Termasuk memberikan izin berdirinya usaha peternakan babi hukumnya haram, serta membantu, mendukung, dan memasilitasi berdirinya usaha peternakan babi hukumnya juga haram.

Pernyataan itu tertuang dalam Keputusan Komisi Fatwa MUI Jateng Nomor: Kep.FW.01/DP-P.XIII/SK/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025, tentang Hukum Usaha Peternakan Babi.

BACA JUGA: Langsung Bebas! 65 Narapidana di Jawa Tengah Terima Amnesti 

Fatwa itu ditandatangani Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi, Sekretaris Umum Drs KH Muhyiddin MAg, Ketua Komisi Fatwa Dr KH Fadlolan Musyaffa’ Lc MA, dan Sekretaris Komisi Fatwa Prof Dr KH Ahmad Izzuddin MAg, disaksikan Ketua Dewan Petimbangan Drs KH Ali Mufiz dan para pengurus, pada Jumat (1/8/2025).

Dalam rapat khusus di Gedung KH MA Sahal Mahfudh, Jalan Pandanaran 126, Kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Simpanglima Semarang itu, Ketua Umum MUI Kabupaten Jepara, Dr KH Mashudi MAg menyampaikan hasil kajian dan studi lapangan, tentang rencana pendirian peternakan babi di wilayahnya oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pertimbangan Drs KH Ali Mufiz MPA, para Ketua Komisi dan Komisi Fatwa, diminta menyampaikan pendapat dan pandanganya tentang masalah ini.

BACA JUGA: Hati-hati di Jalan, Agar Tidak Kena Sasaran Anak Jalanan

Ketua Komisi Fatwa Dr KH Fadlolan Musyaffa’ Lc MA, kemudian menyampaikan dasar-dasar hukum hukum babi, mulai dari Alquran, hadist dan pendapat para ulama terdahulu.

”Babi adalah hewan haram dan najis, yang tidak boleh dikonsumsi dan dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Bahwa usaha peternakan maupun budidaya babi, baik secara tradisional maupun modern, mempunyai hukum yang sama dalam hal keharamannya,” tegas dia.

Karena itu, MUI Jateng merekomendasikan agar pemerintah tidak memberikan izin berdirinya usaha peternakan babi. MUI juga mengajak ormas dan umat Islam, menolak berdirinya usaha peternakan babi.

BACA JUGA: Sanggar Candi Joglo Semar Tampilkan Tari Tradisional di Expo Koperasi Grobogan

”Fatwa ini berlaku tidak hanya di Jepara, tetapi di seluruh wilayah Jateng. Umat harus dilindungi,” tegas Kiai Darodji.

Menurutnya, MUI mengemban tiga fungsi utama khadimul ummah (pelayan umat), himayatul ummah (pelindung umat), dan shadiqul hukumah (mitra strategis pemerintah). Ketiganya menjadi fondasi dalam menjalankan peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Ditambahkan Sekretaris Umum MUI Jateng, Drs KH Muhyiddin MAg, hukum keharaman babi sudah di-nash (ditetapkan dengan tegas) dalam Alquran dan hadits. Masyarakat Kabupaten Jepara yang mayoritas Muslim, dan tingkat religiusitasnya tinggi, telah menyatakan penolakannya terhadap rencana pendirian usaha peternakan babi.

BACA JUGA: Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Grobogan Agustus 2025, Cek di Sini!

”Hasil rapat koordinasi Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Provinsi tanggal 12 Juli 2025, menugaskan MUI Jateng untuk melakukan kajian hukum terhadap rencana pendirian usaha peternakan babi, di wilayah Kabupaten Jepara,” ungkap Kiai Muhyiddin.

Surat permohonan dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, nomor: 5/PTCPI/P/VI/2025 tertanggal 5 Juni 2025, perihal permohonan fatwa/pernyataan sikap tertulis atas usaha peternakan babi modern di wilayah Kabupaten Jepara, perlu segera diberikan jawaban hukum.

Riyan

The post Peternakan dan Budidaya Babi Hukumnya Haram appeared first on SuaraBaru.id.

Karena izin yang ada seperti IMB dan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) serta upaya pemantauan lingkungan (UPL), diterbitkan tahun 2020. Sementara proses pembangunan hotel baru itu berlangsung pada tahun 2025.

Selain itu, izin analisis dampak lingkungan (Amdal), izin operasional, gangguan, izin usaha hotel/penginapan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan dan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)-nya juga belum ada.

Demikian yang di bahas dalam pertemuan antara pihak perwakilan managemen Hotel Wanasaba, unsur masyarakat dan Kepala Satpol PP di Kantor Satpol PP setempat, Senin (17/3/2025). Pertemuan difasilitasi Kasat Pol PP Wonosobo, Sumekto HK.

Perwakilan Managemen Hotel Wanasaba Hery mengakui jika IMB, UKL-UPL masih menggunakan dokumen yang terbit di tahun 2020 lalu. Semula pembangunan hotel baru tersebut akan dimulai tahun 2020, tapi karena ada pandemi Covid-19, pembangunan hotel batal dilakukan tahun itu.

“Ya betul, Hotel Wanasaba akan berdiri di bekas bangunan Hotel Parama yang sudah dibongkar. Hotel berdiri di atas tanah seluas 5.728 meter dan rencananya dibangun 7 lantai dengan 46 kamar,” ujar Heri yang juga mantan karyawan Hotel Parama Wonosobo itu.

Sementara perwakilan masyarakat mempertanyakan izin pendirian hotel belum diperbaharui tapi pembangunan hotel sudah berjalan. Kini pihak kontraktor tengah mengawali pembangunan lantai dasar dan pemasangan tiang cor.

“Mestinya sebelum hotel dibangun, semua perijinan sudah ada. Sehingga tidak ada pihak yang mempertanyakan legalitas ijin pendirian hotel tersebut. Selain itu, dalam proses pembangunan mestinya juga melibatkan pengusaha lokal,” tandasnya.

Harus Berijin

Kasat Pol PP Wonosobo Sumekto HK menjelaskan, untuk mendirikan hotel, pemilik perlu mengurus beberapa jenis izin. Yakni Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Operasional. Selain itu, sertifikasi usaha pariwisata juga penting untuk membangun citra bisnis yang profesional.

“Jenis izin yang diperlukan untuk mendirikan hotel, yakni
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Dokumen wajib bagi setiap pelaku usaha di bidang pariwisata, termasuk perhotelan, yang membuktikan usaha telah terdaftar secara resmi dan memenuhi syarat legalitas,” bebernya.

The post Izin Pendirian Hotel Wanasaba Masih Dipertanyakan appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang ormas keagamaan untuk mengelola tambang melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

IUPK tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Secara rinci PP tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan sudah diteken Presiden pada 30 Mei 2024.

Ketua DPD Walubi Jawa Tengah, Tanto Harsono menanggapi adanya peraturan baru soal izin tambang untuk ormas keagamaan yang diorbitkan oleh Jokowi itu.

“Kita harus pelajari dulu, sampai mana? baru kita akan ambil langkah,” kata dia dihubungi awak media, Senin 10 Juni 2024.

Walubi Jawa Tengah, kata Tanto Harsono, belum ambil sikap apakah akan menerimanya atau sebaliknya menolak.

“Saya masih banyak kegiatan (usai Waisak), jadi memang belum mempelajarinya (IUPK) itu,” kata dia.

Mengenai akan melirik sektor tambang apa di Jawa Tengah, Tanto Harsono mengatakan belum ada keputusan apapun.

“Kita sih belum detail (membaca IUPK). Saya masih di Candi Borobudur belum pulang. Nanti kalau sampai kantor lihat surat-surat masuk baru kita akan pelajari,” ucap dia.

Tanto Harsono menjelaskan soal adanya informasi-informasi yang masuk ke Walubi maka akan diputuskan oleh pimpinan pusat.

“Biasanya kalau info seperti itu kita akan lempar ke (Walubi) pusat, nanti pusat yang akan mengambil keputusan,” katanya.

Sejauh ini, kata Tanto Harsono, Walubi Jawa Tengah dan pusat belum dalam tahap obrolan mengenai izin pengelolaan tambang dari pemerintah tersebut.

“Karena kita baru menyelesaikan Waisak semua saat ini. Jadi belum tahu akan mempertimbangkannya seperti apa. Kita harus pelajari dahulu,” tutur Tanto Harsono.

Diaz Aza

The post Respons Walubi Jawa Tengah Soal Pemerintah Bagi-bagi Tambang ke Ormas Keagamaan appeared first on SuaraBaru.id.

Padahal seharusnya, pihak pemilik harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (LSF) maupun  persetujuan bangunan gedung (PBG). “Dua hal ini sifatnya wajib dan krusial bagi sebuah bangunan gedung. Untuk karaoke Orange yang di belakang belum ada,” tandasnya, Selasa (16/1/2024)

Dari hasil pengecekan dan pemantauan pasca terjadinya kebakaran, menurut Heru tidak ditemukan jalur untuk evakuasi atau tangga darurat bila terjadi musibah. Akibatnya, pelaksanaan evakuasi korban mengalami kesulitan, bahkan terpaksa harus membobol tembok di lantai dua.

Heru menambahkan, sejak awal bangunan gedung karaoke tersebut memang sudah bermasalah, karena tidak tidak memiliki PBG atau izin mendirikan bangunan (IMB). Untuk bangunan bagian depan PBG diurus pada 2019-2020 lalu. Namun pengelola kemudian membangun ruangan dan bangunan di bagian belakang tanpa mengurus izin PBG dan SLF.

“Proses penambahan ruangan bagian belakang yang terbakar itu, tanpa sepengetahuan kita. Seharusnya rehab atau penambahan fungsi atau ruangan sekecil apa pun harus mengurus PBG lagi,” ucap Heru.

Seperti diketahui, kebakaran gedung karaoke New Orange pada Senin (15/1) lalu menyebabkan 6 orang LC atau pemandu lagu meninggal dunia di lokasi. Sementara belasan lainnya harus dirawat di rumah sakit. Diduga mereka mengalami sesak nafas akibat banyak menghirup gas CO2 dari asap yang memenuhi gedung.

Sutrisno

The post Gedung Karaoke New Orange di Tegal Tak Bersertifikat Laik Fungsi appeared first on SuaraBaru.id.

The post Menunggak Pajak, Tower BTS Jalan Metro Tegal Terancam Disegel appeared first on SuaraBaru.id.

The post Puluhan Warga Tolak Perpanjangan Izin Tower BTS appeared first on SuaraBaru.id.

The post Gandeng Dekranasda dan OPD, DPMPTSP Genjot Legalisasi Izin Berusaha appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) melalui Penyuluh Perindustrian Muda, Muhamad Wahyu mengungkapkan bahwa, untuk kebijakan penerbitan perizinan Industri Kecil Menengah (IKM) saat ini sudah diperbaharui semua dan sudah berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha, termasuk dalam sektor industri makanan dan minuman yang tergolong risiko rendah dan tidak sulit dalam mengurusnya, dengan hanya memperbaharui data.

Menurut dia, saat ini pemerintah terus gencar mengajak para pelaku IKM untuk menumbuhkan kesadaran mereka akan pentingnya pengawasan serta sertifikat halal di produknya sekaligus menjamin kelangsungan produknya di pasaran. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal, mereka juga perlu mengurus nomor PIRT. Hal ini bertujuan agar para pengusaha olahan pangan menjadi lebih sadar dan bertanggungjawab akan pentingnya kualitas, layanan, serta keamanan pada produk yang dijualnya. Setelah itu, ketika produk diedarkan, produk pangan tersebut nantinya akan memiliki nomor pendaftaran yang sudah tercatat di dinas terkait.

“Sebab, jika sudah ada PIRT sebagai bentuk legalitasnya sudah ada, maka mempermudah tindaklanjutnya. Kalau belum ada PIRT, maka untuk mendapatkan label halal bakal sulit (tidak keluar). Untuk mengurus PIRT di perizinan gratis, yang berbayar adalah pada saat di Labkesda untuk pengujian sampel terkait ada tidaknya bakteri ekoli, uji kelayakan, dan sebagainya. Setelah hasil uji labnya keluar dan mereka membayar, baru mereka bisa mengurus di perizinannya,” ucap Wahyu, saat ditemui di Kantor Dinperinaker Kota Pekalongan, Kamis (21/7/2022).

Adapun syarat agar produsen industri rumah tangga bisa mendapatkan PIRT, diantaranya melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan, pas foto 3×4 pemilik usaha rumahan 3 lembar, Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat, denah lokasi dan denah bangunan, Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi.

Kemudian surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan, data produk makanan atau minuman yang diproduksi, sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi, label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi, menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan, mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT. “Selama persyaratannya sudah terpenuhi, maka prosesnya tidak akan lama, paling sekitar dua hari sudah beres,” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post Industri Rumahan Diimbau Cantumkan PIRT dan Label Halal appeared first on SuaraBaru.id.

Penumpukan di pelabuhan Kota Tegal, mengakibatkan beberapa kapal mengalami kerusakan bahkan ada yang tenggelam. “Kapal saya berangkat berlayar dua bulan baru pulang mendarat. Kini baru seminggu dilaut dioperasi disuruh pulang ke daratan untuk mengurus ijin SIKPI. Akibatnya kita mengalami kerugian sedikitnya Rp 700 juta,” kata Pemilik Kapal Yusuf Baihaqi warga Muarareja, Tegal Barat, Kota Tegal, Sabtu (22/1/2022).

“Yusuf berharap pengurusan perizinan bisa dipercepat agar para nelayan tidak mengalami kerugian yang semakin besar,” ujar Yusuf.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Eko Susanto menyampaikan, dalam waktu 10 hari, pemilik kapal-kapal yang sedang melaut harus kembali daratan untuk mengurus perizinan. Atas instruksi tersebut maka para pemilik kapal, nahkoda berduyun-duyun pulang ke daratan Tegal sehingga kapal menumpuk di Pelabuhan Jongor maupun Pelabuhan Pelindo. “Sekira 600 kapal menumpuk di Pelabuhan Jongor dan Pelabuhan Pelindo menunggu proses perizinan sesuai atau yang diinstruksikan oleh KKP,” ujarnya.

Eko menjelaskan, dalam kondisi kapal saling berhimpitan, dihantam ombak hingga badan kapal saling berbenturan akibatnya beberapa kapal mengalami kerusakan bahkan kapal Arad milik Karyono (50) warga Jalan Layang, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal bocor dan tenggelam.

“Kapal Arad milik Karyono terhimpit di antara kapal-kapal besar lainnya hingga saat berbenturan mengalami pecah dan kebocoran pada lambung kapal hingga tenggelam,” ungkap Eko.

Akibat kerusakan kapalnya Karyono mengalami kerugian jutaan rupiah. “Kapal berusaha kita angkat dulu, nanti kalau ada uang kita perbaiki pelan-pelan,” kata Karyono.

Diberitakan sebelumnya, ratusan nelayan melakukan aksi protes karena mereka tidak bisa melaut dua hari sempat memblokir Jalan Lingkar Utara beberapa menit.

Nino Moebi

The post Ratusan Kapal Menumpuk di Pelabuhan Tegal, Nelayan Rugi Besar appeared first on SuaraBaru.id.

Pada papan peringatan tertera, Perda 1 Tahun 2021 pada pasal 86 Perda 1 Tahun 2021 tentang perizinan berbunyi sebagai berikut, sebagai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, setiap orang wajib meiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ancaman pidana, sesuai pasal 128 ayat 1, setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 1 Miliar.

Sesuai pasal 406 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Pihak pengembang Alhamra Riverside, Djuanda saat minta tanggapannya setelah lokasi proyek dipasang papan peringatan mengaku memberhentikan kegiatan pengurugan yang sedang berlangsung.

“Kegiatan pengurugan berjalan sekitar 4 hari. Ya kami mengikuti saja apa yang disampaikan kita berhentikan kegiatan pengurugan,” kata Djuanda yang mengaku sebagai sales.

Sebelumnya kegiatan pengurugan proyek perumahan yang dilakukan oleh pengembang Alhamra Riverside di wilayah Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Kaligangsa, Kota Tegal di pertanyakan soal izin yang belum keluar tapi sudah melakukan kegiatan.

Persoalan izin dipertanyakan oleh Ketua RW 07 Kelurahan Kaligangsa, Andri Widiastoro dan Dedy Nurochman dari Lembaga Analisa Pencegahan Publikasi Anggaran dan Sistem Republik Indonesia (LAPPAS RI).

Dedy menyebutkan, keluar masuk truk membawa urugan dari jalur pantura menuju lokasi tidak ada petugas yang mengawasi dan mengatur sangat membahayakan warga.

“Yang wajib dipenuhi pengembang seperti izin lingkungan setempat, keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), izin pemanfaatan lahan atau izin pengeringan lahan, izin prinsip, izin lokasi, izin dari badan lingkungan hidup atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), izin dampak lalulintas dan pengesahan site plan,” ungkap Dedy.

Camat Margadana, Kota Tegal, Cipto Darsono mengatakan, saat ada sosialisasi pihaknya berpesan kepada pengembang untuk proses pembangunan perumahan baru agar dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang ada. “Saat itu saya pesan jangan ada pengurugan atau kegiatan sebelum izin keluar,” tutur Cipto Darsono.

Nino Moebi

The post DPUPR Kota Tegal, Pasang Papan Peringatan di Lokasi Proyek Perumahan Alhamra Riverside appeared first on SuaraBaru.id.