SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kongres Perempuan Nasional (KPN) 2023 yang akan digelar di kampus Undip, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada 24 – 26 Agustus 2023 yang mengangkat tema besar ‘Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan Menuju Satu Abad Indonesia’.
Ketua I KPN Mila Karmilah menyampaikan, kongres bakal mengusung lima tema terkait tantangan dan peluang perempuan Indonesia pada tahun demokrasi 2024, hingga tahun 2045.
“Kelima tema KPN ini meliputi tantangan perempuan dalam tata kelola pemerintahan, mewujudkan kedaulatan pangan, penghapusan kekerasan serta kesetaraan dan keadilan gender, perubahan iklim terkait energi bersih dan lingkungan, serta media dan kebudayaan yang responsif,” jelasnya dalam Media Gathering di Hotel Noormans Semarang, Senin (21/8/2023).
Dijelaskan, KPN di Semarang merupakan kelanjutan dari Kongres Perempuan Jawa Tengah 2019 yang merekomendasikan beberapa hal tentang anggaran untuk program, kebijakan, regulasi, layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
”KPN kali ini adalah momentum untuk mengawal perempuan-perempuan yang akan menempati posisi strategis, baik sebagai caleg di parlemen maupun sebagai kepala daerah. Kita juga merefleksikan tantangan perempuan menuju satu abad, diantaranya isu lingkungan dan kebudayaan,” tambah Mila.
Menurutnya, peserta KPN hingga 17 Agustus 2023 lalu sudah mencapai 1.000 orang yang berasal dari berbagai konfigurasi atau wilayah dari Sabang sampai Merauke. Nara sumber yang terlibat dalam dalam KPN adalah 21 orang. Artinya dalam setiap tema yang dibahas minimal ada tiga pembicara.
Persebaran pembicara, lanjut dia, adalah dari unsur Pemerintah, penyelenggara negara seperti Bawaslu, KPU, DPR, DPD, serta organisasi kemasyarakatan seperti Komnas Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia.
Hadir dalam acara media gathering, Ketua Dewan Pengarah KPN Ida Budhiati, dan legislator DPRD Jateng Padmasari Mestikajati. Dalam KPN tersebut, tokoh-tokoh perempuan bersiap hadir dan menjadi nara sumber. Mulai Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ketua DPR RI Puan Maharani dan senator DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Selain mereka ada juga Ketua TP PKK Jateng, Siti Atikoh Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.
Kegiatan berlangsung di sejumlah gedung, yaitu di Gedung Profesor Soedarto SH, auditorium Fakultas Teknik, FISIP, Peternakan dan Pertanian, dan di Fakultas Ilmu Budaya.
Sementara itu, Ketua SC KPN Ida Budhiati mengatakan, sebenarnya UU dan peraturan teknis lainnya, telah menjamin hak dasar perempuan seperti aspek ekonomi, budaya, dan sosial. Namun tampaknya belum ada gayung bersambut.
”Bahkan di kalangan perempuan sendiri, belum ada awareness terkait kehadiran negara dalam mengatur hak dasar ini. Maka pelaksanaan kongres perempuan ini sangat strategis,” ujar aktifis perempuan itu.
Anggota DPRD Jateng, Padmasari Mestikajati menambahkan, isu yang menarik dalam KPN adalah terkait keterwakilan perempuan di parlemen.
Menurut dia, representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan latar belakang, budaya patriarkhi, perbedaan gender.
”Keterwakilan di parlemen masih jauh dari harapan, belum menyentuh kuota 30 persen kursi perempuan,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Diketahui, kegiatan Kongres Perempuan kali ini diselenggarakan oleh Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jateng berkolaborasi dengan pihak pemerintah, swasta, universitas, lembaga negara, organisasi nonpemerintah, individu dan swasta.
Ning S
