Adapun pinjol itu telah terbukti melakukan praktik kartel suku bunga pinjaman, dan menjatuhkan sanksi denda hingga sebesar Rp 755 miliar.

Menurut Ferry, putusan itu merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan konsumen. Khususnya kelompok masyarakat rentan, yang selama ini banyak terjerat pinjaman online dengan bunga tinggi.

BACA JUGA: Halah Bihalal Jegeg Membahas Kegiatan Lingkungan

”Keputusan KPPU ini menunjukkan keberpihakan yang jelas, kepada konsumen. Praktik kartel bunga dalam layanan pinjaman online, tidak hanya melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, tetapi juga telah menimbulkan penderitaan sosial yang nyata bagi masyarakat,” ujar dosen Fakultas Teknik Universita Semarang (USM) itu, dalam keterangan tertulisnya, belum lama ini.

Dia juga memberikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh jajaran KPPU, atas keberanian dan ketegasannya dalam mengungkap praktik kartel itu. ”Ini bukan perkara kecil, karena menyangkut kepentingan jutaan konsumen di Indonesia,” tambahnya.

Ferry menilai, fenomena pinjol dalam beberapa tahun terakhir, telah berkembang jauh dari tujuan awalnya, sebagai layanan inklusi keuangan. Dalam praktiknya, banyak masyarakat justru terjebak dalam siklus utang, akibat bunga tinggi, biaya tambahan, serta metode penagihan yang seringkali menimbulkan tekanan psikologis.

BACA JUGA: Jemaat Gereja ST Ignatius Danan, Menggelar Prosesi Minggu Palma

Karena itu, dia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan industri pinjol di Indonesia. Pihaknya juga memandang perlu, adanya langkah tegas dari pemerintah, untuk menata ulang bahkan mengevaluasi secara serius, keberadaan pinjol di Indonesia.

”Jika keberadaannya justru lebih banyak menyengsarakan rakyat, maka negara harus hadir untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

Ferry juga menyinggung, beberapa negara telah mengambil langkah drastis terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi berbasis digital ini, termasuk di Cina, yang memperketat bahkan menutup banyak layanan pinjol yang dinilai merugikan masyarakat.

BACA JUGA: Hari Terakhir Libur Lebaran, KAI Daop 4 Semarang Catat Lonjakan Penumpang di Grobogan

”Pengalaman negara lain bisa menjadi pelajaran penting bagi kita. Negara tidak boleh membiarkan sistIm keuangan digital berkembang tanpa kontrol yang kuat, apalagi jika dampaknya merugikan rakyat,” terang dia.

Disampaikan pula, perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi digital. Oleh karena itu dia berharap, momentum putusan KPPU ini dapat menjadi titik awal reformasi yang lebih luas, dalam pengawasan sektor pinjaman digital di Indonesia.

”Negara harus memastikan, inovasi keuangan tidak berubah menjadi instrumen eksploitasi terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Riyan

The post Ketegasan KPPU Bongkar Kartel Bunga Pinjol Mendapat Apresiasi appeared first on SuaraBaru.id.

Dia menilai, lembaga penyiaran saat ini masih memiliki peran penting untuk memberikan informasi dan kontrol sosial di masyarakat.

Hal itu seperti yang disampaikan Ahmad Luthfi, saat menerima audiensi Komisioner KPID Jateng di kantornya, Senin (28/7/2025). Hadir pada kesempatan itu, Komisioner KPID Jateng, Muhammad Aulia Assyahiddin, Nugroho Budi Rahardjo, Mukhamad Nur Huda, Anas Syahirul Alim, Hendrik SP Hutabarat, Intan Nurlaili dan Kaneko Gati Wacono.

BACA JUGA: Pemkot Magelang Dorong Transformasi Layanan Kesehatan Daerah Lewat Rakerwil Ke 25 ARSADA

”Kalau bicara penyiaran, kita lihat zaman dulu, banyak masa lalu yang menyenangkan. Radio salah satunya, memberikan informasi kepada masyarakat dengan kearifan lokalnya, disamping untuk kontrol sosial, sesuai daerah masing-masing,” kata gubernur dalam sambutannya.

Menurutnya, lembaga penyiaran harus bisa memberikan optimisme kepada warga dan tokoh masyarakat, dalam rangka membangun Jateng yang lebih baik. Collaborative Government yang dilakukan, salah satunya bekerja sama dengan lembaga penyiaran dan media mainstream.

”Tentu saja ini dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat, juga informasi terkait program-program pemerintah provinsi yang sudah berjalan, maupun akan dilakukan ke depan. KPID pun sudah ikut memantau, dan memberikan pendampingan untuk lembaga penyiaran,” jelasnya.

BACA JUGA: IDAI Banyumas Rayakan Hari Anak Nasional dengan Talk Show ‘Bersama Lawan Stunting’

Sementara itu, Muhammad Aulia Assyahiddin menyampaikan, arahan Gubernur Ahmad Luthfi sangat jelas, bahwa lembaga penyiaran masih dibutuhkan fungsinya. Media mainstream seperti televisi dan radio, bisa menjadi penyeimbang dari informasi-informasi yang selama ini dikonsumsi masyarakat, melalui proses media sosial.

”Dengan penguatan lembaga penyiaran, Gubernur berharap, masyarakat mendapatkan informasi yang seimbang dan jernih, terutama untuk membangun dan meningkatkan kepedulian masyarakat kepada program-program Pemprov Jateng,” ujar Aulia, usai bertemu Gubernur.

Disebutkan juga olehnya, secara umum kondisi lembaga penyiaran di Jateng saat ini sebanyak 60 persen masih sehat. Maka dari itu, KPID Jateng melakukan program sertifikasi, untuk memantau dengan serius situasi terkini dari lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Jateng.

”KPID tidak lagi hanya sebagai pengawas, tetapi juga mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi lembaga penyiaran. Kita akan bantu, supaya mereka bisa menuju lembaga penyiaran yang sehat dan juga berkualitas,” tegasnya.

Riyan

The post Lembaga Penyiaran Harus Bisa Berikan Optimisme pada Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat KI Pusat bersama seluruh KI Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, menggelar Focus Group Discussion (FGD), pada akhir pekan kemarin.

Menurut dia, saat ini pembahasan masih berada pada tahap perumusan awal. Karena itu, seluruh komisioner diharapkan menyepakati narasi kelembagaan yang sama.

BACA JUGA: Polresta Magelang Mengungkap Dua Kasus Narkoba, Ada Kades Terlibat

”Kita perlu menyamakan persepsi, mulai dari penamaan, apakah tetap Majelis Etik, Dewan Etik, atau Dewas Komisioner, hingga komposisi dan mekanisme kerjanya,” ujar Handoko.

Mantan anggota KI Jateng ini menjelaskan, struktur sementara yang diusulkan adalah lima orang untuk Majelis Etik di tingkat pusat, serta tiga orang untuk tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam FGD itu juga menyepakati salah satu unsur Majelis Etik idealnya berasal dari mantan komisioner KI, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang akan bertugas secara ad hoc.

BACA JUGA: Ari Susanto, Wartawan ‘Jateng Pos’ di Sragen Meninggal

”Semua masukan masih bersifat dinamis. Belum final. Nantinya akan kita rangkum menjadi draf Perki Etik yang solid, dan dapat diterapkan secara Nasional,” tambahnya.

Para pimpinan KI daerah yang hadir, aktif menyampaikan gagasan serta pengalaman terkait penegakan etika komisioner di masing-masing wilayah. Tanggapan dan gagasan itu sebagai masukan konstruktif dalam penyusunan regulasi etik.

Ketua KI Jateng, Indra Ashoka Mahendrayana mengungkapkan, pihaknya mendukung adanya kode etik yang jelas, serta mendorong dibentuknya Majelis Etik.

BACA JUGA: Diseminasi Tugas Talenta Unggul, Mahasiswa FH UKSW Pamerkan Karya Hukum yang Berdampak

”Pembahasan mendalam ini sangat penting. Dengan demikian, ketika ada perkara etik bisa ditangani secara baik, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga KI, baik di pusat maupun daerah,” ujarnya.

Diharapkan dia, Majelis Etik juga dapat melindungi lembaga KI dari konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan moral.

Pihaknya pun memiliki keyakinan, Perki Etik ini akan meningkatkan profesionalisme dan menjaga kredibilitas KI, sebagai lembaga publik yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Riyan

The post Komisi Informasi Rumuskan Perki Majelis Etik untuk Jaga Integritas Lembaga appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan kepada sejumlah awak media, usai acara pers rilis laporan kinerja KPID Jateng. Dalam acara yang digelar di Kantor KPID, Jalan Trilomba Juang Semarang, Jumat (20/12/204) itu, Ketua KPID Jateng didampingi enam anggota Komisioner lainnya.

”Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2024 ditemukan dugaan pelanggaran sebanyak 1.763 temuan. Dengan ruang lingkup terbanyak yakni, muatan kekerasan sebanyak 540 kasus atau sebanyak 54 persen,” kata Aulia.

BACA JUGA: Sumpah Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Fungsional Auditor

Ditambahkan Mukhamad Nur Huda, selaku Komisioner dan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jateng, tayangan kekerasan masih mendominasi siaran di sepanjang tahun 2024. ”Ini yang perlu menjadi perhatian serius,” terang Nur Huda.

Diungkapkan juga, dugaan pelanggaran itu terkait konten yang menampilkan kekerasan fisik, verbal, atau visual yang berlebihan. Kekerasan itu secara rinci terbagi dalam berbagai kategori, seperti hiburan (34 kasus dalam tayangan film, musik, atau drama).

Lalu kategori jurnalistik, terdapat 424 kasus pelanggaran kekerasan, yang ditemukan dalam program berita atau liputan jurnalistik. Kategori Variety Show (82 kasus pada program dengan format hiburan campuran, seperti acara kompetisi, talk show, atau reality show).

BACA JUGA: Nasmoco Sulap All New Hilux Rangga jadi Mobil Layanan Toyota Mobile Service

Dipaparkan juga, pada ruang lingkup siaran iklan, ditemukan sejumlah 479 kasus atau 47,9 persen. Pelanggaran itu berupa tayangan atau siaran iklan yang tidak sesuai etika, menipu, atau memromosikan produk terlarang.

Dari aspek ruang lingkup Program Siaran Jurnalistik, juga ditemukan sejumlah 174 kasus pelanggaran atau 17,4 persen. ”Dugaan pelanggaran dalam program jurnalistik ini semisal, penayangan atau menyiarkan berita hoaks, tidak akurat atau tidak berimbang,” ungkapnya.

”Untuk ruang lingkup perlindungan pada anak, ditemukan sejumlah 171 kasus atau 17,1 persen. Pelanggaran itu berupa melanggar prinsip perlindungan anak, seperti menayangkan konten tidak layak untuk usia anak,” sebut Huda lagi.

BACA JUGA: Polda Jateng Fokus Empat Aspek Pengamanan Nataru, Salah Satunya Jalur Mudik dan Balik

Yang terakhir, ruang lingkup program siaran terkait rokok dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (Napza), yang mencapai 171 kasus atau 17,1 persen. Dugaan pelanggaran siaran ruang lingkup ini, terkait promosi, penggunaan, atau ajakan konsumsi rokok dan Napza yang dilarang.

”Secara keseluruhan, dugaan pelanggaran tahun 2024, untuk kategori muatan kekerasan menempati posisi tertinggi, dengan 540 kasus. Ini menunjukkan, isu kekerasan dalam program siaran masih menjadi permasalahan serius,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Tengah, Anas Syahirul Alim, menyebutkan, khusus medio November-Desember 2024, pihaknya telah melayangkan surat teguran bagi lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan. Ada sepuluh program siaran pada enam lembaga penyiaran yang dinyatakan melanggar.

BACA JUGA: Anak Punk di Jepara Kian Meresahkan, Banyak Anak Terpengaruh dan Tak Mau Sekolah

Dia menyatakan, ketentuan yang dilanggar itu banyak ditemukan dalam kategori muatan kekerasan, perlindungan anak, dan iklan obat tradisional maupun pengobatan tradisional, yang disiarkan baik di radio mapun televisi lokal.

”KPID Jateng telah melakukan penindakan sesuai regulasi, dan juga melakukan pembinaan. Silakan beriklan dan menerima iklan obat, karena produsen perlu promosi dan lembaga penyiaran perlu cari pendapatan. Tapi harus tetap patuhi rambu-rambu, serta jangan sampai menyesatkan konsumen,” pintanya.

Pihaknya juga berharap, masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam mengawasi isi siaran televisi atau radio. Jika dirasa terdapat potensi pelanggaran isi siaran, bisa segera melaporkannya ke KPID Jateng.

Riyan

The post KPID Jateng Catat Dugaan Pelanggaran Tayangan Radio dan Televisi Sebanyak 1.763 Kasus appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, saat menjadi narasumber di acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pilkada 2024, yang mengambil tema ‘Mewujudkan Pilkada Berkeadaban dan Substantif’, di Lobi Gedung PW Muhammadiyah Jateng, Jalan Singosari Raya, Semarang, Jumat (8/11/2024).

Forum diskusi yang digagas PW Muhammadiyah Jateng, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Jateng, dan KPU Jateng itu, menghadirkan narasumber lain yakni, pengamat politik dari Unnes dan surveyor Dr Cahyo Seftyono SSos MA, dan Ketua LKHP Muhammadiyah Jateng Dr AP Drs Jayusman Arief MM, dengab moderator Muhammad Sabbardi MPd.

BACA JUGA: Kinerja Pengawasan Kota Magelang Terbaik I Se-Jateng

Selain diikuti perwakilan organisasi otonom Muhammadiyah, ada juga politisi PAN yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Surakarta Umar Hasyim, dan mantan legislator DPRD Jateng dari PKS Agung Budi Margono.

Dalam paparannya, Anas mengaku mendengar ada caleg yang menyebut, Pemilu 2024 tak lagi ada istilah “Dapil Neraka”, namun menjadi “Dapil Neraka Jahanam”. Karena, selain bertempur antarkontestan, tapi juga bersaing dengan jumlah isi tas.

”Makanya kan ada cerita seperti tetangga saya, bisa beli kambing bahkan sapi, karena uangnya didapatkan dari partai dan caleg yang kampanye. Pilkada 2019 memang ada anasir soal politik uang, tapi di tahun ini sungguh heboh, luar biasa. Ini PR besar bagi LKHP,” ujar Anas, yang juga Ketua PWI Solo itu.

BACA JUGA: Polda Jateng Tegaskan Netralitas dan Komitmen Pengamanan Pilkada 2024

Dijelaskan dia, meskipun sudah ada fatwa Muhammadiyah dan MUI soal politik uang, namun kondisi ini terus berlangsung. Dulu popularitas sebanding dengan elektabilitas, tapi kini elektabilitas tergantung “isi tas”.

”Sehingga ini terkesan tak usah kampanye atau meningkatkan kualitas diri, yang penting menyebar isi tas. Saya sependapat, kondisi ini tak boleh dibiarkan,” tandasnya.

Narasumber lain, Cahyo Seftyono mengajak peserta diskusi, untuk membaca hasil survei tiga lembaga kredibel, yang sudah merilis surveinya terkait Pilgub Jateng. Selain itu menelaah relasi elit dengan publik, dan bagaimana tingkat kesukaan masyarakat Jateng terhadap para kontestan.

BACA JUGA: Koordinator PKY Jateng Ungkap Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Penghubung Komisi Yudisial RI

Disebutkan dia, dari tiga lembaga yang sudah merilis hasil surveinya, SMRC, Litbang Kompas, dan LSI Denny JA, belum ada kontestan yang dominan. Dia juga meyakini, Pilkada 2024 memiliki kompleksitas yang tinggi.

”Belum tentu orang PDIP memilih kader yang diusung PDIP, dan orang Gerindra belum tentu memilih kontestan yang diusung Pak Prabowo. Di tingkat pusat, kelihatannya PDIP dan PKS tak bisa disatukan. Tapi di tingkat lokal, koalisi PDIP-PKS itu banyak. Jadi sangat kompleks,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil survei, kecenderungan pemilih Jateng pada kontestan bukan pada sosok yang pintar, peduli atau dicitrakan jujur dan religius, namun pada kemampuan memimpin secara personal. ”Bagi masyarakat Jateng, pemimpin pintar itu nomor dua, sikap peduli nomor empat,” terangnya.

BACA JUGA: Melalui Sireng Bassama, Kabapas Semarang Sarwito Dorong Jajaran Terus Tingkatkan Kompetensi

Sementara itu, Jayusman Arief dari LHKP menggolongkan tiga keriteria pemilih. Yaitu memilih karena faktor kedekatan, karena jasa, dan narasi yang berkembang tentang sosok calon pemimpinnya.

”Pilkada seringkali memunculkan sisi gelapnya. Maka edukasi politik harus terus digencarkan. Diskusi seperti ini menjadi salah satu contoh, untuk memberikan pendidikan politik sebagai bagian dari ibadah,” tukas dia.

Di akhir paparannya, Jayusman mengajak peserta untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada. Jangan sampai golput dan netral, yang diartikan tidak bergerak sama sekali.

Riyan

The post Di Masa Kampanye, Warga Bisa Beli Sapi atau Kambing appeared first on SuaraBaru.id.