Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin melakukan audiensi percepatan proses relokasi bersama Bupati Sukoharjo.

Didampingi Kadiv Administrasi Jusman, dan Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto, Kakanwil menyampaikan pematangan lahan di Kabupaten Sukoharjo yang telah disetujui oleh Menkumham.

“Kami berharap sertifikasi tanah atas nama Kanwil Kemenkumham Jateng bisa diselesaikan lebih cepat, sehingga tahun 2023 dapat segera dibangun Rutan,” ungkap Yuspahruddin, Kamis (13/10/2022).

Sementara itu Jusman menyarankan agar menyegerakan pematangan aset berdasarkan Pagu Alokasi T.A 2023 yang telah ditetapkan, dengan adanya pematangan lahan dan sarana prasarana lingkungan.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mendukung penuh rencana relokasi tersebut. Ia menekankan perlunya digelar sosialiasi pembangunan Rutan kepada masyarakat Kelurahan Sonorejo.

“Kami mendukung untuk perpindahan Rutan dari Solo ke Sukoharjo sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar proses pembangunan berjalan lancar dan tidak ada masalah, kami akan mematangkan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, forkompimcam, para Kades, hingga pemudanya,” ujar Etik.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan tanah hibah sebesar 2,8 Hektar kepada Kemenkumham. Relokasi Rutan ini merupakan salah satu upaya penanganan over kapasitas di Rutan Surakarta yang mencapai 191,6%. Dimana kapasitas hunian untuk 298 orang, saat ini diisi 577 warga binaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Kabupaten Sukoharjo, Widodo, Kepala Dinas PU, Bowo Sutopo Dwi Atmodjo, Kepala Rutan Surakarta, Urip Dharma Yoga, Kepala Bagian Program dan Humas, Budhiarso Widhyarsono serta jajaran.

Ning Suparningsih

The post Kakanwil Jateng Gelar Audiensi Percepatan Proses Relokasi Rutan Surakarta appeared first on SuaraBaru.id.

Persemian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemukulan gong itu, juga dihadiri Deputi Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB Diah Natalisa, serta Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

”Ini bagian dari komitmen pemerintah, bagaimana pelayanan masyarakat bisa mudah, murah, cepat. Kemudian disatukan, agar masyarakat tidak lari ke sana dan kemari,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: Abu Tholut, Eks Napiter Asal Kudus Ini Sebut Radikalisme Mulai Menurun

Dia berharap, kemudahan layanan itu dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, ke depan juga terus dikembangkan secara online.

”Harapan saya, ini bagian dari mempermudah layanan. Yang kedua mungkin tidak cukup di sini, kita bisa extand yang online. Maka saya minta yang masuk ke sini dilayani dengan baik, dengan senyum dan sapa,” lanjutnya.

Orang nomor satu di Jateng itu juga memuji Gedung MPP Sevaka Bhakti Wijaya, yang bagus dengan berbagai fasilitas yang ada. ”Gedungnya bagus banget. Ini sepertinya gedung paling bagus sementara yang ada di Jateng,” paparnya.

BACA JUGA: Hasil Kerajinan Kayu Jati Jepon Diekspor ke Korea

Sejauh ini, ungkap Ganjar, sudah ada 13 MPP yang ada di Jateng. Tahun ini, rencananya akan ditambah lima MPP lagi.

”Sekarang sudah ada 13 MPP di Jateng. Tahun ini tambah lima lagi. Ini bukan hanya layanan secara fisik saja, tetapi juga digitalnya disatukan di sini agar masyarakat mendapat pelayanan satu atap,” imbuhnya.

Ganjar menambahkan, dengan adanya MPP akan mampu mengubah perilaku pelayanan pemerintah bagi masyarakat.

BACA JUGA: PWI Kabupaten Blora Selenggarakan Pelatihan Jurnalistik

”Mudah-mudahan kalau semua bisa transparan, terbiasa melayani masyarakat akan bisa mengubah perilakunya, untuk melayani yang baik, yang prima dan tidak korupsi, tidak pungli. Sehingga masyarakat terpuaskan,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dalam sambutannya menyampaikan, MPP Sevaka Bhakti Wijaya berdiri di atas lahan seluas 3.600 meter persegi, dengan luas bangunan 2.620 meter persegi.

”Dibangun dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021, senilai Rp 21,4 miliar,” ungkapnya.

BACA JUGA: IDI Kudus Jadi Orang Tua Asuh Bagi Anak Penderita Stunting

Menurut Etik, MPP hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamaman kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. ”Saat ini telah bergabung 32 instansi dan 138 jenis layanan yang ada di MPP ini,” tandasnya.

Sebelumnya, MPP yang telah diresmikan Ganjar di antaranya ada di Kabupaten Banyumas, Kendal, Batang, Jepara, Kebumen, Tegal, Karanganyar, Pati, Kudus, Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Magelang.

Selain itu, beberapa daerah juga tengah menyiapkan MPP seperti ini. Di antaranya Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak serta beberapa daerah lainnya komitmen untuk menyusul.

Riyan

The post Mal Pelayanan Publik ke-13 Ada di Kabupaten Sukoharjo appeared first on SuaraBaru.id.

”Kok kebangetan sekali. Orang asli sini (Kartasura) kok sampai tidak tahu kalau benteng ini Benda Cagar Budaya (BCB),” ungkapnya.

Menurut dia, jika warga guyub dengan lingkungan, sudah pasti tahu jika tembok benteng situs Keraton Kartasura itu merupakan aset peninggalan bersejarah, yang harus dilindungi dan dilestarikan.

BACA JUGA: Mohon Maaf, Wonogiri Tidak Menganggarkan Mudik Gratis

Saat meninjau lokasi, bupati mengaku kaget sekaligus kecewa, saat mendapati kondisi kerusakan tembok benteng itu. Pasalnya, batu bata yang sudah berumur ratusan tahun terlihat berserakan. Diketahui, tembok benteng yang dijebol itu sepanjang 7,4 meter.

”Saya baru tahu setelah mendapat laporan, karena baru kembali dari kegiatan di Jakarta. Kejadian ini sangat saya sayangkan,” kata Etik.

Ditambahkannya, seharusnya warga sekitar turut menjaga, melestarikan, dan memelihara benda bersejarah. Terutama oleh pemilik lahan yang tidak sekonyong-konyong membongkar tanpa berdiskusi dengan pengurus lingkungan. Selain itu juga, menanyakan izin membangun di atas lahan kawasan cagar budaya pada RT, lurah dan seterusnya.

BACA JUGA: Dibutuhkan Sinergi Lebih Kuat Masyarakat dengan Penegak Hukum

”Jangan banyak alasan terus langsung tebas saja. Kalau disuruh memperbaiki pasti tidak bisa. Wong satu bata itu beratnya lebih dari sekilo, di sini juga tidak ada yang buat,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Etik juga menyoroti hak kepemilikan lahan oleh masyarakat yang berada dalam kawasan cagar budaya.

Saat ini, pemerintah daerah telah meminta kasus perusakan termasuk aturan kepemilikan lahan, untuk diusut dan diselesaikan secara tuntas. Selanjutnya dilakukan inventarisasi aset yang masuk cagar budaya, dan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Riyan

The post Perusak Tembok Benteng Keraton Kartasura Bakal Diusut appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam peninjauannya itu, Etik menyampaikan, perbaikan underpass ini sebagai respon dari keluhan masyarakat pengguna jalan selama ini. Pasalnya, underpass kembali rusak, meski kali terakhir diperbaiki pada Maret 2021 lalu.

”Saya harap perbaikannya bisa permanen, sehingga underpass tidak mudah rusak, utamanya saat musim hujan,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemprov Jateng Terus Berupaya Cegah Serangan Siber

Menurutnya, perbaikan dilakukan di bagian grill, yang selama ini tidak kuat menahan tonase kendaraan yang lewat, sehingga mudah rusak. Grill menjadi perhatian, dengan opsi dilakukan pengecoran 20 cm. Dengan penggantian grill menjadi cor ini, diharapkan underpass akan semakin kuat dan tidak mudah rusak.

Setelah perbaikan ini selesai, akan dilakukan pengaturan lalu lintas, utamanya kendaraan yang bertonase besar. Kendaraan bertonase besar direncanakan tidak boleh masuk underpass, agar tidak mudah rusak. Terkait hal itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan berkoordinasi dengan Kota Solo, dan daerah lain yang bersinggungan.

”Jadi ada pengalihan arus lalu lintas untuk kendaraan bertonase besar, agar tidak melewati underpass,” ujarnya.

BACA JUGA: Ganjar Minta Kemenhub Utamakan Sosialisasi Sebelum Penindakan

Setelah perbaikan ini, lanjut Bupati, Pemkab akan melihat kualitas perbaikannya, terkait dengan pengalihan aset. Menurutnya, jika perbaikan sudah baik akan menjadi bahan pertimbangan Pemkab untuk menerima serah terima aset ke daerah. Kualitas perbaikan menjadi dasar bagi Pemkab Sukoharjo, karena biaya perawatan underpass ini cukup besar.

Etik juga menyebutkan, untuk masalah air yang sering menggenang, menurut penjelasan dari Balai Perkeretaapian, diperkirakan tidak akan terulang. Hal itu karena di underpass sudah ada enam pompa air, sehingga diharapkan tidak ada genangan saat musim hujan.

”Nanti juga akan diberi tambahan lampu, agar kalau malam hari lebih terang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sukoharjo, Toni Sribuntoro menambahkan, akses ke Underpass Makamhaji ditutup total, selama perbaikan dilakukan. Saat ini Dishub sudah memasang rambu-rambu penunjuk arah di sejumlah persimpangan menuju underpass.

Riyan

The post Bupati Sukoharjo Pantau Perbaikan Underpass Makamhaji appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka akan bergabung dengan atlet dari daerah lain, yang mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam ajang PON dan Peparnas 2021 di Papua.

Dalam kesempatan itu, Etik Suryani menjanjikan penghargaan bagi atlet peraih medali pada ajang itu.

BACA JUGA: Ini Cara Unik dan Kreatif Bupati Jepara Kampanyekan World Cleanup Day 2021

”Kami tidak akan tutup mata dengan atlet yang berprestasi. Bagi atlet yang berprestasi dengan meraih medali di PON dan Peparnas, ada penghargaan dari Pemkab. Bentuknya nanti kami bicarakan lagi. Yang penting semangat mengejar prestasi,” pesan Bupati.

Dia juga menyatakan komitmennya, untuk memajukan olahraga di Sukoharjo, termasuk rencana mambangun gedung olah raga (GOR).

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sukoharjo, Setyo Aji Nugroho menambahkan, untuk PON XX/Papua, Sukoharjo mengirimkan delapan atlet yang didampingi satu pelatih. Sedangkan untuk Peparnas, ada 11 atlet dan satu pelatih.

”Kami berharap, atlet-atlet Kabupaten Sukoharjo yang mewakili Provinsi Jateng dapat menorehkan prestasi, dengan meraih medali. Seperti yang disampaikan Bupati tadi, ada penghargaan bagi atlet peraih medali PON maupun Peparnas,” ujarnya.

Riyan

The post Bupati Sukoharjo Siapkan Bonus Atlet Peraih Medali PON dan Peparnas appeared first on SuaraBaru.id.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo, Yunia Wahdiyati mengatakan, per tanggal 9 Mei 2021 jumlah akumulasi kasus corona di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 5.819 kasus yang tersebar di 12 kecamatan.

Dimana kasus positif virus Corona dengan gejala sebanyak 3.269 kasus atau bertambah 72 kasus dari pekan sebelumnya. Perinciannya, jumlah kasus aktif 193 yang terdiri dari rawat inap 126, isolasi mandiri 67, jumlah meninggal 412 (tambah 13) dengan jumlah sembuh 2.664 (bertambah 76).

“Untuk yang tanpa gejala totalnya 2.550 dengan pasien sembuh 2.525 kasus. Kasus sembuh ini bertambah 41 orang,” jelas Yunia.

Sedang untuk data suspek ditemukan 1.712 kasus atau bertambah 13 kasus. Jumlah kasus aktif 172 kasus dengan rincian isolasi mandiri 15 kasus dan rawat inap rumah sakit 157 kasus. Jumlah meninggal dunia 26 kasus dan jumlah selesai isolasi 778 kasus. Bukan covid-19 sebanyak 736 kasus dengan rincian, jumlah hasil swab negatif 726 kasus dan jumlah dengan diagnosa akhir penyakit lain 10 orang. Data kontak erat diketahui secara akumulasi sebanyak 13.213 kasus. Rinciannya, 1.467 kasus dan selesai pemantauan 11.770 kasus.

“Klaster pemudik dan klaster masjid sudah ditemukan selama puasa Ramadan dan menjelang Lebaran,” imbuhnya.

Karena itu pihaknya meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Penerapan tersebut seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Khusus untuk pemudik mereka wajib menunjukan kelengkapan dokumen kesehatan.

“Sesuai kebijakan Bupati Sukoharjo Etik Suryani mudik Lebaran tahun ini jangan sampai ada ledakan kasus positif virus Corona. Makanya dilakukan pengetatan dan percepatan penanganan. Kami terus pantau data,” ujarnya.

Terkait dengan potensi kenaikan kasus, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo ini mengatakan, ada potensi. Mengingat pandemi belum berakhir. Karena itu pihaknya mewanti-wanti agar masyarakat benar-benar pathui protokol kesehatan.

Pihaknya meminta masyarakat untuk ikut aktif membantu pencegahan penyebaran virus corona salah satunya dengan tidak mudik. Sebab sudah ada temuan satu klaster baru penyebaran virus Corona dari kedatangan pemudik.

WIB

The post Sepekan, Sukoharjo Tambah 106 Kasus Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Bupati Sukoharjo Agus Santosa, Pejabat Forkopimda, dan juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir dalam agenda tersebut. Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, total ada 3.000 paket sembako yang dibagikan untuk warga kurang mampu dan juga THL di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Warga penerima sendiri sebelumnya sudah diberi kupon untuk mengambil sembako di rumah dinas. Data warga kurang mampu yang mendapat paket sembako itu merupakan data yang diperoleh dari RT yang diajukan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat. Mereka semua berasal dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

“Kami menyadari paket sembako tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan warga, khususnya saat Lebaran. Namun, sembako tersebut diharapkan bisa meringankan beban warga kurang mampu,” ujar bupati.

Karena itu, bupati berharap penerima tidak melihat bentuk dan nilainya. Sebab yang utama adalah bentuk kepedulian Pemkab pada masyarakat kurang mampu, khususnya menjelang Lebaran.

Paket sembako tersebut berisi enam item barang, masing-masing beras, mi instan, minyak goreng, gula pasir, teh celup, sirup, dan dan teh. Tiap paket sembako tersebut bernilai sekitar Rp106.472. Sehingga, karena jumlah paketnya sebanyak 3.000 paket, dana yang dibutuhkan untuk pengadaan paket sembako tersebut mencapai Rp320,239 juta.
WIB

The post Pemkab Sukoharjo Bagi 3.000 Paket Sembako appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Alphieza Syams, Kabupaten Sukoharjo melakukan standarisasi protokol Covid-19 dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari prosentase bahwa sukoharjo menempati zona sedang dan bukan zona merah. Hal tersebut membuktikan bahwa Sukoharjo mampu dan serius menangani covid 19.

“Kami mengapresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menangani pandemi covid. Kami berharpa seluruh masyarakat Sukoharjo agar tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dan bersama sama melawan virus ini agar pendemi segera berakhir,” ungkapnya.

Selain itu, Tim juga megimbau agar terus melakukan pemantauan dan pengecekan di tempat-tempat yang biasanya digunakan tempat berkerumun. Jika ada yang melanggar Prokes, agar diambil tindakan tegas.

“Saat ini pemerintah harus bekerja lebih giat lagi dan mengajak seluruh lapisan masyarakat terlebih dalam kebiasaan hidup sehat untuk sama-sama bergerak dalam menjaga agar penyebaran covid 19, khususnya di Sukoharjo tidak semakin meningkat,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memaparkan, Sukoharjo saat ini dalam zona orange. Berdasarkan data yang ada, wilayah yang sekarang menduduki prosentase covid terbanyak yaitu wilayah Kartasura. Sedangkan wilayah dengan kasus covid terendah ada di Kecamatan Gatak.

“Kami berterimakasih, semoga kunjungan tim pakar ini semakin memberikan motivasi bagi Sukoharjo untuk terus bekerja, khususnya menekan penyebaran corona,” ungkap bupati di Auditorium Menara Wijaya.

Terkait dengan jumlah kasus di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data per 5 Mei, akumulasi kasus positif virus Corona sebanyak 5.769 kasus. Rinciannya, 108 kasus isolasi mandiri, 122 kasus rawat inap, 5.134 kasus sembuh dan selesai isolasi mandiri dan 405 kasus meninggal dunia. Dari data tersebut diketahui masih ada 230 kasus positif virus Corona aktif.

WIB

The post Tim Pakar Satgas Covid Nasional Apresiasi Kinerja Kabupaten Sukoharjo appeared first on SuaraBaru.id.

Bahkan ibu rumah tangga tersebut, harus berdampingan dengan tabung oksigen.Sebab tanpa tabung oksigen itu, Winda akan merasakan kesakitan yang luar biasa.

Setiba di ri rumah yang sempit itu, bupati langsung masuk ke dalam dan berbincang dengan Winda terkait dengan penyakit yang dideritanya. Dengan nada bicara yang pelan, Winda menceritakan apa yang diderita dan latarbelakang keluarganya. Usai berbincang bupati meminta Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) memindahkan status kepesertaan BPJS Mandiri Winda ke BPJS yang dicover oleh Pemkab (PBI). Selain itu, bupati juga meminta agar Winda mendapatkan pengobatan yang ditanggung oleh APBD.

“Saya tahu kalau ada warga Pucangan ini menderita penyakit ini dari media sosial (Medsos). Kebetulan ada akun yang DM ke saya dan hari ini (Kamis,29/04/2021) datang ke sini untuk memastikan dan memberikan bantuan,” ungkap Bupati.

Kepala DKK Sukoharjo, Yunia Wahdiyati yang turut hadir di Pucangan mengatakan, warga tersebut diagnosanya Benign neoplasma of bronkhus & lung, FNAB colli anterior dd ectopic thymoma dd Lymphoma Hodgkins.

“Memang ada kelainan pada paru-parunya. Pasien ini selama ini tidak masuk PKH dan BPJS mandiri. Tadi ibu bupati memerintahkan agar dimutasi ke BPJS PBI,” ungkap Yunia.

Budiyono, kepala desa Pucangan mengatakan, warganya tersebut merupakan salah satu warga kurang mampu. Dia merupakan ibu rumah tangga yang hidup dengan suami dan dua anak balita.

“Beberapa waktu lalu, Winda ini periksa ke salah satu RS yang ada di daerah Delanggu, Klaten. Di sana dia didiagnosa adalah masalah paru-paru yang kemasukan cairan,” jelas Budiyono.

Pada saat berobat di sana, pihak RS berhasil mengambil cairan yang ada di paru-paru sebanyak dua liter. Namun, penyakit itu tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya dia dirujuk ke RS Dr Moewardi Solo. “Di RS ini diagnosanya juga sama, ada masalah di paru-paru yang kemasukan air,” imbuhnya.

Pihaknya mengucapkan terimakasih atas kepedulian bupati Sukoharjo dan wakil bupati terhadap warganya. Dia berharap, warganya tersebut nantinya mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan memadai.

WIB

The post Bupati-Wakil Bupati Sukoharjo Blusukan Bezuk Warga Sakit appeared first on SuaraBaru.id.

Selain memastikan penerima sudah sesuai dengan data yang ada, bupati perempuan pertama di Kabupaten berslogan Makmur itu juga mengedukasi masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan (Prokes). Sebab, hingga saat ini pandemi covid-19 masih terjadi.

“Jadi, selain proses penyalurannya, saya ingin tahu bagaimana penerapan prokes masyarakat. Ini penting karena untuk memutus rantai penularan virus,” ujar Bupati di sela-sela sidak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengimbau masyarakat yang punya saudara atau keluarga yang merantau untuk tidak pulang dulu untuk menghindari penyebaran corona. Karena, yang didatangi di kampung biasanya sudah tua sehingga rentan terkena virus corona.

“Kalau kangen bisa video call dulu, intinya jangan pulang ke kampung agar angka corona bisa ditekan dan bisa segera selesai di Sukoharjo. Kalau corona selesai maka ekonomi bisa bangkit dan pulih kembali. Apalagi sudah muncul klaster pemudik di Nguter,” tambah Bupati.

Terkait dengan bantuan BPNT tahap 2 sendiri, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 34.334. Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo, Suparmin mengatakan, penyaluran BPNT dilakukan di 98 e-warong yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah e-warong yang menyalurkan sudah bertambah dari sebelumnya 88 menjadi 98.
Sesuai data, 33.334 KPM penerima tersebar di 12 kecamatan. Rinciannya, untuk Kecamatan Baki 4.011 KPM, Bendosari 3.710 KPM, Bulu 2.993 KPM, Gatak 3.291 KPM, Grogol 5.998 KPM, Kartasura 4.096 KPM, Mojolaban 5.784 KPM, Nguter 3.759 KPM, Polokarto 5.872 KPM< Sukoharjo 4.782 KPM, Tawangsari 5.334 KPM, dan Kecamatan Weru 4.704 KPM.
WIB

The post Lagi, Bupati Sukoharjo Blusukan Pantau Penyaluran Bantuan appeared first on SuaraBaru.id.