Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Prof Sudharto P Hadi MES PhD, dalam syukuran kelulusan KH Saiful Amar, dari Magister Hukum di Universitas Semarang (USM).

Kegiatan yang digelar di rumah Pembina Yayasan Alumni Undip, Ir Soeharsojo IPU itu, juga diisi dengan latihan tenis bersama.

BACA JUGA: Pendaftaran Bacabup Jalur Independen Ditutup, Jepara Tanpa Calon Perseoraangan

Hadir dalam kegiatan itu antara lain, Pembina Alumni Undip Ir Soeharsojo IPU, Rektor USM Dr Supari ST MT, Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto SSos SH MM MH, dan sejumlah dosen USM.

Pada kesempatan itu, Prof Dharto menyampaikan apresiasi kepada KH Saiful Amar, yang telah lulus S2 Magister Hukum USM tepat waktu.

”Seorang kiai Pimpinan Pondok Pesantren kuliah di S2 Hukum, ini sangat luar biasa. Ilmu yang didapat dari kuliah di Magister Hukum USM, bisa untuk menambah bekal dalam syiar agama dari sisi hukum,” ujarnya.

BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Jateng Ajak Jajaran Lebih Mencintai Pekerjaannya

Sedangkan Dr Kukuh Sudarmanto menandaskan, Saiful Amar adalah mahasiswa yang rajin kuliah offline. Disampaikan juga, Saiful bahkan sering menjadi imam shalat di Masjid USM.

”Hal itu memotivasi teman-teman untuk rajin kuliah. Bahkan saat membimbing umrah jamaah, beliau tetap paparan PPT mata kuliah saya dari Madinah. Wajar, kalau beliau ranking empat dan meraih predikat Cumlaude,” tandasnya.

Nama KH Saiful Amar dengan NIM A 3121622074, masuk 10 Besar Cumlaude dengan IPK 3,87 dari Konsentrasi Hukum Tata Negara Magister Hukum Universitas Semarang. Dia menyelesaikan studinya dalam waktu 18 bulan, sehingga lulus tepat waktu.

Riyan

The post Prof Dharto: Orang Sukses itu Selalu Tekun, Tekan, dan Teken appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu dibuka Rektor USM, Dr Supari ST MT, dengan melakukan pemukulan gong secara simbolis, didampingi Direktur Pascasarjana USM, Dr Indarto SE MSi, dan Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto SSos SH MM MH.

Kegiatan ini juga dihadiri Anggota Pembina Yayasan Alumni Undip, Ir Soeharsojo, IPU dan Drs Kodradi. Narasumber yang hadir, Kababinkum TNI, Laksda TNI Kresno Buntoro SH LLM PhD dan Ketua Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Dr Hj Anis Masdurohatun SH MHum.

BACA JUGA: Geger Transaksi Suara untuk PSU Kota Tegal, Nilainya Fantastis

Dalam kesempatan itu, Kresno menyampaikan materi Hak Memilih TNI, Golput dan Prajurit TNI. Adapun Anis memberikan materi Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Hak Pilihnya Saat Pemilu.

Ketua Panitia, Edi Purwanto SH mengatakan, kegiatan ini diadakan mengingat Indonesia yang baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi, dimana terdapat beberapa catatan. Salah satunya, masyarakat yang memiliki hak pilih tapi tidak menggunakannya atau golput (golongan putih).

”Golput atau golongan putih merupakan masalah klasik yang dihadapi penyelenggara pemilu. Golput telah ada sejak awal demokrasi di Indonesia. Maka dengan diselenggarakannya seminar hukum Nasional ini, bisa menambah wawasan kita terkait golput,” katanya.

BACA JUGA: Tiga Guru Besar Baru Dikukuhkan, UMS Kini Punya 49 Profesor

Sementara itu, Dr Supari menyatakan, hukum di Indonesia harus dibangun, dirawat, dan ditegakkan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, meningkatkan kontribusi terhadap kedaulatan negara, serta meningkatkan konsistensi kemajuan bangsa, khususnya dalam waktu dekat di pencapaian Indonesia emas.

”Saya ingin mengangkat tiga contoh dari media yang juga saya rasakan, yaitu hukum yang dipersepsikan sebagai cara untuk mencari keadilan bagi masyarakat, kadang malah menghadirkan rasa ketidakadilan. Lalu media Kompas di 30 November 2023 menuliskan ‘Hukum di Indonesia Dapat Dijual-belikan oleh Mafia’,” kata Supari dalam sambutannya.

Dia menambahkan, contoh ketiga yaitu, setiap pergantian kepemimpinan Nasional, rentan khawatir chaos yang dapat berisiko pada aspek keamanan dan menurunkan nilai tukar rupiah, di mata internasional. Adapun pendidikan tinggi memiliki dua landasan dasar yang mutlak, yaitu keamanan dan kesehatan.

BACA JUGA: Pelaksanaan Pemilu di Semarang Berjalan Kondusif, Polisi Apresiasi Keterlibatan Masyarakat

”USM memiliki visi ke-Indonesiaan yang energi dan produknya untuk kemajuan Indonesia. Jadi jika mahasiswa berpotensi mengganggu keamanan, tentu bukan civitas akademika USM, dan akan berpotensi juga nilai rupiah turun, serta SPP mahasiswa akan naik tahun depan. Padahal USM itu merupakan kampus yang medium. Saya kira kita perlu memikirkan hal-hal seperti ini,” ujarnya.

Supari berharap, seminar itu dapat memberikan solusi, alternatif, dan rekomendasi terkait hukum dapat dibangun, dirawat, dan dikembangkan, agar setiap terjadi pergantian kepemimpinan Nasional, tetap aman serta tidak khawatir akan sesuatu yang berisiko terjadi.

Riyan

The post Mahasiswa Magister Hukum USM Gelar Seminar Hukum Nasional, Hadirkan Kababinkum TNI appeared first on SuaraBaru.id.

Kukuh mengatakan, dalam rangka sinergitas integritas kualitas outcome lulusan S2 Hukum USM dan UNA maka semenjak ujian proposal tesis sampai dengan ujian tesis, para dosen USM dan dosen UNA secara bergantian menguji hasil penelitian ilmiah tersebut.

”Tujuannya agar para mahasiswa lebih kompetitif dan adaptatif secara global dalam menganalisis dan memecahkan masalah hukum,” kata Kukuh.

Menurut Rektor Universitas Semarang, Dr Supari ST MT, dosen Magister Hukum USM yang menguji tesis mahasiswa Universitas Asahan Sumatera Utara ini merupakan inovasi yang positif dosen yang go national dan interaksi visioner.

”Kami mengapresiasi agar para dosen selalu membuka diri dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, goverment organization (GO) maupun nongoverment organization (NGO) dan dengan LSM serta media massa,” ujarnya.

Para dosen penguji dari Universitas Asahan yang berkolaborasi dengan dosen magister hukum Universitas Semarang antara lain Assoc Prof Dr Bahmid, SH, MKn, Dr Mangaraja Manurung, SH, MH, dan Dr. Ismail, SH, MKn.

Muhaimin

The post Kaprodi Magister Hukum USM Nguji Tesis Mahasiswa Universitas Asahan Sumut appeared first on SuaraBaru.id.

Pelantikan bersamaan dengan pelantikan kepengurusan DPC Peradi Kendali periode 2023-2028 yang dipimpin H Subur Isnadi, SH di Pendapa Bahurekso, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, Subur Isnadi bersama jajarannya dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Prof Dr Otto Hasibuan SH MM yang diwakili Wakil Ketua Umum Dr Achiel Suyanto S, SH, MH, MBA.

Subur mengatakan, pelantikan juga dilakukan kepada pengurus Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Young Lawyers Committe (YLC), dan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Kendal.

Achiel mengatakan, dinamika hukum yang terjadi di Indonesia saat ini menuntut adanya penyesuaian dan perbaikan terus menerus di jajaran advocat, begitu pula dengan Peradi sebagai wadah profesi Advocat.

”Advocat dituntut dapat menjalankan profesinya secara mandiri dan profesional demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan,” ujarnya.

Muhaimin

The post Kaprodi Magister Hukum USM Dilantik Jadi Dewan Kehormatan Peradi Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

Sosialisasi diikuti para lurah, pengurus LPMK, ibu-ibu PKK, pengurus RT, RW, anggota Karang Taruna, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Semarang Timur.

Menurut Dr Kukuh, Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dikatakan bahwa seluruh bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional.

Menurutnya, hak pertama kali terhadap tanah itu adalah Hak Tanah Ulayat.

”Pada awalnya tanah itu adalah milik seluruh rakyat dan barang siapa yang mampu mengolahnya maka tanah tersebut adalah menjadi hak miliknya. Tanah merupakan masalah hidup mati karena sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu ada ungkapan Sedumuk bathuk Senyari Bumi, Ditohi Pecahing Dhodho lan Muntahing Ludiro, untuk mempertahankan hak atas tanah,” ujarnya.

Selain hak milik di hukum adat mengenal hak memungut, hak sewa, hak pakai, dan hak gadai, di beberapa daerah Hak Ulayat masih kuat sampai kini, tetapi di Jawa hak Ulayat sudah hilang.

”Pada masa kerajaan, raja dianggap sebagai pemilik tanah karena untuk menghormati dan menjunjung tinggi raja. Rakyat diminta menyerahkan sebagian hasil buminya. Di masa VOC, semua tanah adalah milik raja, pajak hasil tanah diminta VOC, hasil seluruh panen diserahkan ke VOC dengan harga yang sudah ditentukan, rakyat yang tidak punya tanah pertanian dipaksa kerja rodi.

Dia menambahkan, pada masa Daendles, masa Rafless dan masa Van den Bosch yang semuanya tidak berpihak pada rakyat maupun negara Indonesia. Maka selanjutnya berlaku Hukum Agraria di Indonesia, yang terkenal dengan sebutan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang diberlakukan mulai 24 September 1960.

Sehingga muncul adanya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Bangunan, Hak Gadai, Hak Bagi Hasil dan Hak Menumpang.

”Kemudian terkait pendayagunaan tanah ada Revolusi Hijau (Green Revolution) yang dicetuskan oleh Williem S Gaud pada tahun 1968 di Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dengan menggunakan bibit unggul,” tuturnya.

Camat Semarang Timur, Drs Kusnandir MM menjelaskan, masalah pertanahan merupakan hal yang harus dilakukan secara hati hati, ketika memberikan pelayanan terkait pertanahan kepada masyarakat, khususnya para lurah.

Warga yang mengurus berkas pertanahan harus menunjukkan berkas yang asli, kemudian wajib diteliti, dicocokkan secara seksama agar bisa menghindari tuntutan hukum di kemudian hari.

”Di Wilayah Kecamatan Semarang Timur ada beberapa blok tanah yang masih dikuasai oleh Institusi tertentu, orang tertentu maupun perusahaan tertentu sehingga ketika warga yang mendiami mengajukan sertifikat lewat PTSL, belum bisa diproses oleh BPN,” katanya.

Pada kesempatan itu, dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, Widodo Prasetyo SH MH menjelaskan proses pelayanan sertifikat tanah, permasalahan yang muncul dan penyederhanaan mata rantai birokrasi agar pelayanan menjadi cepat, murah dan nyaman, apalagi ketika di urus sendiri.

Muhaimin

The post Kaprodi Magister Hukum USM Jadi Narasumber Sosialisasi Pertanahan di Kecamatan Semarang Timur appeared first on SuaraBaru.id.

Apresiasi datang dari sejumlah kolega antara lain, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof H Soedharto P Hadi MES PhD, Ketua Yayasan Alumni Undip Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM, dan Rektor USM Dr Supari Priambodo ST MT.

Kukuh mengatakan, dalam buku ini ia membahas kajian historis, sosiologis, filosofis serta relevansinya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Indonesia sebagai negara hukum, memiliki sistem hukum untuk mengatur ketertiban di dalam negara. Sebagai salah satu norma yang berada dalam masyarakat, hukum memiliki sanksi yang tegas dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara hukum akan diselesaikan dalam suatu peradilan,” katanya.

Menurut doktor Hukum Tata Negara itu, keadilan menjadi tujuan akhir dari sebuah sistem hukum. Maka dari itu, Indonesia memerlukan sistem peradilan yang mampu mewujudkan putusan yang adil dan menjamin adanya perasaan damai bagi masyarakat pencari keadilan.

“Masyarakat Indonesia membutuhkan suatu sistem peradilan yang tak hanya berorientasi pada prosedural regulasi semata, namun juga peradilan yang berdasarkan sanubari melalui pejabat penegak hukum yang bergerak berdasarkan hati nuraninya, guna menegakkan keadilan bagi masyarakat,” ungkap mantan anggota Menwa Mahadipa dan Menwa Mahakarta.

Muhaimin

The post Kaprodi Magister Hukum USM Rilis Buku Sistem Peradilan di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Sosok yang akrab disapa Kukuh itu dikenal sebagai sosok yang manut dan semangat terhadap setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan USM baik dari Direktur Pascasarjana, Rektor, Pengurus Yayasan Alumni Undip, maupun Pembina Yayasan Alumni Undip.

Sebelum menjabat sebagai kaprodi Magister Hukum USM, Kukuh pernah menjadi seorang camat di beberapa kecamatan Kota Semarang.

”Saya pernah menjadi Camat Tugu itu perbatasan Semarang dan Kendal, Camat Semarang Barat, Camat Semarang Selatan, Camat Banyumanik dan Camat Pedurungan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerja Magister Hukum USM, baru-baru ini.

Kukuh mengatakan, saat menajadi camat di Semarang Selatan, dia pernah dijuluki sebagai ”Camat Ngepel”.

Hal ini bermula ketika masyarakat setempat kurang peduli terhadap kebersihan trotoar baru yang dibangun oleh pemerintah di Jalan Pahlawan.

Melihat hal tersebut, akademisi kelahiran Pati 1962 itu mulai membersihkan dan mengepel area sekitar, yang akhirnya langkah ini diikuti oleh TNI, Polri, PNS, LSM, dan sejumlah Ormas.

Kukuh pernah mendapatkan penghargaan sebagai camat pertama yang memperoleh gelar doktor.

”Saya pernah mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid) sebagai camat yang punya gelar doktor pertama. Awalnya saya menolak, namun karena saya dipaksa, akhirnya saya terima penghargaan itu dan piagamnya masih saya simpan,” katanya.

Berkat ketekunan dan kegigihannya dalam pendidikan, mantan karate itu diminta Prof.Muladi untuk mengajar mahasiswa S1 dan S2 ilmu hukum.

”Dulu saya sering membantu USM dalam berbagai hal, dan waktu itu ketemu sama Prof Muladi dan beliau tahu kalau saya gelarnya Doktor. Saat itu saya diminta untuk mengajar mahasiswa S1 hukum dan S2. Namun di saat saya juga diminta untuk menjadi Widyaiswara saat masih manjadi camat. Namun setelah dipertimbangkan lagi dan meminta persetujuan istri, saya lebih memilih USM. Pak Rektor, Ketua Pembina Yayasan dan Ketua Pengurus Yayasan meminta saya untuk jadi kaprodi Magister Hukum. Karena itu permintaan pimpinan USM maka saya bersedia,” ungkapnya.

Semangat untuk terus belajar merupakan motto hidup putra dari pasangan (alm) Soekarno Djojo Santoso dan (almarhumah) Yatini Djojo Santoso. Berkat kerasnya di dunia pendidikan, Kukuh meraih gelar sarjana,B.A dan S.H di Semarang, gelar Drs. S.Sos di Jakarta, Magister Hukum di Undip dan Doktor Ilmu Hukum dari Unissula.

Dalam menambah kekayaan ilmunya, dia pernah melakukan study banding di beberapa negara di antaranya Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia.

Dalam kontribusinya di dunia pendidikan, Kukuh memiliki dua karya buku dengan judul ”Diskresi Camat dalam Pilkada di Indonesia” yang dirilis pada Februari 2020 dan buku yang berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia.

Meskipun memiliki banyak pengalaman, prestasi hingga gelar, tidak membuatnya lelah belajar untuk mendapatkan gelar professor.

”Teruslah belajar, baik formal maupun informal, karena dengan selalu belajar selain dapat menambah pengetahuan, kita juga bisa berbagi hal-hal yang kita ketahui kepada banyak orang dan itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Saya berharap, rekan-rekan tetap semangat belajar untuk meraih gelar tertinggi akademik. Sesuai dengan harapan dan motivasi Pak Rektor agar semua dosen mencapai derajat pendidikan tertinggi S3 (Doktor) dan mencapai pangkat dosen tertinggi yaitu Guru Besar (Profesor),” pungkasnya.

Muhaimin

The post Dr Kukuh Sudarmanto, Kaprodi Magister Hukum USM yang Pernah Dijuluki Camat Ngepel appeared first on SuaraBaru.id.