“Berbeda pilihan itu lumrah, yang penting tetap rukun dan tetap bersaudara,” terangnya saat membuka Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Balai Desa Undaan Kidul, Senin (10/4) malam.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa undangan turut hadir. Di antaranya Ketua DPRD Kudus Masan, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kudus Jadmiko Muhardi Setiyanto.

Bupati menekankan agar masyarakat tak terpengaruh kampanye hitam maupun ujaran kebencian. Menurutnya, itu hanya dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana. Justru melalui Pemilu, persatuan dan kesejahteraan masyarakat seharusnya dapat terwujud.

“Jangan sampai ikut kampanye hitam dan saling mengejek satu sama lain. Jangan sampai bercerai berai hanya karena beda pilihan politik,” pesannya.

Menurutnya, Pemilu harus dimanfaatkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar mengerti kebutuhan masyarakat. Hartopo meminta masyarakat melihat sepak terjang dan visi misi calon pemimpin.

“Yang terpenting adalah memilih calon pemimpin terbaik sesuai visi misi dan sepak terjangnya selama ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Mohammad Fitriyanto mengajak masyarakat berkontribusi dalam menentukan kepemimpinan bangsa melalui Pemilu. Pihaknya menyatakan, satu suara sangat berarti untuk memajukan bangsa Indonesia.

“Suara panjenengan semua pada Pemilu tahun depan sangat berarti. Jangan golput, nggih. Biar pemimpin yang terpilih benar-benar sesuai hati nurani masyarakat,” paparnya.

Ali Bustomi

Baca Juga:

Empat Gugatan Soal Perades Kudus di PTUN Akhirnya Dicabut

Jelang Arus Mudik, Dinas PUPR Kudus Perbaiki Sejumlah Ruas Jalur Alternatif

The post Bupati Kudus Ingatkan Masyarakat Tetap Rukun Hadapi Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan tersebut Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03).

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini, dari total 868.079 jiwa penduduk Kabupaten Kudus, 96,24 jiwa diantaranya sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Sementara itu Bupati Kudus, melalui Kepala Dinas Kesehatan Kudus Andini Aridewi menyambut baik kegiatan penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award. Menurutnya, ini merupakan hasil sinergi yang baik Pemerintah Kabupaten Kudus dengan BPJS Kesehatan Cabang Kudus sehingga dapat tercapai UHC di Kabupaten Kudus.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage dan mampu mempertahankan capaian jumlah kepesertaan JKN karena sampai dengan 1 Maret 2023, sebanyak 835.453 jiwa penduduk Kabupaten Kudus telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dari total jumlah penduduk 868.079 jiwa atau sebesar 96.24%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kudus telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan,” ujar Andini.

Dalam kesempatan yang sama, Andini mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di Kabupaten Kudus. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Kudus yang telah bekerja keras agar masyarakat Kabupaten Kudus bisa terjamin ke dalam Program JKN.

Ia melanjutkan penduduk Kabupaten Kudus harus terjamin kesehatannya. dengan kesehatan yang baik, masyarakat akan menjadi sehat dan mendukung terwujudnya visi Kabupaten Kudus. Dengan adanya program JKN-KIS ini menjadi suatu capaian yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus terutama kebutuhan untuk akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa khawatir kesulitan finansial.

“Dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Kudus maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kudus tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” jelas Andini.

Ads-Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Raih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut di Hadiri oleh Bupati Hartopo, Wakil Ketua DPRD Kudus, Plt Kepala Badan Kesbangpol, Camat Kota, Akademisi IAIN Kudus, dan para peserta kegiatan.

Bupati Hartopo mengajak para generasi milenial untuk mengimplementasikan Wawasan Kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dilandasi jati diri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Saya yakin panjenengan sudah mendapatkan materi tentang Wawasan Kebangsaan mulai SD-SMA, tapi hanya berbentuk teori semata. Padahal tak hanya teori saja, namun perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata,” katanya.

Memperkokoh Wawasan Kebangsaan dalam rangka merawat Kebhinekaan dapat dilakukan dengan cara membentuk manajemen tentang berbangsa dan bernegara diantaranya nilai toleransi.

“Pahami Kebhinekaan yang memiliki makna ‘Meskipun berbeda tetapi tetap jadi satu’, yakni bangsa Indonesia. Tentunya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi,” jelasnya.

Dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, maka kita akan dapat bersatu sebagai bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan dengan yang lain.

“Adanya perbedaan tentu berdampak terjadinya kesenjangan. Oleh karena itu, nilai toleransi harus di junjung tinggi. Toleransi membuat perbedaan yang dapat menjadikan persatuan dan kesatuan,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kesbangpol Harso Widodo mengatakan bahwa Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memberikan pemahaman pada masyarakat akan arti pentingnya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

“Ini sebagai forum komunikasi dan silaturahmi untuk menjaga idelologi Pancasila dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan serta menjiwai Wawasan Kebangsaan serta membina kesadaran untuk menjaga hubungan sesama manusia, dengan cara menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Ali Bustomi

The post Hartopo; Toleransi Membuat Perbedaan Menjadi Persatuan dan Kesatuan appeared first on SuaraBaru.id.

“Mohon agar pengisian perangkat desa transparan dan hati-hati. Sehingga tak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tuturnya saat membuka sosialisasi tahapan dan presentasi / paparan program kerja perguruan tinggi dalam penyelenggaraan ujian penyaringan perangkat desa Kabupaten Kudus di ruang rapat lantai 4 Gedung Setda, Selasa (20/9).

Bupati menyampaikan ujian ini akan disorot oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, baik panitia maupun peserta harus melaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku. Pihaknya meminta pemerintah desa terus berkomunikasi dengan Dinas PMD untuk pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa mendatang.

“Ujian ini akan menjadi sorotan. Oleh karena itu, semua harus sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya.

Pengisian perangkat desa ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan desa baik kepada masyarakat maupun kaitannya dengan pembangunan. Pasalnya, saat ini beberapa tugas dan jabatan masih dipegang oleh perangkat desa yang sudah memiliki jabatan lain akibat kekurangan orang.

“Semoga nanti pelayanannya jadi lebih maksimal karena satu perangkat desa benar-benar fokus mengerjakan tupoksinya masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kudus Adi Sadono memaparkan terdapat 90 desa yang akan melaksanakan ujian penyaringan perangkat desa dengan 252 formasi jabatan kosong. Rincian jabatan kosong di antaranya 78 formasi sekretaris desa, 14 formasi kepala seksi pemerintahan, 12 formasi kepala seksi kesejahteraan, 12 formasi kepala seksi pelayanan, 17 formasi kepala urusan tata usaha dan umum.

Kemudian 5 formasi kepala urusan umum dan perencanaan, 13 formasi kepala urusan keuangan, 21 formasi kepala urusan perencanaan, 38 formasi kepala dusun dan 42 formasi staf. Proses pendaftaran akan dilaksanakan mulai 5 Oktober 2022, sementara ujian akan dilaksanakan serentak pada 13 Desember 2022 mendatang.

“Tesnya serentak 13 Desember nanti,” ucapnya.

Adi menyatakan lokasi ujian sesuai kesepakatan pemerintah desa dan universitas yang diajak bekerjasama. Sebagai catatan, kriteria universitas tersebut yakni sudah terakreditasi A dan sudah menandatanganI MoU dengan Pemerintah Kabupaten Kudus.

“Saat ini sudah ada 10 universitas yang sudah MoU dengan Kudus. Semuanya berlokasi di Semarang. Jadi ujiannya kalo tidak di Kudus ya di Semarang,” tandasnya.

Ali Bustomi

The post Resmi, Seleksi Perangkat Desa di Kudus Digelar 13 Desember 2022 appeared first on SuaraBaru.id.

“Saya belum tahu. Kalau dari kami hanya aturan saja yang kami buat, aturan yang melakukan dari desa masing-masing,” kata Hartopo, Rabu (14/9).

Hartopo menambahkan, pemerintah kabupaten memang bertugas menetapkan regulasi teknis pelaksanaan seleksi. Hanya saja, untuk di lapangan secara teknis pelaksanaan seleksi perangkat desa dilaksanakan oleh masing-masing desa.

Pun demikian dengan penetapan jumlah formasi jabatan yang akan diisi, merupakan usulan dari desa yang nantinya ditetapkan oleh bupati. Hanya saja, sampai saat ini, kata Hartopo, pihaknya belum mendapatkan laporan dari Dinas PMD.

“Nanti Dinas PMD biar lapor saya dulu, laporannya sampai mana,” kata dia.

Hartopo tak ingin seleksi perangkat desa (perades) di Kota Kretek menimbulkan polemik hukum, terlebih berakhir di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Harus transparan jangan ada masalah. Saya minta semua harus bisa terbaik,” tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Adi Sadhono, mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan perihal teknis pelaksanaan seleksi perangkat desa.

“Untuk detilnya, tetap menunggu ketetapan dari bupati,”kata Adi.

Meski demikian, Adi menegaskan kalau seleksi perangkat desa tetap akan dilaksanakan secara serentak sesuai yang diamanatkan dalam Perda. Meski penyelenggaraan diserahkan ke pemerintah desa, namun ketentuan dari Perda mengharuskan proses seleksi digelar secara serentak.

Menurut Adi, pemerintah desa masing-masing berhak menunjuk lembaga perguruan tinggi sebagai pihak ketiga yang bertugas menggelar ujian seleksi perangkat desa. “Meski serentak, namun pemerintah desa masing-masing berhak menunjuk sendiri lembaga penguji,”tandasnya.

Sesuai rencana, kata Adi, proses seleksi perangkat desa akan digelar pada bulan September 2022 ini.

Ali Bustomi

The post Soal Seleksi Perangkat Desa, Bupati Kudus Tunggu  Laporan Dinas PMD appeared first on SuaraBaru.id.

Pasalnya, Hartopo mengetahui perjuangan sebagian besar PPPK yang sudah mengabdi sebagai guru di sekolah selama puluhan tahun. Ini menjadi upaya Hartopo agar P3K dapat bekerja secara nyaman dan terjamin.

“Kalau ada pilihan masa kerja 25 tahun, pasti akan saya pilih. Ini kami memilih lima tahun masa kontrak itu sudah yang paling lama menurut aturan. Kabupaten/kota lain bahkan ada yang hanya satu tahun,” jelasnya  saat membuka orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022 di Lapangan Tenis Indoor Angga Sasana Krida, Rabu (14/9).

Saat di tempat kerja nanti, pihaknya mengajak pegawai mengedepankan kerja ikhlas dan sabar. Dengan begitu, output yang diberikan juga akan baik dan sesuai yang diharapkan.

“Jadikan ini ladang ibadah sehingga bekerjanya sabar dan ikhlas. Semoga dicatat Allah SWT sebagai amal baik,” ucapnya.

Sebagai abdi Negara, PPPK diminta untuk bekerja profesional. Dirinya mengajak PPPK tak lelah berinovasi. Sehingga pelayanan dam program yang direncanakan tak monoton dan mengikuti perkembangan zaman.

“Saya yakin panjenengan semua sama profesionalnya seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan bisa lebih. Jangan sampai lelah untuk pengembangan diri. Semoga nanti P3K juga bisa upgrade menjadi struktural,” imbuhnya.

Salah satu PPPK, guru BK di SMP 2 Kudus Noordiana (39) merasa lega dapat mengikuti tahapan seleksi sampai dengan masa orientasi dengan lancar. Dirinya berharap adanya orientasi dapat meningkatkan profesionalitas sehingga lebih siap terjun ke tempat kerja.

“Semoga pelaksanaanya lancar dan setelah ini lebih siap profesional,” tegasnya.

Ali Bustomi

The post Pegawai PPPK Kabupaten Kudus Mendapatkan Kontrak Maksimal appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Kudus, Hartopo bersyukur dapat kembali bersholawat dan bersilaturahmi bersama Habib Syech, setelah dua tahun tidak ada kegiatan sholawat akbar akibat pandemi. Doa bersama yang dipanjatkan diharapkan menjadi momen kebangkitan dan pemulihan bagi seluruh sektor di Kabupaten Kudus.

“Bisa bersilaturahmi kembali setelah dua tahun lebih kita vakum dalam kegiatan seperti ini. Saat inilah kita bisa ada kelonggaran dan sholawat bersama Habib Syech yang kita tunggu-tunggu,” tuturnya.

Doa dan harapan dipanjatkan Hartopo untuk pulihnya Kota Kudus tercinta. Melalui lantunan sholawat yang dikumandangkan bersama-sama, dirinya percaya mampu membawa barokah untuk Kudus yang selalu aman dan kondusif.

“Juga kami berharap dengan sholawat Habib Syech, mohon barokah Kudus selalu aman kondusif dan rakyatnya sejahtera,” ucapnya.

Kondisi kota Kretek yang kian kembali normal merupakan suatu nikmat yang patut disyukuri.  Untuk menjaga hal tersebut, Bupati berpesan kepada masyarakat agar tetap berikhtiar dengan menjaga prokes karena pandemi masih ada.

“Harus tetap waspada dengan penerapan prokes supaya Kudus kembali normal tidak ada Covid lagi,” pesannya.

Mewakili masyarakat yang hadir, Kepala Desa Purworejo, Noor Chamid menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia ARS Bersholawat. Dengan niat untuk mendapat rida Allah, dirinya yakin sholawat yang diucapkan dengan khusuk mampu membawa pahala yang berlipat ganda.

“Tidak bisa memberikan balasan apapun, semoga niat baik ini mendapat rida Allah yang berlipat ganda,” tuturnya.

Setidaknya ribuan umat muslim larut dalam lantunan sholawat bersama yang menggema di Lapangan Desa Purworejo. Kegiatan yang dibuka untuk umum tersebut dihadiri berbagai elemen diantaranya tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Ali Bustomi

The post Ribuan Umat Muslim Kudus Bersholawat Bareng Habib Syech appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Kudus Hartopo mengungkapkan jaminan sosial diberikan sampai dengan ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Kudus. Hal itu disampaikan usai menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris Eko Setyono di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kamis (8/9).

“Program ini memang diperuntukkan bagi para perangkat desa. Semoga bisa memberikan manfaat untuk membantu meringankan beban keluarga,” ungkapnya.

Bupati berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang terus bersinergi dengan Pemkab Kudus. Pihaknya menyebut program ini bisa menjadi pilot project dalam menjamin perangkat desa dengan asuransi sosial. Jaminan itu, menurutnya bisa mendukung keberlanjutan hidup ahli waris dan mengawal masa depan keluarga.

“Program ini bisa menjadi proyek percontohan dalam penjaminan sosial perangkat desa,” paparnya.

Sebagai catatan, sejak 2022, Pemerintah Kabupaten Kudus mengikutsertakan Pegawai Pemerintah Non ASN terutama BPD, Ketua RT, dan Ketua RW dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tertuang dalam Perbup Kudus No. 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2022.

Ahli waris Eko Setyono, Ufi Saiful Ulum (30) berterima kasih atas kepedulian bupati dan BPJS Ketenagakerjaan kepada ayahnya sebagai Ketua RW. Sebagai anak, dirinya masih berduka atas kematian ayahnya akibat sakit yang diderita selama beberapa tahun terakhir. Sementara ibunya menderita stroke.

“Terima kasih Pak Bupati atas bantuannya. Semoga dapat bermanfaat bagi keluarga,” ucapnya.

Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Muhammad Riadh menyampaikan almarhum Eko Setyono mendapatkan dua jaminan sosial sebagai guru di MI Thoriqus Sadiyah sekaligus ketua RW 1 Desa Colo. Sehingga santunan yang diserahkan sejumlah 84 juta rupiah.

“Ahli waris mendapatkan dua jaminan masing-masing sebesar 42 juta rupiah. Sehingga total santunan yang diberikan sejumlah 84 juta rupiah,” ucapnya.

Ali Bustomi

The post Perangkat Desa di Kudus Diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on SuaraBaru.id.

“Dalam anggaran Perubahan APBD Kudus Tahun 2022 ini, kami memprioritaskan sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Ketertinggalan pembangunan akibat Pandemi Covid-19 lalu akan kami kejar,”ujar Bupati.

Dalam penjelasannya, Ranperda Perubahan APBD Kudus 2022 telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum Perbup Kudus Nomor 35 Tahun 2022serta Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang sudah disepakati bersama DPRD Kudus.

Hartopo mengatakan, Ranperda Perubahan APBD ini di antaranya digunakan untuk menampung belanja daerah yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi.

Lalu dana alokasi khusus non fisik, DAK, BOS reguler sekolah swasta, perubahan belanja tambahan penghasilan, perubahan belanja yang bersumber dari DBHCHT. Serta perubahan belanja tidak terduga untuk penanganan kedaruratan.

Dari penjelasan yang disampaikan, postur Perubahan APBD Kudus 2022 diantaranya adalah Pendapatan Daerah yang ditarget meningkat sebesar Rp 2,018 triliun. Peningkatan target pendapatan tersebut akan dilakukan melalui peningkatan pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan (PPB) yang mengalami kenaikan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sementara, untuk Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer direncanakan juga meningkat menjadi Rp 2,55 triliun. Sementara itu, pembiayaan netto pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp 539,8 miliar.

Proses penyusunan Ranperda Perubahan APBD Kudus Tahun 2022 saat ini juga terus dilakukan secara simultan. Usai penyampaian penjelasan bupati, malam harinya DPRD Kabupaten Kudus juga menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Ranperda Perubahan APBD Kudus 2022.

Pada Jumat (2/9), DPRD Kudus juga kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Bupati atas Pandangan Umum Fraksi tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembahasan Perubahan APBD Kudus 2022 ini secara tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar program pembangunan yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan secara maksimal.

“Terutama pelaksanaan perbaikan infrastruktur yang akan direncanakan dalam Perubahan APBD Kudus 2022 bisa memiliki cukup waktu dan terlaksana secara maksimal,”ujarnya.

Masan menegaskan, sesuai kebijakan umum dari Pemerintah Derah, pada Perubahan APBD Kudus 2022 ini, semua anggaran yang ada akan diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang disampaikan Bupati Kudus, dilakukan agar manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara lebih luas.

“Dalam penyusunan anggaran, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kudus tentu akan memprioritaskan kepentingan masyarakat,”tandasnya.

Ali Bustomi

The post Prioritaskan Perubahan APBD Kudus 2022 untuk Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) panitia seleksi (pansel) dilakukan langsung oleh Bupati Kudus Hartopo di Command Center Kabupaten Kudus, Rabu ( 31/8).

Dalam pernyataannya, Hartopo memastikan keseluruhan proses seleksi akan berlangsung transparan dan objektif. Pasalnya, pihaknya menginginkan calon pimpinan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar berkompeten dan mampun bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kudus. Sehingga bersama-sama membawa Kabupaten Kudus ke arah lebih baik.

“Kami berkomitmen mewujudkan seleksi yang objektif. Sehingga siapapun yang terpilih juga harus orang-orang terbaik dan mampu bersinergi dengan kami,” paparnya usai penyerahan SK.

Seleksi tersebut terbuka untuk ASN di lingkungan Kabupaten Kudus maupun Jawa Tengah. Hartopo menegaskan siapapun mempunyai kesempatan yang sama. Meskipun begitu, pihaknya membeberkan calon JPT Pratama harus mempunyai sikap jujur, disiplin, loyal, bekerja keras dan berkompeten.

“Kami juga melihat rekam jejaknya selama menjadi staf hingga eselon IV dan eselon III.  Harus paham dengan bidang yang ditekuni dan pastinya memenuhi empat sehat lima sempurna. Yakni jujur, disiplin, loyal, bekerja keras, dan berkompeten,” ungkapnya.

BACA JUGA: Massa Demo Pendapa Kudus, Tuntut Sekda Mundur dari Jabatannya

Sementara itu, ketua pansel JPT Pratama sekaligus Sekda Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris siap mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Dirinya menjelaskan delapan JPT Pratama yang akan diisi.

Di antaranya Kepala BKPP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Inspektur, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala DPMPTSP, dan Kepala Dinas Kesehatan.

“Kami siap melaksanakan seleksi secara obtektif dan berintegritas,” tandasnya.

Selain Sekda Kabupaten Kudus, Kepala Bappeda Kudus Revlisianto Subekti bertindak sebagai sekretaris pansel. Selanjutnya tiga anggota pansel lainnya adalah Inspektur Kabupaten Pati Agus Eko Wibowo, Dekan Fisip Undip Hardi Warsono dan Pegiat Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan LPPM UNS Tuhana.

Ali Bustomi

BACA JUGA: 13 Desa di Kudus Bakal Dilewati Jalan Tol Demak-Tuban, Mana Saja?

The post Hartopo Tunjuk Samani Intakoris sebagai Ketua Panitia Seleksi Calon Kepala OPD appeared first on SuaraBaru.id.