blank
Ganjar memberikan instruksi kepada bupati hingga kepala desa, untuk mendata masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Foto: hms

PEMALANG (SUARABARU.ID)– Bupati hingga kepala desa, mulai saat ini diinstruksikan untuk melaporkan data locus intervensi kemiskinan ekstrem, setiap pekannya.

Instruksi itu diberikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat memberikan arahan kepada bupati, OPD, camat, dan kepala desa di Kabupaten Pemalang dan Brebes, di Pendapa Kabupaten Pemalang, Selasa (24/1/2023).

Saat memberi arahan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting untuk Pemalang dan Brebes, Ganjar merinci, kepala desa bertugas mendata lalu disupervisi camat dan pihak kabupaten/kota.

BACA JUGA: SIG Sukses Uji Coba Aplikasi Beton Cepat Kering di Ruas Karangawen Jalan Raya Semarang-Godong

Kemudian menghimpun data yang didapat, untuk dilaporkan secara mingguan. Menurutnya, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, langkah yang dilakukan yakni menentukan locus dan mendesain intervensi.

Dua hal itu ditentukan, dengan pendekatan individual dan kolektif. Dalam hal ini, kepala desa menjadi ujung tombak penentuan sasaran intervensi.

”Kades harus memastikan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan miskin tidak ekstrem. Datanya kita pastikan dulu. Lalu kondisi riil itu perlu intervensi apa,” jelas Ganjar.

BACA JUGA: Bupati Grobogan Potong Rambut Gondrong Kades Viral Demo Masa Jabatan 9 Tahun

Intervensi itu terbagi lagi dalam dua poin. Pertama, intervensi yang sudah diprogramkan. Kedua, intervensi yang belum diprogramkan.

”Yang sudah diprogramkan itu sumber keuangannya dari mana? Yang belum akan kita carikan. Untuk yang kita carikan ini, apakah nanti kita akan menggunakan CSR, Baznas, atau sumbangan dari banyak pihak. Nanti kita akan bantu,” lanjut dia.

Setelah memastikan warga yang masuk kategori miskin ekstrem dan miskin tidak ekstrem, langkah berikut adalah pendataan. Dalam data itu disebutkan secara detail, mengenai indikator-indikatornya. Misal, untuk kemiskinan ekstrem diukur juga pengeluaran tiap bulan dan lainnya.

BACA JUGA: Sekretariat PPK se Kabupaten Pacitan Dikukuhkan

”Kalau kemiskinan ekstrem itu diukur pengeluaran mereka Rp 400 ribu, bagaimana kemudian pengeluarannya lebih dari itu? Sehingga nanti secara indikator itu akan bertemu,” imbuh dia.

Intervensi terakhir yang dilakukan, memberikan akses pendidikan kepada anak dari keluarga miskin. Akses sekolah sangat dibutuhkan, karena rata-rata indikator kemiskinan adalah mereka tidak sekolah.

”Maka saya minta cari orangnya, kami memberikan fasilitasnya. Mudah-mudahan dari SMK Jateng ada tiga, akan terus tambah 15 jadi ada 18 SMK. Mereka bisa kita titipkan, dengan harapan mereka bisa sekolah. Kemudian indikator kemiskinannya bisa kita selesaikan,” terang Ganjar.

Riyan