”Pemanfaatan satu data kependudukan sangat penting diwujudkan, agar proses pembangunan di berbagai bidang tepat sasaran,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dipakai Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kerap mencatat jumlah orang miskin di satu daerah dengan jumlah yang berbeda.

BACA JUGA: Kota Tegal Dideklarasikan sebagai Kota Lengkap ke-4 se-Indonesia

Demikian juga dengan data para penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah, dan data dari sejumlah yayasan serta lembaga tempat para penyandang disabilitas berhimpun, yang berbeda.

Sementara Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, jumlah penduduk miskin per September 2022 ada sebanyak 26,36 juta orang. Sedangkan pada tahun yang sama, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang.

Menurut Lestari, kondisi beragamnya data yang ada saat ini harus diakhiri, dan segera diwujudkan satu data kependudukan yang akurat, melalui berbagai upaya pemutakhiran data.

BACA JUGA: Hasil Otopsi Mayat Dicor Semen, Korban Dimutilasi saat Masih Hidup

Karena, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, satu data kependudukan yang akurat merupakan bagian dari faktor pendorong proses percepatan pembangunan di sejumlah bidang.

Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Tanah Air.

Diungkapkan anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, sejumlah sektor membutuhkan ketepatan sasaran pembangunan, dalam upaya mempercepat prosesnya. Termasuk proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus pembangunannya adalah manusia dengan beragam kondisinya.

”Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jumlah penduduk, upaya pemutakhiran data kependudukan harus konsisten dilakukan secara periodik, agar ketepatan sasaran pembangunan dapat terus ditingkatkan,” harap dia.

Riyan

The post Akselerasi Pembangunan Butuhkan Data Kependudukan yang Akurat appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala SMK Negeri Jateng Semarang, Samiran, mengatakan, penyelenggaran pendaftaran PPDB SMK Boarding dan Semi Boarding dibuka di tiga SMK Boarding, yakni SMKN Jateng di Semarang, Pati, dan Purbalingga, serta 15 SMK Semi Boarding lainnya.

Tercatat 15 SMK Semi Boarding itu adalah, SMKN 1 Demak, SMKN 2 Rembang, SMKN 1 Wirosari Grobogan, SMKN 1 Jepon Blora, SMKN 1 Tulung Klaten, SMKN 1 Kedawung Sragen, SMKN 2 Wonogiri.

BACA JUGA: Berjurnalistik dengan Cerdas, Bermedia dengan Waras

Kemudian ada pula, SMKN 1 Purworejo, SMKN 2 Wonosobo, SMKN 1 Punggelan Banjarnegara, SMKN 1 Alian Kebumen, SMKN 2 Cilacap, SMKN 1 Kalibagor Banyumas, SMKN 1 Tonjong Brebes, dan SMKN 1 Randudongkal Pemalang.

”Kami SMK Boarding, yang khusus di SMK Boarding di Semarang, ditunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai yang mengkoordinasikan 18 sekolah Boarding dan Semi Boarding, akan kami mulai pendaftarannya pada Februari untuk PPDB,” kata Samiran dalam keterangannya di SMK Jateng Semarang, Selasa (7/2/2023) sore.

Pihaknya telah mencoba aplikasi pendaftaran, dan pertengahan Februari ini akan segera meresmikan aplikasi pendaftaran PPDB SMK Boarding dan Semi Boarding. Dengan demikian, pendaftaran PPDB SMK Boarding dan Semi Boarding akan dilakukan pada Selasa (14/2/2023). Masa pendaftaran akan dibuka sekitar 1-1,5 bulan.

BACA JUGA: Tebing Jalan Ambrol, Hubungan Antarkecamatan di Wonogiri Terputus

”Insya Allah bulan Mei nanti sudah selesai, dan siswa daftar ulang sekitar Mei akhir. Karena kita memberikan waktu untuk anak-anak yang tidak diterima di SMK Jateng, baik Boarding maupun Semi Boarding, mendaftar di sekolah reguler,” jelasnya lebih lanjut.

Samiran menjelaskan, untuk kuota PPDB di SMK Negeri Jateng tahun ini, di SMKN Jateng di Semarang sebanyak 120 siswa, SMKN Jateng di Pati 72 siswa, dan SMKN Jateng di Purbalingga 96 siswa. Sedangkan di SMKN Semi Boarding rata-rata kuota setiap sekolah 30 siswa, jadi dari total 15 sekolah, kuotanya sekitar 450 siswa.

Adapun yang membedakan SMKN Jateng Boarding dan Semi Boarding yaitu, jika SMKN Boarding seluruh siswanya tinggal dan belajar di sekolah. Sedangkan SMKN Semi Boarding, siswa masih belajar dengan siswa reguler meski mereka tinggal di asrama.

BACA JUGA: Perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Pemerintah Provinsi Jateng melalui Gubernur Ganjar Pranowo, terangnya, menginisiasi pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan, dalam hal ini lewat jalur SMKN Boarding dan Semi Boarding.

”Maka kami mencoba memberantas kemiskinan ini secara serius. Visinya, harus menjadi pelopor, penggerak pemberantasan kemiskinan. Lulusannya setelah lima tahun, harus bisa mengentaskan kemiskinan dirinya dan lingkungannya. Juga menggerakan masyarakat untuk pengetasan kemiksinan di daerahnya,” ujarnya.

Karena ini merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan di Jateng, maka syarat utama calon siswa yang diterima adalah, harus warga Jateng dan benar-benar dari kalangan miskin. Ini dibuktikan dari penyertaan KK dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Riyan

The post Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMKN Semi Boarding Dibuka Mulai 14 Februari 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jateng, Arief Djatmiko, mengatakan, target pemrov memberikan bantuan RTLH di tahun 2022, mencapai 100 persen.

”Target tahun 2022 ada 11.417 unit, dan sudah tersalurkan semua ke masyarakat 100 persen,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (24/12/2022).

BACA JUGA: Natal Jadi Momentum Toleransi, Kebangkitan dan Kebahagiaan

Kepala Dinas yang akrab disapa Miko itu menambahkan, jumlah bantuan RTLH yang diberikan, telah berkembang sejak awal dimulai oleh Ganjar pada 2013 silam.

”Program itu sudah dimulai pada 2013-2014, dengan hanya 900 unit. Dalam perkembangannya, empat tahun terakhir angkanya berkisar 11 ribu unit,” ucapnya.

Dijelaskan Arief, sasaran bantuan RTLH adalah masyarakat yang masuk dalan daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
”Disamping sebagai upaya untuk menuntaskan rumahnya sebagai bagian dari pengurangan biaya pengeluaran masyarakat, juga sebagai bagian upaya membangkitkan ekonomi,” imbuhnya.

BACA JUGA: Car Free Day Diliburkan, Wisata Gajahmungkur Wonogiri Tanpa Atraksi

Saat ini, besaran bantuan RTLH lewat APBD Jateng nilainya Rp 12 juta. Dengan rincian Rp 10 juta untuk material, dan Rp 2 juta untuk padat karya.

Miko menjelaskan, nilai untuk padat karya itu dibagi untuk enam orang, yang bekerja selama tiga hari. Termasuk untuk konsumsi selama bekerja.

”Tahun kemarin 2021-2022, total yang ter-cover dalam padat karya, lebih dari 33 ribu orang, per tahunnya,” lanjut dia.

BACA JUGA: Jika Gelombang Tinggi Berkepanjangan, Edy Sujatmiko : Disiapkan Evakuasi 317 Orang Wisatawan

Menurut dia, dari capaian-capaian itu, diharapkan pada 2023 akan meningkat lebih banyak, hingga 40 ribu. ”Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemprov dan gubernur. Selain untuk memperbaiki rumah, juga guna meningkatkan kualitas penghasilannya,” ujarnya.

Bantuan RTLH ini, dianggapnya, secara tidak langsung telah mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat. ”Bisa dilihat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan pada tahun kemarin,” papar Miko lagi.

Untuk itu, di tahun sepan, gubernur akan menambah nilai bantuan RTLH. Yakni menjadi Rp 18 juta untuk material, dan Rp 2 juta untuk padat karya. ”Yang Rp 2 juta tetap melekat sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi tahun depan untuk total bantuan RTLH sebesar Rp 20 juta,” tegasnya.

BACA JUGA: Partai Hanura Kudus Optimistis Rebut Simpati Masyarakat di Pemilu 2024

Miko juga menyebutkan, selain nilai yang ditambah, Ganjar juga meningkatkan jumlah target bantuan RTLH, yakni sebanyak 15 ribu unit. ”Kita akan coba percepatan-percepatan pada semester I. Mudah-mudahan progres-nya sudah lebih dari 80 persen. Harapan kami bisa selesai di semester I,” ujarnya.

Kendala penyelesaian yang sering terjadi, bisa saja karena adanya perubahan data. Misalnya, penerima bantuan meninggal dunia, atau pindah ke luar daerah. ”Tapi tahun ini 100 persen clear semua 11.417 unit,” tandasnya.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, hingga tahun ini Disperakim mencatat telah membangun 1.041.894 unit Rumah Sehat Layak Huni, bagi warga miskin di seluruh Jateng.

BACA JUGA: Pastikan Nataru Aman dan Lancar, Ini yang Dilakukan Bupati Pacitan

Capaian ini tidak bersumber dari satu pendanaan APBD saja, tapi juga bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan pemkab/pemkot. Dalam realisasi renovasi RTLH itu, Ganjar menerapkan sistem pembiayaan gotong royong.

”Selain dari anggaran pemerintah, Ganjar juga mengajak kerja sama dengan beberapa sektor lainnya, seperti Baznas, perusahaan swasta, BUMN, BUMD hingga filantrop,” tukas Miko.

Riyan

The post Pemprov Jateng Tuntaskan Bantuan 11.417 Unit RTLH, Tahun Depan Targetkan 15.000 appeared first on SuaraBaru.id.