama dan persatuan Indonesia,” tegasnya.
Riyan
The post Kesetiaan ASN pada Pemerintah adalah Sebuah Amanah appeared first on SuaraBaru.id.
]]>