JEPARA (SUARABARU.ID) – Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kabupaten Jepara KH Fahrurrozi secara tegas menyebut praktik politik uang yang selalu menjadi bahan perbincangan di tengah proses tahapan pemilu maupun pemilihan sebagai bentuk kemungkaran dalam berdemokrasi.
Ia menegaskan itu saat sesi dialog di tengah acara silaturahmi KPU Kabupaten dengan PD Muhammadiyah Jepara di Gedung Muhammadiyah, Jl AR Hakim 53 Jepara, Selasa (28/6/2022). Sejumlah pengurus hadir, termasuk perwakilan dari beberapa pimpinan cabang serta organisasi otonom di Muhammadiyah, yakni Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
Dari KPU, hadir Ketua KPU Subchan Zuhri bersama empat komisioner lain, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Selain itu juga Sekretaris KPU Da’faf Ali, bersama dua Kasubbag, yaitu Yuli Triyanto dan Galih Prasetyo.
“Praktik politik uang adalah kejahatan, kemungkaran. Ini terasa masih menjadi tantangan berat, tetapi Muhammadiyah secara moral akan mendukung KPU dalam upaya memberikan pendidikan ke pemilih pada tahapan Pemilu 2024. Saya pikir penegakan sanksinya juga mesti lebih dikuatkan,” kata Fahrurrozi.
Fahrurrozi mengatakan itu ketika menegaskan dukungan PD Muhammadiyah Jepara untuk KPU terkait tugasnya dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu 2024. “Muhammadiyah itu konsisten ada di wilayah dakwah. Ada tugas amar makruf nahi munkar yang kami emban. Sehingga kemungkaran dalam demokrasi pun harus kita cegah bersama-sama. Tak hanya politik uang, tapi juga lainnya, seperti hoaks, politik SARA. Ada para mubalig yang harus terus memberikan pembelajaran ke umat, lanjut dia.
Penegasan-penegahan Muhammadiyah itu disampaikan Fahrurrozi merespons maksud dan tujuan KPU Kabupaten Jepara bersilaturahmi. Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri dalam kesempatan itu berharap dukungan dan partisipasi Muhammadiyah di tahapan pemilu 2024. Di antaranya adalah partisipasi di penyelenggaraan serta literasi berdemokrasi bermartabat yang menjadi bagian penting dari suksesnya penyelenggaraan pemilu. “Dukungan penuh Muhammadiyah sangat kami harapkan, dan kami bisa langsung diingatkan jika ada potensi kekurangan atau kesalahan. Semakin banyak yang peduli terhadap jalannya pemilu, saya yakin akan mengangkat kualitas demokrasi kita,” kata Subchan.
Penyelenggara Kompeten
Dalam sesi dialog, banyak pendapat dan masukan yang disampaikan Muhammadiyah. Di antaranya soal kemungkinan pesimisme masyarakat menjadi penyelenggara adhoc seperti menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena kemungkinan beban kerjanya atau sebab lain. Apalagi KPPS ada dalam posisi ujung tombak. Muhammadiyah mengusulkan agar masyarakat yang direkrut sebagai penyelenggara di tingkat adhoc benar-benar berkompeten. Selain secara kesehatan yang harus dipenuhi, juga mesti melek teknologi.
Ketua Aisyiyah, Sugiarti berharap KPU terus melibatkan perempuan dari Muhammadiyah saat memberikan sosialisasi dan Pendidikan pemilih. Terkait ini, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Jepara Muhammadun menyatakan KPU akan mengajak ormas-ormas untuk terlibat aktif.
Pendidikan pemilih yang menyentuh segmen perempuan, akan selalu melibatkan organisasi-organisasi perempuan, salah satunya Aisyiyah. Pada pemilu 2019, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah termasuk yang dilibatkan, baik dalam barisan relawan demokrasi maupun segmen yang menjadi lokus pendidikan pemilih.
“Untuk saat ini, di masa awal tahapan, KPU bersama Pemuda Muhammadiyah juga menjajaki kerja sama terkait pendidikan pemilih dan ruang belajar bersama terkait kepemiluan. Realisasinya bisa dalam waktu dekat di tahun 2022 ini. Kami akan terus berupaya memperluas jangkauan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini ke elemen-elemen masyarakat,” kata Muhammadun.
Hadepe – Humas KPU Jepara
