SEMARANG (SUARABARU.ID)– Lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan intoleransi, serta tindak kekerasan lainnya, harus terus konsisten direalisasikan.
Hal itu bisa dilaukan melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, untuk menciptakan anak bangsa yang mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki.
”Upaya pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari intoleransi dan diskriminasi, serta tindak kekerasan, harus kita dukung sepenuhnya. Hal ini untuk menciptakan generasi penerus yang memahami nilai-nilai kebangsaan yang luhur, warisan para pendiri bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/10/2022).
BACA JUGA: Warga Makassar Antusias Ikuti Bank Jateng Friendship Run Bareng Ganjar
Dugaan praktik diskriminasi dalam lingkungan belajar pada lembaga pendidikan yang mengemuka di media sosial dalam beberapa tahun belakangan, harus mendapat perhatian serius, agar sejumlah permasalahan yang ada bisa segera diatasi.
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, pada Jumat (7/10/2022), merilis pernyataan tertulis berisi keprihatinannya atas dugaan diskriminasi yang dialami pelajar beragama Kristen di SMAN 2 Depok, Jawa Barat, dalam menjalankan ritual pagi.
”Sesuai amanat Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas mengamanatkan, pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” kata Lestari.
BACA JUGA: Tindaklanjuti Pembangunan Rusun, Kumham Jateng Verifikasi Lapangan
Dia pun mendukung respon segera Mendikbudristek, dalam menanggapi dugaan praktik diskriminasi di lingkungan sekolah itu.
Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, respon segera itu juga dibarengi langkah klarifikasi dan investigasi yang memadai, terkait dugaan diskriminasi yang terjadi. Sehingga upaya perbaikan yang diharapkan, benar-benar terealisasi dengan baik.
Praktik diskriminasi di sekolah, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berdasarkan sejumlah penelitian, biasanya dilatarbelakangi sejumlah penyebab.
BACA JUGA: PMI Kebumen Evakuasi Korban Banjir dan Dirikan Dapur Umum
Antara lain perbedaan latar belakang sosial, perbedaan etnis tertentu, keterbatasan fisik, kekuasaan kelompok kuat dan kelompok lemah, atau mayoritas dan minoritas.
Di tengah keberagaman kondisi masyarakat yang kita miliki, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk konsisten, menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, lewat sistem kebijakan dan pengawasan, yang didukung semua pihak.
Karena itu, Rerie juga mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat, untuk bersama-sama memahami, dan menegakkan prinsip-prinsip toleransi, antidiskriminasi, kebhinnekaan, keadilan dan hak azasi manusia dalam keseharian, termasuk dalam lingkungan pendidikan.
Riyan
