WONOGIRI (SUARABARU.ID) – DPRD Kabupaten Wonogiri masa bakti 2024-2029, Senin (21/10/24), menggelar rapat paripurna. Dihadiri 46 dari 50 Anggota Dewan, rapat dipimpin Ketua DPRD Sriyono didampingi Wakil Ketua Krisyanto, dengan agenda lanjutan membahas Raperda APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.
Rapat diawali dengan pembacaan absensi kehadiran anggota. Fraksi PDI Perjuangan hadir lengkap sebanyak 27 orang, Fraksi Partai Golkar hadir 4 tidak hadir 3, Fraksi PKS hadir lengkap sebanyak 5 anggota. Selanjutnya Fraksi Gerindra Plus PAN hadir 6 tidak hadir 1, Fraksi Kesatuan Bangsa Demokrat hadir lengkap sebanyak 4 orang.
Apakah ada surat masuk ? tanya Ketua DPRD Sriyono, yang dijawab Plt Sekretaris DPRD Edhy Tri Hadiyanto: ”Ada Pimpinan.” Surat yang dimaksud adalah izin dari Bupati Joko Sutopo yang tidak dapat hadir karena rapat ke Pemprov Jateng. Untuk itu, diwakilkan kepada Pj Sekda Wonogiri FX Pranata.
Ada 5 Anggota Dewan yang menyampaikan pemandangan umumnya di forum rapat paripurna tersebut. Terdiri atas Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Azela Putri Utami, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Widiyatno, Juru Bicara Fraksi PKS, Iwan Susilo, Juru Bicara Fraksi Gerindra Plus PAN (GPP), Arum Subekti, dan Juru Bicara Fraksi Kesatuan Bangsa Demokrat (KBD), Ahmad Nazir.
Juru Bicara PDI Perjuangan, Azela, mendorong Pemkab Wonogiri untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini penting dilakukan, mengingat angka pendapatan di RAPBD 2025 sebesar Rp 1,934 triliun, terhitung mengalami penurunan Rp 380 Miliar atau 16,43 persen.
”Setiap rupiah APBD, harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegas Juru Bicara Partai Golkar, Widiyatno. APBD, Menurut Juru Bicara Fraksi PKS Iwan Susilo, APBD merupakan perwujudan amanat rakyat, harus berorientasi pada publik.
Parkir
Dalam menyampaikan pemandangan umum fraksinya, Iwan Susilo, mencermati secara detail pendapatan retribusi yang berpotensi dapat naik, tapi kenaikannya tidak signifikan. Sebagaimana pada pendapatan retribusi parkir, hanya naik Rp 1 juta, yakni dari Rp 411 juta menjadi Rp 412 juta. Berkaitan ini, Iwan, membeberkan hitungan secara matematis, bahwa kenaikan retribusi parkir yang hanya Rp 1 juta tersebut, dinilai terlalu rendah. Mengingat titik parkir jumlahnya banyak dan tersebar di 25 kecamatan se Kabupaten Wonogiri.
Di bagian lain pemandangannya, Iwan, menyoroti tentang minimnya anggaran pembangunan jalan dan irigasi. ”Ini akan menjadikan siapa pun nanti Bupati-nya, akan dihadapkan pada minimnya dana pemeliharaan infrastruktur,” ujarnya.
Arum Subekti dari Fraksi GPP, megingatkan, APBD punya peran penting dalam menunjang pelayanan publik. Di sisi lain, pendapatan pada APBD memiliki ketergantungan dana dari pusat dan provinsi.
Saat menyampaikan pemandangan umumnya, Juru Bicara Fraksi Kesatuan Bangsa Demokrat (KBD), Ahmad Nazir, menyatakan, APBD menjadi rancangan tahunan untuk melaksanakan pembangunan. Juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. ”Pendapatan pada APBD menjadi kunci kemandirian,” katanya.
Ahmad Nazir, mendorong eksekutif hendaknya mampu meningkatkan pendapatan dengan menggali potensi PAD. Upaya mengoptimalkan pendapatan perlu dilakukan, tapi jangan membebani masyarakat secara berlebihan.(Bambang Pur)
