“Dalam satu sistem pengendalian banjir, kita melakukan pengaturan buka tutup Bendung Klambu, termasuk mempengaruhi genangan banjir, karena kita tiga hari terendam banjir, termasuk di lingkungan Setda,” jelas Sri Sumarni.
Dikatakan, tata kelola yang belum optimal yang disebabkan hutan gundul yang tidak terkendali perlu menjadi perhatian bersama. “Kami telah melakukan langkah cepat, tanggal 21 Januari 2025, bersama jajaran melakukan rakor untuk menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari dan mengecek langsung ke lapangan selama dua hari berturut-turut,” ujar Sri Sumarni.
Beberapa penanganan lainnya yakni menyiapkan pengungsian dan evakuasi korban banjir, dapur umum di wilayah pengungsian, pembuatan pasir dalam karung, pemantauan elevasi debit air Sungai Lusi dan Tuntang, serta peinjauan kerja bakti penambalan tanggul yang jebol.
“Kami juga sudah melakukan pembentukan Posko di BPBD, pusat logistik di Dinsos untuk menyuplai kebutuhan dapur umum di Grobogan,” jelasnya.
18.307 Rumah Tergenang
Bupati Sri Sumarni mengungkapkan, hingga Kamis 23 Januari 2025, pukul 10.30 WIB, ada 14 kecamatan dan 199 desa serta 18.307 rumah yang tergenang karena banjir.
Untuk areal persawahan, ada 7.501 Hektar sawah yang terendam banjir, yang sebagian sudah akan dilakukan panen.
“Rumah hanyut total ada 12 rumah, 30 rumah mengalami rusak berat atau roboh, 55 rumah mengalami kerusakan ringan. Keudian ada 903 orang yang mengungsi dan kini ada 97 orang yang terdata masih mengungsi, sisanya sudah kembali ke rumah masing-masing,” jelas Sri Sumarni.
Dilaporkan juga ada delapan titik tanggul yang jebol. Beberapa fasilitas pendidikan dan kesehatan juga terdampak banjir, sarana perekonmian dan pariwisata di Desa Cengkrong dan Maka Ki Ageng Getas Pendowo juga ikut menjadi imbas banjir.
Jebolnya tanggul di Sungai Tntang di Desa Tinanding juga sempat membuat jalur Semarang-Purwodadi lumpuh dan berimbas pada aktivitas masyarakat di perbatasan Kabupaten Grobogan dan Demak.
Tya Wiedya
