MAGELANG (SUARABARU.ID) – Untuk mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Borobudur sebagai kawasan strategis nasional (KSN) utamanya dalam pembangunan pariwisata berskala super prioritas, maka perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dalam pembuatan peta tematik pertanahan dan tata ruang.
Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengatakan, nantinya akan ada empat pintu gerbang yang akan dibangun di KSN Borobudur itu, yakni di Blondo, Kembanglimus, Palbapang, dan Klangon Kulonprogo.
Dia juga meminta agar pelaksanaannya bisa segera mendapat kepastian tata ruang. Tentunya segala pembangunan yang akan dilaksanakan pada KSN Borobudur harus segera mendapat kepastian tata ruang. Maka koordinasi akan berlangsung selama 24 hari ke depan untuk melakukan pemetaan.
“Saya harap para camat, kepala desa, dan kepala OPD terkait bisa memberikan informasi dan dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mendapat kepastian dan pembangunan KSN Borobudur bisa berjalan dengan lancar,” kata Zaenal Arifin saat membuka sosialisasi dan koordinasi dalam rangka pembuatan peta tematik pertanahan dan ruang kawasan strategis nasional Borobudur di Atria Hotel, Selasa (29/9/2020).
Meskipun Borobudur telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi pembangunan super prioritas pariwisata di Indonesia, Zaenal berpesan agar tetap dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Hal itu mengacu pada dua Peraturan Presiden (Prepres) yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. Yaitu Perpres 58 dan Perpres 70.
“Tentunya pembangunan tersebut juga harus tetap memperhatikan lingkungan dan ekosistem yang ada, serta tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” katanya.
Direktur Survei Dan Pemetaan Tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Yuli Mardiono mengatakan, akan memetakan tanah seluas 12.000 hetare yang mencakup lima kecamatan dan 40 desa di KSN Borobudur.
“Kita akan melihat secara utuh, terkait dengan penguasaannya, kemanfaatannya, dan penggunaannya sehingga nanti tidak ada yang terlewatkan,” ungkap Yuli.
Yuli juga meminta kepada para kepala desa untuk bisa bekerja sama secara responsif terkait sumber-sumber data dan informasi di desanya masing-masing untuk memperoleh kebijakan secara terukur.
“Kami mohon selama 24 hari ke depan ini rekan-rekan yang ada di desa khususnya yang masuk pada KSN Borobudur dapat memberikan informasi data untuk kegiatan pemetaan ini, agar segala kebijakan yang diambil nanti hasilnya bisa baik,” pungkas, Yuli.
Menurut Plt Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Magelang Gusmanto perlu adanya sinergitas dalam koordinasi pembuatan peta tematik pertanahan dan ruang KSN Borobudur tersebut. Dalam hal ini dia juga bersedia mengawal kegiatan tersebut.
“Kami sebagai plt Kepala Pertanahan Kabupaten Magelang akan siap mengawal ikut melaksanakan tercapainya pelaksanaan kegiatan ini,” kata Gusmanto.
Eko Priyono
