WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Sikap jujur, adil dan netralitas dari para pihak, mutlak diperlukan untuk dapat mewujudkan upaya peningkatan kualitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Di sisi lain, pemberian kemudahan pelayanan, akan mendorong kiat dicapainya peningkatan partisipasi pemilih.
Wacana tersebut, Senin (26/6), muncul dalam Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilu serentak Tahun 2024. Acara ini dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri, Toto Sih Setyo Adi didampingi Komisioner Wahyu Nurjanah dan Augustina Puspa Dewi serta moderator Nur Sahid.
FGD diikuti oleh para pimpinan Parpol, LSM, Ormas, awak media, penggiat Media Sosial (Medsos), perwakilan pemilih pemula dari pengurus OSIS dan unsur akademisi.
Juga hadir Kapolres yang diwakili Kabag Ops Kompol Dr Dwi Krisyanto SH, MM, MH bersama unsur Forkompimda, Kepala Kesbangpol, Imam Rahmat Santosa dan Anggota Bawaslu Ridwan Kamil.
Berbagai isu Pemilu yang berskala nasional maupun lokal, ikut dilontarkan dalam FGD tersebut. Harapannya, dapat menjadi masukan untuk menyempurnakan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas Pemilu sebagai pesta demokrasi bangsa Indonesia.
Teknis pemungutan dan penghitungan suara yang terjauhkan dari berbagai tindak kecurangan, menjadi hal yang krusial dan perlu diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilu. Pemberian kemudahan pelayanan kepada pemilih, termasuk para pemilih lansia dan difabel, penting untuk mendapatkan perhatian.
Enggan
”Karena pengalaman pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, pemilih lansia yang karena alasan kondisi kesehatan, banyak yang enggan datang ke TPS untuk menggunakan hal suaranya,” ujar Endang Pujiastuti dari DPC PDI Perjuangan Wonogiri. Manakala ada tekat peningkatan partisipasi pemilih, hal itu perlu penyikapan tersendiri.
Budi dari PAN, Sriyadi dari partai Gelora serta Sugeng dari PPP, mendesak perlunya sikap netralitas penyelenggara, untuk konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemilih, demi mewujudkan Pemilu yang jujur, adil dan berkualitas.
Harapan senada juga dikedepankan oleh Drs Suratno MPd dari Muhammadiyah dan Badar dari Nahdlatul Ulama (NU). Ikut memberikan masukan, Kapolres yang diwakili Kabag Ops Kompol Dr Dwi Krisyanto, Kepala Kesbangpol, Imam Rahmat Santosa dan Anggota Bawaslu, Ridwan Kamil. Juga dari Ngadiroh (STAIMAS) dan Ichwan (STABN) serta Ismuning (PKK).
Di awal sambutannya, Ketua KPU Wonogiri Toto Sih Setyo Adi, memandang perlu ada pelayanan khusus kepada warga Wonogiri yang merantau (boro). Sebab, jumlah mereka cukup besar, mencapai sekitar 200 ribu, dan ini menjadi hal yang substansial dalam upaya meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu.
Sebagai kaum boro, mereka tidak pulang kampung untuk menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu. ”Ini perlu penanganan khusus, agar mereka di perantauan tetap dapat menggunakan hak suaranya, meskipun tidak mudik,” jelas Toto Sihsetyo Adi.
Bambang Pur
