SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menilai kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Desember 2023 akhir dalam kondisi stabil dengan kinerja tumbuh positif didukung dengan likuiditas yang memadai.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono, saat paparan media briefing kinerja OJK dan perkembangan terkini Industri Jasa Keuangan Jawa Tengah, Kamis (29/2/2024).
“Perkembangan sektor perbankan di Jawa Tengah kinerjanya hingga Desember 2023 akhir secara umum terjaga dengan baik dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Aset Perbankan di Jawa Tengah mencapai Rp619,11 triliun atau tumbuh sebesar 10,10 persen (YoY),” katanya.
Dari sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Jawa Tengah mencapai Rp370,79 triliun atau tumbuh sebesar 5,14 persen yoy. Sementara itu penyaluran kredit Bank Umum di Jawa Tengah juga turut tumbuh sebesar 5,43 persen yoy atau mencapai sebesar Rp375,09 triliun.
Sementara itu, pada sektor IKNB, jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending berizin OJK hingga Desember 2023 yaitu sebanyak 101 penyelenggara yang terdiri dari 94 penyelenggara dengan sistem konvensional dan 7 penyelenggara dengan sistem syariah.
Kinerja fintech peer to peer (P2P) Lending pada bulan Desember 2023 di Jawa Tengah tercatat tumbuh positif. Outstanding pinjaman mencapai Rp4,65 triliun dan meningkat sebesar 26,7 persen yoy.
Pertumbuhan tersebut diikuti dengan risiko kredit yang masih terjaga, hal tersebut ditunjukkan oleh rasio Tingkat Wan Prestasi (TWP 90) sebesar 2,74 persen.
“Namun untuk perusahaan pembiayaan mengalami kontraksi sebesar 0,72 persen yoy dengan NPF gross sebesar 2,66 persen. Sama halnya dengan perusahaan modal ventura yang mengalami kontraksi sebesar 17,99 persen yoy, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1,14 triliun,” katanya.
Sementara untuk Aset Dana Pensiun tumbuh 8,78 persen yoy mencapai Rp6,43 triliun dan investasi tumbuh 8,23 persen yoy mencapai Rp6,41 miliar. Sedangkan premi asuransi di Jawa Tengah tumbuh 1,41 persen yoy mencapai Rp4.790 miliar, sedangkan klaim tumbuh 1,41 persen yoy mencapai Rp3.908 miliar.
“Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Jawa Tengah sebanyak 111 LKM merupakan yang terbanyak secara nasional. Total Aset LKM Jawa Tengah mencapai Rp634,44 miliar atau sebesar 42,41 persen terhadap share aset LKM Nasional,” katanya.
Disisi perkembangan sektor Pasar Modal, Sumarjono mengatakan, transaksi Pasar Modal di Jawa Tengah didominasi oleh investor individu dengan jumlah SID Saham yang meningkat sebesar 19,62 persen yoy atau mencapai 617.651 investor pada Desember 2023.
“SID Reksadana meningkat 17,42 persen yoy atau mencapai 1.348.976 investor, selain itu SID SBN tumbuh 22,10 persen atau mencapai 81.606 investor,” katanya.
Sementara itu, untuk bidang pengembangan edukasi dan pelindungan konsumen, sepanjang tahun 2023, OJK Jateng telah melayani 1.166 pengaduan dan permintaan informasi yang disampaikan melalui surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
Dari pengaduan yang disampaikan melalui surat dan APPK, mayoritas berasal dari pengaduan sektor perbankan yang mencapai 51 persen atau 589 laporan, diikuti pengaduan sektor pembiayaan sebesar 16 persen atau 191 laporan, asuransi sebesar 4 persen atau 45 laporan, dan sisanya merupakan pengaduan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya maupun non-LJK.
“Dalam menjalankan peran untuk mengedukasi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, selama tahun 2023 OJK Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 127 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 32.000 orang peserta yang terdiri dari berbagai kalangan di wilayah Jawa Tengah,” katanya.
Tak hanya itu saja, untuk melengkapi sarana edukasi dan literasi bagi masyarakat, OJK Jateng juga telah menyediakan Kafe Literasi dan Mini Galeri Sejarah Gedung Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah yang berada di satu komplek bangunan cagar budaya Rumah Oei Tiong Ham Jalan Kyai Saleh Semarang.
“Masyarakat dapat memanfaatkan Cafe Literasi dan juga Mini Galeri Sejarah Gedung Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat sharing dan belajar tentang keuangan, sehingga diharapkan literasi keuangan masyarakat Jawa Tengah dapat meningkat,” katanya.
Terakhir, Sumarjono memaparkan soal perkembangan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dimana capaian TPAKD Jateng sampai dengan Desember 2023 akhir pada program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir dengan jumlah debitur sebanyak 4.437 debitur dan total realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp56,62 miliar sejak Januari 2023.
“Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat mengakses pendanaan dan terhindar dari rentenir yang menjamur di daerah,” katanya.
Selain itu, implementasi Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/ Kelurahan (PIKD) yang menjadi program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jawa Tengah selama tahun 2023 telah dilakukan launching PIKD di Desa Plobangan Kabupaten Wonosobo dan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang harapannya di tahun 2024 dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah.
HP
