SEMARANG (SUARABARU.ID) — Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengatakan, capaian nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 menurun.
Nilai IDI nasional, kata dia, turun 1,62 poin dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025. Angka itu masih berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23.
“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional di Kota Semarang, Kamis, 21 Mei 2026.
Lodewijk bilang, perjalanan IDI nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang naik turun. Setelah sempat stagnan pada 2009-2013, indeks demokrasi meningkat signifikan pada periode 2014-2019.
”Lalu turun saat pandemi pada 2020, kembali naik pada 2021-2022, dan kembali mengalami fluktuasi hingga 2025,” ucapnya.
Karena itu, kata Lodewick, forum evaluasi nasional ini diharapkan bukan sekadar agenda seremonial. Lebih dari itu untuk menjadi titik awal pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif.
“Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi,” tegasnya.
Indeks Pembangunan Manusia
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry B Harmadi, mengatakan, kualitas demokrasi kini menjadi salah satu ukuran resmi keberhasilan pembangunan nasional. Baik untuk jangka menengah maupun dan panjang.
Dikatakannya, IDI kini tidak hanya masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), akan tetapi tetapi juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) dan daerah. Artinya, kualitas demokrasi akan menjadi indikator penting dalam arah pembangunan Indonesia menuju 2045.
“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” katanya.
Menurutnya, tantangan terbesar demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS, daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi cenderung memiliki indeks demokrasi yang lebih baik.
Begitu juga, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya memiliki kualitas demokrasi lebih rendah.
“Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” ujarnya.
Ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang memadai. Karena itu, pembangunan manusia disebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.
Sonny juga mengingatkan pentingnya mencegah politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurut dia, penguatan demokrasi ke depan harus diarahkan pada penguatan inklusivitas, komunikasi publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan. (*)
Diaz A Abidin
