KUDUS (SUARABARU.ID) – Sebanyak 535 Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang melakukan tugas magang I Angkatan XXXIV Tahun Akademik 2023/2024 di Kabupaten Kudus selama 21 hari sukses menuntaskan proses validasi.
Data tersebut akan menjadi masukan Pemkab Kudus dalam perencanaan program pengentasan kemiskinan ke depan.
Dalam tugas magang tersebut, para Praja IPDN berbaur langsung dengan masyarakat untuk melakukan pendataan dan validasi data kemiskinan, stunting, dan rumah tidak layak huni (RTLH) sejak 11 Juni – 1 Juli 2024 di 50 desa dan tiga kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan.
Meski diwarnai sejumlah kendala seperti perbedaan dialek dan Bahasa sehari-hari, para Praja IPDN tersebut tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Selain itu, adanya masyarakat yang kurang responsif dampak minimnya sosialisasi, serta keterbatasan alat transportasi antar dusun ke dusun atau dari desa ke desa lainnya juga berhasil diatasi dengan baik oleh para calon abdi negara tersebut.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, selama menjalankan tugas 21 hari di lingkungan masyarakat Kudus, para Praja ini berhasil melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi angka kemiskinan dan stunting di 34.474 KK atau 118.430 jiwa di Kabupaten Kudus.
Selain itu, praja IPDN juga berhasil melakukan pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), selanjutkan bisa menjadi acuan Pemkab Kudus guna merumuskan kebijakan.
Ketua DPRD Kudus, H Masan menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Kudus mengucapkan terimakasih atas pengabdian praja IPDN yang berbaur dengan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
Hasil pengabdian berupa data kemiskinan, stunting, dan RTLH sebagai oleh-oleh pengabdian praja IPDN akan menjadi acuan dalam rangka menjalankan program dan pengalokasian anggaran terkait penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Dengan alokasi anggaran dan arah kebijakan yang sesuai, diharapkan masyarakat mendapatkan program yang berkeadilan. Nantinya perlu dilakukan sinkronisasi data hasil magang praja IPDN dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Adanya kendala di lapangan, dengan segala keterbatasan kami, kami mohon maaf. Ini awal satu kerjasama, diharapkan ke depan Kudus bisa lanjut kerjasama dengan IPDN dengan tema yang lain. Adanya penelitian lapangan, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah lebih baik lagi,” terangnya.
Politikus PDI Perjuangan itu bakal menyandingkan semua data yang ada guna menentukan arah perencanaan ke depan. Misalnya program penurunan kemiskinan dan stunting di wilaya Kota Kretek.
“Bagaimana ngopeni orang-orang tidak mampu secara data riil di lapangan. Harus ada intervensi pemda agar hidup mereka sejahtera dengan program yang diberikan. Termasuk program bedah rumah tidak layak huni dengan memanfaatkan data sebagai tolok ukur. Soal RTLH, kami juga akan gandeng pihak swasta yang memiliki program serupa, kini sudah ada datanya tinggal mengeksekusi solusi programnya,” jelas Masan.
Ads- Ali Bustomi
