WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Semua fraksi di DPRD Kabupaten Wonogiri, Rabu (19/6/24), menyatakan setuju terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2023 untuk dievaluasi Gubernur Jateng. Persetujuan diberikan disertai penyampaian masukan, saran dan pendapat melalui juru bicara masing-masing fraksi.
Persetujuan tersebut diberikan bersamaan dengan rapat paripurna DPRD Wonogiri, yang dipimpin Ketua Sriyono didampingi Wakil Ketua Sugeng Achmady, Krisyanto dan Siti Hardiyani. Ikut hadir mendampingi Pimpinan Dewan. Plt Sekretaris DPRD Wonogiri Edhy Tri Hadiyanto. Juga hadir PJ Sekda FX Pranata bersama para Pimpinan Perangkat Daerah.
Rapat yang diagendakan mulai Pukul 09.00, baru dapat dimulai Pukul 10.38 dengan kehadiran sebanyak 35 dari 50 anggota DPRD. Yakni sebanyak 21 dari 28 Anggota Fraksi PDI Perjuangan, 5 dari 8 Anggota Fraksi Partai Golkar, masing-masing 2 dari 4 Anggota Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra, dan 5 dari Anggota Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional atau AKB yang merupakan koalisi dari PAN dan PKB.
Tampil secara bergantian, 5 juru bicara fraksi terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan oleh Nuryanto, Fraksi Partai Golkar (Heru Sukoco), Fraksi Partai PKS (Sriyanto), Fraksi Partai Gerindra (Arum Subekti) dan Suparmo sebagai Juru Bicara Fraksi AKB.
Para juru bicara fraksi menyampaikan masukan, saran dan pendapat serta harapan, tentang perlunya meningkatkan perencanaan pembangunan dalam APBD mendatang. Yakni dengan mengedepankan pentingnya perhatian pada anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”Juga perlu meningkatkan sistem pengawasan dan pengelolaan secara transparan serta akubtabel,” tegas Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Nuryanto. Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Heru Sukoco, mendesak agar ekskutif meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah (PAD), dengan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi penggalian sumber pendapatan.
Pengangguran
Dari Juru Bicara Fraksi PKS, Sriyanto, memberikan masukan tentang perencanaan APBD yang terukur, dengan mengedepankan peningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk penanganan pengangguran.
Perencanaan pembangunan dalam APBD, tandas Juru Bicara Partai Gerindra, Arum Subekti, harus mengacu pada dokumen pusat dan provinsi, serta memiiki keberpihakan kepada masyarakat. ”Harus berorientasi pada penyempurnaan pelaksanaan kinerja yang dibarengi dengan pengawasan yang lebih komprehensif,” tandas Juru Bicara Fraksi AKB, Suparmo.
Mewakili Bupati Wonogiri, Wakil Bupati Setyo Sukarno, menyatakan, semua masukan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh para jurus biacara fraksi, akan diperhatikan demi penyempurnaan penyusunan perencanaan APBD tahun mendatang.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Setyo Sukarno, juga menyampaikan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat.
Kemudian Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Siti Hardiyani, menyampaikan penjelasan Ketua Dewan atas pengajuan Raperda Inisiatif DPRD, tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana dan Utilitas Perumahan.
Bambang Pur
