SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan, masih adanya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi akhir-akhir ini, membuktikan tindak korupsi bisa terjadi di mana saja.
Menurutnya, OTT itu sebagai pengingat kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar memperbaiki sistem pencegahan korupsi.
”Peringatan OTT itu tidak cukup di lips service saja. Buktinya, diingatkan juga tetap keras kepala, kemudian terjadi OTT. Dalam konteks inilah, penting bagi kita bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun sistem yang mencegah korupsi,” ungkap Ganjar.
BACA JUGA: Perwira Polisi Pimpin Upacara di MI Ma’arif Budiluhur Kertek
Hal itu seperti yang disampaikannya, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi, yang dihadiri seluruh bupati/wali kota di Jateng, DPRD, serta perwakilan dari KPK dan BPKP Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (27/9/2022).
Dalam acara itu, Ganjar menceritakan beberapa kasus korupsi yang akhir-akhir ini terjadi. Mulai dari pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Blora, OTT pejabat seperti kejadian di Pemalang beberapa waktu lalu, dan OTT yang melibatkan hakim agung di Mahkamah Agung.
”Kejadian di Blora tentang pemotongan BLT, orang mungkin melihat itu kecil, tapi dari segi kelakuan itu tidak benar. Kedua, kejadian di Pemalang. Hari ini saya senang, karena bupati/wali kota, pemerintah provinsi, dan DPRD, semuanya ikut serta untuk memperbaiki sistem ini, bagaimana mencegah korupsi,” jelasnya.
BACA JUGA: Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Ini yang Disampaikan Kakorlantas Polri
Ganjar kemudian memberikan gambaran, mengenai relasi dan perbaikan sistem yang dapat dilakukan bersama, antara eksekutif dan legislatif. Misalnya, mengenai pengesahan APBD jangan sampai ada kolusi.
Apa yang menjadi aspirasi rakyat, harus dimasukkan dalam sistem secara terbuka, dengan baik. Sebab, mitigasi korupsi dapat dimulai dari keterbukaan pengesahan APBD, dengan membangun kesepakatan tentang syarat penting, dan membuang syarat yang tidak penting.
”Mitigasi korupsinya ada di situ. Bagaimana make a deal yang baik, dengan syarat seperti daerah miskin harus ditolong, potensi stunting harus dibereskan, politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang harus diperbaiki, arahkan APBD-nya ke sana. Itu saja,” jelas dia.
BACA JUGA: Buntut Tanah Pemda yang di Blokade di Tubanan, 100 Personil Dikerahkan Lakukan Pembersihan Meterial
Ganjar berharap, dalam pengesahan APBD tidak menjadi proyek bancakan. Sebab, indikasi seperti itu pasti ada. Seperti aspirasi masyarakat dengan nominal Rp 200 jutaan, punya potensi korupsi tinggi, karena melalui penunjukkan langsung. Maka dari itu, Ganjar meminta DPRD agar mengontrol dan mengawasi, serta jangan sampai ada pihak yang terlibat, baik ekskutif maupun legislatif.
”Saya titip sama kawan-kawan DPRD, tolong dikontrol. Dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif. Di Pemprov, umpama saya minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya, siap main siap minta, sudah pasti pecat itu,” tegas Ganjar.
Terkait praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar menyebut, ada beberapa contoh di kabupaten/kota yang dapat ditiru daerah lain. Terutama mengenai inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat.
BACA JUGA: Tim KKN-IK IAIN Kudus Gelar Penyuluhan Sanitasi dan Pengolahan Sampah
”Mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail, umpama dalam kondisi darurat itu, kita harus menggunakan anggaran dengan cepat. Lalu bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana kemudian kita menyediakan stok, bagaimana kemudian dalam kondisi sekarang yang lagi berubah ini, anggaran bisa fit, maka regulasi harus disesuaikan dan BPKP mendampingi,” ujarnya.
Menurutnya, gambaran umum yang diberikan KPK melalui rako itu, akan menciptakan sistem pencegahan korupsi yang baik. KPK juga dapat memberikan gambaran kejadian atau kasus, yang saat ini masih ada.
”Itu tidak jauh-jauh, cuma jual-beli jabatan, minta komisi, ngatur proyek, investasi kemudian dipalak. Maka ini kita kumpulkan, agar itu tidak terjadi. Kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan,” ungkap Ganjar.
Riyan
