Anang mengatakan, dari permasalahan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat melakukan langkah strategis guna menjawab permasalahn yang ada.
“Untuk inflasi kita (Kabupaten Grobogan) tidak menjadi kabupaten/kota yang menjadi tolak ukur inflasi. Namun, dengan dasar inflasi kota lain seperti Kudus dan Rembang atau Provinsi Jawa Tengah kita bisa mengantisipasi komoditas-komoditas mana sekiranya memberi kenaikan dan deflasi,” tambahnya.
Sebagai antisipasi, Anang menuturkan dari data tersebut, baik di sektor pertanian, maupun pangan dan perkebunan yang ada indikasi akan naik, bisa dilakukan dengan koordinasi bersama Sekda dan OPD terkait guna melakukan kontrol harga.
“Nanti pada Nataru atau hari raya, harga-harga dapat terkendali,” ujar Anang.
Anang menuturkan, langkah sinergitas pendataan juga akan diupayakan antara BPS dan Pemkab Grobogan yakni melalui Bappeda dan Kominfo Grobogan.
“Kita nanti akan bersinergi dengan Bappeda sebagai perencana dan Kominfo sebagai wali data,” tutup Anang.
Tya Wiedya
