SEMARANG (SUARABARU.ID) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengakui kurangnya akses perbankan menjadikan tidak sedikit petani, nelayan, dan peternak terjerat pinjaman online ilegal dan rentenir.
Sumarno mengatakan, minimnya akses perbamkan untuk petani, peternak, dan nelayan membutuhkan dukungan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta stakeholder terkait lain.
TPAKD diminta agar memperluas akses keuangan untuk masyarakat, khususnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan.
“Tiga hal ini sangat penting, karena dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045, Provinsi Jateng ditunjuk sebagai penumpu pangan nasional,” ujar Sumarno usai Rapat Koordinasi TPAKD di Kantor Setda Jateng, Senin 13 Mei 2024.
Sumarno berharap, TPAKD dapat memberikan akses perbankan yang mudah dan cepat untuk kalangan petani, nelayan, dan peternak.
Sektor pertanian dan peternakan, kata dia, menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, rantai distribusi perdagangan hasil panennya yang terlalu panjang.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jateng, Sumarjono menyatakan siap mendukung Pemprov Jateng dalam penguatan ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Menurut dia, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Antara lain penyediaan sarana prasarana pertanian dan kemudahan akses perbankan bagi petani.
“Dengan adanya sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui TPAKD, kita ingin adanya peningkatan ekonomi dan pengendalian inflasi, “ kata dia.
Dalam kesempatan itu, Sekda Jateng didampingi Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, serta Kepala OJK Jateng Sumarjono melaunching program sektor pertanian dan insan perintis.
Diaz Aza
