SEMARANG (SUARABARU.ID) – Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III 2024 mencatatkan nilai positif sebesar 4,93% (yoy) dengan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 sebesar 73,87.
Dalam keterangan pers Kementerian Keuangan kantor wilayah Jateng, laju inflasi Oktober 2024 tercatat sebesar 0,19% (month-to-month) naik jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,05% (mtm).
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Jawa Tengah turut menunjukkan optimisme (>100) sebesar 134,3 (mtm) sedikit turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 134,9 (mtm) namun masih lebih tinggi daripada IKK Nasional sebesar 121,1 (mtm).
Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2024 perlu diperhatikan sebab mencatatkan nilai 113,54 turun dibanding bulan sebelumnya. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 99,81 naik dibanding bulan sebelumnya.
“Kondisi tersebut masih menunjukkan daya tukar dari harga-harga produk pertanian maupun perikanan tetap terjaga dengan baik,” kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Bayu Setiawan, Rabu 4 Desember 2024.
Sementara itu, untuk capaian perkembangan kinerja fiskal regional, APBN sampai dengan bulan Oktober 2024 mencatatkan kinerja optimis. Penerimaan APBN Jawa Tengah mencapai Rp 94,95 triliun (76,12%), sementara realisasi Belanja APBN mencapai Rp 99,99 triliun (80,88%).
Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga (K/L) mencapai Rp33,65 triliun (70,13%) dan Belanja TKD mencapai Rp61,33 triliun (88,30% dari pagu).
Realisasi belanja K/L secara nominal tumbuh 14,26% (yoy) terutama dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja modal sebesar 6,40% (yoy) karena peningkatan belanja infrastruktur. Selain itu, belanja barang tumbuh 18,15% (yoy) utamanya untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
Di sisi lain pada APBD Jawa Tengah, terdapat Pendapatan Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp 93,11 triliun (81,31%) dan Belanja Daerah dengan realisasi Rp80,52 triliun (67,70%).
“Kontribusi realisasi TKDD terhadap pendapatan APBD sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp 72,80 triliun atau 65,87% dari total realisasi pendapatan APBD,” katanya.
Di sektor kinerja kredit program pemerintah, hingga saat ini pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan pada UMKM dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah yaitu KUR dan UMI.
KUR Terbanyak di Pati
Sampai dengan 31 Oktober 2024, realisasi penyaluran kredit program terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp41,92 triliun (tumbuh 24,06%, yoy) untuk 809.452 debitur yang didominasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp20,69 triliun.
Penyaluran KUR terbanyak di Kabupaten Pati sebesar Rp2,52 triliun untuk 48.217 debitur dan terkecil di Kota Magelang Rp 0,12 triliun untuk 2.120 debitur.
Sedangkan realisasi penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp 1,07 triliun (terkontraksi -4,89%, yoy) untuk 236.892 debitur yang didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp 982,52 miliar.
Penyaluran UMi terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar Rp80,41 miliar untuk 17.036 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebesar Rp2,43 miliar untuk 574 debitur.
Ditinjau menurut skema penyalurannya, realisasi KUR didominasi pada skema mikro dengan jumlah penyaluran Rp30,33 triliun untuk 756.097 debitur yang mayoritas perempuan.
Sedangkan bank penyalur terbanyak ada pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp30,02 triliun untuk 724.294 debitur.
Sedangkan realisasi UMi mayoritas ada pada penyaluran pada skema kelompok sebesar Rp 951,74 miliar untuk 226.884 debitur yang mayoritas juga perempuan dengan penyalur terbanyak dari Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 840,92 miliar untuk 196.705 debitur.
“Pemerintah terus membangun tata kelola yang baik dalam menjaga keuangan negara secara profesional, kompeten, hati-hati, dan berintegritas,” katanya.
Dia menegaskan, APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga menjadi instrumen yang efektif dan kredibel dalam menjaga kepentingan bangsa, negara, dan perekonomian secara berkelanjutan.
Hery Priyono
