SIAPA

Kalau sang dhalang itu bernama Pak Manteb, pertanyaan khasnya, ialah: “Mangkih lakone napa, Pak Manteb?” Tema pertunjukannya nanti apa, Pak Mantep?

Lakon wayang kulit, konon sekurangnya terbagi dua, yaitu lakon baku (pakem) , dan lakon carangan, ialah lakon buatan/kreasi sang dhalang. Pentasnya,  baik lakon baku atau pun lakon carangan, biasanya bergantung atas permintaan penanggap/pengundang.

Lakon baku yang memang sesuai pakem-nya (teks aslinya), dapat ditemukan dalam Ramayana dan Mahabarata; sedangkan lakon carangan ada puluhan versi sesuai dengan daya kreasi dhalang, atau bahkan mungkin kreasi pengundang.

Ramayana

Merujuk tulisan Sunardjo Haditjaroko, M.A (penerbit Djambatan. 1962) “Ramayana, Indonesian Wayang Show” dalam lakon Ramayana ada 30 episode yang dapat dipentaskan dalam satu malam suntuk.

Baca juga Dadi Wadal

Namun, sangatlah mungkin  berdasarkan narasi inti masing-masing episode itu, lakon Ramayana dapat dipertunjukkan ke dalam beberapa malam/kali pertunjukan. Sehingga, sangat mungkin ada lakon sendiri berjudul “Anoman Obong,” bisa juga “Rahwana Tambak” dsb.

Pemain utama dalam Ramayana terdiri dari 19 tokoh/karakter, terbagi dalam tiga kerajaan, yakni: kerajaan Kosala, ada enam tokoh/karakter seperti Prabu Dasarata, Rama, Sinta, dst; kerajaan Alengka dengan tokoh-tokohnya Rahwana atau Dasamuka, Kumbakarna, Wibisana, dll; serta kerajaan Gua Kiskendha dengan tokoh Sugriwa, Anoman, dst.

Di luar pemain/tokoh utama itu, ada puluhan tokoh pendukung dengan nama masing-masing seturut versi sang dhalang. Tampillah tokoh-tokoh penghibur seperti Limbuk, Cangik, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, dan lain-lain sesuai “kesukaan” ki dhalang.

Disebut tokoh penghibur karena mereka ditampilkan sebagai atau dalam adegan-adegan selingan, humor, atau kisah-kasih nyrempet-nyrempet porno; karena seni pertunjukan itu  pada hakekatnya perlu ada aspek selingan/hiburannya.

Dadi lakon

Semua tokoh/karakter itu dipertunjukkan peranannya oleh dhalang, dan biasanya ada tokoh/karakter tertentu yang diprimadonakan oleh dhalang. Ki dhalang A suka memrimadonakan tokoh-tokoh kesatria sedemikian rupa sehingga penonton pun terbawa dan mengidolakan tokoh itu. Lain pula ki dhalang H yang menjadikan buta (raksasa) sebagai tokoh primadonanya. Begitu seterusnya.

Lakon, disebut juga dalam bahasa Jawa lampahan, memiliki empat arti/ makna; yakni (a) wektu dinggo mlaku, durasi waktu yang dibutuhkan untuk ditempuh dengan jalan kaki; (b) crita, cerita atau kisah; (c) beja-cilaka kang tinemu, untung atau malang yang dialami orang, dan (d) pangkat utawa pakaryan sing dilakoni, jabatan yang sedang dilakukan atau dicapai oleh seseorang.

Untuk pertunjukan wayang kulit, jelas bahwa arti lakon terkait (b), yaitu cerita. Untuk para pejabat yang saat ini sedang merasa hepi-hepi di kursi jabatannya, makna paling cocok ya (d). Maaf seribu maaf, bagi para “mantan” pejabat yang sekolah lagi karena kena OTT misalnya, makna beja-cilaka kang tinemu paling cocok. Lagi dadi lakon, saiki.

Baca juga Dadi Geger

Ungkapan lagi dadi lakon menggambarkan dengan sangat jelas betapa si SutaNaya yang kemarin-kemarin berkecak pinggang di kantornya karena sedang berkuasa, kini di dalam penjara hanyalah si tukang pijet bagi sesama temannya di penjara itu.

Ora gelem mijeti, dikampleng; menolak dan tidak mau memijat, tahu sendiri resikonya. Dadi lakon menggambarkan si SutaNaya itu saat ini sedang menjalani nasibnya sebagai PBB, penghuni baru, bui; yang harus mau mengerjakan apa saja atas perintah “seniornya.”

Itu contoh dadi lakon di penjara. Contoh dadi lakon di kehidupan sehari-hari di masyarakat banyak banget; mulai dari kena sangsi sosial oleh masyarakat setempat> Bisa juga dadi lakon lewat dadi omongane wong akeh, menjadi bahan omongan atau tertawaan banyak orang  karena salah ucap tentang hemat kompor gas: Kalau sudah matang, jangan lupa matikan kompor. Salah ucap, sertamerta tiba-tiba dapat dadi lakon.

Jika kepada ki dhalang pertanyaannya: Lakone napa, Pak Sena?; kepada pejabat yang sedang dadi lakon, juga bisa bertanya: “Sekarang SutaNaya kena OTT, benjang sinten malih, nggih?

JC Tukiman Tarunasayoga, pengamat masalah pendidikan dan budaya Jawa tinggal di Ungaran

The post Dadi Lakon appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikutip dari Suara.com, Kamis (13/4/2023).

“Korupsi pada sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berpotensi mendepresiasi kualitas jalur kereta yang akan membahayakan keselamatan masyarakat sebagai pengguna layanan,” ungkap Wakil Ketua KPK,” Johanis Tanak.

Johanis juga menyatakan keprihatinannya terhadap adanya korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api yang merupakan penopang moda angkutan umum.

Menurutnya, prinsip integritas dan antikorupsi harus menjadi komitmen bersama antara penyelenggara negara dan pelaku usaha, agar tidak terjadi permufakatan jahat yang melanggar ketentuan hukum melalui praktik-praktik korupsi.

“KPK tak pernah bosan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan rakyat. Karena sesungguhnya, penyelenggara negara digaji menggunakan uang rakyat dan sudah seharusnya bekerja untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tuturnya.

Disampaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (11/4) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang yang terdiri dari enam penyelenggara negara dari Ditjen Perkeretaapian dan empat pihak swasta.

Dalam OTT tersebut KPK mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp2,823 miliar, yang terdiri uang tunai Rp2,027 miliar dan 20.000 dolar AS, kartu debit senilai Rp346 juta, serta saldo rekening bank Rp150 juta.

The post KPK OTT 10 Orang dari Ditjen Perkeretaapian dan Swasta appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jateng, Putu Sumarjaya diperiksa KPK di kantor Polrestabes Semarang. Pemeriksaan tersebut berlangsung di salah satu ruangan di Gedung Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Selasa (11/4/2023) malam.

Usai pemeriksaan, penyidik KPK membawa beberapa orang ke mobil. Mereka telah diperiksa sejak pukul 16.30 WIB.

Sebelumnya, KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah saat OTT di Semarang pada Selasa (11/4/2023).

“Ada beberapa yang ditangkap, diantaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian, dan pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/4/2023).

Para pihak yang terjaring OTT tengah diperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status mereka.

Ning S

The post OTT, KPK Periksa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jateng di Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, OTT itu sebagai pengingat kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar memperbaiki sistem pencegahan korupsi.

”Peringatan OTT itu tidak cukup di lips service saja. Buktinya, diingatkan juga tetap keras kepala, kemudian terjadi OTT. Dalam konteks inilah, penting bagi kita bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun sistem yang mencegah korupsi,” ungkap Ganjar.

BACA JUGA: Perwira Polisi Pimpin Upacara di MI Ma’arif Budiluhur Kertek

Hal itu seperti yang disampaikannya, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi, yang dihadiri seluruh bupati/wali kota di Jateng, DPRD, serta perwakilan dari KPK dan BPKP Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (27/9/2022).

Dalam acara itu, Ganjar menceritakan beberapa kasus korupsi yang akhir-akhir ini terjadi. Mulai dari pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Blora, OTT pejabat seperti kejadian di Pemalang beberapa waktu lalu, dan OTT yang melibatkan hakim agung di Mahkamah Agung.

”Kejadian di Blora tentang pemotongan BLT, orang mungkin melihat itu kecil, tapi dari segi kelakuan itu tidak benar. Kedua, kejadian di Pemalang. Hari ini saya senang, karena bupati/wali kota, pemerintah provinsi, dan DPRD, semuanya ikut serta untuk memperbaiki sistem ini, bagaimana mencegah korupsi,” jelasnya.

BACA JUGA: Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Ini yang Disampaikan Kakorlantas Polri

Ganjar kemudian memberikan gambaran, mengenai relasi dan perbaikan sistem yang dapat dilakukan bersama, antara eksekutif dan legislatif. Misalnya, mengenai pengesahan APBD jangan sampai ada kolusi.

Apa yang menjadi aspirasi rakyat, harus dimasukkan dalam sistem secara terbuka, dengan baik. Sebab, mitigasi korupsi dapat dimulai dari keterbukaan pengesahan APBD, dengan membangun kesepakatan tentang syarat penting, dan membuang syarat yang tidak penting.

”Mitigasi korupsinya ada di situ. Bagaimana make a deal yang baik, dengan syarat seperti daerah miskin harus ditolong, potensi stunting harus dibereskan, politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang harus diperbaiki, arahkan APBD-nya ke sana. Itu saja,” jelas dia.

BACA JUGA: Buntut Tanah Pemda yang di Blokade di Tubanan, 100 Personil Dikerahkan Lakukan Pembersihan Meterial

Ganjar berharap, dalam pengesahan APBD tidak menjadi proyek bancakan. Sebab, indikasi seperti itu pasti ada. Seperti aspirasi masyarakat dengan nominal Rp 200 jutaan, punya potensi korupsi tinggi, karena melalui penunjukkan langsung. Maka dari itu, Ganjar meminta DPRD agar mengontrol dan mengawasi, serta jangan sampai ada pihak yang terlibat, baik ekskutif maupun legislatif.

”Saya titip sama kawan-kawan DPRD, tolong dikontrol. Dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif. Di Pemprov, umpama saya minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya, siap main siap minta, sudah pasti pecat itu,” tegas Ganjar.

Terkait praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar menyebut, ada beberapa contoh di kabupaten/kota yang dapat ditiru daerah lain. Terutama mengenai inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat.

BACA JUGA: Tim KKN-IK IAIN Kudus Gelar Penyuluhan Sanitasi dan Pengolahan Sampah

”Mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail, umpama dalam kondisi darurat itu, kita harus menggunakan anggaran dengan cepat. Lalu bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana kemudian kita menyediakan stok, bagaimana kemudian dalam kondisi sekarang yang lagi berubah ini, anggaran bisa fit, maka regulasi harus disesuaikan dan BPKP mendampingi,” ujarnya.

Menurutnya, gambaran umum yang diberikan KPK melalui rako itu, akan menciptakan sistem pencegahan korupsi yang baik. KPK juga dapat memberikan gambaran kejadian atau kasus, yang saat ini masih ada.

”Itu tidak jauh-jauh, cuma jual-beli jabatan, minta komisi, ngatur proyek, investasi kemudian dipalak. Maka ini kita kumpulkan, agar itu tidak terjadi. Kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan,” ungkap Ganjar.

Riyan

The post OTT Masih Terjadi, Membuktikan Pelaku Korupsi Bisa Siapa Saja appeared first on SuaraBaru.id.

Beberapa personel KPK memasuki ruang kantor Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW) untuk penggeledahan mulai sekira pukul 09.30 WIB.

Pantauan suarabaru.id, mengawali penggeledahan petugas menggunakan rompi KPK dan membawa koper berukuran besar memasuki Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dilanjutkan yang kedua Kantor Bupati Pemalang.

Penggeledahan mendapatkan pengawalan petugas kepolisian dengan senjata lengkap. Penggeledahan tersebut menjadi tindaklanjuti setelah penetapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebagai tersangka jual beli jabatan dan sejumlah proyek di Kabupaten Pemalang.

Selain Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, ada lima tersangka lainnya, Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo (AJW), Pj Sekda Slamet Masduki (SW), Kepala BPBD Sugiyanto (SG), Kepala Diskominfo Yanuarius Nitbani (YN), Kepala DPUPR Mohammad Saleh (MS).

Hingga berita ini dipublis, petugas KPK RI masih melakukan penggeledahan Kantor Bupati Pemalang.

Sutrisno

The post KPK Geledah Kantor Bupati Pemalang appeared first on SuaraBaru.id.

“Saya tidak pernah minta uang kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Silakan tanya langsung kepada mereka. Itu artinya saya tidak pernah melakukan pungli-pungli. Sudah saya buktikan. Untuk ke depan yuk kita lihat bareng-bareng,” kata Mansyur usai memberi pengarahan kepada ASN di lingkungan Pemkab Pemalang.

Saat ditanya nama-nama 34 orang yang ditangkap KPK, Mansyur mengaku belum tahu. Mansyur juga mengaku belum dapat tembusan resmi terkait OTT Bupati Agung Mukti Wibowo dari KPK.

Termasuk saat ditanya terkait kondisi di DPUPR yang hampir habis ditangkap ditangkap KPK. “Kalaupun di DPUPR habis, saya masih bisa. Karena saya orang kontraktor kok,” ujar Mansyur.

Wakil Bupati Pemalang, Mansyur Hidayat mendadak mengumpulkan seluruh Kabid dan Kasi serta OPD tanpa fungsional di lingkungan Pemkab Pemalang untuk menyemangati dan memberi motifasi.

Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga memberi arahan terhadap ASN Pemkab Pemalang.

Sutrisno

The post Pengakuan Wakil Bupati Pemalang di Depan OPD appeared first on SuaraBaru.id.

Sejumlah pegawai yang ada di sekitar lokasi enggan berkomentar, dan mengaku tidak tahu menahu tentang kapan pemasangan segel tersebut. Mereka pun langsung menjauh. Sejumlah Satpol PP nampak berjaga-jaga di ruangan yang disegel tersebut.

Hingga berita ini dirilis, belum ada yang bisa dimintai konfirmasi terkait penyegelan tersebut. Namun diduga hal ini berkaitan dengan persoalan jual-be;i jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang, yang kini tengah menjadi sorotan sejumlah kalangan.

Seperti yang santer dikabarkan, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ST, MSi, diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (11/08/2022) sore di Kompleks DPR RI, Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, tidak berani memastikan bahwa KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang di kompleks DPR RI.

“Sekitar pukul 16.00 WIB, ada dua mobil yang dipepet, salah satunya mobil Kijang Innova dengan plat nomor depannya G. Mobil itu dipepet hingga ke pintu belakang DPR. Setelah itu dua orang dari mobil yang dipepet, dipindahkan ke mobil yang memepet,” katanya, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/08/2022).

Sutrisno

The post KPK Segel Beberapa Ruangan di Kantor Bupati Pemalang appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, penangkapan Bupati Nganjuk ini merupakan pertama kalinya KPK dan Polri bersama-sama dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.

“Ini pertama kali dalam sejarah KPK dan Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan suap kepala daerah secara bersama-sama,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Argo menjelaskan, lembaga antirasuah dan Korps Bhayangkara bersinergi mulai dari adanya pelaporan, penyelidikan, pengumpulan data, hingga OTT.

“Sinergitas antar lembaga penegak hukum ini akan terus berlangsung dan dipertahankan agar jauh lebih baik lagi,” ungkapnya.

Diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap dalam OTT di Nganjuk, Jawa Timur pada Senin (10/5/2021) dengan barang bukti sejumlah uang.

Selain Bupati Nganjuk, enam orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Camat Pace Dupriono berinisial DR, Plt. Camat Sukomoro, ES, Camat Berbek, HY, Camat Loceret, BS, mantan Camat Sukomoro, TBW, dan Ajudan Bupati Nganjuk, M. IM.

Ning

The post OTT Bupati Nganjuk Wujud Sinergitas KPK dan Polri Pertama Kali appeared first on SuaraBaru.id.

“Betul, pada hari Jumat 4 Desember 2020 jam 23.00 WIB sampai dengan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 02.00 WIB dinihari KPK telah melakukan tangkap tangan,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Firli mengatakan yang bersangkutan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial.

“Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemi COVID-19,” kata dia.

Firli mengatakan saat ini para terperiksa telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.Seperti dilansri dari Siberindo.co

“Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan,” ucap Firli.

Claudia SB

The post Pejabat Kemensos Diamankan KPK terkait Bansos Pandemi Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.