SEMARANG (SUARABARU.ID) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) gelontor dana lebih dari Rp 400 miliar ke Jawa Tengah (Jateng) tahun ini untuk pelaksanaan penguatan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting hingga akhir tahun.
Rinciannya, BKKBN beri dana ke Jawa Tengah Rp 38.715.248.000 sebagai dana alokasi khusus (DAK) Fisik, dan 384.886.029.000 untuk Bantuan Operasional Keluarga Bencana (BOKB).
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin 20 Mei 2024.
“DAK untuk Jateng Rp 400 miliar lebih , rata-rata Rp 10 miliar per kabupaten. Ini merupakan wujud bagaimana komitmen pemerintah kepada pemerintah daerah terkait dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana,” katanya.
Dia berharap, anggaran sebesar itu, bisa ditransfer ke daerah-daerah di seluruh Jawa Tengah agar bisa dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan tema tentang ‘Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045’.
“Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 318,9 juta jiwa. Dengan tantangan bonus demografi keluarga muda berkualitas menjadi kunci Indonesia Emas 202,” katanya.
Sukaryo menjelaskan, di Jawa Tengah khususnya mampu menekan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) pada posisi 2,04 pada 2024 dari targetnya 1,9.
“Yang pertama Program Bangga Kencana terus dilaksanakan dengan baik. Jawa Tengah ini angka kelahirannya sangat ideal 2,04. Semua perempuan (ibu) selama masa reproduksinya di Jawa Tengah melahirkan paling banyak 2. Itu harus dijaga jangan sampai ditambah-tambah dan jangan sampai punya keinginan tidak mau melahirkan,” katanya.
Hal itulah, kata dia yang perlu dilakukan penguatan. Persoalan kelahiran perlu dikendalikan dengan baik, karena akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan ibu dan anak.
“Menurunkan angka kematian ibu dan bayi itu bisa dilakukan kalau pola kehamilannya bisa dipertahankan,” ujarnya.
Sukaryo melanjutkan, terkait penanganan stunting di Jawa Tengah punya angka penurunan meski 0,1 persen. Namun, kata dia, hal itu belum selesai karena targetnya pada 2024.
“Jadi ikhtiar penurunan stunting ini, program-program inovatif di Jateng saya kira masih terus diperkuat. Ada beberapa kabupaten yang penurunannya sangat bagus,misalnya di Kabupaten Brebes,” katanya.
Kabupaten Brebes Tertinggi
Penjabat (Pj) Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar mengungkapkan persoalan yang terjadi di wilayah di Pantai Utara Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat itu.
“Brebes itu sebagai penduduk terpadat di Jawa Tengah angkanya kira-kira 2 juta 53 ribu jiwa. Dalam kondisi saat ini angka stuntingnya juga tinggi sekaligus penyumbang angka terbanyak di Jateng,” ujarnya.
Meski demikian, akunya, tahun ini Brebes mampu menduduki peringkat tertinggi juga untuk pengentasan stunting. Dengan angka terakhir penurunan stunting 7,5 persen.
“Kami ada program nyata, salah satu instrumennya melakukan apa yang disampaikan teman-teman dari Kementerian yaitu langsung masukkan konsumsi (makanan sehat bergizi) kepada masyarakat langsung. Jangan terlalu banyak sosialisasi dialog dan sebagainya tapi eksekusi . Salah satu programnya Ayo Makan Bareng Bupati kemudian ada tokoh masyarakat sampai ke desa,” ucap Iwan.
Dia juga menjelaskan angka kematian ibu dan anak di Brebes juga masuk kategori tertinggi di Jateng. Pihaknya nilang, langsung lakukan intervensi melalui program-program dan mensinergikan pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga turun ke masyarakat desa.
“Harapan kami dengan angka tertinggi Rp 19 Miliar lebih yang didapat Brebes dana dari BKKBN ini kami bisa segera mengelolanya,” kata dia.
Diaz Aza
