WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Bupati Wonosobo terpilih Afif Nurhidayat menyatakan setelah dilantik jadi Bupati bersama Wakil Bupati Muhammad Albar nanti, dirinya punya tugas segera melakukan eksekusi kebijakan untuk kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
“Eksekutif itu kan tugas utamanya melakukan eksekusi kebijakan. Banyak mendengar. Beda dengan legislatif yang harus banyak ngomong untuk membahas kebijakan yang akan dilakukan jajaran eksekutif,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Wonosobo itu, menyatakan hal tersebut saat menghadiri “Dialog Publik : Menakar Urgensi Perda Pelayanan Publik”, yang digelar Forum Madani, MP3, Kita Institut dan DPRD, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD, setempat, Kamis (4/2).
Dalam dialog publik tersebut bertindak sebagai narasumber Suwondo Yudhistiro (Ketua Komisi A DPRD), Sulaiman (Direktur LBH Wonosobo) dan Ketua Ombusmen Jawa Tengah Siti Farida. Ikut hadir pula Ketua DPRD Eko Prasetyo Heru Wibowo.
Menurut Afif, dari hasil konsolidasi selama masa kampanye Pilkada, banyak sekali persoalan di Wonosobo yang perlu diselesaikan. Terutama terkait kerusakan infrastruktur jalan, kemiskinan, kualitas pendidikan yang rendah dan perbaikan pelayanan publik.
“Karena itu, dalam 100 hari pertama menjalankan tugas, saya dan Gus Albar akan fokus melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik. Baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa maupun Kelurahan. Intinya pelayanan publik pada warga harus dipastikan bisa berjalan cepat dan mudah,” tegasnya.
Rekomendasi Diskusi
Pihaknya mengapresiasi Forum Madani Wonosobo bersama steakholder lain yang telah menggelar diskusi tentang pelayanan publik. Rekomendasi dari hasil diskusi akan dilaksanakan setelah dirinya dilantik menjadi orang nomer satu di daerah pegunungan itu.
“Diskusi telah berjalan bagus. Narasumber tampak bersemangat. Peserta juga antusias. Hasil diskusi menjadi catatan penting. Kenapa pelayanan publik di Pemkab Wonosobo selama ini belum berjalan secara maksimal?,” tanyanya.
Dikatakan Afif, perlu inovasi, terobosan dan perbaikan dengan tanpa meninggalkan pondasi kebijakan yang telah ditanamkan sebelumnya. Dicari akar masalah kenapa sebagai daerah berpredikat smart city (kota cerdas), tapi pelayanan publik masih buruk.
“Saya harus banyak mendengar. Belanja masalah. Lalu secara bersama-sama mencari solusi terbaik. Tidak ada lagi keluhan warga terkait layanan publik. Program open sistem service (OSS) di dinas terkait harus terimplementasi dengan baik,” lanjut dia.
Afif mengaku sering mendengar keluhan warga untuk memeriksakan kesehatan di RSUD dan Puskesmas harus antri sampai empat jam lebih. Membuat KTP dan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, warga musti berangkat sejak subuh agar dapat nomer antrian awal.
“Kalau warga yang rumahnya dekat, sekitar kota Wonosobo, nggak masalah. Namun jika warga dari Kumejing Wadaslintang atau Binangun Watumalang, yang jauh kan kasihan. Ke depan hal tersebut tidak boleh terjadi lagi,” tuturnya.
Muharno Zarka
