Regulasi baru ini menandai penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan dibuka oleh Hendro Pandowo, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa peraturan tersebut menjadi instrumen penting untuk membangun tata kelola yang lebih akuntabel.

“Peraturan ini berhubungan dengan mekanisme pengawasan untuk kita semua agar mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Semua bisa melaporkan dan bisa dilaporkan, sehingga kita bisa bekerja dengan baik dan menghindari pelanggaran,” ujarnya.

Permenkum Nomor 4 Tahun 2026 yang terbit pada 4 Januari 2026 ini menggantikan Permenkumham Nomor 57 Tahun 2016. Substansinya diperluas, dari delapan menjadi sembilan bab, dengan sejumlah penambahan krusial: pengaturan Unit Layanan Pengaduan (ULP), pemanfaatan Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU), perlindungan pelapor dan terlapor, pemberian penghargaan, hingga mekanisme pencabutan atau penarikan kembali laporan.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI, Hantor Situmorang, menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk memperjelas prosedur sekaligus memperkuat akuntabilitas penanganan laporan.

“Melalui Permenkum ini, pengelolaan pengaduan tidak lagi bersifat manual dan terfragmentasi. Seluruh proses terdokumentasi dan terpantau melalui SIPIDU, sehingga penanganan laporan menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur,” kata Hantor.

Ia menambahkan, penguatan unsur laporan juga menjadi perhatian utama. Identitas pelapor minimal harus mencantumkan nomor kontak atau email valid. Identitas terlapor wajib jelas, termasuk nama dan unit organisasi. Substansi laporan harus disertai kronologi serta bukti pendukung, baik berupa dokumen, foto, maupun rekaman.

“Pengaturan ini untuk memastikan setiap laporan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.Di sisi lain, perlindungan terhadap pelapor dan terlapor tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Permenkum 4/2026 memang menegaskan perlindungan dua arah. Menteri wajib menjaga kerahasiaan identitas, memberikan rasa aman dalam proses pemeriksaan, serta menjamin perlakuan yang setara. Pelapor yang terbukti membantu mengungkap pelanggaran bahkan dapat memperoleh penghargaan, termasuk piagam dan peluang pengembangan karier sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan ini juga mengatur mekanisme pencabutan laporan dalam jangka waktu tiga bulan sejak disampaikan dengan alasan tertulis. Namun, penarikan kembali laporan tidak otomatis menghentikan proses hukum yang telah berjalan.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, mengikuti kegiatan secara virtual di Ruang Pandawa, didampingi Kepala Divisi P3H Delmawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto, JF Analis SDM, serta tim Unit Layanan Pengaduan.

Dengan implementasi Permenkum Nomor 4 Tahun 2026, Kementerian Hukum menegaskan arah pengawasan yang lebih modern dan responsif. Pengaduan diposisikan bukan sekadar kanal pelaporan, melainkan instrumen kontrol internal untuk memperkuat integritas institusi.

Ning S

The post Kemenkum Perkuat Sistem Pengaduan, Kanwil Jateng Siap Implementasikan Permenkum 4/2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kabag Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, serta jajaran dari tiap Pokja Kanwil Kemenkum Jateng.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, menyampaikan, rapat ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana rencana yang bisa dilakukan untuk mencapai sasaran penyerapan anggaran serta langkah-langkah yang harus dilakukan.

“Harapannya di akhir tahun kita bisa menyelesaikan perencanaan yang sudah direncanakan dan dikerjakan. Tujuan anev ini adalah untuk mengetahui posisi kita dan bagaimana kita akan mencapai tujuan organisasi,” terangnya.

Sekjen juga mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh jajarannya selama 11 bulan terakhir ini, meskipun tentu masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan. “Terima kasih atas kinerja dan prestasi yang telah diraih,” katanya.

Pada kesempatan itu, para Kepala Biro dan Sekretaris Unit Eselon 1 menyampaikan capaiannya masing-masing. Yang mana masih terdapat catatan yang perlu ditingkatkan oleh seluruh jajaran sehingga capaian Kementerian Hukum secara keseluruhan dapat tercapai.

Di akhir rapat, Nico Afinta mendorong seluruh unit kerja untuk bekerja bersama dalam mencapai poin-poin yang perlu dipenuhi.

“Keberhasilan kita ditentukan seberapa besar komunikasi yang dilakukan. Komunikasi yang kita lakukan dengan pihak terkait dapat membantu suksesnya tugas kita,” jelas Sekjen.

Melalui kegiatan Anev B11 ini, diharapkan seluruh program dan layanan Kemenkum dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta memperkuat integritas dan profesionalitas jajaran dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Ning S

The post Anev Kinerja Kemenkum B11, Kanwil Jateng Ikuti Secara Virtual appeared first on SuaraBaru.id.

Berlangsung di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto mengungkapkan, Kanwil Kemenkumham Jateng menjadi Kanwil pertama yang melaksanakan kegiatan seperti ini sebagai tindaklanjut pemeriksaan BPK.

“Dari hasil audit yang telah dilakukan BPK terhadap satuan kerja di Jawa Tengah relatif masih bagus,” ujar Wisnu.

Ia menekankan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Yakni perihal potensi kendala pelaksanaan anggaran harus dapat dibenahi, guna peningkatan kinerja anggaran sesuai dengan IKPA dan SMART.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Divisi Adminstrasi, Hajrianor menyampaikan pengelolaan keuangan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah terstandarisasi dan mematuhi peraturan. Sehingga tujuan dan output serta outcame tercapai dengan efektif dan efisien dan penyajian pertanggungjawabannya memadai sesuai dengan standard pemeriksaan.

“Tanamkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan adalah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan oleh Bapak/Ibu semuanya. Setiap dokumen pertanggunjawaban keuangan harus berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi yang digelar secara hybrid ini diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah atau perwakilannya.

Pada kesempatan tersebut, narasumber dari Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran serta materi menjaga integritas dengan pengelolaan keuangan yang berkualitas.

Ning S

The post Tanamkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah bersama jajaran melakukan studi tiru ke Kanwil Kemenkumham NTB, Kamis (22/2/2024).

Melalui studi tiru terkait peran keimigrasian dalam penyelenggaraan event internasional ini, rombongan Kanwil Jateng diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan, Pimti Pratama beserta Kepala UPT Keimigrasian se -NTB dan Kepala UPT Pemasyarakatan se-Kota Mataram.

“Pada tahun 2022 hingga 2023, di NTB telah digelar lima Super Event International sebanyak 10 kali,” ujar Parlindungan.

Event tersebut antara lain Mandalika Surfing Championship, L’Etape Tour de France, Moto GP 2022, Mekaki Marathon, IATC & World Superbike, Lombok International Modest Fashion Festival, Sky Lancing, World Superbike 2023, Ironman 70.3 Lombok, dan Moto GP Mandalika 2023.

“Kanwil NTB dan jajaran Keimigrasian sebagai penanggung jawab pintu masuk WNA ke NTB, sehingga menjadi bagian penting lintas stakeholder penyelenggara event internasional melalui peningkatan pengawasan orang asing dan layanan keimigrasian seperti di sirkuit Mandalika,” terangnya.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto mengatakan, peran keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham NTB dapat menjadi barometer dalam penyelenggaraan event internasional.

“Pola manajemen yang dilakukan Pimti Pratama Kanwil NTB luar biasa. Hasil studi tiru ini dapat menjadi ilmu baru dan harus dipraktikkan langsung oleh jajaran kami di Jawa Tengah,” ujar Tejo.

Menurutnya, peran keimigrasian dalam penyelenggaraan event internasional sangat penting dalam rangka melaksanakan kebijakan strategis Pemerintah dalam peningkatan ekonomi melalui event internasional dan branding Kementerian Hukum dan HAM pada event internasional.

Pada studi tiru ini diikuti Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Keimigrasian Is Eko Edy, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono beserta jajaran Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng.

Hadir pula Pejabat Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB, Kepala UPT Pemasyarakatan se-Pulau Lombok dan Kepala UPT Keimigrasian se-NTB.

Ning S

The post Studi Tiru Pelayanan Keimigrasian, Kanwil Jateng Sambangi Kemenkumham NTB appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tersebut dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Winarko, Analis Keimigrasian Ahli Madya Jumiyo, dan Kepala Disnaker Kabupaten Sragen, Agus Winarno.

Winarko berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memahami bahaya dari TPPO dan pencegahannya.

“Kami berharap kegiatan ini bisa membantu masyarakat dalam memahami bahaya dari TPPO, dan bagaimana pencegahannya,” ungkapnya, Kamis (14/9/2023).

Sementara itu Kepala Disnaker Kabupaten Sragen, Agus Winarno mengatakan, TPPO dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi masyarakat dengan tingkat pengangguran di wilayah Sragen mencapai 4,69%, dan perlunya sinergi lintas sektor untuk pencegahan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Analis Keimigrasian Ahli Madya Kantor Wilayah, Jumiyo, yang menjelaskan tujuan dari Desa Binaan Imigrasi, serta sejumlah kasus keimigrasian terkait dengan TPPO.

Ning S

The post Kanwil Jateng Gelar Sosialisasi Peran Keimigrasian dalam Pencegahan TPPO appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kanwil ini berhasil menyedot animo para pegawai Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Kota Semarang untuk berpartisipasi.

Para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Fungsional dan pelaksana, DWP Kanwil Kemenkumham Jateng, dan PPNPN Kantor Wilayah Jawa Tengah terlihat menyemarakkan jalannya acara. Selain itu juga diikuti mahasiwa dari berbagai Perguruan Tinggi yang sedang magang di Kanwil.

Plt. Kepala Kanwil, Hantor Situmorang mengimbau para peserta untuk menikmati momen tersebut dengan tertib.

Ia berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat memperkuat kesolidan dan kekompakan keluarga besar Kanwil Kemenkumham Jateng, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan menempuh rute yang cukup jauh, antusiasme dan kegembiraan peserta tidak luntur sama sekali. Dibuktikan dengan banyaknya peserta yang bertahan hingga akhir acara untuk mendapatkan hadiah utama dan berbagai door prize.

Ning S

The post Jalan Sehat Hiasi Kemeriahan Peringatan Hari Lahir Ke-78 Kemenkumham appeared first on SuaraBaru.id.

Penerapannya di satuan kerja dianggap penting karena bersinggungan langsung dengan tugas fungsi sehari-hari.

Demikian disampaikan Kepala Kanwil yang diwakili Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Hajrianor saat memberikan pengarahan dan penguatan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan SPIP bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) eks Karesidenan Surakarta, Jumat (17/3/2023).

Bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, penyelenggaraan sosialisasi Penyusunan Laporan SPIP ini menghadirkan peserta sebanyak 30 orang dari 11 UPT.

“SPIP ini intinya apa yang menjadi target dalam pelaksanaan tusi kita bisa tercapai tanpa ada hambatan, contohnya dalam penerapan manajemen risiko,” kata Hajrianor di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Boyolali.

Dikatakan bahwa Kanwil memang mentargetkan sosialisasi SPIP bagi seluruh satuan kerja di Jawa Tengah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan SPIP di UPT

“Kegiatan sosialisasi SPIP ini menjadi target kita (Kanwil) setiap tahun, dari tahun ke tahun selalu dilaksanakan sosialisasi ataupun pendampingan. Sudah 10 tahun kami melaksanakan SPIP sejak terbitnya Permenkumham Nomor 33 Tahun 2013,” ungkapnya.

“Tapi dalam pelaksanaannya sampai sekarang masih belum optimal, ada beberapa satker yang kurang memahami,” tukasnya.

Kadivmin mengatakan, perlu dilakukan sosialisasi supaya pelaksanaan dan pelaporan SPIP menjadi berkualitas. “Kita memandang sangat perlu pelaksanaan kegiatan ini, supaya nanti laporannya bisa meningkat, kualitasnya, dan semoga ini bermanfaat untuk kemajuan organisasi kita,” tuturnya.

Sebelumnya Kepala Rutan Boyolali, Agus Imam Taufik mengimbau peserta sosialisasi aktif berdiskusi sehingga memiliki pandangan tentang implementasi dan penyusunan laporan SPIP di masing-masing satuan kerja.

Kegiatan sosialisasi SPIP ini dilaksanakan selama dua hari sejak 16-17 Maret 2023 dengan pemateri dari Perwakilan BPKP Jawa Tengah, yaitu Koordinator Pengawasan IPP2 Kapsari, dan Auditor Muda Rudiawan Noor Aliamsyah.

Kegiatan ini merupakan yang kedua diselenggarakan oleh Kanwil, dimana sebelumnya pada Februari sudah diadakan di eks Karesidenan Pekalongan.

Hadir saat pembukaan Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto dan seluruh Kepala UPT eks Karesidenan Surakarta.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Sosialisasi Penyusunan Laporan SPIP bagi UPT Eks Karesidenan Surakarta appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut bakal digelar dalam pembukaan Festival Kabupaten Semarang UKM expo 2023, di gedung serba guna Bung Karno.

Staf Analis Hukum Direktorat Perdata Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andriana mengatakan, PT perorangan adalah yang didirikan oleh satu orang pengusaha dengan modal maksimal Rp 5 miliar.

Baca Juga: Ditjen AHU Kemenkum HAM RI Buka Layanan Perseroan Perseorangan di “Wonosobo Festival UMKM Exspo 2023”

Menurutnya, yang melatari lahirnya PT perorangan ini adalah undang-undang, di mana pemerintah memang ingin memberikan kemudahan untuk UMKM yang ada di Indonesia agar mereka memiliki status badan hukum.

“Banyak pengusaha-pengusaha dari kuliner makanan, ada juga dari kesehatan. Usaha mereka nantinya bisa mendapat perlindungan hukum dari pemerintah yang ditonjolkan untuk masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat yang akan membuat PT syaratnya sangat mudah, hanya perlu KTP dan NPWP serta biaya Rp 50.000 ribu.

“Di sini kami bisa bantu mendaftarkannya. Apabila ingin mendaftar dari rumah tinggal buka web online. “Ada fitur namanya perseroan perorangan, tinggal klik dan akan dipandu dan langsung mendapat sertifikat,”jelasnya.

“Kemudahan yang diberikan oleh PT perorangan adalah PT perseroan persekutuan modal dia harus ke notaris, bayar notaris, syaratnya panjang modalnya juga harus sekian jadi perorangan, ini modalnya maksimal Rp 5 miliar,” tambahnya.

Ning Suparningsih

The post Ditjen Adminitrasi Hukum Umum Layani Masyarakat dalam Pembuatan PT appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai aksi nyata atas komitmen tersebut, Kanwil Kemenkumham Jateng menandatangani Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 pada Kamis (16/3/2023).

Penandatanganam secara virtual dilakukan di Aula Kresna Basudewa yang diikuti Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, serta Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar.

Baca Juga:Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Jateng Pastikan Jajarannya Penuhi Target Kinerja 2023

Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan mengikuti acara tersebut secara virtual dari The Sakala Resort Hotel Bali.

Ia hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kantor Wilayah lainnya, di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Tahun 2023.

Aksi itu juga diikuti secara serentak oleh 11 Unit Utama Kemenkumham dan 33 Kanwil seluruh Indonesia.

Dalam arahannya Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly mengungkapkan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari atensi Presiden Joko Widodo terkait kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024.

Baca Juga:Lantik dan Ambil Sumpah PNS, Kakanwil Wanti-wanti Hindari Narkoba

Stranas PK terdiri dari 3 fokus aksi, Yasonna berharap dalam implementasinya di lingkungan Kemenkumham dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati.

“Jajaran Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan sebagai wujud kesungguhan dan keseriusan kita bersama atas atensi nasional tersebut,” ujarnya.

“Tunjukan keseriusan kita bersama, sehingga kita dapat berkontribusi secara positif di dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nasional dan juga menjamin kelancaran program pembangunan Nasional,” imbuhnya.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan

Diketahui, 3 fokus dalam Stranas PK antara lain menyangkut masalah perizinan dan tata niaga.

Dalam hal ini, Kemenkumham bersama instansi terkait bertanggung jawab atas upaya pencegahan money laundering dan terrorist financing.

Adapun fokus kedua mengenai keuangan negara, dan fokus ketiga menyangkut masalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi, sesuai kompetensi tugas dan fungsi di Kemenkumham.

“Saya berharap Inspektorat Jenderal agar melaporkan secara berkala (setiap triwulan) hasil pelaksanaan Stranas PK di lingkungan Kemenkumham kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi,” ungkapnya.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Tandatangani Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham, Dr. A. Yuspahruddin yang menyampaikan dukungannya terhadap kunjungan tim.

“Kami menyambut kedatangan tim Balitbang Hukum dan HAM ke Kanwil Kemenkumham Jateng, semoga kegiatan penggalian data ini berjalan lancar dan hasil kajian tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 yang dibentuk di daerah bisa memberikan masukan kepada Ditjen Peraturan Perundang-Undangan terkait Permenkumham tersebut.” ujar Yuspahruddin, Senin (6/3/2023).

Kemudian tim Balitbang Hukum dan HAM RI melanjutkan penggalian data ke bidang hukum Kemenkumham Jateng dengan berdiskusi dengan salah satu JF Perancang Perundang-undangan Madya, Sugeng Pamuji dan JF Perancang Perundang-undangan Muda Fanny Van Sasongko tentang Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018.

Didalam diskusi ini tim Balitbang Hukum dan HAM RI Syafril Mallombasang menanyakan pada pasal mana saja dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 yang secara subtansi tidak atau kurang relevan untuk digunakan.

Menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh tim Balitbang Hukum dan HAM RI, bahwa di dalam pasal 3 untuk pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang sampai rancangan Peraturan Kepala Desa atau rancangan peraturan yang setingkat.

Sedangkan didalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 hanya sampai peraturan kepala daerah (Perkada) saja dan didalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 didalam pasal 13 untuk pembagian wilayah kerja/zonasi bagi JF Perancang Perundang-undangan sudah tidak relevan.

“Harusnya disesuaikan dengan jumlah perancang perundang-undangan yang ada di Kanwil,” ungkap Sugeng Pamuji.

Ning Suparningsih

The post Tim Balitbang Kumham RI Kunjungi Kanwil Jateng, Lakukan Penggalian Data appeared first on SuaraBaru.id.