Oleh: Amir Machmud NS

— Refleksi HPN 2026 —

PERNAHKAH perjalanan sejarah pers kita mencatat masa-masa atau era dengan kondisi yang dirasakan betul-betul sehat dan bermartabat?

Dalam perjalanan waktu, pers Indonesia melewati masa-masa yang ditandai dengan periode yang menyimbolisasikan era tertentu. Ada pers perjuangan, pers era kemerdekaan, pers Orde Lama, pers masa Orde Baru, hingga sekarang pers era reformasi.

Pers era reformasi, selain punya pijakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 yang lebih berpihak kepada wartawan ketimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pers, dalam perkembangan terkini berjalan mengadaptasi kemajuan teknologi informasi, yang beriring dengan atmosfer lalu lintas informasi lewat beraneka platform media sosial.

Para ahli menyebut masa-masa disrupsi informasi yang ditandai dengan post-trust, ketika media arus utama (mainstream) harus bersaing dalam menyampaikan informasi dengan media sosial.

Ruang digital cenderung keruh dengan aneka macam tafsir kebenaran dan informasi yang (terkadang) tak teruji. Berbagai platform media sosial berseliweran memenuhi ruang digital kita. Para endorser, influencer, dan buzzer menciptakan dominasi penguasaan informasi dengan cara mengonstruksi konten sendiri.

Dalam kondisi demikian, yang sekarang lebih mengemuka adalah kegamangan di kalangan praktisi media; terkait dengan kenyataan mengenai survivalitas dan kelangsungan industri media.

Diskursus yang berkembang, apakah industri media bergerak ke arah yang masih memberi ruang berprospek bagi kesejahteraan para pelakunya? Apakah profesi wartawan masih memberi harapan bagi generasi baru nanti? Celah apa yang harus dimaksimalkan oleh para praktisi pers untuk menemukan lagi konfidensi industrialnya?

Terpengaruh
Dalam kenyataan terkini, ekosistem pers telah terpengaruh. Media-media, dengan tantangan baru penguasaan teknologi informasi, harus berjuang untuk survive. Kue iklan untuk biaya produksi seperti pada era kejayaan media cetak tidak serta merta bermigrasi ke platform media digital (media online). Konvergensi media pada akhirnya menyeleksi pilihan platform yang paling efektif terakses.

Media-media digital yang tumbuh bagai cendawan di musim hujan rata-rata bergerak dengan segala keterbatasan. Banyak yang bereksperimen dalam kolaborasi menyiasati algoritma melalui grup-grup menyatukan kelompok-kelompok media dari berbagai daerah.

Banyak pula media digital lokal yang beroperasi lebih mirip UMKM dengan permodalan cekak, yang penting bisa berjalan dan secara minimalis menghidupi operasional awak medianya.

Ekosistem pers pun mau tidak mau eksis dengan keterbatasan. Memang tetap ada relasi-relasi kerja sama dengan sejumlah institusi atau perseorangan, tetapi dengan nilai yang relatif minimalis. Tidak bisa dibandingkan dengan kue iklan — baik untuk tujuan branding produk maupun advertorial pencitraan — pada masa kejayaan media cetak.

Banyak pengamat yang menganalisis, apakah mungkin independensi media dalam lanskap kemerdekaan pers tercipta di tengah atmosfer ekosistem yang demikian?

Realitasnya, tentu sulit. Bagaimana mungkin media memainkan fungsi kontrol sosial ketika harus bersikap kritis terhadap institusi-institusi yang telah bekerja sama dengan konsesi finansial? Keterpengaruhan dalam kualitas kontrol sosial, suka atau tidak suka, pastilah ada.

Itu baru dari satu sisi. Pola pemberitaan juga banyak terpengaruh oleh kultur akses informasi yang dibentuk oleh pola-pola penyajian platform instan, seperti Tiktok dan Youtube, dengan konten permukaan. Kebiasaan itu membuat media-media cenderung enggan untuk menyajikan segala sesuatu secara mendalam dan investigatif. Satu-dua masih ada, namun tidak lagi menjadi kecenderungan berkompetisi menyajikan eksklusivitas konten secara umum.

Hubungan Personal
Kerja keras dalam kreativitas tinggi untuk menguatkan lobi ke sumber-sumber kompensasi iklan atau advertorial, kenyataannya, menuntut tidak ada lagi tabu pembatas antara unit editorial dan unit bisnis dalam struktur perusahaan media.

Dalam praktik, kadang kita diusik oleh penerapan konsistensi idealisme jurnalistik, apakah teori “pagar api” (fire wall) masih berlaku, atau telah terjustifikasi oleh realitas ekosistem media?

Artinya, wartawan atau mereka yang seharusnya menjadi pengendali di ruang editorial juga harus mampu menjadi pelobi, negosiator dalam mencari atau menawarkan iklan dan advertorial, yang idealnya dikerjakan oleh tim bisnis medianya.

Memanfaatkan kualitas hubungan personal wartawan atau pengelola media dengan lembaga-lembaga atau perseorangan, tidak mungkin dihindarkan. Apalagi ketika kebijakan efisiensi anggaran pemerintah secara ketat diterapkan, dan termasuk di antaranya memangkas belanja iklan atau publikasi. Pendekatan-pendekatan personal menjadi salah satu alternatif kunci.

Sisi ini menjadi salah satu jawaban untuk merawat elemen ekosistem. Intinya, unsur terpenting dalam lingkungan kehidupan dan keberlangsungan media adalah, bagaimana membangun hubungan personal yang berkualitas dengan para mitra kerja.

Saya belum bisa membayangkan, bagaimana membangun kembali pemulihan soliditas ekosistem media. Bagaimana pula bentuk implementasi dari seruan banyak praktisi media, agar negara hadir untuk memperkuat ekosistem pers?

Semua berkelindan sebagai persoalan yang membutuhkan pengurai: mulai dari keterkaitan antara realitas adaptasi perkembangan teknologi informasi, alogitma mesin pencari dan terlebih lagi kemeruyakan penggunaan kecerdasan buatan (AI), ekstremitas pergeseran kultur akses informasi, pemaknaan kebenaran dari unggahan media mainstream dan media sosial, serta pergerakan pendewasaan masyarakat dalam mengemas dan menerima informasi.

Ekosistem media, untuk sementara ini, secara minimalis lebih berkutat ke persoalan perjuangan survivalitas (kelangsungan) penyelenggaraan media; juga dalam praktik keseharian: bagaimana menjaga dan menerapkan penghayatan etika jurnalistik sebagai “darah dalam nadi” profesi ini.

Bagaimanapun, kemartabatan media akan terlihat dari seberapa sehat dan seberapa survive. Media yang sehat dan berpengaruh, antara lain terukur dari konsistensi penerapan standar jurnalistik dengan etika sebagai mahkotanya.

Pastilah ada masa-masa atau era ketika pers kita — dulu — berada dalam kondisi sekualitas itu.

Dan, sekarang, para praktisi pers — juga semua pemangku kepentingan yang terlibat — harus terus berijtihad mencari untuk mengurai dan menemukan jalan keluar terbaik.

— Amir Machmud NS, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Jawa Tengah, wartawan Suarabaru.Id, dan dosen Ilmu Komunikasi Fiskom UKSW —

The post Merenungkan Kembali Realitas Ekosistem Pers Kita appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan, Wicaksono atau yang biasa disapa Ndoro Kakung, seorang Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Ndoro Kakung bersama empat narasumber lainnya, hadir di acara Sharing with Media yang digelar kerja sama PT Telkom Indonesia Regional III Semarang Jawa Tengah Utara dengan Publissiana, Kamis (2/10/2025).

Dalam acara yang digelar di Kantor Telkom Semarang itu, tema yang diambil ‘Transformasi Telkom Untuk Bangsa, Bersama Media Wujudkan Indonesia Terkoneksi’. Empat narasumber yang juga hadir, Rustam F Mandayun (Anggota Dewan Pers), Imam Wahyudi (Mantan Redaktur Majalan Prospek), M Taufiqurohman (Mantan Redaktur Majalah Tempo), dan Nanang Junaedi (Wartawan Senior).

BACA JUGA: Bupati Kudus Siapkan SOP hingga Layanan Darurat MBG

Pada paparannya, Ndoro Kakung menyampaikan, perkembangan media massa dari masa ke masa terus berubah. Awalnya cetak cetak, kemudian berkembang ke televisi, portal online, media sosial dan sekarang era Artificial Intelligence (AI/Akal Imitasi).

Menurut dia, setiap perubahan itu justru yang menjadi tantangan seorang jurnalis atau wartawan. Mau tak mau, pekerja media massa harus mau berubah mengikuti perkembangan zaman sesuai kebutuhan.

”Untuk kiat bertahan, seorang wartawan harus selalu adaptif, jangan takut untuk belajar terkait hal-hal baru. Jangan pula melupakan prinsip-prinsip dasar jurnalisme,” kata dia dalam acara yang berlangsung secara interaksif ini.

BACA JUGA: Terminal Purwodadi Jadi Sasaran Sambang Sat Binmas, Penumpang Bus Diberi Tips Aman dari Hipnotis

Disebutkan juga, penggunaan AI atau Akal Imitasi, memang akan mempercepat kerja seorang wartawan. Namun tetap dibutuhkan verifikasi manual, untuk menghindari risiko konten manipulatif dan disinformasi.

Wartawan sebagai penjaga kepercayaan publik, harus mampu bertahan dengan membangun reputasi personal, upgrade skill digital, jangan takut untuk bereksperimen, dan tetap jaga marwah profesi.

”Perubahan adalah keniscayaan, tapi kompas jurnalisme tetap sama. Terus pegang teguh verifikasi, empati, dan integritas. Karena itu merupakan pelampung wartawan di samudera digital,” tukas Ndoro Kakung.

BACA JUGA: Stride to Glory: Bank Jateng Friendship Run Purwokerto Padukan Lari Sehat dan Pemberdayaan UMKM Lokal

Sebagai narasumber kedua, Rustam Fachri Mandayun menyatakan, untuk menjadi wartawan yang kompeten, harus tahu hal-hal dasar. Seperti Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan, Pedoman Pemberitaan Media Siber, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak serta Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh
Diri.

”Untuk Standar Kompetensi Wartawan yakni, kemampuan untuk memahami, menguasai dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan, serta kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu di bidang kewartawanan. Hal ini menyangkut kesadaran, pengetahuan dan keterampilan,” ungkap dia.

Terkait penggunaan AI, Rustam mengatakan, Akal Imitasi itu hanya sebagai asisten, bukan pengganti. Setiap karya jurnalistik yang menggunakan teknologi AI, harus tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, dengan kontrol manusia dari awal hingga akhir.

BACA JUGA: Atlet Mahasiswa UKSW Sumbang Medali Perak dan Perunggu untuk Jawa Tengah di POMNas 2025

”Perusahaan pers pun harus bertanggungjawab penuh atas konten yang dihasilkan melalui AI. Sehingga kualitas dan kredibilitas berita tetap terjaga,” terangnya.

Ditegaskan juga olehnya, jika ada sengketa terkait penggunaan AI dalam jurnalistik, Dewan Pers akan menangani kasus itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setiap koreksi atau pencabutan berita yang dibuat dengan AI, juga harus mengikuti ketentuan Dewan Pers.

Riyan

The post Verifikasi, Empati, dan Integritas, Jadi Pelampung Wartawan di Samudera Digital appeared first on SuaraBaru.id.

SEPERTI apakah masa depan media massa kita?

Untuk sementara, jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menyimpulkan: makin tidak menentu, dengan berbagai indikator yang menguatkan.

Tentu kalimat “makin tidak menentu” itu bukan ungkapan sikap menyerah untuk mencari jalan keluar dari kondisi saat ini. Aneka indikator di sekeliling tren kehidupan media massa telah membentuk sebuah ekosistem yang membutuhkan konsep dan langkah komprehensif dalam mengurai.

Mungkin pula ini adalah penanda sebuah era, ketika penyelenggaraan media dan budaya mengonsumsi informasi makin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Apakah akan ada era baru, yang tentu memunculkan fenomena baru — semacam tesis dan antitesis, atau pembaruan dari kondisi-kondisi tertentu yang sudah berjalan?

Sejumlah Realitas
Kehidupan media kita saat ini mengetengahkan sejumlah realitas:

Pertama, menguatnya media sosial dalam fakta perkembangan duopoly media, yakni media arus utama (mainstream) dan media sosial. Berbagai platform media sosial makin menjadi kebutuhan keseharian masyarakat dalam berinteraksi dan mengakses (mengonsumsi) informasi.

Kedua, dalam kultur akses informasi, jenis kebutuhan terhadap media mainstream mengerucut ke platform digital. Media cetak makin ditinggalkan, termasuk radio dan televisi.

Ketiga, pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak perusahaan media, terutama televisi memperjelas realitas tentang penurunan kesehatan bisnis media. Tren bisnis mengindikasikan, media-media sosial lebih sehat dalam memperoleh iklan, baik active income (pendapatan langsung) yang jauh lebih murah, maupun passive income (monetisasi konten dalam konteks google adsense).

Keempat, kultur akses informasi tidak seirama dengan berbagai upaya literasi digital. Publik makin terbiasa mangonsumsi informasi dengan model instan, lewat potongan info-info pendek, permukaan, dan tidak menyentuh pendalaman substansi.

Kelima, tradisi informasi investigasi dengan kedalaman substansi makin memudar di media-media arus utama. Yang tersajikan hanya informasi produk olahan kreator konten, atau berita-berita bertendensi viral, sehingga tidak mendorong masyarakat pangakses untuk mendapatkan pendalaman pesan.

Keenam, produk olahan dengan target viral cenderung mengabaikan etika jurnalistik. Segi-segi sensitif yang dijaga oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) seperti gesekan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), gender, disabilitas, proteksi anak di bawah umur, pornografi, atau sadisme, cenderung dinafikan. Target viral banyak mengabaikan etika jurnalistik.

Ketujuh, walaupun hampir semua media mainstream telah menempuh konvergensi dengan melibatkan banyak platform, tetapi dengan realitas kesehatan bisnis yang dihadapi media-media saat ini, menunjukkan ada persoalan yang lebih krusial di luar itu.

Kedelapan, terbentuk ekosistem yang perlahan tetapi pasti bergerak, bahwa kesehatan media-media dipengaruhi oleh subsistem tradisi konsumsi media, yang lebih memilih untuk mendapatkan informasi cepat dan tidak membutuhkan waktu untuk mencerna dan menganalisis secara mendalam.

Kesembilan, kita patut mempertanyakan, seperti apa peran pemerintah untuk memberi jalan keluar bagi media dari kondisi semacam ini? Apakah membiarkan, dan membuat situasi makin tidak menentu? Atau mendorong untuk menjadikan kehidupan media dan kultur akses informasi yang sehat dalam membangun kecerdasan bangsa dan demokrasi?

Fakta-fakta
Ada fakta, makin sulit membedakan mana konten media produk jurnalistik wartawan, dan mana yang merupakan karya content creator. Dua konten itu sama-sama mendapat tempat sebagai andalan penyajian media. Yang membedakan adalah standar produksinya. Karya kreator konten serasa mengabaikan prinsip-prinsip dasar etika jurnalistik.

Tabu-tabu yang diamanatkan oleh KEJ seperti pemberitaan bertendensi SARA tidak jarang justru menjadi andalan untuk menciptakan viralitas. Demikian juga gender, pemberitaan anak di bawah umur, disabilitas, pornografi, dan sadisme menjadi sesuatu yang tak lagi dipedomani.

Kesetiaan kepada etika kewartawanan kini makin diabaikan oleh praktik bermedia yang lebih mengedepankan upaya menciptakan viralitas ketimbang tujuan mulianya.

Secara sederhana dapat digambarkan peran media sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Pers, yakni memberi informasi, memberi edukasi, memberi hiburan, dan menjalankan kontrol sosial. Dalam praktik mencapai tujuan tersebut, wartawan berpedoman pada penghayatan KEJ, sehingga secara normatif UU Pers dan KEJ menjadi kompas moral berjurnalistik dan bermedia.

Sekarang ini kita betul-betul merasakan, di kalangan masyarakat terjadi pergeseran kultur dalam mengakses informasi. Platform-platform digital menyajikan kemasan informasi singkat dan instan dalam video pendek atau potongan-potongan teks cepat. Di akun Tiktok, misalnya. Publik pun makin terbiasa mengonsumsi berita secara singkat, bahkan dalam hitungan detik, tanpa sempat mencerna kedalaman isinya.

Secara perlahan, kebiasaan mengonsumsi media sosial semacam itu menggeser perhatian publik terhadap produk jurnalistik yang berkualitas dari media arus utama. Informasi pendek lewat beberapa platform tentu tidak bisa memberikan pendalaman informasi, berbeda dari produk jurnalistik yang membutuhkan waktu pendalaman dan analisis.

Konsekuensi lain yang muncul adalah pemudaran kualitas jurnalistik dari segi estetika, kalau itu adalah produk jurnalistik tulis. Sulit ditemui teks-teks dan narasi berbobot dari para wartawan berkualitas seperti pada era kejayaan media cetak, dan apalagi kalau teks itu disajikan oleh yang bukan wartawan.

Itu belum termasuk efek etis, karena tuntutan kecepatan mengunggah, menekan serendah mungkin biaya produksi, dan keterpengaruhan oleh isu-isu yang berkembang di media sosial. Acapkali wartawan dituntut mengunggah informasi tanpa verifikasi mendalam dan kekuatan analisis. Maka akan terasa beda antara “produk yang cepat” dengan “produk yang tepat”.

Kini banyak didengungkan tentang “konten premium” untuk menjaga produk jurnalistik berkualitas. Konten berbayar ini dimaksudkan untuk selain mengetengahkan informasi-informasi berbobot, juga menyadarkan masyarakat untuk mengapresiasi dengan membayar karena membutuhkan konten tersebut. Masalahnya, apakah model “saling membutuhkan” semacam itu bisa diterima oleh masyarakat?

Langkah Apa?
Lalu model literasi seperti apakah yang harus didorong untuk mengedukasi publik tentang pola mengonsumsi informasi, sehingga masyarakat kembali membutuhkan sajian informasi berkualitas dan kredibel? Apa sajakah langkah yang harus didorong oleh semua pihak?
Akan muncul pulakah ketergerakan pemerintah untuk mendorong dan melindungi jurnalisme dan media yang berkualitas?

Kira-kira insentif seperti apa yang bisa membantu kelangsungan bisnis media? Harus digarisbawahi, jurnalisme berkualitas akan bergantung pula dari kekuatan fondasi bisnis sebagai bagian dari sub-sistem dalam sistem media yang berkualitas.

Kalau kondisi kebutuhan konsumsi informasi itu masih sedangkal sekarang, maka kualitas kehidupan dan khususnya demokrasi tidak akan beranjak pula dari kedangkalannya, karena apa yang diakses, dikunyah, dan dicerna sebatas pada hal-hal yang instan tanpa kedalaman dan tidak mencerahkan.

— Amir Machmud NS; wartawan Suarabaru.Id, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, dan dosen Prodl Ilmu Komunikasi Fiskom UKSW —

The post Masa Depan Media dalam Kultur Konsumsi Informasi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam ‘Sarasehan Media Massa 2024’, yang digelar Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat (Pusterad) Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/9/2024).

Kegiatan ini dibuka Komandan Pusterad, Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno. Sarasehan diikuti sejumlah wartawan dari berbagai media massa dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta.

BACA JUGA: Keakraban TNI di Blora, Makan Siang Bersama Warga Banjarejo

Zulmansyah Sekedang, selaku Ketua PWI Pusat yang terpilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) PWI di Jakarta, 18 Agustus lalu, menegaskan, salah satu peran organisasi wartawan tertua di Indonesia ini yakni, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

”Peran pers seperti yang juga dijelaskan dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 40/1999 yakni, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebhinekaan,” kata Zulmansyah.

Disampaikan juga, kebhinekaan sangat penting dijaga seluruh masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada perbedaan, apalagi pengkotak-kotakkan. Menurutnya, semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, terkait dengan Pilkada 2024.

BACA JUGA: Sri Sultan Dukung Program Subsidi Tepat Bahan Bakar

”Jangan lagi ada masyarakat atau media, yang memperdebatkan asal-usul seorang calon, apakah itu gubernur, bupati, atau wali kota. Misalnya, ada sosok calon yang karena dianggap bukan orang asli dari daerah itu, kemudian diributkan dan tak pantas dipilih,” terang dia.

Media massa, imbuh Zulmansyah, dalam pelaksanaan Pilkada harus bisa bersikap adil kepada semua pasangan calon (paslon). Pers memiliki tugas memenuhi hak masyarakat, untuk mengetahui itu semua.

”Jangan karena ada paslon yang mungkin memberikan iklan, lalu pemberitaannya mendapat porsi yang berlebih di media. Sementara paslon lainnya hanya mendapat sedikit pemberitaan, karena dianggap tak memberikan kontribusi apa-apa kepada media,” lanjutnya.

BACA JUGA: Timnas U20 Yakin Kalahkan Maladewa

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Eberte Kawina menambahkan, Pilkada 2024 akan serentak dilaksanakan di 37 provinsi, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Sedangkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, serentak dilaksanakan di 508 kabupaten. ”Pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 27 November 2024,” ungkap dia.

Menurut Eberte, saat ini ada 103 paslon gubernur dan wakil gubernur, 1.166 paslon bupati dan wakil bupati, serta 284 paslon wali kota dan wakil wali kota. ”Total ada 1.553 pasangan calon,” urainya.

Riyan

The post Ketua PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Minta Media Massa Jaga Kebhinekaan Jelang Pilkada 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Prodi yang terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) itu, memiliki dua peminatan, yaitu Komunikasi Strategis dan Media Massa.

Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi USM, Edi Nurwahyu Julianto SSos MIKom mengungkapkan, Prodi S1-Ilmu Komunikasi USM ini, tidak hanya mempelajari secara teori saja, namun juga memiliki sistem pembelajaran dengan melibatkan industri. Hal ini agar mahasiswa dapat memahami konektivitas antara dunia kerja dan materi teori yang dipelajari.

BACA JUGA: Rektor USM Dikukuhkan sebagai Dewan Kehormatan Daerah Peradi Kota Semarang

”Untuk itu, bagi mahasiswa yang memilih peminatan di bidang media massa, maka kunjungan ke media merupakan salah satu bentuk pembelajaran luar kelas, yang diharapkan bisa memberikan insight industri media saat ini dari praktisinya langsung,” ucapnya.

Adapun salah satu kajian mata kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi USM yaitu, Pengantar Penyiaran yang diampu Suhariyanto SSos I MIKom. Terkait hal itu, para mahasiswa melakukan kunjungan ke Radio USM Jaya FM, pada Selasa (14/5/2024).

Dosen yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Studio Radio USM Jaya FM itu, kemudian memberikan pengamatan secara langsung, terkait sistem kerja kru Radio USM Jaya FM.

BACA JUGA: Tim PkM FE USM Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan UMKM

”Radio USM Jaya FM ini selain merupakan media yang profesional, juga bisa dijadikan sebagai wadah pembelajaran bagi mahasiswa, baik prodi Ilkom maupun prodi lain,” jelas Suhariyanto.

Disampaikan juga, pihaknya mengajak mahasiswa untuk berkunjung ke Radio USM Jaya FM ini, agar dapat melihat siaran secara langsung. Selain itu melihat kesesuaian antara materi dan praktik di dunia kerja.

Menurutnya, kunjungan ini mendapatkan dukungan dari Kaprodi Ilmu Komunikasi USM, hingga pejabat Yayasan Alumni Undip.

Riyan

The post Prodi Ilkom USM Punya Sistem Pembelajaran Libatkan Industri Profesional appeared first on SuaraBaru.id.

SAYA berdiskusi dengan seorang teman pimpinan media di daerah. Dia mengeluhkan soal kemitraan dengan pemerintah di kabupaten/kota yang tidak jelas ukurannya, dalam kerja sama pencitraan kegiatan Bupati dan Wali Kota atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

”Kadang percuma status media kita terverifikasi faktual. Jumlah iklan kerja sama kami kalah jauh sama media siber yang dikelola seadanya, bahkan tidak terverifikasi administrasi,” ujarnya. ”Seharusnya Dewan Pers membuat surat edaran, agar kerja sama diprioritaskan dengan media yang manajemennya sesuai standar.”

Sebaliknya ada teman lain yang mengeluh, diputus kerja sama dengan pemerintah daerah, sejak nama medianya tidak lagi ada di situs dewanpers.or.id, karena dalam uji petik dianggap tidak memenuhi syarat, dan ketika diminta memperbaiki tidak di-update. Ada yang kontrak diputus, bahkan ada tayangan sudah dimuat, tetap tidak bisa ditagih.

Sebagaimana Peraturan Dewan Pers No 1 tahun 2022, Dewan Pers berhak melakukan uji petik setiap saat. Dan kalau media yang dicek dianggap meragukan, diminta memberi data baru, memperbaiki konten, dst. Bila dalam jangka waktu tertentu tidak dilakukan, status diturunkan, terdegradasi. Media mana yang dijadikan kelinci percobaan ini, tidak jelas kriterianya. Apakah berdasarkan pengaduan atau sekenanya, belum ada ketentuan dari peraturan di atas.

Yang jelas, kalau sudah masuk radar uji petik, siap-siap saja mendapat nasib buruk, karena sudut pandang Dewan Pers saat ini sudah lebih sebagai regulator, –bahkan saya pernah sebut Deppen zaman Orde Baru— padahal mestinya semua aturan harus atas kepentingan media massa, yang organisasinya menjadi konstituen Dewan Pers.

Soal hubungan langsung status terverifikasi dan kerja sama iklan ini adalah masalah klasik, dan akan selalu ada karena kondisi yang ada: media terus tumbuh sebaliknya anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Belum lagi ditambah kenyataan, semakin besarnya peran media sosial dengan konten berita seperti YouTube, Instagram, Facebook, Tiktok, dalam mencapai target audiens yang selama ini seperti milik media massa.

* * * * *

Poin penting verifikasi adalah, bahwa perlu ada aturan untuk menjadikan media massa dikelola secara profesional oleh wartawan kompeten taat Kode Etik Jurnalistik, sesuai dengan Undang-Undang Pers. Dengan demikian, maka diharapkan karya jurnalistiknya sesuai standar, dan yang tidak kalah penting bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Mengapa dibuat aturannya oleh Dewan Pers, karena banyaknya keluhan dari masyarakan atas kinerja media yang pemberitaanya sesuka hati, tidak menghargai privasi, main tuduh tanpa konfirmasi, beritanya tidak sesuai standar dan KEJ, dst, dan bahkan kerap menjadi berita sebagai alat pemerasan. Keadaan ini disebabkan mudahnya membuat media, tidak ada kewajiban lagi wartawan menjadi organisasi tunggal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang syarat-syaratnya ketat, seperti ditetapkan dalam UU Pers. Disinyalir ada 40-an media massa meskipun ketika coba dilakukan survei di lapangan, jumlahnya masih di hanya belasan ribu saja.

Dengan adanya status terverifikasi, maka masyarakat dapat memilih media yang sudah diperiksa baik pengelola dan pengelolaannya, serta isinya, dan dinyatakan oke oleh Dewan Pers. Istilahnya waktu itu, status terverifiksi seperti label Halal atas produk atau tempat makan. Orang tidak lagi ragu dan bertanya sebelum menikmati hidangan. Tapi kalaupun mau makanan-makanan yang tidak halal, ya terserah juga. Status itu hanya semacam pemberitahuan.

Belakangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengadopsi status baik seluruhnya ataupun sebagian itu, untuk memudahkan kerja sama kemitraan dengan media. Ada yang menjadikannya sebagai Pergub, Perbup, Perwali, atau sejenisnya, sebagai panduan bagi OPD yang menjadi pelaksana proyek kemitraan media. Seperti jalan pintas untuk menyelesaikan kegaduhan atas persoalan yang ada.

Jalan ini dilakukan karena banyak staf Dinas Kominfo yang putus asa menghadapi permintaan dari pengelola media yang tidak henti-hentinya. Semua ingin dapat, padahal kualitas medianya jauh berbeda. Semua ingin dapat, padahal anggaran terbatas. Belum lagi teror mereka yang sudah merasa senior, dekat dengan pejabat, tim sukses, atau utusan anggota DPRD, yang membuat banyak staf stres.

Dalam beberapa diskusi dengan utusan provinsi dan kabupaten/kota sebelum regulasi itu dibuat Dewan Pers pada waktu itu bersikap fleksibel, artinya sesuaikanlah kerja sama dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ikuti Undang-Undang Pers, kemudian Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, tetapi yang sangat penting juga manfaat dari kerja sama yang dijalin dengan media dimaksud. Pada kenyataannya kebanyakan Pergub, Perbup, Perwalkot, dan sejenisnya, semacam copy paste atas kebijakan yang lahir sebelumnya.

Pemerintah daerah menjadi dalam posisi serba salah. Di satu sisi diserang media yang belum terverifikasi apabila mereka telah membuat aturan tetap, dan hanya melayani media yang telah diakui Dewan Pers tata kelola dan karya jurnalistiknya. Di sisi lain, dikomplain media terverifikasi, karena tidak sedikit pula kerja sama kemitraan dilakukan karena faktor X, bukan karena status yang telah diakui Dewan Pers. Seperti buah simalakama.

Menurut saya, hal ini bisa diatasi apabila ada diskusi antara pemerintah daerah dan pengelola media di daerah masing-masing, dengan melibatkan organisasi perusahaan pers dan difasilitasi oleh Dewan Pers. Buka-bukaan apa adanya, dengan tujuan mencapai sinergi kepentingan pemda dan kepentingan media massa.

Tentu ada syarat awalnya, media yang berpartisipasi minimal haruslah media yang berbadan hukum pers, dikelola wartawan yang bersertifikat kompetensi, bukan media asal-asalan yang tidak jelas. Apakah bisa terlaksana, tergantung dari pihak-pihak terkait, apakah menganggap masalah ini penting atau tidak. Menurut saya penting, karena nantinya akan berujung pada terciptanya profesionalitas media dan akuntabilitas pemerintah daerah.

* * * * *

Berkali-kali bertemu dengan teman-teman dari Dinas Kominfo, saya selalu mengingatkan bahwa hubungan mereka dengan media haruslah dijalin seperti hubungan seorang sahabat. Artinya, meskipun berada dalam posisi yang berbeda, karena ada tupoksi masing-masing, tetapi karena niatnya adalah saling membutuhkan, maka harus saling mengerti. Tidak bersikeras, menghindari ketegangan, apalagi kalau sampai berujung konflik.

Berikutnya, hasil kerja sama harus saling menguntungkan, menaikkan portofolio masing-masing. Artinya, pemerintah daerah merasakan bahwa pencitraan yang dilakukan melalui media, membuat kinerjanya diketahui masyarakat banyak, pemerintah di pusat. Sementara bagi media, advertensi atau berita yang dimuat, memperlihatkan penggarapannya dilakukan sesuai standar profesional. Lebih jauh, media memberikan support sesuai kapasitasnya apabila ada krisis yang dialami pemerintah daerah, misalnya terjadi bencana alam, letupan penyakit, sehingga fungsi informasi dan edukasi pers terlaksana.

Disamping itu, kerja sama tidak harus selalu dengan standar-standar kaku. Di beberapa daerah saya perhatikan, karena ketokohan pengelolanya, meskipun belum terverifikasi media tersebut diberi iklan. Penyebabnya, wartawan itu jelas rekam jejaknya, sehingga medianya meskipun dikelola secara sederhana, produk jurnalistiknya bermutu dan sesuai dengan khittah pers.

Sikap fleksibel dan tidak hitam putih ini perlu, karena demikianlah hidup ini semestinya dikelola. Tidak perlu seperti lagu, kau di sana dan aku di sini, dibatasi garis demarkasi keras. Dalam masa kerja di Dewan Pers dan berkunjung ke daerah, saya menemukan banyak media dikelola para idealis, yang ingin menyuarakan kepentingan rakyat, ingin mengoreksi pemegang kekuasaan secara tegas, namun dengan gaya yang santun, dan tidak tergoda iming-iming dalam bentuk apapun.

Seandainya kita semua menyadari bahwa siapapun di negeri ini bekerja untuk masyarakatnya, Saling menghargai posisi masing-masing, mengedepankan niat untuk maju bersama, mestinya tidak ada masalah yang tak terselesaikan. Apalagi soal sederhana seperti kemitraan pemerintah dengan media massa.

Wallahua’lam bhisawab.

Ciputat 5 Juni 2022

— Hendry Ch Bangun; Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 —

The post Tidak Selalu Hitam Putih appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkannya dalam kegiatan “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Jurnalis Meliput Pengawasan Pemilu 2024” di Semarang, Senin (17/4/2023).

Dalam gelaran kegiatan pelatihan tersebut diikuti puluhan awak media yang biasa meliput kegiatan Bawaslu Jateng yang saat ini dalam proses Pemilu serentak 2024.

Dikatakan, media massa memiliki fungsi kontrol pengawasan dan edukasi atau pendidikan. Untuk itu media massa diminta ikut dalam mensukseskan Pemilu Serentak 2024 mendatang.

“Sinergitas pengawas Pemilu dengan media massa merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengawal Pemilu 2024 yang baik, jujur dan transparan,” kata Rofiuddin.

“Bawaslu memandang posisi media itu penting dalam konteks menyebarkan informasi kepada masyarakat. Maka kita bersinergi dan berkolaborasi, karena memiliki fungsi yang sama seperti pengawasan dan kontrol pendidikan. Saling bersinergi dan berkolaborasi mensukseskan Pemilu 2024,” terangnya.

Narasumber dari Ketua IJTI Jateng, Teguh Hadi Prayitno menyampaikan, bahwa Pemilu tidak hanya menang ataupun kalah. Pesta demokrasi harus mewujudkan rasa gembira bagi semua elemen dalam Pemilu.

Pada kesempatan itu sekaligus dilaksanakan MoU antara Bawaslu Jateng, IJTI Jateng dan RRI Semarang untuk mengawasi jalannya Pemilu serentak 2024.

Ning S

The post Bawaslu Jateng: Media Massa Memiliki Peranan Penting dalam Gelaran Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

MEDIA yang seharusnya menjadi medium pembebasan bagi masyarakat terhadap cengkeram kekuasaan, acapkali jusru sebaliknya. Pembredelan majalah Tempo pada 1997, misalnya, menjadikan demokrasi tak lebih dari sekadar jargon kampanye menjelang pemilu.

Kabar gembira pada akhir 1965 mengenai surat perintah perpindahan kekuasaan, mengembuskan angin segar bahwa badai krisis politik, ekonomi, maupun gejolak sosial segera meredam. Selama beberapa periode kekuasaan Soeharto, arah demokrasi kembali menemukan jati dirinya dalam bingkai Pancasila.

Tak hanya pembenahan sektor pemerintahan, yang diawali dengan kejahatan genosida terbesar sepanjang sejarah pascarevolusi, Orde Baru memulai pembangunan ekonomi yang signifikan, pembangunan infrastruktur, serta keterbukaan media yang melahirkan stabilitas Nasional.

Marshall McLuhan yang dikutip Jakob Oetama, dalam Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus mengatakan, perangkat komunikasi atau media massa disebut sebagai The Extension of Men atau tangan panjang manusia. Lewat media massa, masyarakat mendapatkan informasi dan melanjutkan proses komunikasi. Proses ini juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab media terhadap kontrol sosial.

Dalam periode awal Orde Baru, peran media menjadi pemain utama dalam proses pembebasan, terutama transparansi pemerintah kepada masyarakat. Beranjak ke tahun 1980-an, departemen penerangan yang memayungi seluruh industri penyiaran, melakukan pembredelan terhadap Tempo, yang ditengarai dari sebuah liputan kekacauan kampanye Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta.

Pembredelan tersebut dilakukan, karena pemerintah melarang segala pemberitaan mengenai konflik. Tentu hal ini berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan asas-asas kebebasan. Akibatnya, media mulai berjalan di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Kehadiran media tak lain sebagai alat penguasa untuk melanggengkan tampuk kekuasaan. Pada zaman Orde Baru, pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers dan UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas UU No 11/1966.

UU tersebut memberi pandangan mengenai media sebagai wahana demokrasi dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif.

Hal ini tertuang di dalam Pasal 2 Ayat 3 UU 21/1982 tentang Perubahan atas UU 11/ 1966, yaitu: “Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara Pemerintah, pers dan masyarakat.”

Atau dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat 2 Huruf c: “Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggungjawab”.

Di mata hukum, pers merupakan lembaga kemasyarakatan yang bebas dari kepentingan kekuasaan. Ia berbasis pada sektor industri media. Informasi dikelola dan disiarkan oleh sebuah perusahaan yang mengantungi izin usaha atau dikenal sebagai SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Departemen Penerangan.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa, SIUPP justru menjadi semacam alat penguasa untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sepihak oleh pemerintah. Media yang dianggap terlalu mengkritisi dan tidak sejalan dengan program pemerintah, dicabut SIUPP-nya, atau dibredel tanpa bukti kuat terjadinya pelanggaran hukum pers.

Jauh dari Angan Kemerdekaan
Tak dapat dipungkiri, media pada masa Orde Baru jauh dari angan kemerdekaan, meskipun pada periode awal hubungan pemerintah dan pers berjalan harmonis. Keharmonisan ini berubah setelah pembredelan dilakukan, dengan mengesampingkan UU 11/1966 maupun UU 21/1982.

Pemerintah yang seharusnya menjalankan amanat konstitusi justru merupakan pengkhianat terbesar terhadap nilai-nilai demokrasi. Alih-alih mengimpikan suatu bangsa yang makmur dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat justru berjalan di bawah cengkeram kekuasaan yang otoriter.

Maka setelah 30 tahun berkuasa, akhirnya Orde Baru yang sarat akan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, menutup usia. Bangsa Indonesia membuka tirai baru reformasi dengan serangkaian tragedi, rentetan pembunuhan, dan kerusuhan. Ironisnya, seluruh tindak anarki tersebut berhasil melahirkan UU Hak Asasi Manusia dan UU 40/1999 tentang Pers yang disahkan pada 23 September 1999.

Mengawali periode reformasi, pembenahan demi pembenahan di berbagai sektor dilakukan. Kekuasaan yang sentralistik beralih menjadi otonomi daerah, UUD Pasal 28 kembali menjadi asas kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui media sebagai wahana dialog serta menjamin hak-hak demokrasi.

Beragam langkah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan pembangunan Nasional. Reformasi tidak hanya menjadi babak baru bagi insan media menuju ke arah demokratisasi, tetapi juga menjadi awal bagi kemunculan media baru sebagai pengaruh arus globalisasi. Milenium baru hadir dengan teknologi komunikasi yang memperhitungkan segi kecepatan dan kepraktisan, mendesak pelaku media untuk melakukan konvergensi dan beralih pada media digital.

Perubahan yang sedemikian cepat ini, serta merta menimbulkan beberapa persoalan yang patut dipertanyakan. Yakni, keterancaman eksistensi media cetak dan media dalam bingkai industrial.

Dalam era industri media, lazimnya kepemilikan media tidak berada di tangan wartawan yang memiliki idealisme dan cita-cita luhur. Media modern didirikan justru oleh pelaku industri atau pemodal, yang memiliki bisnis inti di luar perusahaan media. Pendirian media dinilai semata-mata atas alasan finansial. Dapat dipahami, bahwa media sebagai agen pencerahan dan pembebasan, tidak diperhitungkan secara serius.

Dalam praktik, industri media sarat dengan kepentingan-kepentingan bisnis. Melalui agenda setting, media memberikan ruang penuh pengiklan untuk menggencarkan sikap konsumerisme agar masyarakat selalu membelanjakan uangnya untuk membeli produk terbaru. Munculah gelombang komersialisasi yang merambah di berbagai aspek kehidupan, terutama informasi. Makin tersuguhkan informasi hiburan untuk segmen masyarakat kelas menengah ke atas.

Akibatnya, ketimpangan sosial ekonomi terjadi di tengah arus pembangunan. Ironisnya, media merupakan agen utama yang bertanggungjawab atas terjadinya ketimpangan ini.

Menurut UU 40/1999 Pasal 3 Ayat 1, “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”.

Jelaslah, peraturan perundang-undangan dibentuk sedemikian rupa, agar media memiliki fungsi dan peran yang berimbang dan netral. Informasi dikelola dan disiarkan dalam rangka pembangunan Nasional. Hal ini menunjukkan, idealnya hukum menjadi kekuatan utama dalam asas-asas bermedia. Nyatanya, media sangat dipengaruhi oleh kekuatan industri yang berorientasi laba.

Danny Schechter, kritikus media dalam buku Matinya Media: Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi menulis, pekerja media, khususnya jurnalis paham betul terjadi tekanan korporasi yang membuat mereka tak berdaya untuk melawan.

Kritikus Jhon Leonar menyatakan, “Sensor yang paling membelenggu diri adalah kesempatan naik jabatan ke posisi terpuncak atau jatuh terjungkal dari jenjang karier”.

Tentu hal ini merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan para wartawan, mengingat mereka haruslah menaati profesionalitas dan etika jurnalistik dalam korporasi media yang pelik.

Sampai sini dapat dilihat, kemajuan teknologi membawa serta keterbukaan yang bersifat positif bagi masyarakat, untuk berpartisipasi secara aktif. Yakni dengan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, media dalam bingkai industrial, sekali lagi menjauhkan diri dari hakikat kemerdekaan dan independensi.

Media menciptakan ketimpangan yang luar biasa di masyarakat, memunculkan keseragaman berita dan dominasi, mengunggulkan nilai-nilai Barat yang berakibat menggeser sikap gotong royong dalam basis komunitas menjadi individualis-konsumerisme. Beragam upaya dilakukan oleh para pemodal untuk menggenjot laba sebagai tujuan utama.

Maka ada baiknya kita mawas diri mempertanyakan kembali, apa sesungguhnya hakekat kemerdekaan?

Kita dilahirkan oleh sebuah anggapan, kebebasan adalah anugerah yang harus didapatkan, bagi individu, kelompok maupun sebuah bangsa. Akibatnya, manusia saling menuntut satu sama lain, menyakiti sebagai hak, dan yang lebih buruk dari itu, penindasan. Tidakkah kita menyadari, sejarah menjadi pertumpahan darah ketika menyinggung soal kebebasan?

Kemerdekaan adalah perihal batas untuk tidak saling mencederai dan kebebasan adalah persoalan jarak agar kemanusiaan tetap terjaga.

Catur Pramudito Damarjati, Mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga

The post Media dan Refleksi Kebebasan appeared first on SuaraBaru.id.

“Yakinlah, sekali emas selamanya akan menjadi emas, sekalipun berada di bawah tumpukan jerami. Pemerintah sangat memahami akan tugas insan media,” kata Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Perekonomian Pemerintah Kota Tegal, Herlien Tedjo Oetami saat Sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan HUT ke-75 PWI yang digagas PWI Tegal, di Hotel Plaza, Kamis, (11/2/2021).

Menurut Dedy, pemerintah merasa terbantu oleh pemberitaan terkait pembangunan Kota Tegal dan pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada insan media di Kota Tegal. Karena sejatinya penyelenggara pemerintah dan pers adalah dua entitas yang saling membutuhkan.

”Kami menyambut baik pergeseran paradigma yang terjadi di dunia pers belakangan ini. Masa lalu paradigma yang berlaku adalah the bad news is a good news. Sedangkan saat ini perlahan mulai bergeser menjadi the good news is a good news,” ujarnya.

Ditegaskan, kerjasama antara pemerintah dan media massa harus terjalin sampai kapan pun. Demi kelancaran penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat, ditengah maraknya berita hoax yang menyesatkan.

“Kami ingin memberikan ispirasi motivasi, bahwa selalu ada kebaikan setelah bencana yang kita hadapi. Kami mengucapkan selamat hari pers kepada insan media dan selamat kepada PWI Kota Tegal, yang sedang ulang tahun ke 75,” pungkasnya.

Hadir dalam sarasehan di Hari Pers Nasional 2021 dan HUT PWI ke 75, dengan mengangkat tema Peran Media di Masa Pandemi Covid-19, Kaplores Tegal Kota, AKBP Rita Wulandari Wibowo, Ketua Pengadilan Negeri Tegal Djoni Witanto, Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud, Asisten II Perekonomian Pemerintah Kota Tegal Herlien Tedjo Oetami, perwakilan dari Lanal Tegal dan tamu undangan lainnya.

Nino Moebi

The post Walkot Tegal: Media Massa Dituntut Lebih Kreatif dan Inovatif appeared first on SuaraBaru.id.

”Memang penulisnya sebagian besar adalah generasi Baby Boomer, Gen X dan Gen Y, sehingga romantisme dengan media cetak lebih mewarnai pengalaman mereka. Namun uniknya, para penulis mengalami tiga gelombang teknologi media. Dan semua masih setia menggunakan media massa sebagai makanan sehari-hari,” kata Frida Kusumastui, sang penggagas sekaligus koordinator tim editor, yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (11/2/2021).

Buku ‘Esai Pengalaman: Merangkai Asa untuk Media Massa‘, ditulis oleh 32 dosen komunikasi dari 24 perguruan tinggi. Sederet nama yang cukup terkenal sebagai penulis buku dan dosen senior, ikut menyumbangkan tulisan. Di antaranya Dr Sunarto (Undip), Nina Mutmainnah (UI), Andina Dwifatma (Unika Atmajaya Jakarta). Ketiganya di-dhapuk sebagai wakil penulis dalam acara bedah buku kali ini.

Bedah buku yang menyertai peluncurannya ini, yang digelar melalui zoom meeting, juga menghadirkan pemantik diskusi dari Dewan Pers, Arif Zulkifli. Sedangkan pembedah buku menghadirkan dua pelaku media besar, Sapto Anggoro dari Tirto.id dan Budiman Tanoeredjo (Harian Kompas).

”Kami menghadirkan para pembicara yang kompeten dibidangnya, demi menciptakan diskusi yang menarik, untuk saling mengritisi dan memberikan pandangan untuk perkembangan media massa,” ujar Lintang Ratri Rahmiaji, moderator sekaligus anggota tim editor, yang juga seorang pengajar di Undip.

Riyan

The post 32 Dosen Komunikasi dari 24 Perguruan Tinggi, Luncurkan Buku untuk Semarakkan HPN 2021 appeared first on SuaraBaru.id.