![](https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2024/04/bnn-featured-1600x900-1-400x225.jpg)
Sementara itu dalam lingkup nasional, BNN juga menggencarkan sosialisasi bahaya narkotika dalam rangka memberikan edukasi dan meningkatkan kewaspadaan serta daya tangkal masyarakat di kawasan pesisir dan perbatasan seperti yang akan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, pada 23 hingga 24 April 2024.
Berdasarkan survei prevalensi tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tertinggi di Indonesia. Sebanyak kurang lebih 1 juta dari 3,3 juta jiwa penyalahguna narkotika secara nasional berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Secara geografis, Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena berdekatan dengan jalur perdagangan laut internasional dan berbatasan dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar serta berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.
Sebab itu melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), wilayah pesisir barat Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Tanjung Balai, akan menjadi pilot project nasional Kelurahan Bersinar di Indonesia. BNN bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan intervensi program P4GN, mulai dari kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, untuk meningkatkan ketahanan di wilayah rawan tersebut.
BNN juga melakukan Workshop Indonesia Bersinar yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, penegak hukum, tokoh agama, dan organisasi masyarakat, serta civitas akademika sebagai sinergitas bersama dalam penguatan Desa Bersinar guna menghadapi kompleksitas permasalahan narkotika di Sumatera Utara demi mewujudkan Indonesia Bersinar.
Upaya Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
BNN berharap kerja sama dengan negara tetangga tidak hanya dilakukan melalui penguatan pengawasan perbatasan, tetapi juga melalui penyebarluasan informasi secara masif.
Sumber: BNN RI