WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Ratna Susianawati mengatakan kaum perempuan termasuk kelompok yang rentan jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Kenapa bisa begitu? Karena saat ini banyak kaum perempuan yang jadi pekerja migran di luar negeri. Jika minim pengetahuan perihal prosedur untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tetangga, maka sangat rawan jadi sasaran TPPO,” ujarnya.
Hal itu, disampaikan Ratna Susianawati usai menghadiri acara “Migran Fest, Festival Rakyat Kuliner” dalam rangka HUT ke-199 Kabupaten Wonosobo dan Hari Anti Traficking yang digelar Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Lapangan Kalicebuk Kaliwiro, Rabu (17/7/2024).
Dia mengapresiasi SBMI yang menggelar Migran Fest sebagai media edukasi dan sosialisasi pencegahan kasus TPPO. Calon buruh migran sampai jadi korban TPPO karena minim informasi seputar bagaimana mekanisme dan prosedur untuk bekerja ke luar negeri dengan cara legal, benar dan resmi.
“Guna mencegah dan mengatasi kasus TPPO, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan TPPO yang kini diketuai oleh Kapolri. Gugus Tugas Pencegahan TPPO ini bekerja sampai ke daerah agar tidak lebih banyak lagi yang jadi korban. Apalagi kebanyakan TKI yang bekerja di luar negeri kebanyakan berasal dari desa,” ujarnya.
Pemberdayaan Ekonomi
Sementara itu, Direktur Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI, Puji Astuti menyebut jika melalui prosedur yang benar banyak pekerja migran Indonesia yang sukses secara ekonomi setelah pulang bekerja dari luar negeri.
“Sebetulnya buruh migran yang sukses banyak. Mereka telah mampu mengangkat derajat ekonomi keluarga dan membantu kemajuan daerah. Sebab, tak bisa dipungkiri, tidak sedikit mantan TKI yang pulang ke rumah mampu membangun usaha yang berkelanjutan. Mereka yang dulu tidak punya apa-apa kini bisa membuka berbagai macam UMKM,” ujarnya.
Direktur Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Mukarom Ashadi menambahkan 80 persoalan TKI terjadi di dalam negeri. Terutama terkait pemberangkatan TKI ke luar negeri yang tidak prosedural. Karena itu, sosialisasi pencegahan kasus TPPO perlu disampaikan ke masyarakat.
“Kami juga ingin mendekatkan pelayanan kepada calon TKI. Maka BP2MI membuka layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) milik DPMPTSP Pemkab Wonosobo. Sehingga calon TKI tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau Surabaya untuk memperoleh informasi soal penempatan TKI di luar negeri,” tuturnya.
Ketua SBMI Maizidah Salah menyebut Wonosobo kini sudah bisa dikatakan darurat traficking karena sudah banyak yang jadi korban. Karena itu, edukasi dan sosialisasi kasus traficking perlu terus dilakukan agar tidak semakin banyak calon TKI yang jadi korban traficking.
Muharno Zarka
