Peninjauan tersebut untuk memastikan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia terjaga dengan baik dan memenuhi standar internasional untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta memastikan rantai distribusi dan ketersediaan stok ikan aman selama Nataru.

Menteri Trenggono melakukan inspeksi ke PT Tilapia Nusantara Jaya, untuk melihat langsung proses penjaminan mutu hasil perikanan dan kualitas produk perikanan yang akan dipasarkan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono juga menyerahkan sertifikat HACCP kepada PT Tilapia Nusantara Jaya untuk tiga produk, yaitu Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, dan Frozen Tilapia.

Memasuki masa libur Nataru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku otoritas kompeten memastikan tetap memberikan layanan dengan baik, khususnya terkait penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, termasuk pelayanan penerbitan sertifikasi kepada pelaku usaha.

Pada kesempatan ini Menteri Trenggono juga bertemu dengan sejumlah pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro-kecil hingga menengah-besar yang berasal dari Jawa Tengah, antara lain dari Semarang, Kudus, Pekalongan, Pati, Boyolali, dan Demak.

Dikatakan, pertemuan ini dilakukan untuk penguatan rantai distribusi perikanan dan memastikan ketersediaan stok ikan selama masa libur Nataru, serta memastikan harga ikan tetap stabil dengan mengoptimalkan stok ikan di cold storage.

Dalam pertemuan juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pelaku usaha pengolahan ikan, seperti keterbatasan suplai bahan baku untuk industri surimi, keterbatasan suplai bahan baku untuk UPI fillet tilapia yang sesuai persyaratan dengan ukuran 800 gr/ekor ke atas dari tambak bersertifikat CBIB, masih minimnya tambak budi daya tilapia yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya yang Baik), terbatasnya nelayan memiliki sertifikat CPIB, permasalahan distribusi ikan antar wilayah, dan permasalahan ekspor.

“KKP mengimbau beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab kendala yang dirasakan oleh pengusaha UPI,” tandasnya.

Imbauan tersebut antara lain terkait penguatan rantai distribusi dengan memastikan transportasi dan logistik ikan dari cold storage ke pasar dan UPI berjalan lancar, terutama pada H-2 Natal hingga H-1 Tahun Baru, serta menghimbau pelaku usaha cold storage untuk memanfaatkan stok yang ada guna memenuhi kebutuhan pasar dan UPI.

“Selain itu mendorong diversifikasi produk ikan seperti bandeng presto dan value-added products berbasis surimi untuk mengurangi tekanan pada ikan segar, optimalisasi pemanfaatan cold storage dan melakukan pemetaan stok ikan secara real time,” terangnya.

The post Menteri KP Tinjau UPI PT Tilapia Nusantara Jaya Semarang, Pastikan Stok Ikan Aman Selama Nataru appeared first on SuaraBaru.id.

”Catatan sejarah kita memperlihatkan, manusia mampu mempengaruhi dunia melalui kebudayaan, yang dikembangkan dengan berbagai cara. Termasuk mengubah pola pikir dan perilaku,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/11/2022).

Pernyataan Lestari itu dikutip, saat meresmikan Pavilion Indonesia, di arena KTT COP 27 UNFCCC, di Sharm El Sheikh, Mesir, Minggu (6/11/2022) sore.

BACA JUGA: Di Kendal, Regsosek Sudah Capai 70 Persen

Hadir pada acara itu, antara lain Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), Agus Justianto (Ketua Penyelenggara Paviliun Indonesia), perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, serta perwakilan dari sejumlah negara peserta KTT COP 27.

Lestari yang merupakan Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, mengajak semua pihak untuk mendengarkan suara generasi muda, dan melibatkan mereka secara aktif dalam berbagai upaya mengatasi dampak perubahan iklim.

Ketidakpercayaan aktivis lingkungan dari Swedia, Greta Thunberg, terhadap COP 27 dalam menyelamatkan lingkungan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi pengingat, bahwa masih banyak yang harus dibenahi dalam upayanya untuk memperbaiki lingkungan.

BACA JUGA: Banyumas Juara Umum Pra-Porprov Paralayang di Wisata Jati Pohon Grobogan

Dengan upaya perbaikan lingkungan yang menyeluruh, diharapkan akan mampu mengubah penilaian generasi muda, untuk kemudian mengajak mereka mengambil peran dalam seluruh aksi yang dilakukan, dalam menghadapi perubahan iklim ini.

”Apalagi dalam beberapa tahun mendatang, bukan hanya Indonesia tetapi di dunia, jumlah generasi muda akan sangat besar. Saat itu, generasi muda bukan hanya punya kesempatan, tetapi juga menentukan arah ke mana sesungguhnya dunia ini akan dibawa,” ujarnya.

Menurut Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, kebudayaan sebagai pondasi sekaligus cara yang senantiasa menempatkan manusia pada kedudukan tertinggi, dapat dimanfaatkan untuk menyatukan langkah bersama.

BACA JUGA: DPRD Kaji Penyusunan Renstra Pembangunan Saat Kudus Dipimpin Pj Bupati

Lewat kebudayaan di Nusantara yang luhur, ujarnya, alam bahkan kerap diberi tempat yang layak dalam keseharian. Sampai saat ini, bumi pun dianggap sebagai ibu pemberi kehidupan bagi setiap makhluk.

Sesungguhnya, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, kita memiliki sebuah upaya yang dikenal sebagai local wisdom. Beratus tahun bahkan berabad-abad yang lalu, Indonesia selamat dari dampak perubahan iklim karena kearifan lokal.

”Sudah saatnya kita kembali mengangkat, memperkenalkan dan menjelaskan inti dari kearifan lokal itu kepada seluruh anak bangsa di Indonesia, agar kita dapat bersama-sama merawat bumi ini,” ujarnya.

Rerie sangat berharap, setiap upaya yang ditujukkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim global, harus berujung pada penyelesaian yang betul-betul fundamental, bukan mengedepankan symptomatic solution semata.

Riyan

The post Generasi Muda Jadi Penentu Masa Depan Dunia appeared first on SuaraBaru.id.

”Jadi kita bicara society 5.0 untuk wilayah pesisir, dan bagaimana resilient atau ketahanan wilayah itu, sehingga kalau kita bicara mitigasi kebencanaan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, maka seminar ini menjadi penting,” kata Ganjar, usai acara Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia, dan Seminar Nasional di Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (20/9/2022).

Ditambahkan dia, perguruan tinggi kemudian harus mendorong anggotanya dari Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan, untuk ikut peduli dan memikirkan solusinya.

BACA JUGA: KPU Undang Parpol Terkait Masa Perbaikan Keanggotaan

Ganjar juga memberikan gambaran, wilayah pesisir Pulau Jawa, baik Pantai Selatan (Pansela) maupun Utara (Pantura), memiliki potensi yang berbeda. Misalnya di wilayah Selatan, memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi terkait megathrust. Bahkan sudah ada penelitian terkait potensi megathrust itu dari perguruan tinggi.

”Maka bagaimana membangun wilayah pesisir dan kelautan di Selatan, yang kita betul-betul paham di situ ada potensi bencana. Sehingga kita bisa mengantisipasinya,” jelasnya.

Berbeda dengan wilayah Pantura, persoalan yang dihadapi lebih kompleks lagi. Selain soal over fishing seperti yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga ada potensi kebencanaan seperti land subsiden atau penurunan tanah.

BACA JUGA: Kemenkumham Jateng Gelar Wawancara Seleksi Pengisian Jabatan Administrasi

”Di Pantura ada over fishing. Tadi Pak Menteri Trenggono sudah menyampaikan gambar dengan citra satelit, yang kapalnya penuh di Laut Jawa. Maka model seperti ini harus ada penataan. Tadi kementerian sudah akan melakukan penataan. Ini untuk over fishing-nya,” ungkap Ganjar.

Sementara terkait pengelolaan di coastal area, dibutuhkan penanganan yang menyeluruh, karena potensi land subsiden-nya cukup tinggi di wilayah Utara. Beberapa hal sudah dilakukan, terkait civil work, seperti membuat tanggul laut.

Tetapi juga perlu dilakukan lagi edukasi kepada masyarakat dan pengelola perumahan rakyat. Jika kondisi semakin parah, bukan tidak mungkin harus diambil langkah tegas, dengan pemindahan pemukiman ke tempat yang lebih baik.

BACA JUGA: FKPPI Wonosobo Bentangkan Bendera Merah Putih di Puncak Dieng

”Di coastal area-nya itu ada potensi land subsiden atau penurunan tanah, yang terkenalnya dengan rob. Maka kenapa civil work-nya musti kita kerjakan, seperti membuat tanggul. Tetapi edukasinya juga harus kita lakukan,” imbuh Ganjar.

Menurutnya, ini butuh multi sektor untuk melakukan hal itu. Seminar ini menjadi penting, kalau kemudian kita mau bermigrasi dengan kondisi perubahan eksternal yang demikian dahsyat. Maka pembangunan yang land base oriented, menjadi ocean base oriented atau maritim base oriented.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, ada lima kebijakan yang menjadi fokus dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. Pertama, terkait perluasan konservasi laut, sehingga mampu mencapai target 30 persen produk kelautan pada tahun 2050.

BACA JUGA: Bupati Hartopo Akan Beri Sanksi ASN yang Tidak Netral dalam Pemilu

Kedua, penangkapan ikan secara terukur, agar populasi ikan terjaga dan tidak over fishing. Ketiga, peningkatan budidaya untuk menciptakan produk perikanan yang menjadi andalan negara.

”Keempat, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil karena serangannya adalah pragmatisme ekonomi. Maka harus dicegah. Kalau pesisirnya rusak, maka laut juga tidak sehat, dan lebih mudah kena bencana. Kelima, bulan cinta laut yaitu, dalam setahun ada satu bulan nelayan yang diminta tidak menangkap ikan, tetapi membersihkan sampah di laut, dan kami berikan kompensasi,” tutur Sakti Wahyu.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus melakukan patroli, sebagai pencegahan pencurian ikan di perairan Indonesia. Paling rawan adalah daerah Natuna Utara, dan perbatasan dengan Filipina. Tahun ini cuma lima kapal yang ditangkap, lebih kecil dari masa lalu.

”Kapal ini diserahkan ke kejaksaan, dan nanti akan kami minta agar diserahkan kepada nelayan, untuk kepentingan produksi. Jadi lebih bermanfaat,” ujarnya.

Riyan

The post Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kelautan Butuh Peran Multi Sektor appeared first on SuaraBaru.id.

Acara safari Menteri Edy Prabowo di tiga provinsi itu, melalui perjalanan darat, dimulai Senin (6/7/2020) kemarin, dan berakhir pada Jumat (10/7/2020) mendatang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, M Fathkurohman, dalam keterangannya mengatakan, Edy Prabowo tiba di Demak pada Rabu (8/7/2020) besok.

BACA JUGA : Calon Jamaah Haji Demak Batal Berangkat Tahun Ini

”Beliau akan membuka webinar dengan tema ‘Bisnis Udang Peluang Besar’. Acara ini akan diikuti peserta dari kalangan pebisnis udang,” kata Fathkurohman.

Selanjutnya, Edy Prabowo akan mengunjungi sentra pengasapan ikan di Desa Wonosari, Bonang, dilanjutkan dengan dialog.

Ditambahkan dia, setelah mengunjungi lokasi pengasapan ikan, Menteri Edy akan melanjutkan perjalanan safarinya ke Kabupaten Tuban, Jatim.

Rudy-Riyan

The post Menteri Kelautan Buka Webinar Bisnis Udang di Demak appeared first on SuaraBaru.id.