Hadir juga dalam kegiatan ini, Majelis Taklim Perempuan (MTP) IPHI Jateng, Angkatan Muda Haji Indonesia (AMHI) IPHI Jateng, para tetangga dan santri Pondok Pesantren Darul Falah Besongo.

Dalam sambutannya, Prof KH Imam Taufiq mengatakan, momentum Ramadan menjadi suasana yang tepat bagi IPHI Jateng, untuk berkhidmah kepada umat. ”IPHI dengan suasana pengurus baru, membutuhkan kebersamaan yang lebih solid,” katanya.

BACA JUGA: Mahasiswa Pakistan Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum Unissula dengan IPK 3,99

Sementara itu dalam tausiahnya, Dosen UIN Walisongo Semarang, Dr KH Mohammad Arja Imroni MAg, yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma’rifat Semarang, mengajak para jamaah untuk selalu bersyukur, dan mengharap maghfirah dari Allah, pada momentum 10 hari kedua Ramadan.

”Dalam sebuah hadits Nabi bersabda, Ramadan merupakan bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka,” ungkapnya.

Di akhir acara ramah tamah, Pengurus Wilayah IPHI Jateng juga menginformasikan pada Sabtu (7/3/2026), akan mengadakan Shalat Tarawih dan Silaturahim bersama Takmir Masjid Undip, Pleburan, Semarang. Kegiatan ini dilakukan sekaligus dalam rangka Peringatan Nuzulul Quran.

Riyan

The post IPHI Jateng Gelar Tarawih dan Silaturahim Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pertemuan itu, Ketua PW IPHI Jateng, Prof Imam Taufiq menyebutkan, kehadirannya itu untuk menjalin koordinasi dan komunikasi, dalam urusan pembinaan dan pemberdayaan jamaah haji di provinsi ini.

Disampaikan pula, rencana kerja sama dengan Kemenhaj dan Umrah, perihal pembinaan jamaah haji, baik sebelum berangkat maupun setelah pulang dari Tanah Suci.

BACA JUGA: Polda Jateng Gelar Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana di Seluruh Jajaran

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Ketua Umum PP IPHI, Dr H Erman Soeparno, yang mendorong terjalinnya kerja sama, dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan haji tahun 2026.

”Penyelenggaraan haji saat ini telah memiliki rumah baru, yaitu Kemenhaj dan Umrah. Maka mari bersinergi bersama, dan kawal kementerian yang baru ini, sebagai wujud ikhtiar bersama, guna memastikan kemabruran jamaah haji Indonesia,” kata Prof Imam.

Sementara itu, Fitriyanto sendiri menyambut baik silaturahim ini, dan mendukung penuh semua kegiatan PW IPHI Jateng.

BACA JUGA: Sentra Satria Baturaden Salurkan Rp 299 Juta untuk Sekolah Rakyat

”Kami mendukung penuh ikhtiar baik ini, dan kami siap bersinergi bersama dalam hal ihwal pembinaan dan pemberdayaan jamaah haji Jawa Tengah,” ujarnya.

Diungkapkan juga, saat ini penyelenggaraan haji di Indonesia, khususnya juga di Jateng, telah memiliki rumah baru, dan kini tidak lagi dikelola Kemenag.

”Kami masih harus menata kelembagaan internal, sekaligus memastikan persiapan pelayanaan calon jamaah haji tahun 2026. Mulai dari pelunasan BIPIH calon jamaah, persiapan manasik di daerah, hingga embarkasinya,” imuh Fitriyanto.

BACA JUGA: Sosialisasi Posbankum, Kanwil Kemenkum Jateng Tegaskan Pentingnya Budaya Sadar Hukum

Diinformasikan dia, tahun ini Jateng mendapatkan tambahan kuota yang signifikan, sebanyak 34.122 jamaah. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, yang hanya 30.377 jamaah.

Dalam silaturahim ini, Ketua IPHI Jateng didampingi jajaran pengurus harian, seperti H Kabul Supriyadhie (Wakil Ketua), dua Wakil Sekretaris H Edi Suaidi dan H Tajuddin Arafat, serta Bendahara H Nur Fuad.

Riyan

The post PW IPHI Jateng Jajaki Kerja Sama dengan Kemenhaj & Umrah Kawal Penyelenggaraan Haji 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam seminar bertema ‘Islamic Financial Planning’ yang digelar di Hotel Pandanaran, Semarang, Senin (1/12/2025) itu, Prof Musthafa didampingi KH Anang Rizka Masyhadi, Pengasuh Pondok Modern Tazakka, Batang, sebagai narasumber.

Pada paparannya, Prof Musthafa menyatakan, wakaf modern kini berkembang jauh melampaui konsep tradisional. Dia kemudian mengangkat kisah fenomenal Sulaiman Ar-Roji, seorang muwaqif yang dulunya miskin, namun kemudian menjadi pioner wakaf produktif berbasis saham.

BACA JUGA: Connect Souq Jajaki Kerja Sama dengan Pemprov Jateng Pasarkan Kopi dan Rempah

Diceritakan dia, Sulaiman mewakafkan saham perusahaannya yang bernilai 6 miliar Riyal, dan seluruhnya dikelola secara profesional, untuk membiayai pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial.

Dari model ini, kemudian lahir perusahaan yang saham sepenuhnya berbasis wakaf. Dan hasil yang didapat, mengalir kepada ribuan keluarga miskin. Selain itu, hasilnya bisa dirasakan sekitar 3.000 mahasiswa yang penerima beasiswa, hingga pasien yang membutuhkan layanan kesehatan.

”Ini bukan teori, ini fakta. Bahwa wakaf bisa menjadi mesin ekonomi riil, yang menopang peradaban,” ungkap Prof Musthafa.

BACA JUGA: Bank Jateng Pacu Pembangunan Perumahan Subsidi, Dukung Peningkatan Ekonomi Daerah

Gambaran lain yang hampir sama, disampaikan KH Anang Rizka. Dia kemudian mencontohkan hal monumental yang dilakukan Pemerintahan Arab Saudi. Mereka mendirikan Zam Zam Tower di Makkah, yang berdiri megah di atas sebidang tanah wakaf.

Pemerintah Saudi pun mengelola tanah wakaf itu, dengan pendekatan profesional. Sehingga melahirkan komplek hotel dan pusat komersial bernilai tinggi, dan seluruh keuntungan ekonominya dikembalikan untuk kepentingan umat.

Dia menegaskan, Indonesia memiliki potensi wakaf yang bahkan lebih besar dari Saudi, baik dari sisi jumlah tanah wakaf, donatur, maupun ekosistem pesantren. Namun sayangnya, Indonesia tertinggal dalam manajemen dan inovasi bisnis wakaf.

BACA JUGA: Setujui APBD 2026, DPRD Jateng Fokus Pertahankan Lumbung Pangan Nasional

”Pengelolaan wakaf di Indonesia membutuhkan lompatan paradigma, dari aset pasif menjadi instrumen ekonomi produktif,” ungkap KH Anang.

Kedua narasumber sepakat, jika model Wakaf Saham dan Wakaf Produktif seperti di Arab Saudi dapat diterapkan secara luas di Indonesia, maka umat Islam akan merasakan manfaatnya langsung.

Manfaatnya bisa berupa biaya pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan murah, serta program sosial berkelanjutan, yang tidak bergantung pada anggaran negara.

Riyan

The post Wakaf Modern Berkembang Jauh Melampaui Konsep Tradisional appeared first on SuaraBaru.id.

Selain itu, hadir pula Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pemalang Dr H Sarif Hidayat SAg MSI, Ketua Pengurus Wilayah IPHI Jawa Tengah Prof Dr H Imam Taufiq MAg bersama Wakil Ketua Drs H Nur Fauzan Ahmad MA, serta jajaran tokoh agama dan tamu undangan lainnya.

Dalam keterangannya, Sarif Hidayat menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, Rakerda ini tidak hanya menjadi forum konsolidasi internal organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya urun rembug, untuk kemaslahatan bersama bagi masyarakat Kabupaten Pemalang.

BACA JUGA: Sugiono Gembira Dapat Bantuan Kaki Palsu dari Bupati Kudus

”IPHI sebagai ormas sosial-keagamaan ini, diharapkan tidak hanya menjadi rumah bersama jamaah haji Pemalang, tetapi juga menjadi bagian dari wasilah melestarikan kemabruran haji, dengan program-program pemberdayaan umat,” ujarnya.

Dia juga menekankan, IPHI memiliki cita-cita luhur, melestarikan kemabruran haji sepanjang hayat, melalui amal-amal nyata di tengah masyarakat.

”Saya yakin, melalui Rakerda ini, akan lahir program-program kerja guna memperkuat peran IPHI dalam bidang keagamaan, sosial, dan pemberdayaan umat. Dan ini harus disinergiskan bersama dengan Pemda, Kemenag dan Baznas,” tambahnya.

BACA JUGA: Konferprov PWI Jateng 2025 Siap Digelar, Ada 365 Wartawan Terdaftar di DPT

Sementara itu, Prof Imam Taufiq menyampaikan, Rakerda dengan tema mewujudkan IPHI yang kuat, maju dan mandiri ini, menjadi bagian penting untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi, dan mendiskusikan program-program IPHI yang ada.

”IPHI punya tagline, ‘Haji Mabrur Sepanjang Hayat’. Jadikan ini sebagai motor penggerak kegiatan dan program IPHI Pemalang untuk pemberdayaan umat,” tegasnya.

Dijelaskan juga, Gus Irfan, selaku Menteri Haji Indonesia saat ini, telah mencanangkan tiga sukses haji, yaitu Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji, dan Sukses Peradaban serta Keadaban.

BACA JUGA: Kemenkum Jateng Ikuti Peresmian Posbankum Wilayah Maluku Utara

Ini berarti, pelaksanaan haji harus memenuhi syarat syariat (mabrur), memberikan manfaat ekonomi Nasional, dan menghasilkan pribadi haji yang saleh secara sosial, serta cinta Tanah Air.

”Dengan hadirnya Kementerian Haji, kita semua optimistis dan berharap, penyelenggaraan haji tahun 2026 ini, akan sukses dan menjadi lebih baik,” tambahnya

Sedangkan Ketua PD IPHI Kabupaten Pemalang, H Aunurofiq SH berharap, Rakerda ini dapat memperkuat sinergi IPHI Kabupaten Pemalang, dan menjadikannya sebagai rumah besar bagi jamaah haji Pemalang, yang tidak hanya aktif dalam bidang keagamaan, tetapi juga menjadi suri tauladan di tengah masyarakat.

BACA JUGA: Pentas 11 Tari Dhealogy “Art for Art’s Sake” Pukau Warga Gombong

”Kita ingin IPHI tidak hanya dikenang karena status hajinya, tapi juga memiliki daya guna, dan mampu mewarnai kehidupan bermasyarakat di Pemalang, dengan amal bakti dan khidmahnya untuk pemberdayaan umat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, diusulkan juga kepada Pengurus Wilayah, yang nantinya akan disampaikan kepada Pengurus Pusat IPHI, dengan akan diadakannya momentum Pekan Bakti Haji Indonesia, sebagai wujud nyata khidmah IPHI untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Dalam Rakerda ini juga diisi dengan berbagai agenda strategis, termasuk pembahasan program kerja, dan penguatan peran sosial dan daya guna IPHI, sebagai bagian dari dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Riyan

The post Penyelenggaraan Haji 2026 Optimistis Lebih Baik appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam acara itu, Dr Masrifan Djamil didampingi Sekretaris PW IPHI Dr Abdul Kohar Muzakir, dan diikuti sekitar 60 pengurus, termasuk perwakilan lembaga dan biro. Dalam sambutannya, Masrifan menyampaikan apresiasinya, atas dedikasi seluruh pengurus IPHI Jateng, yang terus aktif dalam dakwah dan amal saleh.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga kemabruran haji, dengan memperbanyak amal baik dan mempererat silaturahmi antarjamaah. ”Haji mabrur tak berhenti di Tanah Suci saja, namun juga harus terus dipelihara melalui amal saleh, kegiatan sosial, dan dakwah yang menebar manfaat,” ujarnya.

BACA JUGA: Kolaborasi Bank Jateng dan Stakeholder Properti Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Masrifan juga menjelaskan, IPHI Jateng kini tengah menyelesaikan restrukturisasi organisasi di 18 kabupaten/kota. Targetnya, pembentukan pengurus cabang hingga tingkat ranting, dapat merata di seluruh wilayah Jateng.

Selain pembahasan program, rapat pleno menyepakati sejumlah agenda strategis. Antara lain peluncuran website IPHI Jateng, sebagai media silaturahmi jamaah dan sarana literasi seputar haji.

Ditambahkan dia, ke depan IPHI Jateng juga akan menggandeng berbagai lembaga zakat dan biro haji dan umrah, termasuk PTN/PTS untuk sertifikasi petugas haji, pengembangan riset dan kajian seputar perhajian di Jateng.

BACA JUGA: Anastasia, Mahasiswa USM Juara I Bintang Radio RRI Semarang 2025

”Kami ingin IPHI bukan sekadar wadah silaturahmi, tapi juga menjadi pusat literasi, riset, dan pembinaan jamaah haji, agar manfaatnya semakin luas,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Biro Humas dan IT IPHI Jateng, Dr Ruri Suko Basuki menyampaikan, persiapan peluncuran website sudah hampir rampung. ”Secara teknis sudah siap, tinggal pengisian konten dan penyempurnaan tampilan. Kami ingin website ini menjadi ruang interaktif jamaah, untuk berbagi ilmu dan pengalaman,” jelasnya.

Program prioritas lainnya yakni, kerja sama antarlembaga. Di antaranya, IPHI Jateng menggandeng Galatama Tour, lembaga biro haji dan umrah, dalam rangka kolaborasi dakwah, pembinaan jamaah, serta pengembangan kegiatan fundraising.

Riyan

The post IPHI Jateng Gelar Rapat Pleno Selesaikan Restrukturisasi Organisasi di 18 Kabupaten/Kota appeared first on SuaraBaru.id.

”Alhamdulillah, PP IPHI sudah dua kali dilibatkan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, membahas revisi Undang-undang Haji,” kata Erman didampingi Sekjen H Bambang Irianto, usai mengikuti kegiatan Halaqah Ulama dengan tema ‘Urun Rembug Revisi Undang-Undang Haji’, di Ballroom Masjid Raya Baiturrahman, Semarang, baru-baru ini.

Menurut Erman Suparno, yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) di era Presiden KH Abdurrahman Wahid mengatakan, persoalan haji sangat multikompleks.

BACA JUGA: 1.256 Mahasiswa USM Laksanakan KKN dan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat

”Persoalan di tiap-tiap tahun berganti-ganti dan berubah-ubah. Tahun ini diatasi, tahun depan muncul persoalan yang baru lagi. Karena itu, pemerintah butuh masukan dan saran partisipasi aktif dari masyarakat,” kata dia dalam acara itu.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah, Drs KH Muhyiddin MAg menjelaskan, Halaqah Ulama yang digelar itu merupakan kerja sama MUI Provinsi Jateng dengan PW IPHI Jateng, dan diikuti pengurus MUI Kabupaten/Kota se-Jateng, Pengurus PD IPHI Kabupaten/Kota se-Jateng, dan Pengurus MUI-IPHI Jateng.

Adapun narasumber terdiri dari Ketua Umum PP IPHI H Erman Suparno, Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi, Kepala Kanwil Kemenag Jateng Dr H Saiful Mujab MA, Ketua PW IPHI Jateng Prof Dr KH Imam Taufiq MAg.

BACA JUGA: Babinsa Bantu Petani Membangun Talud Pengaman Saluran Irigasi

Selain itu hadir pula, Ketua DPW FK KBIHU Jateng Dr (HC) KH Shodiq Hamzah dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jateng Prof Dr H Ahmad Rofiq MA. Sebagai moderator Dr H Andi Purwono (Dosen FISIP Unwahas Semarang).

Di kesempatan yang sama, Prof Ahmad Rofiq menyampaikan rasa syukurnya, karena pelaksanaan haji tahun ini, dia bersama-sama jamaah haji KBIH Ashodiqiyyah Semarang, bisa merasakan jalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina. ”Alhamdulillah semuanya sehat dan selamat,” ungkapnya.

Diterangkan dia, berbagai persoalan haji yang muncul, salah satunya dari keterlambatan penetapan BPIH oleh Komisi VIII DPR-RI. Disebutkan dia, mepetnya waktu pelunasan pada 25 April 2025, padahal jamaah calon haji sudah harus masuk ke asrama pada 1 Mei 2025, jadi salah satu penyebab munculnya persoalan haji.

BACA JUGA: Aparat Gabungan Amankan Pengesahan Massal Warga Baru Pesilat

Dampak ikutannya, kemungkinan ketidaksinkronan antara pra-manifes, manifes penerbangan, dan manifes yang diterima syarikah, yang konon ada delapan syarikah.

”Selain itu, banyaknya syarikah yang belum tersistem, dan berdampak pada banyak kasus terpisahnya jamaah antara suami dan istri, jamaah lansia dengan pendampingnya, dan antara petugas dengan jamaah yang seharusnya dilayaninya. Kasus-kasus ini relatif banyak, di atas 1.300 kasus,” papar Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu.

Pada kesempatan itu dia mengusulkan, agar penetapan BPIH dilakukan lebih awal, sehingga jamaah calon haji bisa segera melunasinya. Siskohat pun dapat jeda waktu cukup longgar, untuk pengurusan dan penerbitan visa jamaah calon haji.

BACA JUGA: Kemenag Kota Semarang Berbagi Kebahagiaan dengan Yatim Piatu dan Difabel

”Pengurusan jamaah oleh syarikah, idealnya berbasis kloter dan zona embarkasi. Sebisa mungkin, jamaah calon haji satu kloter ditempatkan dalam satu hotel. Cerita jamaah satu kloter ditempatkan di 13 hotel, tentu sangat memprihatinkan. Menyulitkan bagi petugas, jamaah susah berkoordinasi, dan bagi petugas PPIH, juga pasti sangat merepotkan,” jelas dia lagi.

Di bagian lain, Dr Ahmad Darodji menyatakan, multisyarikah yang diberlakukan saat ini, diharapkan berbasis pada database manifes jamaah calon haji, melalui penyamaan dan integrasi database jamaah antar-Kemenag, penerbangan dan syarikah.

”Satu syarikah sebaiknya hanya melayani satu zona wilayah, dan berbasis embarkasi atau daerah,” saran dia.

BACA JUGA: Sebanyak 60 Keluarga Menerima Bantuan Dana Revitalisasi Rutilahu

Sedangkan Dr Saiful Mujab menyebutkan, tantangan dan solusi petugas haji Indonesia antara lain, keragaman tingkat pemahaman agama dan pendidikan jamaah. Para petugas haji harus menggunakan metode penyampaian yang sederhana, dan mudah dipahami.

”Kondisi fisik jamaah calon haji yang tidak seragam, seperti lansia dan jamaah dengan kebutuhan khusus. Dinamika dan situasi lapangan, seperti cuaca ekstrem atau kepadatan di
lokasi ibadah, juga harus mendapat perhatian khusus, untuk jamaah yang memerlukan bantuan tambahan,” tukas dia.

Riyan

The post Sumbang Saran Terkait Persoalan Haji Dibahas dalam Kegiatan ‘Halaqah Ulama’ appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, dalam sambutan pelantikan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Jawa Tengah 2025–2030, di Hotel Grand Wahid, Salatiga, Sabtu (14/6/2025).

Dalam sambutannya yang dibacakan Plt Kepala Kespangpol Jateng, Muslichah Setiasih, di hadapan ratusan pengurus IPHI dari 35 kabupaten/kota se-Jateng, gubernur juga menyampaikan pesan yang sarat makna kebangsaan dan spiritualitas.

BACA JUGA: Luruskan Fakta, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang Usul Percepat Kongres

”IPHI harus mampu menjadi institusi moral. Tidak hanya organisasi alumni, tapi rumah besar yang menjaga nilai-nilai ke-Islaman dan kebangsaan,” kata dia.

Gubernur juga menyebutkan, pentingnya IPHI menjadi penopang ketahanan spiritual, terutama dalam era disrupsi dan polarisasi sosial-politik yang semakin tajam. Ditegaskannya, para alumni haji memiliki tanggung jawab sosial untuk menjadi teladan akhlak, disiplin, dan semangat melayani di tengah masyarakat.

”Haji itu bukan puncak ibadah saja, tapi awal dari komitmen hidup yang lebih baik. Di Tanah Suci, kita belajar disiplin, taat, sabar, dan rendah hati. Maka ketika kembali, seharusnya kita tampil sebagai pembawa cahaya perubahan,” lanjutnya.

BACA JUGA: Sisi Pemasaran Jadi Kendala Utama Pelaku UMKM

Di akhir pesannya, gubernur mendorong agar IPHI tak hanya fokus pada kegiatan ibadah saja. Tetapi juga menyentuh aspek kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan sosial. ”Bangun koperasi, kembangkan ekonomi syariah, dorong produk UMKM jamaah. Jangan hanya kumpul, tapi harus produktif,” pintanya.

Gubenur Jateng ini juga memberikan dukungan penuh kepada Ketua baru, Dr dr KH Masrifan Djamil MPH MMR dan jajaran pengurusnya, untuk membawa IPHI Jateng menjadi ormas haji yang unggul secara spiritual, sosial, dan digital.

Dalam komposisi kepengurusan IPHI Jateng Periode 2025–2030, pengurus lama Drs H Harsono MBA kembali dipercaya sebagai Ketua Dewan Penasihat, didampingi Prof Dr H Suparman Syukur MA (Sekretaris).

Sedangkan Prof Dr H Abdul Djamil MA, menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Prof Dr Ir H Edi Noersasongko MKom (Sekretaris Dewan Pembina). Untuk kepengurusan harian, Masrifan Djamil dipercaya sebagai Ketua, didampingi Dr H Abdul Kohar Mudzakir SPi MSi (Sekretaris) dan Hj Ir Rita Ernawati MM (Bendahara).

Riyan

The post IPHI Harus Mampu Jadi Institusi Moral appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir dalam acara itu, Wakil Rektor IV Undip Wijayanto SIP MSi PhD, Ketua PW IPHI Jateng Prof Dr KH Imam Taufiq MAg, Ketua Takmir Masjid Diponegoro Pleburan KH Nur Fauzan Ahmad SS MA.

Hadir pula Ketua PW Muhammadiyah Jateng Dr KH Tafsir MAg, Ketua PD IPHI Demak, Ketua PW Angkatan Muda Haji Indonesia (AMHI) Jateng H Heru Wibowo, serta jajaran pengurus IPHI Jateng lainnya.

BACA JUGA: RSI Sultan Agung Semarang Gandeng Biofarma Gelar Pengajian dan CSR Vaksinasi Influenza

Sebagai simbol peringatan Milad IPHI ke-35, dilakukan pemotongan tumpeng oleh Prof Imam Taufiq, yang kemudian diberikan kepada Ketua PD IPHI Demak H Wakiyo. Acara dilanjutkan dengan tausiyah dan doa, yang disampaikan Ketua MUI Kota Semarang Prof Dr KH Erfan Soebahar MAg.

Dalam sambutannya, Prof Imam Taufiq menekankan, peringatan Nuzulul Quran merupakan momentum penting bagi umat Islam, untuk lebih memahami dan mengamalkan isi AlQuran dalam kehidupan sehari-hari.

”Alquran adalah kitab pedoman umat Islam, yang menjadi sumber inspirasi kehidupan. Di dalamnya terdapat petunjuk tentang mana yang haq dan bathil. Serta bagaimana hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan makhluk lainnya,” ujarnya.

BACA JUGA: Sambut Lebaran: Tak Ada Jalan Berlubang, Objek Wisata Akan Manjakan Pengunjung

Lebih lanjut Dia mengingatkan, IPHI memiliki peran penting dalam membimbing umat Islam, khususnya mereka yang telah menunaikan ibadah haji. IPHI lahir pada 22 Maret 1990, atau bertepatan dengan 24 Syaban 1410 H.

Tujuan berdirinya IPHI yakni, untuk memelihara dan mengupayakan pelestarian haji mabrur. Selain itu, guna meningkatkan partisipasi umat dalam pembangunan bangsa dan negara yang diridhoi Allah SWT.

Adapun tugas IPHI, melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada jamaah calon haji atau pra haji dan pascahaji. Dia juga menegaskan, IPHI harus tetap fokus pada pembinaan umat, dan tidak terlibat dalam persoalan politik.

BACA JUGA: Perjuangkan Nasib para Sopir, Komunitas IYT Dukung Aksi “Stop Operasi” Aptrindo 

”Kita serahkan urusan politik kepada mereka yang ahli di bidangnya. IPHI cukup fokus mengurus jamaah calon haji, baik pra-haji maupun pasca-haji. Itu sudah menjadi kontribusi besar bagi bangsa dan umat,” tegasnya.

Sedangkan Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. ”Ini merupakan kehormatan bagi Undip. Ke depan kami berharap, bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dengan IPHI, dalam berbagai program keumatan. Selamat atas Milad IPHI, semoga IPHI semakin jaya,” ungkapnya.

Sementara itu dalam tausiyahnya, Prof Erfan Soebahar mengajak umat Islam, untuk selalu membaca dan mengkaji Alquran dengan penuh kesabaran.

”Alquran diturunkan secara berangsur-angsur selama hampir 23 tahun. Allah bisa saja menurunkannya sekaligus, tetapi hal itu tidak dilakukan. Karena, agar menjadi pelajaran bagi kita, bahwa segala sesuatu harus melalui proses, tidak bisa instan,” pungkasnya.

Riyan

The post IPHI Fokus Dampingi Jamaah Calon Haji untuk Raih Haji Mabrur appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (18/12/2025). Menurut dia, komitmen yang dilakukannya itu di antaranya, melindungi jamaah dari calo dan broker yang berkeliaran mencari mangsa.

”Kami mendengar, di daerah masih ada jamaah calon haji maupun umrah, yang menjadi korban calo atau broker. Saat ini pemerintah harus tegas membersihkan calo-calo itu,” kata Erman dalam keterangannya.

BACA JUGA: Kapolres: Wartawan dan LSM Semestinya Memihak Masyarakat

Dalam RDPU yang dipimpin H Singgih Januratmoko SKH MM itu, membahas strategi peningkatan layanan haji dan bimbingan umrah dalam draf revisi UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Selain dengan PP IPHI, RDPU juga dihadiri Ketua Umum Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU), KH Manarul Hidayat.

Erman Suparno yang didampingi Sekjen PP IPHI Bambang Irianto, pada kesempatan itu juga menyampaikan usulan tentang ikhtiar peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah, sejak persiapan di Tanah Air, pelaksanaan di Tanah Suci, hingga pascahaji.

”Perubahan terhadap UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menjadi sebuah kebutuhan mendesak, guna menjawab tantangan penyelenggaraan haji yang semakin kompleks,” kata mantan Menteri Tenaga Kerja RI itu.

BACA JUGA: Jalin Kerja Sama dengan Pondok Pesantren, KAI Daop 4 Semarang Beri Diskon Tiket untuk Santri

IPHI pun kemudian mengusulkan revisi regulasi ini, agar mampu meningkatkan kualitas layanan, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh aspek penyelenggaraan haji dan umrah.

”Salah satu fokus utama dalam usulan ini, modernisasi sistem pengelolaan dana haji dengan merujuk pada ide IPHI, yang telah terbukti efektif dalam mengelola dana jamaah secara syariah, dan bisa memberikan manfaat lebih luas bagi umat,” imbuh Erman.

Disampaikan juga, dengan pengelolaan yang lebih efisien dan berbasis investasi syariah, dana haji tidak hanya menjadi dana pasif. Tetapi juga dapat berkembang, guna menopang biaya subsidi bagi jamaah yang membutuhkan, serta meningkatkan fasilitas layanan haji secara keseluruhan.

BACA JUGA: 6 Mobil KPU Grobogan Ditarik, Agung Sutopo: Tahapan Pilkada Sudah Selesai

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania menilai, batas usia pendamping dan pembimbing jamaah calon haji perlu diatur dalam revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal itu harus dimaktubkan dalam UU, terkait batas usia untuk pendamping dan pembimbingnya.

”Usia pendamping ataupun pembimbing yang lebih muda, dapat membantu secara maksimal beragam kendala yang dihadapi jamaah, selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Selain usia, syarat kondisi kesehatan juga perlu diatur dalam revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” terang dia.

Sedangkan Wakil Ketua Umum FK KBIHU, KH Sunidja mengusulkan, agar revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur satu orang pembimbing haji dari KBIHU untuk membimbing 90 orang jamaah calon haji.

BACA JUGA: Rektor USM Dr Supari Raih Penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif

”Idealnya, satu orang pembimbing mendampingi 45 orang, satu rombongan. Tetapi kami menyadari, barangkali karena nanti berpotensi mengambil porsinya jamaah, maka menurut kami, setidaknya 90 orang atau dua rombongan dengan satu pembimbing,” usulnya.

Menurut Sunidja, dengan membimbing 90 jamaah calon haji, para pembimbing dari KBIHU dapat bekerja secara lebih efisien. ”Sebanyak 90 jamaah calon haji dengan satu pembimbing, agar tidak terlalu berat dan efektif,” tukasnya.

Riyan

The post PP IPHI Ikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VIII DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

Permintaan itu seperti yang dia sampaikan, saat menerima silaturahmi Pengurus Wilayah IPHI Jateng, di ruang kerjanya, Jalan Sisingamangaraja Nomor 5, Semarang, Selasa (14/1/2025).

Dikatakan Saiful, pengawalannya dimulai dari membantu proses kelengkapan administrasi, sampai bimbingan manasik, dan membekali ilmu tentang pelaksanaan ibadah haji. ”Setelah mereka kembali ke Tanah Air, para hujaj juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan,” pintanya.

BACA JUGA: Harlah Ke-52, PPP Wonosobo Ziarah ke Makam Muassis

Dr Saiful yang menggantikan Musta’in Ahmad menambahkan, IPHI memang jadi mitra strategis Kemenag, yang diharapkan tidak hanya bergerak aktif dalam menjaga kemabruran pascahaji, namun juga sebelum berangkat haji.

”Kami senang, selama ini IPHI Jateng menjadi mitra strategis bagi Kemenag. Kami berharap ke depannya, bisa menjadi bagian dari mitra yang aktif dalam optimalisasi pelayanan jamaah, yang akan dikelola badan baru, yaitu Badan Penyelenggara Haji,” imbuhnya.

Hadir dalam acara ini, Ketua PW IPHI Jateng Prof Dr Imam Taufiq MAg, Wakil Ketua HM Kabul Supriyadhie MHum, Drs H Nur Fauzan Ahmad MA, dan KH Hasan Maulana.

BACA JUGA: Dosen USM Dr Rohmini Dikukuhkan Jadi Sekretaris Dewan Pakar DPP PPI

Ada juga Sekretaris Dr H Najahan Musyafak MA, para Wakil Sekretaris Dr H Ahmad Tajuddin Arafat, H Ahmad Suaidi SPd, Agus Fathudin Yusuf MA, Biro Humas dan Informasi H Abdul Jalil SKom MSi, dan Ketua Angkatan Muda Haji Indonesia (AMHI) Jateng H Heru Wibowo.

Imam Taufiq pada kesempatan itu melaporkan pelaksanaan kegiatan organisasinya, yang telah berjalan dengan baik di 36 kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan. ”Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik, dalam ikhtiar menjaga kemabruran haji sepanjang hayat,” tukas dia.

Riyan

The post Kakanwil Kemenag Minta IPHI Jateng Kawal Kemabruran Jamaah Haji appeared first on SuaraBaru.id.