Hal itu dimulai, dari studi banding yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur Wadas, di empat desa sekaligus.

Sebanyak 14 pengurus BUMDes Wadas, belajar pengelolaan dan pengembangan ke Umbul Nglanggeran di Patuk Gunung Kidul, Tebing Breksi di Prambanan, Kebun Buah Mangunan dan BUMDes Panggung Lestari di Bantul. Studi banding itu berlangsung pada Sabtu-Minggu (21-22/1/2023).

BACA JUGA: Penyandang Disabilitas di Blora Senang Mendapat Bantuan Sarana Modifikasi Motor Roda 3 dari Polres

Direktur BUMDes Wadas, Fuad Rofik mengatakan, studi banding ini dimaksudkan, untuk memelajari kunci keberhasilan BUMDes di wilayah lain. ”Kami menyongsong kemajuan desa kami. Salah satunya dengan mengembangkan BUMDes,” ujar dia dalam keterangannya awal pekan ini.

Menurutnya, BUMDes adalah wadah usaha bagi masyarakat desa, yang kepemilikan mayoritas warga diwakili pemerintahan desa. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan warga terdampak akibat proyek penambangan batu andesit yang akan digunakan sebagai pondasi Bendungan Bener, harus dikawal kelembagaan ekonomi desa. Dalam hal ini BUMDes Sido Makmur.

Selain menjalankan fungsi usaha, BUMDes juga menjalankan fungsi sosial dan politiknya, ketika berhadapan dengan proyek berskala besar. Dia mengungkapkan, saat berdialog dan negosiasi dengan Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, serta dari pihak BBWS Serayu-Opak, pihaknya juga minta agar BUMDes dilibatkan dalam pelaksanaan sekaligus pengawasan.

BACA JUGA: Kepala Desa Diminta Laporkan Kemiskinan Ekstrem tiap Pekan

”Melalui BUMDes, kami bisa terlibat dalam pengawasan mengenai penambangan batu andesit, yang awalnya kami tolak,” tegasnya.

Nantinya pihaknya akan merancang master plan agrowisata pascapenambangan. Selain ada green belt, nantinya juga akan ada embung di puncak bekas tambang. Dia membayangkan, master plan itu adalah wisata agro, di mana embung di puncak untuk mengairi pertanian di sekitar lokasi.

Diharapkannya, keseriusan BUMDes berbanding lurus dengan perhatian sejumlah pihak, terutama Gubernur Ganjar. ”Ini membuktikan kami serius. Gubernur juga harus serius dalam hal memberikan perhatian pada niat kami,” pintanya.

BACA JUGA: SIG Sukses Uji Coba Aplikasi Beton Cepat Kering di Ruas Karangawen Jalan Raya Semarang-Godong

Sementara itu, Kepala Desa Wadas, Fahri Setianto menambahkan, proyek strategis Nasional akan membawa perubahan besar bagi desanya.

Menurut dia, desa yang dipimpinnya akan mengalami perubahan besar, baik secara lanskap, ekonomi, dan sosial budayanya, akibat proyek ini. Oleh karena itu, pihaknya harus bisa meminimalisasi dampak negatif dan memperbesar dampak positifnya.

”Dampak positif dalam hal ini, harus bisa jadi alat kesejahteraan bagi warga Desa Wadas. Untuk itu, kami butuh belajar dari wilayah lain yang sudah sukses,” ucap dia.

BACA JUGA: Bupati Grobogan Potong Rambut Gondrong Kades Viral Demo Masa Jabatan 9 Tahun

Upaya studi banding itu, ungkapnya, tidak lepas dari dorongan Ganjar. Gubenur, imbuhnya, juga berkomitmen meningkatkan kapasitas pengurus dan kelembagaan BUMDes. Selain itu juga, bantuan modal.

Sedangkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo, Andri Kristanto menyampaikan, situasi dan kondisi di Desa Wadas kian kondusif. Pengukuran lahan tahap tiga sudah mulai dilakukan. Dari target 617 bidang, kini tinggal delapan bidang saja.

”Hal ini tercapai, karena pendekatan dialogis dan langsung pada titik masalah dilakukan gubernur. Tak kurang sudah lima kali terjadi dialog antara gubernur dengan kelompok warga,” tuturnya.

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan pendekatan terhadap warga pemilik delapn bidang yang tersisa. ”Kami pastikan tidak ada paksaan. Pendekatan masih terus kami lakukan,” tandasnya.

Riyan

The post Gubernur Harus Serius Beri Perhatian pada BUMDes Sido Makmur Wadas appeared first on SuaraBaru.id.

”Meski sampai saat ini masih ada beberapa bidang tanah yang belum setuju dengan penetapan harganya. Kami berharap, warga pemilik lahan yang tersisa untuk bisa menyerahkan berkas, maksimal awal Maret mendatang,” kata Andri dalam keterangannya belum lama ini.

Menurutnya, BPN masih menunggu sisa bidang tanah yang belum terselesaikan. Dia berharap akhir Februari atau awal Maret, semua bidang tanah segera diidentifkasi.

BACA JUGA: Drs Subandi Ketua PGRI Jepara Wafat

”Alhamdulillah, sebagian sudah bisa diinventarisasi dan diidentifikasi pada bidang tanah pengukuran dan penghitungan tanaman,” ujarnya.

Dari 34 berkas yang masuk, ungkap Andri, ada satu bidang lahan yang ternyata berada di luar penetapan lokasi. Sehingga saat ini, hanya 33 bidang yang terinventarisasi dan identifikasi.

”Yang satu bidang ternyata di luar penlok. Jadi, dari 34 bidang, terlaksana 33 bidang. Kalau luasnya sudah 85 hektar, dari total rencana 114 hektar,” jelas Andri.

BACA JUGA: Sebanyak 14 Polisi Baru Lakukan Orientasi Wilayah

Sementara itu, pengukuran tahap ketiga ini merupakan tindaklanjut, setelah eks Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), Insin Sutrisno, menyerahkan berkas 34 bidang ke BPN Kabupaten Purworejo, beberapa waktu lalu.

Proses pengukuran terbagi dalam empat tim, dengan masing-masing tim terdiri dari petugas ukur, Dinas Pertanian dan koordinator warga. Dalam kondisi gerimis, warga antusias dan menunjukkan lahan miliknya untuk diukur.

Situasi pengukuran berlangsung lancar dan kondusif. Bahkan, pemilik lahan terlihat bersendau-gurau dengan petugas yang ada di lapangan, Selasa (10/1/2023).

BACA JUGA: Konservasi Pesisir Pantai di Jepara yang Terkena Abrasi, PLN Tanam 1.500 Batang Mangrove

Salah seorang pemilik lahan, Abdus Solah, mengatakan, pengukuran lahan kuweri kali ini terdiri dari 34 bidang. Proses pengukurannya pun melibatkan pemilik lahan secara langsung.

”Ini terdiri dari warga yang sudah menyerahkan berkas ke BPN, beberapa waktu lalu. Semua warga yang menyerahkan berkas ikut pengukuran, ikut menyaksikan,” katanya.

Solah mengaku, dia dulu sangat getol dalam barisan kontra penambangan. Bahkan, dia kerap berdemonstrasi. Namun kini dia telah ikhlas melepas lahannya untuk penambangan.

BACA JUGA: Bripka Sarno, Sulap Lahan Kosong Jadi Kebun Sayuran

”Dulu menolak, demo ikut. Misinya dulu semua warga mengutuhkan satu desa. Ketika terjadi konflik, sebagian tidak bertahan akhirnya ikut serta menyerahkan berkas,” ucapnya.

Namun Solah memastikan, keputusan untuk menyerahkan tanahnya kepada pemerintah, tidak ada unsur paksaan. ”Tidak ada paksaan. Saya legawa,” ungkapnya.

Wandar, warga Desa Wadas yang lain menambahkan, pemilik lahan antusias mengikuti proses pengukuran. ”Semoga lancar, meskipun mendung dan gerimis. Saya punya satu bidang, tapi nanti tergantung ukurnya, karena yang kena sebagian,” tuturnya.

Riyan

The post Masih Ada Warga Wadas yang Enggan Serahkan Bidang Tanah untuk Bendungan Bener appeared first on SuaraBaru.id.

Ada cerita menarik dari warga yang menerima uang ganti rugi itu. Ada yang kebingungan, ada yang dibelikan aset, hingga berinvestasi. Satu di antaranya adalah, Fahrurozi Asabi.

Dia tidak menyebut detail berapa uang ganti rugi yang diterimanya. Fahrur hanya mengatakan, dia menerima uang kisaran Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Tahu tanah miliknya terdampak proyek Bendungan Bener dan bakal mendapat ganti rugi, dia pun membuka restoran yang dinamainya Tandem Resto.

BACA JUGA: Ganjar Buktikan Komitmen Lindungi Nelayan hingga Disablitas

Restoran itu tepat berada di bawah Jembatan Sungai Kodil. Fahrurozi mengatakan, restoran dengan nuansa alam itu dibangunnya sekitar delapan bulan lalu. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pun, menyempatkan diri berkunjung ke Tandem Resto milik Fahrur, Kamis (29/12/2022) malam. Ganjar bertandang ke restoran itu, didampingi Kepala BBWS Serayu Opak, Dwi Purwantoro.

”Ini dibangun delapan bulan lalu, waktu tahu kalau tanahnya mau dapat ganti rugi,” kata Fahrur, sambil menemani Ganjar.

Gubernur sendiri mengaku senang dengan suasana kondusif di Desa Wadas. Dia mengungkapkan, kebanyakan warga yang awalnya menolak keras proyek itu, kini mulai melunak. Menurutnya, beberapa warga Wadas mengajak berdialog. Sebagian lain di antaranya bahkan sudah menyerahkan sertifikat, lantaran komunikasi yang terjalin baik.

BACA JUGA: Dibuang di UU Pers, Dipungut dalam KUHP

”Di antara beberapa kawan-kawan kemarin yang hadir, dulu pernah bersitegang dengan petugas. Tetapi hari ini dengan tenang dan halus, menyampaikan apa yang perlu diperhatikan, termasuk mitigasi dampak yang ada,” ujarnya.

Ganjar mengungkapkan, beberapa warga Wadas mengajukan syarat. Hal itu pun langsung disanggupinya. Kesanggupan serupa juga ditegaskan Kepala BBWS Serayu Opak, Dwi Purwantoro.

Termasuk kelompok tani yang merasa dirugikan, karena irigasinya tertutup dari jalan untuk lalu lintas kendaraan proyek. Ganjar juga mengapresiasi pihak BBWS-SO yang sigap meng-handle semuanya.

BACA JUGA: Penerapan Kebijakan Harus Lebih Adaptif dengan Perubahan

Di sisi lain, Gubernur Jateng dua periode itu menambahkan, sosialisasi kepada warga terkait penambangan, terus dilakukan. Ketua PP Kagama itu menegaskan, tidak ingin ada pemahaman keliru yang membuat warga ketakutan.

”Warga bisa mengawasi. Saya juga menyampaikan sebelum penambangan dilakukan, terhadap warga pun sudah dilakukan pelatihan. Sudah ada bantuan-bantuan, baik itu sifatnya fisik, pelatihan, maupun peralatan. Itu sudah dilakukan,” tuturnya.

Hal yang sama juga berlaku, terkait proses uang ganti rugi. Ganjar memastikan prosesnya akan berjalan baik, dan sesuai dengan kesepakatan. Cerita panjang persoalan Wadas, kata Ganjar, telah menemui babak baru.

BACA JUGA: Senat Mahasiswa Komitmen Bentuk Organisasi Mahasiswa yang Ideal

”Alhamdulillah. Saya menyampaikan terima kasih kepada warga yang sudah berkenan komunikasi terbuka, terharu juga saya,” tandasnya.

Di pertemuan itu, hadir pula di antaranya Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), Insin Sutrisno. Dia menyerahkan berkas dari 34 bidang untuk diukur.

Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto pun, mengapresiasi kerelaan warga yang menyerahkan 34 bidangnya untuk diukur. Sebelumnya, tersisa 42 bidang yang belum setuju untuk diukur.

Namun dengan diserahkannya berkas 34 bidang untuk diukur, saat ini hanya tinggal delapan bidang tersisa. ”Pengukuran 34 bidang itu akan kami lakukan pada 10-11 Januari 2023 mendatang,” tukasnya.

Riyan

The post Bendungan Bener Segera Dibangun, 617 Bidang Sudah Diukur Sisa Delapan appeared first on SuaraBaru.id.