blank
Widiyatno (berdiri di podium) sebagai Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Wonogiri, menyampaikan pemancdangan umum di rapat paripurna Dewan.(SB/Bambang Pur)

WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Setiap rupiah dana APBD yang mengalir untuk pembelanjaan, harus benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Juga memiliki mutlplayer effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan.

Penegasan ini, Selasa (16/7/24), disampaikan Suparmo selaku juru bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (FAKB), di forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sriyono bersama Wakil Ketua Krisyanto dan Siti Hardiyani, serta Plt Sekretaris Dewan Edhy Tri Hadiyantho.

Rapat paripurna membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 ini, dihadiri 35 dari 50 anggota Dewan. Terdiri atas 22 dari 28 Anggota Fraksi PDI Perjuangan, 3 dari 8 Anggota Fraksi Partai Golkar, berikut masing-masing 3 dari 4 Anggota Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra, dan 4 dari 6 Anggota Fraksi AKB (kolaborasi PAN dan PKB.

Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri, Setyo Sukarno, hadir mewakili Bupati yang izin tidak dapat datang karena bersamaan dengan Rapat Di Bappenas Jakarta. Rapat paripurna, diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) oleh Sekretaris Banggar, Edhy Trihadiyantho.

Ada 5 juru bicara farksi yang menyampaikan pemandangan umum. Terdiri atas Suparmo dari Fraksi AKB, Suyoto (Fraksi PDI Perjuangan), Arum Subekti (Fraksi Partai Gerindra), Sri Haryanto (Fraksi PKS) dan Widiyatno (Fraksi Partai Golkar). Dari ekskutif, hadir Pj Sekda Wonogiri, FX Pranata, bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

APBD, tegas Suparmo, memiliki peran dan fungsi strategis dalam pencapaian target pembangunan daerah. APBD harus diorientasikan untuk mewujudkan target-target dalam dokumen perencanaan pembangunan, guna memenuhi harapan masyarakat dan menjadi etalase kesungguhan kinerja Pemda guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Ketergantungan
Widiyatno dari Fraksi Partai Golkar, menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Arum Subekti (Fraksi Partai Gerindra), menandaskan, substansi perubahan APBD adalah untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi terkini. ”Perubahan APBD, secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” tegas Arum Subekti.
blank
Juru Bicara Fraksi AKB DPRD Wonogiri, Suparmo (kiri), menyerahkan naskah pemandangan umumnya ke Pj Sekda Wonogiri FX Pranata.(SB/Bambang Pur)

Dengan adanya peningkatan anggaran, tandas Arum Subekti, diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, serta dapat meningkatan pembangunan, kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Suyoto dari Fraksi PDI Perjuangan, berharap, melalui APBD Perubahan Tahun 2024, Pemkab Wonogiri terus berorientasi pada pencapaian pembangunan yang merata, adil dan memberikan kemanfaatan luas. Juga berharap, Pemkab Wonogiri untuk terus memanfaatkan secara optimal atas segala sumber daya yang ada. ”Demi terwujudnya Wonogiri yang maju, madniri dan sejahtera,” tegas Suyoto.

Wabup Wonogiri Setyo Sukarno, Perubahan APBD dilakukan dalam rangka mendukung arah kebijakan dan prioritas, dalam rangka konsistensi dan keselarasan terhadap program pembangunan. Yakni sebagai upaya mengoptimalkan belanja yang dilaksanakan, penyesuaian dengan perubahan kebijakan yang berkembang, serta menyesuaikan perubahan kemampuan fiskal daerah pada tahun anggaran berjalan.Secara umum, pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, pada penetapan sebesar Rp 2,315 triliun lebih. Kemudian pada Perubahan bertambah Rp 62,771 miliar lebih, atau bertambah 2,71 persen, sehingga menjadi Rp 2,377 triliun lebih. Untuk belanja daerah Tahun 2024, dalam penetapan sebesar Rp 2,413 triliun lebih, bertambah sebesar Rp 134,346 miliar, menjadi Rp 2,547 triliun lebih (nasik 5,57 persen).(Bambang Pur)