Melalui program ini, pemerintah memberikan kemudahan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian pertama dengan harga terjangkau.

Kepala Disperakim Grobogan, Endang Sulistyoningsih, menegaskan bahwa FLPP merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.

BACA JUGA : Peringati Hakordia 2025, Pemkab Kudus Teguhkan Komitmen Bersama Cegah Korupsi

“Program FLPP ini merupakan program pemerintah berupa subsidi pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah pertama,” ujar Endang, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Di Kabupaten Grobogan, pelaksanaan program FLPP dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Jateng sebagai bank penyalur KPR subsidi.

Untuk tahun 2025, Bank Jateng menyediakan kuota sebanyak 333 unit perumahan subsidi bagi masyarakat Grobogan yang memenuhi persyaratan.

BACA JUGA : Brimob Polda Jateng Siap Membantu Perbaikan Jembatan Dungtemu

Namun hingga saat ini, realisasi pemanfaatan kuota tersebut masih terbilang minim. Dari total 333 unit yang tersedia, baru 11 unit yang terserap oleh masyarakat.

“Dengan kuota 333 unit ini, realisasi serapan sampai saat ini baru mencapai 11 unit. Sementara total serapan sejak 2022 hingga 2025 tercatat 176 unit,” ungkap Endang.

Program FLPP menyasar kelompok MBR dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta per bulan bagi yang belum menikah dan Rp10 juta per bulan bagi yang telah menikah, dengan ketentuan untuk pembelian rumah pertama.

Harga jual rumah yang dapat masuk dalam program FLPP juga telah ditetapkan pemerintah, yakni maksimal Rp166 juta per unit.

Rumah yang tergolong dalam program perumahan subsidi tersebut memiliki luas tanah antara 60 hingga 200 meter persegi, dengan luas bangunan berkisar 21 hingga 36 meter persegi.

Endang menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Grobogan berpeluang memanfaatkan program ini selama benar-benar memenuhi kriteria sebagai MBR, termasuk ASN/PPK dan juga wartawan yang berpenghasilan dibawah Rp15 juta.

“Semua masyarakat bisa membeli rumah subsidi ini, tetapi tetap harus sesuai sasaran, yakni benar-benar dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, bank penyalur menerapkan proses verifikasi administrasi yang ketat kepada setiap calon pembeli rumah subsidi.

Proses awal pemeriksaan dilakukan melalui kelengkapan dokumen seperti surat keterangan penghasilan atau slip gaji, KTP, kartu keluarga, NPWP, serta SPT Tahunan.

Calon pembeli juga diwajibkan membuat surat pernyataan belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.

Selain itu, pihak bank melakukan pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau yang dikenal sebagai BI Checking untuk melihat riwayat pembiayaan.

Validasi data juga dilakukan melalui BP Tapera dengan memanfaatkan sistem SiKasep atau Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan yang terintegrasi secara nasional.

Melalui sistem tersebut, data calon pembeli dicocokkan secara otomatis dengan berbagai basis data yang telah terkoneksi.

Basis data tersebut meliputi Dispendukcapil untuk memastikan identitas dan status perkawinan, BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan untuk melihat status pekerjaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menelusuri potensi penghasilan dan kepemilikan aset, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan calon pembeli belum memiliki rumah atau tanah.

BACA JUGA : Jumlah Pondok Pesantren Meningkat, Tapi Santri Malah Turun, Ini Sebabnya

Saat ini, kata Endang, sejumlah proyek perumahan subsidi telah dibangun di Kabupaten Grobogan, salah satunya Perumahan Griya Citra Dewata yang berlokasi di wilayah Getasrejo.

Endang kembali menegaskan bahwa program FLPP terbuka untuk semua masyarakat selama sesuai dengan ketentuan sebagai MBR.

“Yang terpenting adalah sesuai ketentuan. Selama memenuhi syarat sebagai MBR, masyarakat dipersilakan untuk memanfaatkan program ini,” pungkasnya.

TYA WIDYA

The post Lewat Program FLPP, Warga Grobogan Berpeluang untuk Dapatkan Rumah Subsidi appeared first on SuaraBaru.id.

Hingga awal Desember 2025, progres pelaksanaan program tersebut telah mencapai 80 persen dan menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai sektor infrastruktur dasar.

Kepala Disperakim Grobogan, Endang Sulistyoningsih, menyampaikan bahwa sebagian besar pekerjaan utama di kawasan Jengglong telah mendekati tahap akhir pelaksanaan.

BACA JUGA : Sekolah Menengah Kejuruan Harus Segera Bertransformasi

Ia menjelaskan pembangunan jalan lingkungan dan sistem drainase kini hampir rampung dan menjadi capaian dominan dalam pelaksanaan program PPKT di kawasan tersebut.

Untuk sektor air bersih, instalasi pengolahan air dari Sungai Lusi telah mencapai sekitar 90 persen, sedangkan pembangunan jaringan sanitasi berada di angka 70 persen.

Endang menyampaikan bahwa beberapa pekerjaan strategis diproyeksikan diharapkan dapat selesai pada pekan kedua bulan Desember 2025.

“Harapannya di pekan kedua bulan Desember ini, proses uji alir untuk instalasi pengolahan air Sungai Lusi dapat segera terlaksana agar fasilitas tersebut langsung memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelas Endang, saat ditemui, Rabu (3/12/2025).

Saat ini, kata dia, kendala yang terjadi proses distribusi material pembangunan masih menyesuaikan dengan penyelesaian talud di Sungai Sadon karena jalur angkut proyek digunakan secara bergantian.

Agenda Prioritas

Pemerintah daerah menjadikan penanganan kawasan kumuh sebagai agenda prioritas sejak penyusunan data dasar pada 2020.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data, luas kawasan kumuh yang masih memerlukan penanganan kini tersisa 86,76 hektare.

Pada 2024 lalu, hasil verifikasi lapangan mencatat pengurangan kawasan kumuh mencapai 27,16 hektare sebagai dampak positif dari percepatan pembangunan infrastruktur permukiman.

Pendataan lanjutan yang melibatkan BPPW dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian memperbarui data dasar menjadi 98,69 hektare sebagai acuan kerja lintas sektor.

BACA JUGA : Kemenkum Jateng Perkuat Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebaran kawasan kumuh tersebut mencakup wilayah Kuripan, Purwodadi, Nambuhan, Ngembak, Warukaranganyar, hingga Kandangan.

Selain itu, RW 16 Kelurahan Jetis, Purwodadi, serta Desa Selo di Kecamatan Tawangharjo juga masuk dalam peta sasaran penanganan kumuh terpadu tahun ini.

Disperakim Grobogan mengoordinasikan pelaksanaan program tersebut bersama DPUPR, DLH, Perumda, Dispermades, hingga Satpol PP.

“Sinergi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program ini bertujuan memastikan intervensi pembangunan berjalan menyeluruh, terarah, dan tepat sasaran di kawasan permukiman padat penduduk,” jelas Endang.

Pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan untuk program tersebut dari DAK PPKT, APBD, serta APBN dari Kementerian PUPR untuk menopang kualitas infrastruktur kawasan.

BACA JUGA : Puting Beliung Terjang Tiga Dusun, Baliho Ambruk Melintang Jalan

Dana tersebut digunakan untuk membenahi tujuh aspek utama, mulai dari bangunan, jalan lingkungan, drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, hingga sistem proteksi kebakaran.

Melalui program ini, Pemkab Grobogan menargetkan peningkatan kualitas lingkungan hunian secara berkelanjutan serta menekan angka kawasan kumuh secara signifikan.

“Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Disperakim optimistis seluruh rangkaian pekerjaan di kawasan Jengglong dapat tuntas sesuai target pada Desember 2025 dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Endang.

TYA WIDYA

The post Progres Program DAK PPKT Wilayah Jengglong Tembus 80 Persen, Disperakim Grobogan Targetkan Tuntas Bulan Ini appeared first on SuaraBaru.id.

Komitmen Ganjar untuk menyejahterakan masyarakat desa, dibuktikan dengan menggelontorkan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes), untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Sejak 2013-2022, Bankeudes yang dikucurkan mencapai Rp 7,786 triliun. Penggunaannya dialokasikan untuk perbaikan jalan, drainase, jembatan, embung, serta rehab RTLH.

Untuk jalan sudah mencapai 10.900 km, yang meliputi jalan desa, paving, makadam, aspal dan juga jalan beton. Drainase yang sudah dibangun sepanjang 1.667 km. Kemudian talud sepanjang 2.620 km.

BACA JUGA: LBH Rupadi Apresiasi Polsek Semarang Barat Terapkan Restorative Justice

Dampak pembangunan sarpras memang dirasakan betul oleh masyarakat. Jalan desa yang semula rusak dan berlubang, berkat perhatian Ganjar, kini sudah diaspal, dibeton dan bisa dilewati masyarakat yang ingin beraktivitas dengan nyaman. Tersedianya jalan yang beraspal mulus, juga membantu akses ke destinasi Desa Wisata.

Kepala Desa Muncar, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Khoirudin Bagas, mengapresiasi atas kepedulian Gubernur Jateng melalui bantuan provinsi, hingga wajah desanya makin eksotik. Akses jalan penghubung antardesa menjadi lebih mudah, terlebih menuju Desa Wisata Ngidam, yang menjadi destinasi unggulan wilayah berpenduduk 2.750 jiwa ini.

Bantuan provinsi yang diterima desa dalam tiga tahun terakhir (2020, 2021, 2022), benar-benar menyulap Muncar menjadi moncer, sebagai desa yang maju dan sejahtera.

BACA JUGA: Pelatihan Tim Pendamping Keluarga  untuk Percepat Penurunan Stunting, Kepala BKKBN: Sekarang Dilatih Besok Melatih di Daerah

Dijelaskan Udin, sapaan akrab Khoirudin, pihaknya memanfaatkan bantuan sarpras pemprov tahun 2020, 2021, 2022 sebesar Rp 100 juta, Rp 200 juta dan Rp 150 juta, untuk pembangunan talud, pengaspalan dan betonisasi.

”Hasil pembangunan fisik yang kami lakukan, Alhamdulillah masyarakat kini bisa menikmatinya. Bantuan bagi desa kami, adalah berkah bangkitnya ekonomi rakyat, setelah sempat dihantam pandemi covid-19,” katanya, saat dihubungi Kamis (26/1/2023).

Sementara itu, Kades Lerep di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Sumariyadi, menjelaskan, pihaknya bersyukur Lerep menyimpan topografi dataran tinggi dengan pemandangan alam menawan. Lerep makin berkembang, setelah Gubernur Ganjar Pranowo memberikan perhatian bagi kemajuan desa ini.

BACA JUGA: Pertama di Asia, PLN Corporate University Raih Akreditasi Corporate Learning Improvement Process

Dia sangat mengapresiasi, saat Pemprov Jateng membantu untuk pengaspalan jalan lingkungan RW Dusun Indrokilo, sepanjang 500 meter, dan jalan RW 2 Dusun Lerep. Bukan hanya jalan saja, pembangunan talud juga dilakukan di Jalan Sijemblong, yang juga ada di Desa Lerep.

Lalu pada 2021, Desa Lerep juga dibantu untuk pengaspalan di Jalan Ngasem Tegalrejo, Jalan Dusun Kretek, dan pembuatan jalan baru ke embung Sebligo. Pada 2022, Desa Lerep mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 200 juta, untuk betonisasi jalan penghubung Dusun Soka ke Kampung Jambeyan.

Ganjar menegaskan, lewat bantuan provinsi, pihaknya mendorong masyarakat untuk lebih berinovasi dan berkreasi lagi, melalui wisata dan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan juga dapat mendorong peningkatan perekonomian.

BACA JUGA: Ditlantas Polda Jateng Ujicoba Tilang ETLE Berbasis Drone

”Harapan saya, desa maju, ekonomi kreatifnya akan muncul. Ini bagus untuk perekonomian desa. Seperti kata Bung Karno, kita harus mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya,” ungkap Ganjar.

Khusus tahun 2022, Pemprov Jateng menggelontorkan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa bidang Sarpras Perdesaan sebesar Rp 1.662.977.500.000. Bantuan itu untuk pembangunan sarpras di 12.425 titik.

Ada tiga OPD yang menangani Bankeudes, yaitu Dinas Permadesdukcapil yang menangani pemberian Bankeu Pemdes untuk sarpras. Dua OPD lain yakni Disperakim menangani bantuan RTLH, dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menangani pengembangan desa wisata.

BACA JUGA: 8 UMKM Binaan Terbaik Semen Gresik Ikuti Bazar UMKM Kementerian BUMN di Sarinah Jakarta

Plt Kepala Dinas Permadesdukcapil Jateng, Didi Haryadi menjelaskan, pihaknya menangani bankeu sarpras, seperti pembangunan atau penyediaan sarana prasarana drainase, pengaspalan, betonisasi, perbaikan kantor desa, talud, embung, dan energi yang terbarukan.

Selain itu, pembangunan kantor BUMDes, Kios Pasar Desa, penyediaan air bersih, pengadaan kesenian, perpustakaan desa, taman bacaan desa, dan beberapa fasilitas yang lain.

”Di tahun 2022 (Bankeu Sarpras) menjadi 12.425 titik, atau dengan total Rp 1,6 triliun. Kepedulian serta perhatian terhadap pembangunan sarpras perdesaan, pemulihan ekonomi desa, penanganan kemiskinan di desa, sangat luar biasa yang terjadi di Jateng,” terang Didi.

BACA JUGA: Limbah Jagung Ternyata Mampu Menghasilkan Dolar

Ditambahkan dia, bantuan yang diberikan itu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Didi mencontohkan, pada 2020, pemprov memberikan bantuan sarpras desa di 5.326 titik sasaran pembangunan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 933 miliar. Pada 2021, bantuan keuangan sarpras meningkat signifikan, yaitu 6.953 titik lokasi, dengan anggaran mencapai Rp 1,069 triliun.

”Ini kepedulian dan kehadiran Pemprov Jateng, dalam ikut serta berperan membangun desa-desa di Jateng,” papar Didi.

Tim SB

The post Geber Pembiayaan Infrastruktur Desa, Ganjar Dinilai Berhasil Wujudkan Desa di Jateng Makin Mandiri appeared first on SuaraBaru.id.

Sejak digagas tahun 2015 dengan nama program ‘Bedah Rumah’, program RTLH memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Jateng. Pada 2021 lalu, program ini berhasil merenovasi RTLH sebanyak 11.152 unit atau 98,76 persen dari total target 11.292 unit.

Sementara tahun ini, Ganjar mengalokasikan biaya renovasi 11.417 rumah warga kurang mampu. Per tanggal 6 April 2022, Ganjar sudah menyalurkan bantuan RTLH kepada 6.600 kepala keluarga (KK) sejak awal tahun 2022.

BACA JUGA: Survey SMRC; PAN dan PPP Terancam Terlempar dari Senayan di Pemilu 2024

Gubernur juga menganggarkan bantuan senilai Rp 12 juta per RTLH, dari APBD Provinsi Jateng, dengan rincian Rp 10 juta untuk pembelian bahan material, dan Rp 2 juta untuk padat karya (sewa karyawan). Namun demikian, Ganjar mendorong dan memasifkan alokasi itu, agar semakin banyak warga prasejahtera yang merasakan manfaatnya.

Ganjar kemudian meramu strategi, agar bantuan RTLH bisa maksimal menangani kemiskinan. Hasilnya, berkat kerja sama dengan Baznas Jateng, Ganjar mendapat sumber dana bantuan RTLH dari zakat yang dikeluarkan mustahik, di Pemprov Jateng.

Dengan adanya Baznas Jateng, dana APBD yang dialokasikan untuk bantuan ini dapat dipergunakan dengan lebih efisien. Dari situ, Ganjar berhasil mendapatkan alokasi dana bantuan RTLH dari Baznas sebesar Rp 20 juta per bulan.

BACA JUGA: Sekolah Lansia Diluncurkan, Wujudkan Lansia Cerdas, Sehat dan Produktif

Upaya itu bukan tanpa hasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng sebesar 0,32 persen, pada kuartal I 2022. Ini berarti, penduduk miskin di Jateng berkurang 102,57 ribu orang, dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa.

Ganjar sendiri menyebut, bantuan RTLH adalah salah satu indikator percepatan penanganan kemiskinan. Dia juga mendorong semua kabupaten/kota se-Jateng, ikut menggalakkan program ini, terlebih dengan bantuan Baznas yang bisa menyalurkannya.

”Kita nggak mungkin hanya mengandalkan APBD. Oleh karenanya, kerja sama dengan pihak lain seperti Baznas ini, sangat bagus untuk mengungkit lebih cepat. Nanti kita akan galakkan lagi kerja sama dengan kabupaten/kota, TNI/Polri, kampus, perusahaan, BUMD, BUMN dan lainnya agar lebih cepat,” kata Ganjar, seperti dilansir dari jatengprov.go.id, Kamis (1/9/2022).

BACA JUGA: Wisata Religi Wonosobo Jadi Investasi yang Menjanjikan

Telah banyak testimoni penerima bantuan RTLH yang digagas Ganjar. Misalnya Mbah Suliyah (75), warga Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Semarang. Perempuan itu sudah lama mendambakan memiliki rumah yang nyaman, serta memiliki kamar mandi sendiri. Dan impian itu diwujudkan dengan bantuan RTLH.

”Nggih seneng sanget omahe didandani, apa meneh ajeng didhamelake WC. Biasane nunut tonggone (ya senang sekali rumahnya diperbaiki, apalagi mau dibuatkan WC. biasanya numpang tetangga),” ucap Mbah Suliyah.

Selain Suliyah, ada juga bedah rumah keluarga Mbah Dasromi di Desa Tegal Arum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Kemudian ada Siti Khotimah yang tinggal bersama anak dan cucu-cucunya di rumah berukuran 6×9 meter di Salatiga, dan masih banyak lagi.

BACA JUGA: Lomba Poster dan Film Pendek Jadi Cara Sosialisasi Menekan Peredaran Rokok Ilegal

Dari sisi Baznas Jateng, RTLH juga merupakan program fundrising, untuk mengatasi kemiskinan. Berdasarkan tujuan programnya, Baznas Jateng berusaha meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsinya, untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, serta meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman.

Hingga saat ini, Baznas telah menyalurkan dana untuk membantu 797 rumah tak layak huni di Jateng, dan jambanisasi sebanyak 468 unit. Ini merupakan hasil kerja sama dengan Pemprov Jateng.

”Kami bersama Disperakim bareng-bareng mengatasi RTLH ini, guna mewujudkan dawuh-nya Pak Gubernur. Ini sebagai bentuk sinergi,” ucap Ketua Baznas Jateng, KH Ahmad Darodji.

Tim SB

The post Konsistensi Ganjar Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng Lewat Bantuan RTLH appeared first on SuaraBaru.id.